Iran Siap untuk Misi Penjaga Perdamaian PBB

Pasukan UNIFIL di Lebanon Seorang komandan senior militer Iran menyuarakan kesiapan Tehran  untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke setiap wilayah yang  dibutuhkan PBB. Panglima Angkatan Darat Republik Islam Iran, Brigjend. Ahmad Reza Pourdastan mengatakan, militer Iran siap untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian atas permintaan PBB, IRNA melaporkan pada Rabu, (5/10). "Kesiapan pasukan Iran untuk melakukan misi penjaga perdamaian  adalah bukti kekuatan Angkatan Bersenjata Iran," katanya. "Pasukan penjaga perdamaian yang biasanya dikirim ke daerah  konflik, telah menerima pelatihan komando, taktik perang gerilya  dan memiliki keterampilan menembak," jelasnya. Pourdastan menambahkan bahwa pasukan penjaga perdamaian Iran telah menguasai bahasa Inggris, Arab dan Perancis, karena sifat khusus dari misi mereka dan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk misi tersebut. "Kementerian Luar Negeri Iran sedang melakukan negosiasi untuk  mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah yang ditunjuk  oleh PBB," tambahnya. Misi pasukan penjaga perdamaian PBB dimulai pada 1948 ketika  otoritas Dewan Keamanan menyebarkan pengamat militer  ke Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, ratusan ribu personil  militer dan puluhan ribu polisi PBB serta warga sipil lainnya lebih  dari 120 negara telah berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian  PBB. (IRIB/RM)

Rusia dan Cina veto resolusi untuk Suriah

Aksi demo Suriah telah berlangsung selama enam bulan dan menewaskan ribuan orang.

Cina dan Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk penanganan demo anti pemerintah Suriah.

Sembilan negara anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi yang disusun negara Eropa, sementara empat lainnya absen.

Untuk mendapatkan persetujuan, resolusi ini harus mendapat dukungan mayoritas tanpa ada veto dari anggota tetap dewan keamanan.

Resolusi ini dirancang untuk menekan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

PBB memperkirakan lebih dari 2.700 orang tewas dalam aksi demo menentang pemerintahan Bashar yang berlangsung sejak Maret silam.

Presiden Suriah sendiri saat ini tengah merancang reformasi dan akan membicarakannya dengan oposisi. Bashar selama ini menyalahkan kekerasan yang terjadi di Suriah diprovokasi oleh preman bersenjata.

Ditolak

Meski resolusi PBB untuk Suriah yang dirancang oleh Prancis bersama Inggris, Jerman dan Portugal mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB, tetapi ditolak dalam pemungutan suara di kantor PBB di New York.

Adalah Rusia dan Cina yang memveto resolusi tersebut.

Rancangan resolusi itu ditujukan menjadi sasaran target - ketimbang sanksi - jika kekerasan di Suriah berlanjut.

Tetapi Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov menyatakan resolusi itu tidak dapat diterima karena tidak meminta pemerintahan Presiden Assad untuk berdialog dengan oposisi, demikian isi laporan kantor berita Rusia Interfax.

Moskow juga mengatakan rancangan itu tidak mengatur penentangan atas intervensi militer di Suriah, atau menghormati untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri.

Sementara duta besar Cina untuk PBB Li Baodong mengatakan bahwa Beijing "meyakini dibawah ancaman sanksi tidak akan menuntaskan masalah Suriah. Justru semakin mempersulit keadaan.

Setelah pemungutan suara terakhir yang menggugurkan resolusi bagi Suriah, Duta Besar Prancis untuk PBB Gerard Araud mengatakan veto itu menunjukkan penghinaan bagi kepentingan sah yang diperjuangkan di Suriah sejak aksi demo di negara itu berlangsung.

