UE akui peran baru Indonesia di kawasan

Jumat, 6 Januari 2012 21:52 WIB | 1225 Views

Marty Natalegawa (FOTO ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa bertemu dengan para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa (UE) yang dipimpin Dubes UE di Jakarta Julian Wilson di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat.

Menurut siaran pers Kementerian Luar (Kemenlu) yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat malam, dalam pertemuan yang dihadiri 14 duta besar (dubes) dan tujuh wakil dubes itu, Wilson mengucapkan selamat atas peran baru yang ditunjukkan Indonesia di tingkat global sepanjang 2011.

"Ditandatanganinya 131 perjanjian bilateral pada tahun 2011 menunjukkan kinerja diplomasi yang luar biasa," kata Wilson.

Pertemuan ini, katanya, menjadi bentuk koordinasi RI-UE di jalur yang benar. Hal ini mengingat pada 2012 akan menjadi tahun yang besar karena kedua pihak akan mengesahkan Perjanjian Kerja sama Kemitraan atau Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dan Joint Committee sebagai mekanisme baru dialog bilateral.

Sementara itu Menlu Marty mengharapkan forum pertemuan dengan para dubes UE tersebut dapat dilembagakan dalam bentuk pertemuan reguler yang dilakukan tiap tiga atau empat bulan sekali.

"Ini forum yang tepat, karena pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan informasi mengenai capaian diplomasi 2011 dan proyeksi kebijakan luar neger 2012," ujar Marty.

Marty menegaskan pentingnya dibuka jembatan dalam memperkuat hubungan RI-UE. Untuk itu, ia menekankan perlunya dikembangkan score-card peta hubungan di semua negara UE yang melibatkan semua perwakilan negara-negara UE di Jakarta dan perwakilan RI di negara-negara Eropa.

Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu, Dewi Mayangsari Kusumaastuti saat dihubungi menyampaikan, pertemuan antara Menlu Marty dengan para dubes negara-negara anggota UE adalah untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

Terkait dengan hal-hal yang dibahas, Dewi menyampaikan pertemuan tersebut difokuskan pada hubungan bilateral RI-UE. "Bagaimana ke depannya hubungan tersebut agar lebih berbobot, lebih fokus," ujarnya.

Hubungan ekonomi akan lebih ditingkatkan. Demikian pula, harus ada kesinambungan antara hubungan bilateral RI dengan negara-negara UE dan bilateral RI dengan UE sendiri agar lebih fokus, lebih terarah dan maju bersama-sama.

Mengenai krisis keuangan yang kini melanda negara-negara Eropa, Indonesia, kata Dewi, belum melihat dampaknya bagi hubungan bilateral. Indonesia berharap UE dapat mengatasi krisis tersebut sehingga dapat terhindar dari dampak yang lebih parah.

Selain masalah bilateral, Menlu menyampaikan sejumlah informasi khususnya mengenai hasil-hasil Keketuaan Indonesia di ASEAN 2011. Menlu juga memberikan informasi kepada para dubes negara-negara UE mengenai pandangan Indonesia terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama dan isu-isu di kawasan seperti masalah Iran, Myanmar dan Semenanjung Korea.

Dalam pertemuan itu, Menlu Marty didampingi oleh penjabat Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Dubes Yuli Mumpuni dan Dubes Retno Marsudi.

Para dubes dan wakil dubes dari 23 negara anggota berasal dari Republik Ceko, Bulgaria, Prancis, Polandia, Swedia, Italia, Finlandia, Siprus, Slovania, Rumania, Denmark, Kroasia, Belgia, Jerman, Luksemburg, Portugal, Irlandia, Spanyol, Hungaria, Inggris, Belanda, Republik Hellenic dan UE.

Dalam siaran pers Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu, UE merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan keduanya mencapai lebih dari 26 miliar dolar. Dari sisi investasi, UE menempati urutan ke-2 terbesar.

RI-UE saat ini dalam proses untuk meratifikasi Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Keduanya juga tengah mencanangkan Joint Committee sebagai mekanisme baru dialog bilateral. PCA dan Joint Committe tersebut nantinya diyakini akan dapat lebih meningkatkan hubungan bilateral RI-UE. 

sumber : Antara

KTT ASEAN teruskan rekomendasi G-20 dan APEC

Senin, 14 November 2011 17:03 WIB | 728 Views

SBY Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT APEC di Honolulu, Hawaii. (REUTERS/Jason Reed)

Di akhir dari ASEAN Summit...saya akan menyampaikan konferensi pers yang lebih menukik"

Berita Terkait

Honolulu (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bali akan merumuskan langkah-langkah nyata dalam merespon krisis keuangan global yang menjadi agenda utama pembicaraan di KTT G20 dan KTT APEC.

Presiden Yudhoyono mengatakan krisis keuangan yang melanda zona Euro menjadi tema dominan KTT ke-19 APEC yang dihadirinya pada 12-13 November 2011 di Honolulu.

"Kita membicarakan situasi ekonomi global, termasuk bagaimana kita menciptakan kembali pertumbuhan dan lapangan pekerjaan," katanya dalam konferensi pers di Honolulu, Kepulauan Hawaii, Minggu malam waktu setempat atau Senin sore WIB.

Para pemimpin negara anggota APEC, lanjut Kepala Negara, juga membincangkan stabilitas keuangan global dan reformasi peraturan guna menghilangkan penghalang pertumbuhan ekonomi.

Presiden menyebut pembahasan di APEC adalah kelanjutan dari KTT G20 di Cannes, Perancis, pada 3-4 November 2011 yang menghasilkan kerangka kerja dan rencana aksi negara anggota dalam  menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, berimbang, dan berkelanjutan.

Yudhoyono menyebutkan pertemuan G20, APEC, dan KTT ASEAN di Bali saling terkait untuk mencari solusi dan implementasi terbaik dalam mengatasi krisis keuangan global.

"Di akhir dari ASEAN Summit, ASEAN plus, termasuk East Asia Summit, saya akan menyampaikan konferensi pers yang lebih menukik, down to earth, seperti apa policy yang dikembangkan bersama," janjinya.

Pada KTT APEC di Honolulu Amerika Serikat menginisiatifi Kerjasama Transpasifik dengan delapan anggota APEC, yaitu Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Chili, dan Peru, guna menyepakati perdagangan bebas dengan standar produk tinggi yang mulai berlaku pada 2012.

Presiden Yudhoyono mengatakan Indonesia memilih tidak bergabung dalam Transpacifik Partnership karena ingin mempelajari lebih dahulu keuntungan dan kerugiannya.

"Saya tidak langsung ikut-ikutan begitu dan saya katakan kepada para menteri, tunggu dulu, tenang dulu, mari bicarakan baik-baik apa itu Transpacific Partnership, apa benefitnya, seperti apa konsekuensinya sehingga ketika kita sepakat kita siap," pungkas Presiden. (*)

ANTARA

Suara Jakarta di Cannes

Rabu, 2 November 2011 06:47 WIB | 860 Views

Panca Hari Prabowo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

 Supaya jangan energi dan perhatian itu lalu konsentrasi dan fokus berada dalam mengatasi persoalan di Eropa"

• 
  

Cannes (ANTARA News) - Sejak inisiasi G-20 di Washington yang dilanjutkan dengan pertemuan London dan Pittsburg medio 2008-2009, Indonesia selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang demi pembangunan berkelanjutan, adil dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

Dalam KTT G-20 di Seoul, Korea Selatan, November 2010, Indonesia juga menyampaikan suara serupa.

