Indonesia - Iran Perkuat Kerjasama Perikanan

Kamis, 24 Februari 2011 10:41 WIB | 234 Views

 

     Jakarta, 24/2 (ANTARA) - Sebagai tindak lanjut perjanjian nota kesepakatan yang ditandatangani di Teheran Iran tahun 2005 lalu, Indonesia dan Iran hari ini sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan demikian diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Jihad Pertanian Republik Iran, H. E. Sadegh Khalilian di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini (23/2). Fadel mengungkapkan, dalam kunjungan kehormatan yang sekaligus juga sebagai pertemuan pertama Komite Teknikal Bersama (Joint Technical Committee), Sadegh Khalilian mengungkapkan keinginannya untuk mengimplementasikan kerjasama berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku pada dua negara.
     Peningkatan kerjasama dibidang kelautan dan perikanan melingkupi beberapa sektor yakni: (1) perikanan tangkap, termasuk peningkatan stok perikanan (2) perikanan budidaya, termasuk pembenihan dan pemijahan (3) konservasi perikanan laut dan pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan hutan mangrove dan terumbu karang buatan. Selain itu peningkatan lingkup kerjasama juga akan meliputi: (4) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan termasuk pertukaran ahli dan kunjungan lapangan (5) Pengembangan pasca panen dan pemasaran.
     Berdasarkan data perdagangan di pasar ekspor Indonesia, volume ekspor hasil perikanan Indonesia ke Republik Iran pada tahun 2009 berjumlah 2,02 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar USD 3,03 juta yang berasal dari tiga komoditas utama ekspor, yakni tuna, dan udang dan produk perikanan lainnya. Hal tersebut menunjukan bahwa Repubulik Iran merupakan salah satu negara yang prospektif untuk tujuan ekspor hasil perikanan dari Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia ke Iran yang mengalami peningkatan sebesar 280% dibandingkan tahun 2009 sebesar USD 7,4 juta pada tahun 2010. Produk utama yang diekspor adalah produk tuna (pre cooked loin tuna) sekitar USD 3,4 juta pada tahun 2010.
     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Ir. Yulistyo Mudho M.Sc, Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan  (HP. 0811836967)

Editor:
COPYRIGHT © 2011

ANTARA

Indonesia Berambisi Bisa Raih GDP US$ 1 Triliun

Luhur Hertanto - detikFinance

<p>Your browser does not support iframes.</p>

<a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=a3db6179&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=31&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a3db6179' border='0' alt='' /></a>

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  hari ini menggelar rapat kabinet bidang ekonomi di Istana Bogor selama sehari, yang mengagendakan upaya mencapai sasaran-sasaran ekonomi selama 5-10 tahun mendatang.

Beberapa sasaran itu antara lain mengenai capaian GDP (Gross Domestic Product) Indonesia yang bisa mencapai US$ 1 Triliun termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 7-8%. Masalah ekonomi megapolitan Jakarta pun dibahas pada rapat kali ini.

"Sebagaimana kita janjikan awal-awal tahun depan ini akan kita tetapkan dan komunikasikan ke public untuk dapat dukungan dari pelaku ekonomi termasuk dunia usaha. Pukul 10-12.00 kita diskusikan bagaimana road to 7-8% pertumbuhan ekonomi kemudian road to GDP kita untuk menembus 1 triliun dolar AS," kata SBY dalam pembukaan retreat KIB II bidang ekonomi  Istana Bogor, Kamis (30/12/2010)

Dikatakan SBY, pada sidang kabinet (retreat) kali ini sebagai upaya proses yang mencari bagaimana pemerintah ingin merumuskan dan memilih dari semua opsi yang ada dengan tujuan menaikkan pendapatan per kapita dengan GDP pada target tertentu dan pertumbuhan ekonomi.

"Saya ajak merumuskan sesuatu yang sangat penting untuk dijalankan bersama utamanya untuk meningkatkan secara nyata perekonomian nasional kita 5-10 tahun mendatang. Saya tahu banyak kepentingan perkembangan ekonomi yang akan kita laksanakan secara marathon," ucapnya.

Ia berharap retreat kali ini bisa menghasilkan sesuatu yang nyata, terutama dalam memperseiapkan masterplan ekonomi Indonesia 10 tahun kedepan. Khususnya untuk periode untuk 4-5 tahun mendatang yang menjadi masa bakti KIB II.

Menurut SBY pemerintah sudah punya gabungan rencana strategis seperti RPJM, RPJP, RKP dan APBN. Ia menambahkan, yang disusun sekarang ini adalah sesuatu yang lebih konkret agendanya, sasaran dan waktunya.

"Yang ingin kita hasilkan dalam pertemuan di Bogor ini adalah inti dalam masterplan peningkatan dan perluasan ekonomi kita untuk jangka waktu 10 tahun ke depan," jelasnya.

SBY menjelaskan mengapa pentingnya membuat masterplan ekonomi jauh kedepan secara konkrit, karena pemerintah membutuhkan sebuah rencana definitif. Hal semacam ini menurut SBY juga dilakukan oleh beberapa negara sebagai perbandingan.