Langkah Rusia dan Cina ini sepertinya semakin menunjukkan adanya perpercahan diantara anggota Dewan Keamanan. Sebelumnya Moskow dan Beijing juga mengecam resolusi yang dikeluarkan PBB untuk Libia karena dianggap disalahgunakan oleh Nato untuk menggulingkan rezim Muammar Gaddafi.

(bbc/bbc)

SIDANG PBB KE 66 :Indonesia dukung penuh Palestina jadi anggota PBB

Jumat, 23 September 2011 16:52 WIB | 661 Views

Bendera Palestina (FOTO. ANTARA/Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mendukung penuh perjungan Palestina untuk menjadi tetap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan nagara-negara lainnya yang menjadi anggota tetap PBB.

"Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan menyampaikan pidato resmi yang memohon agar Palestina menjadi anggota tetap PBB. Pidato itu disampaikan di hadapan sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, hari ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Priyono Wibowo.

Priyono Wibowo menjelaskan, dukungan dari Pemerintah Indonesia diwujudkan dengan hadirnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa dan sejumlah pejabat Kmenterian Luar Negeri, pada sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat ini.

Selain Menteri Luar Negeri, pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang membidangi luar negeri, juga menghadiri sidang umum PBB, mereka adalah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman, serta dua anggota Komisi I DPR RI, Hayono Isman dan Luthfi Hasan Ishaq.

"Dengan menjadi anggota tetap PBB, maka Palestina memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang menjadi anggota PBB," katanya.

Menurut dia, Indonesia sejak tahun 1948 selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina guna mewujudkan negara Palestina merdeka.

Indonesia, kata dia, juga sudah mengakui kemerdekaan Palestina sejak 1988, yang diwujudkan dengan hubungan diplomatik yang baik dan adanya keduataan besar Palestina di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, kata dia, mendukung perjuangan Palestina menjadi anggota tetap PBB agar pada perundingan kedua negara menjadi seimbang, yakni perundingan kedua negara berdaulat, dan sama-sama merupakan anggota PBB.

sumber :antara

Jakarta - Presiden Palestina Mahmud Abbas membuat keputusan bersejarah dalam pencarian panjangnya untuk mencapai kemerdekaan negaranya. Abbas resmi meminta PBB untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh di PBB.

Tanpa menghiraukan perlawanan dari Israel dan Amerika Serikat, Abbas menyerahkan sebuah aplikasi formal untuk Sekjen PBB Ban Ki-moon. Permintaan Abbas sendiri telah didukung lebih dari 120 negara yang telah mengakui negara Palestina.

Abbas sempat melambaikan salinan permintaan tersebut dihadapan majelis PBB. Meski upaya perdamaian sebelumnya berkali-kali membentur batu karang dari pemerintah Israel. Namun Abbas menekankan Palestina tidak ingin mengisolasi atau de-melegitimasi Israel.

Palestina hanya ingin mengakhiri kebijakan pemukiman Israel yang akan menghancurkan kesempatan untuk berdama bagi kedua negara bertetangga ini.

"Kebijakan ini pemukiman mengancam dan juga merusak struktur Otoritas Nasional Palestina," ujar Abbas seperti dilansir dari AFP, Sabtu (24/9/2011).

Israel pun cepat beraksi atas langkah yang diambil Abbas ini. Israel menyesalkan sikap Palestina itu.

Ban Ki-moon kini harus menghadapi permintaan bersejarah itu ke Dewan Keamanan PBB. Namun pemungutan suara untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh bisa memakan waktu berminggu-minggu. Juru bicara PBB Martin Nesirky mengatakan tawaran Palestina akan cepat diproses.

Langkah Abbas ini pun mendapatkan sambutan dari banyak negara, tetapi tidak demikian dengan Amerika Serikat. Duta besar negara adikuasa untuk PBB Susan Rice duduk dengan wajah kaku selama Abbas berpidato, bahkan ia juga tidak bertepuk tangan.

Dalam Twitter nya dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan langsung bisa mengarah ke perdamaian bagi Palestina.