Pada pertemuan G-20 di Cannes, Prancis, yang dibayangi krisis utang Eropa, November ini, selain mengajak mencermati penyelesaian krisis, Indonesia juga menganggap perhelatan ini sebagai momentum bagi kawasan lain untuk tidak larut dalam krisis dan menawarkan solusi untuk krisis itu.

Di Cannes, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengingatkan kelompok negara 20 besar kontributor ekonomi dunia itu untuk tidak hanya fokus pada krisis Eropa, namun juga melihat pergerakan positif ekonomi di kawasan lain sehingga tidak kehilangan momentum.

"Supaya jangan energi dan perhatian itu lalu konsentrasi dan fokus berada dalam mengatasi persoalan di Eropa, lalu kemudian yang tumbuh baik dan perlu ditingkatkan momentum dan akselerasi tingkat pertumbuhannya malah terabaikan," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.

Mantan Wakil Menteri Perdagangan itu mengatakan momentum pertumbuhan kawasan Asia tidak boleh diabaikan. Sebaliknya, justru negara berkembang yang bisa membantu penyelesaian krisis di kawasan lain.

Mengutip Presiden Yudhoyono dalam rapat persiapan kehadiran di KTT G-20, Mahendra mengatakan yang tak kalah pentingnya adalah melanjutkan komitmen pembangunan dan pertumbuhan di kawasan lain.

Memang, apa yang sedang terjadi pada perekonomian Amerika Serikat dan Eropa itu penting dicermati.

"Tapi tidak boleh dilupakan agenda lain yang tidak kalah pentingnya bagi negara berkembang untuk dapat terus melakukan pembangunannya dan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonominya," kata Mahendra merujuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan negara berkembang.

Staf khusus Presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah mengatakan, di Cannes, Presiden akan menyampaikan beberapa pandangan Indonesia mengenai pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya menyangkut infrastruktur, energi dan pemberantasan korupsi.

"Dalam KTT Cannes ini Indonesia mengharapkan agar para anggota G-20 di antaranya melakukan langkah-langkah untuk memulihkan stabilitas global, meningkatkan pertumbuhan global, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta mendorong pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan," kata Faizasyah.

Ia menambahkan, Indonesia akan mendorong G-20 untuk meningkatkan pertumbuhan global antara lain dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan memajukan pembangunan infrastruktur dan memperhatikan aspek perlindungan sosial yang adil.

Mengenai masalah energi, kata Faizasyah, Presiden akan menyampaikan perlunya mengembangkan energi terbarukan dan ramah lingkungan sehingga selain mendorong pembangunan ekonomi namun juga tetap menjaga lingkungan secara berkesinambungan.

"Kita ingin melakukan kerjasama dengan negara anggota G-20 dan APEC juga, bagaimana bisa menggali potensi energi alternatif di Indonesia," ujar Faizasyah.

Indonesia melihat, pemanfaatan energi terbarukan yang masih rendah pemanfaatannya adalah energi panas bumi dan Indonesia menganggap sumber energi ini masih bisa dikembangkan.  Untuk itu Indonesia akan mengajak sejumlah negara untuk bekerjasama seraya tetap mempedulikan kelestarian lingkungan.

"Kita sebagai negara yang mengedepankan sustainability (kesinambungan), tidak ada eksploitasi energi tetapi bagaimana menciptakan energi yang mendukung kelestarian lingkungan tapi ekonomi tidak mandeg," katanya.

Di luar itu, mengutip Mahendra Siregar, Indonesia juga membawa nama ASEAN di Cannes karena suara Indonesia adalah juga suara ASEAN.

Mengenai kejahatan korupsi, Faizasyah mengatakan Indonesia berpandangan bahwa itu haruslah diperangi.

"Indonesia dan Prancis sebagai ketua bersama The G20 Anti-Corruption Working Group telah mencapai berbagai kemajuan penting dalam memajukan rencana aksi antikorupsi termasuk dalam hal membersihkan lingkungan usaha dan bisnis, memberantas para pengemplang pajak, dan memperkuat penegakan hukum," katanya.

Senin pagi (31/10), Presiden Yudhoyono telah bertolak ke Perancis.

Didampingi Ani Yudhoyono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Mari Elka Pangestu dan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tandjung, Yudhoyono akan terlebih dulu mengikuti sesi pertemuan di UNESCO, baru kemudian ke Cannes untuk mengikuti KTT G-20.

Di Cannes, Yudhoyono akan menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Meksiko Felipe Calderon, Presiden Uni Eropa Herman Van Rompuy, dan Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso.(*)

ANTARA

Indonesia minta PBB lakukan reformasi

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. (FOTO ANTARA/Prasetyo Utomo)

PBB, New York (ANTARA News) - Indonesia berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang saat ini beranggotakan 193 negara, memperkuat peran sentralnya dalam mendorong kerjasama negara di dunia dengan melakukan reformasi.

"Guna mengatasi tantangan baru dan yang akan muncul serta mengetahui kesempatan baru, reformasi PPBB merupakan kunci," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ketika menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang ke-66 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Senin.

Reformasi PBB, kata Marty, merupakan satu-satunya jalan untuk membuat PBB tetap relevan dan memastikan kerjasama dunia dalam mengatasi tantangan global.

Ia mengingatkan bahwa dunia terus dihadapkan pada berbagai tantangan rumit, mulai dari ancaman senjata nuklir, perompakan, terorisme, krisis keuangan dan ekonomi hingga keadaan terburuk serta paling mendasar, yang ditemui di berbagai penjuru dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan sangat parah.

Dunia juga menghadapi ancaman kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam, masalah ketahanan pangan dan energi, intoleransi, diskriminasi serta penguasa lalim, yang menindas keinginan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Mengingat tidak dapat dipecahkan secara nasional, tantangan itu seharusnya dapat memotivasi negara untuk mendorong kemitraan dan kerjasama di antara mereka, kata Marty.

"Pertama, kita perlu memperkuat multilateralisme untuk mengatasi tantangan global. Itu berarti peran sentral PBB," katanya mengingatkan.

Melalui reformasi, kata Marty, harus dipastikan bahwa PBB dan proses di badan dunia itu dalam pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, transparan dan melibatkan semua pihak.

Indonesia menginginkan seluruh masalah kunci reformasi PBB dibahas sebagai bagian integrasl dari paket terpadu, termasuk menyangkut Dewan Keamanan.

"Dewan Keamanan harus dapat mencerminkan keadaan dunia saat ini dengan lebih baik. Dewan Keamanan harus lebih mewakili, transparan dan efektif," kata Marty.

Selain secara multilateral, Indonesia juga mengingatkan bahwa kerjasama dan kemitraan antara PBB dengan lembaga kawasan merupakan kunci lain untuk mengatasi tantangan global saat ini.