"Khusus kawasan ekonomi megapolitan Jakarta kita bahas secara tersendiri. Nanti malam kita mulai untuk rumuskan 1 tahun perkembangan 2011 apa yang kita
lakukan sebagai tahun pertama percepatan dan perluasan ekonomi kita ini. Nggak lebih dari pukul 22.00 akan kita akhiri," katanya.

(hen/qom)

detik 

BI Siapkan Kebijakan untuk Arus Modal Asing

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia menyiapkan sejumlah skenario kebijakan untuk mencegah terjadinya gejolak ekonomi akibat pembalikan arus modal asing yang masuk ke Indonesia.

"Kita punya banyak variasi skenario untuk menyiapkan diri atas kemungkinan terjadinya reversal (pembalikan) capital inflows," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, beberapa skenario itu, antara lain menetapkan kebijakan untuk menahan kepemilikan SBI lebih dari satu bulan atau lebih lama dibanding kebijakan yang berlangsung sekarang.

"Itu bisa saja dilakukan tergantung situasinya. Kita lihat saja perkembangannya," kata Budi Mulya.

Dijelaskannya, kondisi ekonomi global yang belum pulih mengakibatkan arus modal asing mencari negara-negara yang memberikan keuntungan besar yaitu di negara-negara emerging market termasuk Indonesia.

Sampai Oktober, porsi kepemilikan asing di Surat Utang Negara (SUN) mencapai Rp189,51 triliun atau 30,9 persen. Sementara porsi kepemilikan asing di SBI mencapai Rp70,87 triliun atau 31,5 persen.

Mengenai tingginya kepemilikan asing di SUN, Budi Mulya mengatakan, Bank Indonesia dan Pemerintah telah berkoordinasi untuk menjaga agar dana asing di SUN tidak membahayakan ekonomi nasional jika terjadi reversal.

"Kita telah berkoordinasi sebagai otoritas moneter dan fiskal. Itu merupakan concern bersama kita," katanya.

Sedangkan mengenai suku bunga BI (BI rate), menurut Budi Mulya, penetapannya tergantung ekspektasi inflasi ke depan. "BI confident pencapaian target inflasi," katanya.

BI, Kamis, menghentikan sementara lelang SBI tiga bulan. Selain untuk mengarahkan penyerapan ekses likuiditas ke instrumen yang lebih panjang, kebijakan ini juga untuk membatasi kepemilikan asing.

Untuk mengganti SBI tiga bulan, BI melakukan lelang instrumen Term Deposit (TD) tiga bulan yang tidak bisa dimiliki oleh asing karena tidak dijual di pasar sekunder dan hanya berupa transaksi antara BI dan perbankan.

ANTARA

PERTAHANAN EKONOMI BI: Dampak Perang Mata Uang Masih Teratasi

Palu (ANTARA News) - Penguatan rupiah terhadap dolar AS yang masih dalam batas normal dibanding dengan negera-negera berkembang lainnya membuat Indonesia belum terlalu merasakan dampak dari perang mata uang yang terjadi saat ini.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Palu, Jumat, mengatakan bahwa ada dua hal yang dilakukan dalam menghadapi situasi perang mata uang, yakni menjaga penguatan rupiah tidak terlalu cepat dan mempersiapkan langkah antisipasi jika terjadi arus balik modal asing.

Menurut Darmin, masa pemulihan ekonom negera-negera berkembang yang lebih cepat dibanding negara-negara maju, pemicu terjadinya perang mata uanng.

Tingkat suku bunga di negera-negara berkembang yang lebih tinggi mengakibat terjadinya pelarian modal dari negara-negara maju.

Aliran modal ini kemudian membuat nilai tukar mata uang negera-negara berkembang menguat namun dipihak lain menimbulkan kekhawatiran negara-negara maju sebab melemahkan daya saing mereka dalam perdagangan terutama ekspor.

"Akibatnya mereka (negara maju) mulai menjaga diri dengan melakukan intervensi dan kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh yang justru memperburuk situasi perekonomian global,"katanya katanya.

Lebih lanjut Darmin mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak Januari hanya menguat 5,5 persen, masih lebih rendah dibanding penguatan mata uang Malaysia dan Thailand sebesar 11 persen, serta Jepang 14 persen.

"Artinya penguatan rupiah tersebut masih cukup aman bagi Indonesia," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, bank sentral akan memupuk cadangan devisa yang lebih banyak yang dapat digunakan setiap saat jika terjadi pelarian modal asing-asing secara tiba-tiba.

"Kedua strategi ini yang tengah dilakukan saat ini dalam menghadapi situasi perang mata uang,"tambahnya.

Darmin menilai solusi terbaik keluar dari situasi perang mata uang ini adalah membangun konsesus internasional, namun ia pesimis hal itu dapat tercapai dalam waktu dekat ini.

Darmin berada di Palu, Sulawesi Tengah, untuk melantik Rahmat Hernowo sebagai Pemimpin BI Palu menggantikan Soeparmo.

ANTARA