"Ketika akhir pidato hari ini, kita semua harus mengakui bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan sebuah negara adalah melalui negosiasi langsung. Tidak ada jalan pintas," katanya.


sumber : detik

SIDANG PBB KE 66 :Ahmadinejad kritik pembunuhan Osama oleh AS di PBB

Jumat, 23 September 2011 07:04 WIB | 925 Views

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. (REUTERS)

• 
  

PBB (ANTARA News) - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad melancarkan lagi jalan perang terhadap Barat di PBB, Kamis, memicu aksi walkout massal dari delegasi Amerika Serikat dan Eropa.

Pemimpin Iran itu mengulangi komentar yang menyampaikan keraguan terhadap asal-mula holokaus dan serangan 11 September 2001 serta mengkritik AS karena membunuh Osama bin Laden ketimbang membawanya ke pengadilan, lapor AFP.

Negara-negara Eropa menggunakan holokaus sebagai pembenaran untuk membayar "uang tebusan pada Zionis", katanya. Maksud "kejam" Barat adalah penyebab perang dan krisis keuangan, serang Ahmadinejad.

Dalam pengulangan aksi walkout di PBB dan acara internasional lainnya dalam beberapa tahun belakangan ini, seorang diplomat AS yang mengamati pidato itu di Majelis Umum PBB meninggalkan separuh jalan dari pidato 20 menit itu.

Ke 27 negara Uni Eropa kemudian mengikuti dalam langkah protes yang terkoordinasikan.

"Tuan Ahmadinejad memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya sendiri pada kebebasan dan martabat, tapi malahan ia kembali berpaling ke cercaan anti-Semitik yang menjijikkan dan teori konspirasi yang tercela," kata juru bicara misi AS Mark Kornblau.

Delegasi Jerman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memprotes terhadap semburan kata-kata kasar, anti-Amerika, anti-Israel dan anti-Barat oleh Presiden Iran".

Dan seorang juru bicara Prancis mengatakan serangan Ahmadinejad "tidak dapat diterima".

Presiden Iran itu menyebabkan aksi walkout di PBB tahun lalu ketika ia menuduh pemerintah AS bisa di belakang serangan 11 September. Ia juga menggunakan pidato pada masa lalu untuk minta penghancuran Israel dan menyampaikan keraguan mengenai adanya holokaus.

Israel dan Kanada termasuk di antara negara-negara yang tidak memiliki diplomat di majelis itu bahkan pada awal pidato terakhir Ahmadinejad.

Ahmadinejad mengatakan pada pertemuan puncak PBB itu bahwa AS dan sekutunya telah menggunakan media Barat untuk "mengancam siapa saja yang mempertanyakan holokaus dan kejadian serangan 11 September dengan sanksi dan aksi militer".

Beberapa negara Eropa "masih menggunakan holokaus, setelah enam dasawarsa, sebagai pembenaran untuk membayar denda atau uang tebusan pada Zionis sebagai "keramat", sementara mereka "membolehkan pelanggaran dan penghinaan" terhadap agama lain.

Pemimpin Iran itu mengatakan ia telah diancam oleh pemerintah AS setelah ia tahun lalu menuduh pemerintah Amerika terlibat dalam serangan itu dan meminta penyelidikan internasional.

Pindah ke operasi AS untuk membunuh Osama bin Laden, Ahmadinejad mengatakan pemimpin Al Qaida itu seharusnya dibawa ke pengadilan "dalam upaya untuk mengenali elemen-elemen di belakang wilayah udara yang aman yang tersedia bagi pesawat penyerang untuk menyerang menara kembar World Trade Center".

Dalam serangam umum pada Barat, Ahmadinejad mengatakan: "Kemunafikan dan kebohongan dibolehkan dalam upaya untuk menjamin kepentingan dan tujuan imperialistik mereka".

"Perdagangan obat bius dan pembunuhan insah-insan tak berdosa juga dibolehkan dalam pengejaran atas tujuan-tujuan kejam itu," ia menambahkan.