Dalam pidatonya, Marty juga menyentuh beberapa soal lain, termasuk yang mencuat dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi di Sidang Umum sejak Senin (19/9) lalu, yaitu permohonan Palestina menjadi negara anggota penuh PBB.

"Dalam mendorong perdamaian dan Vembangungan di kawasan Timur Tengah, langkah pertama dan yang utama harus dilakukan adalah mengkoreksi ketidakadilan sejarah, yang dibiarkan berlangsung lama terhadap rakyat Palestina," kata Marty.

Marty menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak rakyat Palestina untuk hidup secara bebas, damai, adil dan bermartabat di tanah air mereka sendiri telah berlangsung lama dan tidak akan pernah berhenti.

"Karena itu, Indonesia sangat mendukung keinginan Palestina menjadi negara anggota penuh PBB. Itu sejalan dengan visi solusi dua negara, yaitu penyelesaian secara damai, adil dan terpadu di Timur Tengah," katanya.

Selain menyampaikan pernyataan Indonesia, pada Senin, Marty juga melakukan serangkaian pertemuan dwipihak di sela-sela sidang Majelis Umum, termasuk dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat William J Burns dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil El Araby.

Marty mengungkapkan, dalam pertemuandngan Burns, keduanya antara lain membahas hubungan dwipihak, persiapan kunjungan Presiden Barack Obama ke Bali pada November nanti, serta persiapan pelaksanaan temu puncak Asia Timur.

Sementara itu, dengan Nabil El Araby, Marty membahas keinginan Indonesia meminta status peninjau di Liga Arab.

"Tentu, Indonesia tidak bisa menjadi anggota, tapi melihat kesinambungan penanganan masalah dari Liga Arab ke Organisasi Kerjasama Islam, ke Gerakan Nonblok dan masalah multlateral lain, Indonesia merasa perlu --sebagaimana halnya sekarang juga sedang merintis status peninjau di Uni Afrika-- minta status peninjau di Liga Arab," katanya.


ANTARA

Indonesia terpilih sebagai anggota dewan gubernur IAEA

London (ANTARA News) - Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai Anggota Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) periode 2011-2013, mewakili kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan mengesahkan Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja, Utusan Tetap Indonesia untuk IAEA, sebagai Gubernur Indonesia di IAEA pada periode tersebut.

Keputusan tersebut diambil oleh Konferensi Umum ke- 55 Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada pertemuannya di Wina, 22 September 2011, demikian Sekretaris I KBRI/PTRI Wina Kedutaan Besar/Perwakilan Tetap RI Wina, Austria, Dr. Lalu M. Iqbal kepada Antara London, Kamis.

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan Gubernur IAEA melalui aklamasi menunjukkan kepercayaan yang besar komunitas internasional, dari berbagai kelompok kawasan, terhadap peran dan leadership Indonesia dalam isu-isu pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai dan keamanan intenasional.

Indonesia terakhir menjadi Anggota Dewan Gubernur IAEA pada periode 2005-2007. Pada periode tersebut Indonesia telah menunjukkan sikap obyektif dan mengedepankan prinsip bebas aktifnya dalam mengambil berbagai keputusan politik penting yang terkait dengan isu-isu nuklir.

Selain Indonesia, negara lainnya yang juga terpilih sebagai Anggota Dewan Gubernur IAEA pada periode ini adalah Kuba, Meksiko, Italia, Swedia, Bulgaria, Hungaria, Saudi Arabia, Korea Selatan dan Tanzania.

Sementara itu, Mesir terpilih sebagai Anggota Dewan Gubernur IAEA dari kawasan Afrika pada periode yang sama melalui proses pemungutan suara.

Sebagai Anggota Dewan Gubernur, Indonesia akan ikut dalam pembahasan intensif berbagai isu internasional yang terkait dengan nuklir, mulai pada Sidang Dewan Gubernur hari Senen 26 September ini.

Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Dewan Gubernur, Indonesia juga akan menentukan proses pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam isu-isu tersebut. Dewan Gubernur IAEA sendiri melakukan pertemuan 5 kali setiap tahunnya, ditambah 3 kali pertemuan Komite.

Dewan Gubernur juga melakukan pertemuan luar biasa untuk isu-isu yang sangat penting dan mendesak. Pertemuan Dewan Gubernur IAEA luar biasa terakhir dilakukan pada bulan Juni 2011, guna memberikan arahan bagi langkah-langkah darurat tambahan yang perlu diambil IAEA terkait dengan kecelakaan nuklir di Fukushima.

Indonesia adalah salah satu dari 23 negara pertama yang menjadi Anggota IAEA pada tahun 1957 dan sekaligus menjadi salah satu dari Anggota Dewan Gubernur IAEA pertama.

Sejak awal Indonesia secara aktif memberikan kontribusi positifnya terhadap perkembangan IAEA dan terhadap upaya mempromosikan pemanfaatan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai.

Indonesia diakui sebagai negara paling maju di kawasannya dalam riset dan aplikasi teknologi nuklir untuk berbagai aspek pembangunan berkelanjutan.

Indonesia juga merupakan negara di kawasan yang memiliki paling banyak aktivitas dan fasilitas penelitian dan pengembangan nuklir. Berbagai fasilitas nuklir yang dimiliki Indonesia antara lain 3 reaktor riset, dimana salah satunya (Reaktor Kartini di Yogyakarta) adalah sepenuhnya hasil karya putera-puteri Indonesia.

Di bawah payung IAEA, Indonesia secara aktif memberikan kesempatan pelatihan, di fasilitas nuklir Indonesia dan oleh para pakar Indonesia, bagi para pakar nuklir dari negara-negara berkembang lain.

Dalam skala yang lebih luas, Indonesia adalah salah satu negara yang selalu berada di garda terdepan di dunia internasional dalam memperjuangkan pemusnahan senjata nuklir. Hingga saat ini, Indonesia selalu menjadi Koordinator Perlucutan Senjata bagi Gerakan Non-Blok (GNB). (ZG)

sumber : Antara

Presiden Harap Kesetiakawanan ASEAN-Jepang Menjadi Modal

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (FOTO.ANTARA)

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap jalinan kesetiakawanan antara negara-negara ASEAN dengan Jepang dapat menjadi modal untuk kerja sama yang lebih luas lagi di berbagai bidang.

"Saya berharap agar jalinan kesetiakawanan antara Jepang dan ASEAN ini kita jadikan modal untuk kerja sama yang lebih luas di bidang ekonomi dan di bidang-bidang yang lain," kata Presiden dalam sambutannya di Pertemuan Khusus Tingkat Menteri ASEAN-Jepang yang membahas mengenai penanganan pascabencana gempa dan tsunami Jepang di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu sore.

Presiden mengatakan, kerja sama di bidang penanganan bencana antara ASEAN dan Jepang telah terjalin dalam waktu yang lama, Jepang merupakan salah satu mitra ASEAN yang aktif memberikan bantuan apabila ada salah satu negara ASEAN yang terkena bencana, dan mengingat kawasan Asia Tenggara dan Jepang adalah kawasan yang rentan atau rawan terhadap bencana alam maka diperlukan kerja sama kemitraan dan solidaritas yang tinggi di antara semua pihak.

