Korea Selatan Percaya Indonesia Menjadi Negara yang Mampu Memastikan Stabilnya Kinerja KF-21 Boramae

 

Kelanjutan penyelesaian jumlah iuran yang harus dibayarkan Indonesia ke Korea Selatan masih menjadi perbincangan.

Menurut situs Muhwa.co.kr, Indonesia meminta pengurangan nilai iuran dari 1,6 triliun won menjadi 600 miliar won.

Hal ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah Korea Selatan apakah akan menyetujui permintaan Indonesia tersebut.

Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) berencana untuk memutuskan apakah akan menerima proposal Indonesia terkait pengembangan KF-21 di Komite Promosi Industri Pertahanan pada akhir bulan Juni 2024.

Pihak Indonesia mengusulkan untuk membayar kontribusi sebesar 600 miliar won pada tahun 2026, ketika pengembangan sistem KF-21 selesai.

Artinya Indonesia hanya  membayar 1/3 dari jumlah yang disepakati sebelumnya sebesar 1,7 triliun won (kemudian dikurangi menjadi sekitar 1,06 triliun won) dan hanya menerima 1/3 dari transfer teknologi.

Pemerintah Korsel memutuskan untuk menerima proposal tersebut, dengan alasan fakta bahwa biaya pengembangan KF-21 secara keseluruhan lebih rendah dari yang diharapkan dan ini merupakan proses percepatan penyebaran senjata.

Indonesia dipastikan juga membayar 100 miliar won pada tahun ini.

Sementara itu, menurut laporan Newdaily.co.kr, ada sejumlah alasan mengapa Korsel tak bisa lepas dari Indonesia.

Salah satunya, Korea Selatan yakin bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu memastikan stabilnya kinerja KF-21 Boramae.

Indonesia dinilai sebagai negara yang efektif dalam memastikan stabilnya kinerja KF-21. Dalam hal daya jual suatu senjata, data mengenai penggunaan sebenarnya merupakan hal yang paling penting.

Jika senjata tersebut disebarkan ke militer Indonesia, di mana konflik besar dan kecil sering terjadi, maka data tersebut dapat digunakan sebagai jalan pintas untuk membuka ekspor ke negara lain.

Secara khusus, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau sehingga memiliki kondisi geografis yang mampu memaksimalkan performa jet tempur.

Seorang pejabat industri pertahanan mengatakan, "Jika Indonesia mengonfirmasi kinerja KF-21, maka Indonesia akan berada dalam posisi yang menguntungkan dalam negosiasi dengan negara-negara ekspor potensial seperti Polandia dan Arab Saudi." 

Perubahan cepat dalam lanskap politik Indonesia tampaknya juga menjadi pertimbangan pemerintah kita.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang  memenangkan pemilihan presiden pada bulan Februari, menandai pergantian pemerintahan pertama dalam 10 tahun.

DAPA menjelaskan, Presiden terpilih Prabowo bersikap positif terhadap pengembangan bersama KF, dan setelah masalah kontribusi terselesaikan, kita bisa bekerja sama dalam ekspor KF-21.

Berbeda dengan dana pengembangan teknologi, dukungan keuangan tersedia untuk ekspor senjata, merupakan bisnis yang diharapkan menguntungkan di masa depan. Indonesia merupakan wilayah maju dimana kelompok keuangan besar seperti KB dan Shinhan telah memasuki pasar, ungkap media Korsel tersebut.

Mengingat sebagian besar ekspor senjata pertahanan dibayar melalui pembiayaan kebijakan, jika ekspor KF-21 menjadi kenyataan, keuntungan yang diperoleh perusahaan keuangan Korea diperkirakan akan signifikan. Seorang pejabat pemerintah mengatakan, "Bahkan jika ada kerugian finansial, masih ada ruang untuk negosiasi."

"Kita memerlukan strategi untuk meminimalkan kerusakan sekaligus melindungi tujuan pengembangan senjata bersama dan peluang ekspor," tambahnya.

Indonesia Diam-Diam Baru Saja Setor Uang Segini Untuk Proyek KF-21 Boramae Korea Selatan Langsung Ambil Tindakan

penyelesaian iuran jet tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan bersama Indonesia dan Korsel masih berlanjut.

Sebelumnya diberitakan oleh Yohnap News Agency, bahwa Indonesia berencana meminta penyesuaian iuran.

Menurut keterangan tersebut, secara resmi dipastikan bahwa pemerintah Korsel telah memutuskan untuk menerima usulan Indonesia.

Kisah menarik tentang bagaimana memulihkan energi seorang pria setelah berumur 40 tahun

Yaitu untuk mengurangi kontribusi pengembangan pesawat tempur Korea KF-21 Boramae dari yang semula 1,6 triliun won menjadi 600 miliar won.

Namun pemberian satu prototipe dengan syarat pembayaran penuh ke Indonesia kemungkinan akan dibatalkan oleh Korea Selatan.

"Kami akan mengkaji ulang dari awal," ungkap Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA).

Dengan perngurangan tersebut, dikatakan bahwa Indonesia juga nantinya akan mendapatkan pengurangan transfer teknologi.

DAPA mengungkapkan pada 8 Mei 2024, "Pihak Indonesia mengusulkan penyesuaian kontribusi menjadi 600 miliar won pada tahun 2026, ketika pengembangan sistem KF-21 selesai."

"Kami mendorong penyesuaian terhadap 600 miliar won, yang bisa dibayar oleh Indonesia," katanya.

DAPA berencana memutuskan apakah akan menerima usulan Indonesia setelah berkonsultasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertahanan Negara dan Kementerian Strategi dan Keuangan.

Keputusan akhir diharapkan akan diambil pada pertemuan Komite Promosi Proyek Pertahanan yang diadakan paling cepat akhir bulan Juni 2024.

Menurut situs Munhwa.co.kr, sebelumnya, Indonesia mengusulkan rencana dari akhir tahun lalu hingga awal tahun ini.

Untuk membayar tambahan 100 miliar won per tahun mulai tahun ini hingga 2034.Sehingga totalnya mencapai 1 triliun won.Dalam hal ini, tambahan 300 miliar won akan diterima pada tahun 2026.

Namun DAPA menolak usulan Indonesia saat itu dengan alasan pembayaran iuran setelah tanggal tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proyek KF-21.

DAPA mengatakan, Indonesia baru-baru ini telah memberikan kontribusi tambahan sebesar 100 miliar won.

 

 

 SUMBER ZONA JAKARTA