"Dalam kaitan itu semua dalam mengukuhkan kerja sama dan kebersamaan kita menghadapi bencana kita telah memiliki beberapa instrumen atau perangkat, di antaranya ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, yang patut kita pedomani," katanya.

ASEAN, kata Presiden, juga memiliki ASEAN Coordinator Center for Humanitarian Assistance, sebuah lembaga yang membantu koordinasi bantuan kemanusiaan di ASEAN.

"Ini harus diefektifkan pelaksanaan tugasnya sebab koordinasi dan koherensi di antara kita semua, negara-negara ASEAN, ASEAN+3, East Asia Forum dan ASEAN Regional Forum, saya yakin kita bisa melaksanakan kerja sama yang baik untuk membantu satu negara atau kawasan yang tengah mengalami bencana alam," katanya.

Pertemuan Khusus tingkat Menteri ASEAN-Jepang itu dihadiri oleh Menlu Marty Natalegawa, utusan khusus dari Brunei HRH Princess Hajjah Masna, Wakil Perdana Menteri/Menlu Kamboja Hor Namhong, Menteri Dalam Negeri Laos Phongsavath Boupha, Menlu Malaysia Datuk Sri Anifah, wakil Menlu Myanmar Myo Myint, Menlu Filipina Albert del Rosario, utusan khusus Singapura Chew Tai Soo, Menlu Thailand Kasit Piromya, Wakil Menlu Vietnam Dao Viet Trung, Menlu Jepang, dan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan.

Sebelum menghadiri Pertemuan Khusus tingkat Menteri ASEAN-Jepang, Presiden Yudhoyono terlebih dahulu menerima kunjungan kehormatan Menlu Jepang Takeaki Matsumoto di Kantor Presiden.

"Sifat pertemuan ini adalah courtessy call, jadi lebih banyak memberikan update atau penjelasan mngenai bagaimana perkembangan bencana di Jepang," kata Staf Khusus Presiden Teuku Faizasyah.

Gempa bumi di timur Jepang dengan kekuatan 9.0 skala Richter diikuti dengan tsunami melanda bagian timur laut Pulau Honsu Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Bencana alam tersebut menimbulkan korban dan kerusakan yang sangat besar berupa korban jiwa, serta rusaknya kehidupan sosial, ekonomi, dan kondisi lingkungan di Jepang.

Dampak lain bencana tersebut adalah kerusakan pada reaktor nuklir di Prefektur Fukushima.(*)
(G003/A011)

ANTARA

Ketua ASEAN Desak Tunjukkan Solidaritas kepada Jepang

Jakarta, (Analisa)

Presiden RI selaku Ketua ASEAN tahun ini mendesak negara anggota ASEAN agar menunjukkan solidaritas dalam upaya pembangunan di Jepang pasca bencana alam bulan lalu.

"Saya berharap kita dapat bekerja sama, dan negara-negara yang memiliki fasilitas yang menunjang dapat menawarkan bantuannya kepada Jepang," kata Presiden Yudhoyono, dalam pidato pembukaan Pertemuan Khusus ASEAN-Jepang pada Sabtu, menurut siaran pers yang diterima Antara dari Sekretariat ASEAN, Ahad.

Pertemuan khusus yang membahas bencana alam terjadi di timur laut Jepang pada 11 Maret dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, Menlu Jepang Takeaki Matsumoto beserta timbalan menlu dari negara anggota ASEAN.

Presiden menegaskan bahwa ASEAN sudah berpengalaman dengan bencana alam sebelumnya, dan memiliki keahlian dan pengalaman yang luas.

Desakannya didukung kuat oleh Surin, yang mengingatkan beberapa negara ASEAN juga rentan terhadap bencana alam, seperti Jepang.

"Dengan kerja sama dan koordinasi secara dekat, ASEAN dan Jepang dapat bekerja sama dalam bidang penanganan dan pencegahan, serta sejumlah operasi bantuan bencana alam," kata Surin.

Dalam kesempatan itu, Menlu Matsumoto berbagi pengalaman Jepang dalam menangani krisis nuklir di Fukushima, tempat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang mengalami kerusakan pada mesin pendinginnya akibat gempa bumi dan tsunami besar pada 11 Maret, dan menjadi sorotan media karena bahaya kebocoran radiasi reaktor nuklir.

Sehubungan dengan krisis gempa bumi, tsunami dan radiasi nuklir, pertemuan itu juga membahas peran Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA). Ketiga krisis tersebut semakin menguatkan pentingnya peran AHA, khususnya dalam operasi pengidentifikasi dan pengawasan resiko, serta reaksi bersama keadaan darurat dan bantuan bencana.

Indonesia dan Filipina merupakan negara yang sering dilanda gempa bumi. Filipina, Vietnam, Myanmar dan Thailand biasa terkena angin topan, badai dan banjir. Sedangkan Jepang rentan dengan bahaya gempa bumi dan tsunami.

Jepang merupakan mitra terpenting ASEAN, dengan jumlah perdagangan antarpihak melebihi 160 miliar dolar AS (Rp1.379 triliun) per tahun. Jepang juga salah satu investor utama ASEAN, dengan mendekati angka enam miliar dolar AS (Rp51,7 triliun) pada tahun yang sama. (Ant) 

HARIAN ANALISA

Indonesia Kirim Pasukan ke Haiti

29 Maret 2011, Jakarta -- (ANTARA News): Pemerintah Indonesia segera mengirim pasukan bantuan ke Haiti untuk membantu proses pemulihan akibat gempa bumi di negara itu.

"Dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu hitungan hari-hari ini kita berangkat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, utusan PBB sudah datang ke Indonesia untuk memastikan keterlibatan Indonesia di Haiti itu, sedangkan pasukan Indonesia sudah siap dan tinggal menunggu perintah pemberangkatan.

"Yang kita kirim itu adalah pasukan untuk zeni dan medical (batalyon kesehatan)," katanya.

Purnomo menegaskan, pasukan yang akan dikirimkan itu bukan hanya untuk pemulihan keadaan akibat konflik bersenjata, namun juga untuk pemulihan keadaan pascabencana.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono sendiri telah mengatakan menunggu konfirmasi kebutuhan penanggulangan bencana gempa di Haiti, sebelum memberangkatkan pasukannya ke negara itu.

"Kita masih menyesuaikan kebutuhan mereka dan kemampuan TNI," katanya.

Haiti diguncang gempa 7 Skala Richter pada 12 Januari 2010 yang diklaim pemerintah Haiti merenggut 316 ribu orang tewas, 300 ribu orang terluka, dan sekitar sejuta orang kehilangan tempat tinggal.

Sumber: ANTARA News

Indonesia Desak Gencatan Senjata di Libya

Senin, 28 Maret 2011 12:05 WIB | 478 Views

Marty Natalegawa. (FOTO.ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mendesak segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik bersenjata dan jatuhnya lebih banyak korban di kalangan warga sipil Libya.

Demikian dinyatakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada pers sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR di Jakarta, Senin.

Menlu Marty menyatakan, perlunya segera dilakukan gencatan senjata karena korban di kalangan warga sipil semakin banyak.

"Apalagi dalam waktu delapan hari terakhir ini, kita lihat korban semakin meningkat. Perlu ada gencatan senjata, perlu ada keberadaan PBB di lapangan dan perlu ada proses politik," kata Menlu.

Menlu juga menegaskan, Indonesia menolak tindak kekerasan yang terjadi di Libya. "Jelas dari awal kita menolak kekerasan, baik dilakukan pihak Gaddafi, pihak pemberontak, apakah pihak koalisi. Karena kekerasan itu justru menimbulkan kesengsaraan di kalangan warga sipil," kata Menlu.

Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri membahas berbagai masalah, termasuk Libya dan penanganan WNI di Jepang pasca gempa bumi dan tsunami.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengambil alih komando operasi militer di Libya dari tentara koalisi, menurut laporan sejumlah media di dunia.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa memberlakukan wilayah larangan terbang terhadap Libya pada 17 Maret, bersamaan dengan perintah "melakukan hal yang diperlukan" guna "melindungi" warga sipil dari serangan pasukan Muammar Gaddafi di sejumlah kota yang dikuasai pemberontak.

Sebanyak 28 utusan negara anggota NATO bertemu pada Minggu untuk menentukan strategi militer terhadap Libya.

Amerika Serikat mengalihkan komando pengawasan wilayah larangan terbang terhadap Libya kepada NATO, sementara pasukan koalisi akan tetap melanjutkan upaya perlindungan terhadap warga sipil dari serangan pasukan Gaddafi.

Operasi militer di Libya, yang diberi nama sandi "Pengembaraan Fajar", sejauh ini telah melibatkan 13 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Prancis

ANTARA

Panglima TNI tutup Konferensi Regional PBB ke-3

Rabu, 23 Maret 2011 21:12 Redaksi Seruu.Com 

 

Jakarta, Seruu.com - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., secara resmi menutup Lokakarya Konferensi Regional PBB Ke-3 (The 3rd UN Regional Conference Workshop), di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (23/3).  Konferensi yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut ini akan mengarah pada suatu kerja sama diantara negara-negara pengirim pasukan (TCC/Troops Cotributing Countries) dan negara-negara donor, mengingat landasan kerjasamanya telah terbentuk sebagai hasil dari kolaborasi dan teamwork yang dilakukan oleh para peserta dan pembicara dalam kelompok kerja.

Dalam amanat tertulisnya Panglima TNI menyatakan bahwa dewasa ini bentuk ancaman telah bergeser dari ancaman militer menjadi ancaman non militer. Paradigma perang juga telah bergeser dari bentuk perang  konvesional menjadi perang tersendiri yang unik, yakni perang dalam segala aspek kehidupan.  Hal ini ditandai oleh timbulnya konflik bersenjata di antara anak bangsa seperti yang terjadi di berbagai tempat di dunia. Sejalan dengan perubahan paradigma dalam merespon tantangan dan ancaman, utamanya berkaitan dengan Operasi Militer selain Perang (OMSP), maka lokakarya konferensi semacam ini dilaksanakan sebagai sarana untuk menemukan solusi paling tepat bagi negara-negara cinta damai untuk terus dapat memberikan andilnya terhadap perwujudan tatanan dan perdamaian dunia.

Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaran Konferensi Regional PBB ke 3 untuk wilayah Asia adalah atas pertimbangan kredibiltas serta peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam misi pemelihara perdamaian PBB. Hingga saat ini Indonesia menempati peringkat 16 Negara Penyumbang Pasukan (Troops Contributing Countries), dengan jumlah personil sebanyak 1.692. Saat ini Indonesia terlibat aktif di 7 misi perdamaian PBB (UNPKO) yang tersebar di 6 negara yaitu Lebanon, Sudan, Congo, Leberia, Nepal dan Haiti. Selain itu, Indonesia memiliki kredibilitas dan image yang sangat baik dalam semua misi tersebut. Kontingen Garuda Indonesia juga diakui oleh pihak PBB sebagai pasukan perdamaian yang dapat diterima oleh banyak pihak dan senantiasa dekat di hati penduduk setempat. Prestasi-prestasi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi.

Selesai menutup lokakarya, di tempat yang sama Panglima TNI menerima kunjungan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Australia Letnan Jenderal David Hurley dan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Misi perdamaian (USG UNDPKO), Mr. Alain Le Roy. Pada acara tersebut, Panglima TNI didampingi oleh Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Tisna Komara W., S.E., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Hambali Hanafiah, Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E., Ka PMPP TNI Brigjen TNI I Gede Sumertha KY, PSC dan Staf Khusus Panglima TNI Marsma TNI Y. Prayitno. [ir]

seruu

TNI Kirim 2 Urban SAR ke Jepang

Selasa, 22 Maret 2011 16:30 Redaksi Seruu.Com 

Jakarta, Seruu.com - Untuk membantu penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang, TNI mengirimkan 2 orang personelnya yang memiliki kualifikasi Urban SAR yang tergabung dalam SRC PB (Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana).

Kedua orang personel TNI tersebut tersebut adalah Letkol Inf Mohamad Shokir, Kesatuan Divisi 1/Kostrad, Kualifikasi Urban SAR sebagai Komandan Tim  dan Kapten Psk Sigit Sasongko, Kesatuan Yon-467 Paskhas, Kualifikasi Urban SAR.

SRC PB beranggotakan 15 personel dan telah berangkat ke Jepang pada tanggal 17 Maret 2011 untuk melaksanakan penugasan selama 14 hari dengan dukungan biaya dari BNPB, dengan tugas membantu mencari dan menyelamatkan WNI yang hilang akibat gempa bumi dan tsunami di Jepang.

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada Pemerintah Jepang berupa uang tunai sebesar US$ 2.000.000 dan selimut 10.000 lembar. Upacara pemberangkatan dilaksanakan di Kemenko Kesra dengan Irup Menko Kesra didampingi Menlu RI. [ir]

SERUU.COM

Indonesia Sosialisasikan ASEAN di Rusia

3 Februari 1950

Rabu, 23 Maret 2011 06:38 WIB | 272 Views

London (ANTARA News) - Indonesia sebagai ketua dari anggota ASEAN memang belum begitu dikenal di kalangan umum Rusia, untuk itu Indonesia melakukan sosialisasi ASEAN dikalangan akademisi di Rusia dalam berbagai kegiatan.

Seiring dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, KBRI Moskow menggandeng ASEAN Centre of Russia mengelar `Indonesia Day` di Universitas Hubungan Internasional paling maju di Moskow, MGIMO.

Penanggungjwab Pensosbud dan Pendidikan KBRI Moskow, M. Aji Surya dalam keterangannya yang diterima Antara London, Rabu mengatakan walaupun kemasannya adalah Indonesia Day, namun lebih mengedepankan soal-soal ASEAN.

Dalam acara Indonesian Day yang dibuka Dubes Hamid Awaludin diawali dengan diskusi `live on air` bersama Direktur ASEAN Centre of Russia di Moskow, Prof. Victor Sumky beserta Wakil Sekjen ASEAN, Dirjen ASEAN Kemlu dan Dubes Rusia di Jakarta dipandu RRI Pusat dan disiarkan secara nasional diikuti kalangan mahasiswa dan dosen di MGIMO.

"Saya bersama para Dubes ASEAN di Moskow melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Rusia tentang ASEAN, "ujar Dubes Hamid.

Sementara di sisi lain, KBRI juga terus memperkenalkan diri kepada khalayak ramai dalam suguhan budaya, kuliner dan diskusi

Dalam diskusi berjarak 9800 km tersebut menyimpulkan bahwa hubungan ASEAN dan Rusia perlu mendapatkan perhatian lebih dan ditingkatkan di kemudian hari.

Banyak sektor yang mesti digarap, seperti perdagangan, ilmu pengetahuan serta investasi. Pada tataran permukaan semua tampak mudah, namun dalam detailnya perlu penanganan yang lebih serius.

"Potensi yang ada belum tereksploitasi secara maksimal,"ujar pendengar diskusi di ruangan ASEAN Centre, Moskow.

Dalam rangkaian itu pula, Dubes Hamid bersama Wakil Rektor MGIMO meresmikan pameran foto Indonesia di hall univesitas seluas 500 meter persegi.

Kegiatan yang dihadiri mahasiswa dan juga kalangan diplomatik itu mengetengahkan 67 foto karya seorang fotografer Rusia, Sergey Kovalchuk tentang aneka sisi kehidupan Indonesia. Mulai keindahan Candi Borobudur, kehidupan petani hingga preman di Jakarta.

"Saya percaya pameran ini akan memperkenal salah satu negara ASEAN kepada mahasiswa kita yang berjumlah ribuan, "ujar Victor Sumsky, Direktur ASEAN Centre of Russia.

Dikatakannya mereka perlu memahami satu persatu negara ASEAN yang berjumlah 10 itu meskipun hanya melalui gambar. Apa yang dilakukan Indonesia ini diharapkan dapat diikuti negara ASEAN lainnya

Acara hari itu ditutup dengan kuliah Dubes di hadapan 150 mahasiswa dan akademisi MGIMO dipandu Wakil Rektor Hubungan Internasional MGIMO itu membahas kohesifitas ASEAN, peran Rusia di masa datang serta berbagai persoalan yang dihadapi ASEAN saat ini.

Beberapa waktu sebelumnya, mantan PM Malaysia, Mahathir Mohammad, juga menyampaikan kuliah umum serupa.

"Kita di ASEAN mengucapkan terima kasih kepada rakyat Rusia yang mengkonsumsi produk ASEAN seperti teh, coklat dan kelapa sawit. Teruslah mengkonsumsi produk kita, agar kita bisa juga terus membeli pesawat tempur Rusia, "ujar Dubes Hamid yang disambut dengan tepuk tangan meriah hadirin.

Menurut M. Aji Surya, Counsellor KBRI Moskow, pameran foto-foto Indonesia di hall MGIMO akan berlangsung dalam kurun waktu dua minggu dan diperpanjang bila diperlukan.

KBRI Moskow juga akan kembali mesosialiasikan ASEAN di kalangan akademisi dan `think tanks` di Rusia di waktu-waktu mendatang.(*)


ANTARA

Konferensi Regional PBB ke-3 di Jakarta

Senin, 21 Maret 2011 19:38 Redaksi Seruu.Com 

  

Jakarta, Seruu.com - Indonesia mendapatkan kepercayaan dunia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Lokakarya Konferensi Regional PBB Ke-3 (3rd UN Regional Conference Workshop) selama 3 (tiga) hari, mulai 21 s.d 23 Maret 2011 di Hotel Sultan - Jakarta dan dibuka oleh Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Hotma Marbun mewakili Panglima TNI, Senin (21/3).

Konferenesi regional pertama untuk kawasan Afrika dilaksanakan di Negeria pada Agustus 2010, sedangkan yang kedua untuk kawasan Amerika di selenggarakan di Buenos Aires, Argentina, Desember 2010.  Pada konferensi regional ketiga kali ini mengangkat isu Penangkalan, Penggunaan Pasukan dan Kesiapan Operasi (Detterence, Use of Force and Operational Readiness) sebagai tema utama.

Konferensi ini adalah kegiatan  yang diselenggarakan oleh Office of Military Affairs (OMA) United Nations Departement Peace Keeping Operations (UNDPKO), New York, diikuti oleh 22 negara yang mengirimkan pasukan pada misi PBB (Troops Contributing Countries) antara lain Amerika Serikat, Australia, Prancis, Inggris,Indonesia, Jepang, Malaysia, Brunai dan Filipina. Adapun outcome dari kegiatan ini berupa konsep dan strategi yang efektif dalam penggelaran misi perdamaian internasional guna menjawab setiap tantangan yang tertuang dalam mandat PBB.

Pada pembukaan acara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang antara lain mengamanatkan bahwa dunia saat ini sedang mengalami situasi yang kurang kondusif yang diwarnai oleh kejahatan lintas negara, aksi teror, penyelundupan senjata dan manusia, separatisme, tindakan pemisahan wilayah, perubahan iklim, pemanasan global, perompakan pembajakan di laut, bencana alam,  krisis kelangkaan makanan dan enerji, yang telah membahayakan keamanan hidup manusia. Di berbagai belahan dunia, sejumlah konflik internal dan antar negara, juga telah mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, sehingga mereka pergi bermigrasi, dan meninggalkan kampung halamannya sebagai pengungsi demi mempertahankan keselamatan jiwanya.

Keinginan untuk menurunkan pemimpin negara yang sah dari tampuk kekuasaan, dorongan masyarakat akan pemerintahan yang baru, serta kolaborasi yang mungkin diciptakan oleh kelompok oposisi yang bekerja sama dengan asing guna memperoleh dukungan dana dan politis, akan memperkeruh situasi dalam negeri dari negara yang terkena masalah. Kondisi semacam itu akan semakin keruh dengan kenyataan di lapangan bahwa kelompok oposisi menggunakan senjata untuk menggulingkan pemimpin negaranya. PBB sebagai salah satu organisasi tertinggi dunia berkewajiban meredakan suasana keruh tersebut di lapangan dengan mengerahkan pasukan perdamaian dan mengembalikan negara yang bertikai tersebut menjadi normal kembali. Dengan demikian, kehidupan masyarakat setempat akan terbebas dari rasa takut dan dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan baik.

Konferensi ini dihadiri oleh para petinggi PBB yang bermarkas di New York, seperti Asisten Sekjen/Military Advisor UNDPKO Letjen Babacar Gaye, Kepala Staf Urusan Militer, Departemen Pasukan Misi Perdamaian PBB Brigjen Jean Baillaud. Sedangkan dari Indonesia turut hadir Wakil Menlu RI, Bapak Triyono Wibowo dan Kepala PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) TNI Brigjen TNI I Gede Sumertha K.Y, PSc. [puspen/is]

seruu.com

Indonesia Perhatikan Permintaan Jepang

Jumat, 18 Maret 2011 10:24 WIB | 203 Views

Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) berjalan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Makiko Kikuta (kiri) usai pertemuan di Jakarta, Kamis (17/3). (ANTARA/Rosa Panggabean)

Kalau Jepang meminta, kita akan berikan perhatian karena selama ini kita banyak dibantu Jepang"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan Indonesia akan memberikan tambahan energi gas alam cair dan minyak bumi kepada Jepang jika pemerintah Jepang menginginkannya.

"Kalau Jepang meminta, kita akan berikan perhatian karena selama ini kita banyak dibantu Jepang," kata Agus di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, pemerintah Indonesia sudah memberikan bantuan 2 juta dolar AS untuk Jepang yang merupakan bentuk solidaritas Indonesia terhadap negeri itu.

"Tapi kalau untuk bentuk yang lain, kita masih harus bicarakan dulu. Saya kan tidak hadir dalam pertemuan itu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Jepang meminta Indonesia meningkatkan pasokan minyak bumi dan gas alam cair (LNG) untuk mengatasi krisis listrik akibat bencana gempa dan tsunami.

"Akibat tsunami dan gempa, PLTN rusak dan terjadi kekurangan listrik besar-besaran" kata Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kikuta.

Kamis kemarin (17/3), Makiko Kikuta bertemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Hotel Borobudur, Jakarta.

Makiko mengakui, sejak terjadinya gempa dan tsunami, PLTN di negara itu rusak parah, sehingga Jepang kekurangan pasokan listrik.

"Saya meminta kepada Hatta agar pemerintah memberikan tambahan energi dan gas alam cair serta minyak bumi kepada Jepang," ujarnya.

Permintaan tersebut, lanjut Makiko, telah disampaikan kepada Hatta Rajasa dalam pertemuan tersebut.

"Pak Hatta telah menyampaikan beliau menanggapi secara serius permintaan saya. Kita mengharapkan bantuan LNG dan minyak bumi," tegasnya.

Hatta sendiri menyatakan belum memberikan keputusan karena harus dibahas dengan Menteri ESDM.

"Ada permintaan, tentu yang pertama kita akan bahas bersama menteri ESDM, dan saya akan laporkan segera kepada Presiden. Kita menanggapi itu dengan serius," jelas Hatta.

Hatta mengakui belum mengetahui berapa jumlah permintaannya. Hanya saja, kebutuhan listrik Jepang sama besarnya dengan kebutuhan listrik di Pulau Jawa.

"Belum disampaikan jumlahnya, tapi kalau melihat padamnya PLTN nuklir itu sama dengan luas Pulau Jawa, itu artinya puluhan ribu megawatt, tentu jumlahnya cukup besar," paparnya.

Ketika ditanyai mengenai apakah Indonesia mampu memenuhi permintaan Jepang tersebut, sementara di Indonesia pun mengalami kekurangan gas, Hatta menyatakan kekurangan gas yang dialami Indonesia bukan karena kurangnya persediaan, melainkan tidak adanya terminal penampung.

"Saya belum lihat, kalau kita kekurangan itu bukan karena kita tidak punya LNG, tapi kita tidak punya `receiving terminal`," katanya.(*)

antara

Jepang Buka Penerimaan Dana Kemanusiaan Bagi Korban Bencana

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta pada Senin membuka penerimaan dana kemanusiaan bagi korban bencana gempa bumi yang memicu tsunami di wilayah Tohoku, Jepang, pada Jumat, menurut pernyataan dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. "Pemerintah Jepang menginformasikan bahwa bantuan dana kemanusiaan bagi bencana tersebut akan dikelola oleh Palang Merah Jepang," kata pernyataan itu.
Bagi lembaga maupun perorangan yang ingin mengirimkan bantuan dana kepada para korban gempa bumi dan tsunami di Jepang, pemerintah Jepang membuka kesempatan pengiriman dana melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 070-00-0480433-7, atas nama Palang Merah Indonesia-Jepang. Selain itu bagi para donatur yang ingin mengetahui keterangan lebih rinci dapat menghubungi Kepala Divisi Sumber Daya dan Kerja sama PMI Indonesia, Mohammad Toriq pada nomor telepon (021) 799 5188 dengan alamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta 12790.
Gempa bumi berkekuatan 8,9 pada skala Richter telah melanda Jepang pada Jumat sehingga memicu terjadinya tsunami yang memorakporandakan wilayah timur dan timurlaut Jepang serta menimbulkan peringatan siaga tsunami bagi kawasan Pasifik. Hingga Senin siang, media yang mengutip badan polisi nasional Jepang mengabarkan bahwa jumlah korban tewas akibat bencana itu telah mencapai 1.647 jiwa dan diperkirakan bahwa angka tersebut akan bertambah.

REPUBLIKA.CO.ID

Tim Bantuan KBRI Tiba di Jepang

 Jakarta, CyberNews. Tiga WNI yang berada di radius 70 km dari PLTN, kini telah dievakuasi oleh KBRI dan dibawa ke Tokyo, Senin (14/3). Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebutkan, tiga WNI kini telah dievakuasi tadi mala

Mereka tiba di Tokyo pukul 07.00 waktu setempat. Listrik di fukushima saat ini sudah menyala, namun suasana di kota sangat sepi. Sebab, banyaknya masyarakat yang mengungsi dari wilayah tersebut, mereka dikhawatirkan terkena dampak radiasi.
Berdasarkan informasi dari Orai, tim bantuan logistik KBRI Tokyo dipastikan telah tiba di dua tempat para pengungsi WNI di kota tersebut. Tim membawa bantuan berupa biskuit, mie instan, minuman botol, obat-obatan, perlengkapan sanitari, dan kebutuhan bayi bagi 100 pengungsi WNI.
Tiga WNI yan dievakuasi antara lain, 121 WNI yang berasal dari kawasan prefektur Miyagi, 6 WNA turut serta dengan tim, dan 6 WNA adalah berasal dari Malaysia, Laos dan Nepal.
Pemerintah Jepang menjelaskan, Kerusakan pada listrik bukan diakibatkan dari reaktor, tapi karena kerusakan bangunan pelindung reaktor. Sementara aliran gas belum kembali normal. Sejumlah ruas jalan di lokasi pengungsian rusak parah, dan akses untuk menuju ke arah wilayah tersebut akan ditutup.
Sementara itu, Kemlu mengimbau kepada masyarakat untuk terus berkoordinasi dengan Kemlu, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka pada nomor-nomor hotline di bawah ini:
a. Situation Room Kemlu: +62213510409
b. Hotline Direktorat Astimpas Kemlu: +62 821 2446
c. Hotline Direktorat Perlindungan WNI Kemlu: +62 899 8449342
d. Hotline KBRI Tokyo: +81 9031324994
e. SMS Center KBRI Tokyo: +81 8035068612
f. Hotline KJRI Osaka: +81 662529827
( dtc / CN27 )

SUARA MERDEKA

PMI Siap Kirimkan Bantuan Personil ke Jepang

 3/13/2011


PMI siap memberangkatkan bantuan personilnya untuk membantu upaya penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Jepang. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi PMI di Markas Pusat PMI, Jakarta, Minggu siang (13/3/2011), PMI siapkan tim respon darurat bencana tsunami ke Jepang, terdiri dari relawan Satgana PMI, personil spesialis  tim medis, tim air dan sanitasi, dan tim RFL (Restoring Family Links) untuk membantu proses pencarian anggota keluarga yang hilang karena bencana.
Disampaikan pula, bahwa mulai hari ini, Minggu (13/3/2011), PMI membuka posko layanan RFL untuk membantu masyarakat Indonesia yang ingin melaporkan kehilangan/mencari kabar sanak saudara/keluarganya akibat bencana ini di nomor                021-799 2325        , ext. 678.
Ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PMI, Budi A. Adiputro, tim bantuan dari PMI ini segera diberangkatkan setelah mendapat arahan dari pihak pemerintah Jepang maupun Palang Merah Jepang.
“Saat ini PMI tengah menyiapkan 10-20 relawan yang spesialis di bidang SAR Medis serta air dan sanitasi. Saatnya Pemerintah Jepang maupun Palang Merah Jepang membuka pintu bagi bantuan internasional, maka kita segera memberangkatkan tim kita,” tegas Sekretaris Jenderal PMI Budi A. Adiputro, dalam rapat koordinasi bencana di Markas Pusat PMI, Jl. Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta, Minggu (13/3/2011).
Ia menyampaikan, PMI menargetkan akan menempatkan relawan PMI di Posko Crisis Center KBRI di Jepang untuk membantu mendata sekaligus memberikan layanan pemulihan hubungan keluarga bagi mereka yang terpisah dan kehilangan anggota keluarga karena tsunami Jepang.
“PMI memprioritaskan keselamatan. Yang dibantu selamat, yang membantu juga dijamin dalam keadaan aman. Oleh karena itu, diperlukan perlengkapan pendukung khusus untuk operasi respon darurat dampak tsunami di Jepang,” ucapnya, terkait meledaknya PLTN di Fukushima karena terjangan tsunami, dan kemungkinan paparan bahaya nuklir di Jepang.
Persiapan peralatan untuk operasi respon darurat bencana di Jepang ini, di antaranya masker khusus untuk mengantisipasi dampak paparan bahaya nuklir, pakaian khusus, pakaian untuk musim dingin, sepatu boot, dan sarung tangan.
PMI menyatakan, akan memberangkatkan para relawannya dalam dua jalur. Pertama, dengan bergabung bersama Tim Satuan Reaksi Cepat  RI; kedua, diberangkatkan dengan dukungan Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC).
Para relawan PMI yang akan diberangkatkan adalah mereka yang telah berpengalaman dalam membantu operasi penanggulangan bencana di luar negeri, di antaranya gempa di Haiti, banjir di Pakistan, dan angin topan di Filipina.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekjen PMI ini, turut hadir Ketua Delegasi IFRC untuk Indonesia Philip Charlesworth, Ketua Delegasi ICRC untuk Indonesia Vincent Nicod, jajaran Pengurus Pusat PMI, serta seluruh Kepala Divisi dan perwakilan staf Markas Pusat PMI.*
(Dok. Foto Oleh Ayu Andini, Biro Humas Markas Pusat PMI)

PMI

Marty Dijadwalkan Bertemu Menlu Kamboja dan Thailand

Menlu Indonesia RM Marty M Natalegawa. (ANTARA)

Saya kira masalah yang sangat kompleks, bilateral sifatnya, jadi tidak mungkin ASEAN memaksakan kehendak dan pilihannya karena masalah ini seharusnya diselesaikan oleh kedua negara

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dijadwalkan bertolak pada Senin (7/2) ke Kamboja untuk bertemu dengan menlu Kamboja dan Thailand terkait aksi saling tembak kedua negara pada pekan lalu.

"Hari ini saya dan rombongan akan bertolak menuju Kamboja, dan rencananya tiba di Pnom Penh sekitar pukul 17.00 waktu setempat (pukul 17.00 WIB)," kata Menlu Marty Natalegawa di Jakarta pada Senin.

Menlu dijadwalkan akan langsung mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong.

"Keesokan harinya pukul 10.00 waktu setempat, kami akan bertolak menuju Bangkok untuk mengadakan pertemuan dengan menlu Thailand," tambahnya.

Ia mengatakan bahwa tindakannya tersebut adalah hasil pembicaraan pada akhir pekan lalu semenjak terjadinya insiden saling tembak antara Kamboja dan Thailand pada terjadi Jumat dan Sabtu pekan lalu.

Pertempuran kedua negara meletus pada Jumat (4/2) dekat lokasi kuil Preah Vihear, kuil yang menurut keputusan Mahkamah Internasional pada 1962 dimiliki Kamboja namun tanah seluas 4,6 km persegi di sekitar kuil itu diklaim kedua negara.

Kamboja mengatakan dua tentaranya dan seorang warga sipil tewas dalam bentrokan senjata Jumat, sementara Thailand mengatakan seorang penduduk desa di dalamperbatasnanya juga tewas, sekitar 8.000 orang meninggalkan rumah-rumah mereka di dalam perbatasan Thailand.

"Kami akan menyampaikan keprihatinan, khususnya Indonesia sebagai ketua ASEAN mengenai insiden tersebut dan menawarkan kesiapan untuk mendengar apa yang menjadi permasalahan dan mencoba untuk menstabilkan situasi," kata Marty.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mencoba untuk mencari tahu apa kontribusi yang dapat diberikan oleh ASEAN.

"Saya kira masalah yang sangat kompleks, bilateral sifatnya, jadi tidak mungkin ASEAN memaksakan kehendak dan pilihannya karena masalah ini seharusnya diselesaikan oleh kedua negara tersebut," jelas Marty.

Namun di lain pihak, menurutnya ASEAN dapat memberikan kontribusi dengan memberikan iklim kondusif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Iklim kondusif itulah yang akan kita tampilan agar kedua pihak dapat menyelesaikan masalah bersama," jelasnya.

Tindakan Menlu Marty Natalegawa senada dengan pernyataan Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan yangmengatakan bahwa kedua negara harus melakukan perundingan secepatnya.

"Saya sangat khawatir mengenai situasi di perbatasan antara Thailand dan Kamboja, kedua pihak harus segera melakukan perundingan secepatnya," kata Surin lewat pernyataan persnya yang diterima oleh ANTARA pada Sabtu (5/2).

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan kontak dengan Menlu Kamboja Hor Namhong dan Menlu Thailand Kasit Piramya untuk meminta kedua pihak saling menahan diri dan agar membolehkan ASEAN membantu mereka menurunkan ketegangan.

"Situasi saat ini dapat memicu konflik terbuka dan tentu akan berdampak pada pembangunan ekonomi, kepercayaan kepada kawasan, kondisi pariwisata dan investasi," tambah Surin yang juga mantan menlu Thailand tersebut.

Surin juga berharap Indonesia sebagai ketua ASEAN dapat melakukan usaha diplomatik untuk menjembatani kedua negara mendapatkan solusi sementara sebelum akhirnya menyepakati batas demarkasi di wilayah konflik.

Kamboja dan Thailand adalah anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersama dengan Indonesia, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura dan Vietnam.
(*)

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2011

ANTARA