"Mereka (Barat) melemahkan negara-negara melalui intervensi militer dan penghancuran infrastruktur mereka, dalam upaya untuk merampas sumber mereka dengan membuat mereka semua lebih tergantung."

Beberapa diplomat Barat mengatakan mereka telah memperkirakan pidato keras Ahmadinejad itu dan telah mempersiapkan rencana walkout sebelumnya.

Juru bicara Gedung Putih Jay Carney meremehkan pidato Ahmadinejad itu. "Pendapat kami mengenai kelakuan Iran dan penganiayaan buruknya pada rakyatnya sendiri telah diketahui. Saya mendapat pengetahuan bahwa presiden Iran memiliki kecaman seperti itu."

sumber : Antara

SIDANG PBB KE 66, PERAN INDONESIA DI DUNIA: Palestina sebagai anggota PBB bukan tujuan akhir

Palestina sebagai anggota PBB bukan tujuan akhir

Jumat, 23 September 2011 14:23 WIB | 334 Views

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. (FOTO ANTARA/Yusran Uccang)

• 
  

Jakarta (ANTARA News) - Permintaan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan tujuan akhir, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada pertemuan koordinasi menteri negara Gerakan Non Blok di Markas Besar PBB, New York, Kamis (22/9).

"Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB bukanlah tujuan akhir, namun harus menjadi katalis untuk dilanjutkannya proses perdamaian demi mencapai berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," kata Menlu seperti yang tertulis dalam siaran pers yang diterima Antara pada Juamt.

Untuk mengantisipasi keputusan Dewan Keamanan PBB atas pengajuan status keanggotaan Palestina tersebut, Menlu Marty mengajak negara anggota GNB bersikap solid dan terus merapatkan diri serta bekerja sama untuk mendukung keputusan Palestina itu.

"Kaukus GNB di DK PBB perlu menyampaikan sinyal yang kuat mengenai solidaritas dan kesatuan sikap GNB terhadap keinginan rakyat Palestina," ungkap Marty.

Menlu juga mengingatkan mengenai dukungan GNB kepada Palestina yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB di Bali pada Mei 2011.

"Kita telah menyepakati rencana aksi untuk mendukung masalah Palestina dan pengajuan Palestina sebagai anggota tetap PBB pada sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB," tutur Marty.

Pada pertemuan tingkat menteri GNB di Bali tersebut juga memberikan mandat kepada Mesir selaku Ketua GNB untuk mengajak negara-negara yang belum mengakui Palestina agar segera memberi pengakuan. Hal tersebut diperlukan untuk memperluas dukungan terhadap Palestina.

Mengenai dukungan Indonesia bagi Palestina, Menlu Marty mengungkapkan bahwa Indonesia mendukung sejak awal perjuangan Palestina.

"Bagi Indonesia, masalah Palestina mewakili masalah utama perjuangan melawan kolonialisme, sangat alamiah bagi kami dan GNB untuk mendukung aspirasi rakyat Palestina menentukan nasib dan kemerdekaan di tanahnya sendiri," papar Marty.

Pertemuan koordinasi tingkat menteri negara-negara GNB tersebut diselenggarakan di sela-sela sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB. Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB merupakan salah satu isu menonjol dalam sidang PBB kali ini.

Menlu Marty pada Senin (19/9) juga telah bertemu dengan Menlu Palestina Riad al-Maliki, yang menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil Palestina dalam mengajukan diri sebagai anggota PBB. Marty di hadapan media setelah pertemuan bilateral tersebut menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina sebagai "bentuk dukungan yang cerdas dengan melihat konstelasi yang berkembang."

Proses pengajuan anggota tetap Palestina dimulai ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (19/9), yang mengatakan bahwa Palestina akan mengajukan permohonan sebagai anggota tetap PBB pada Jumat (23/9).

Berdasarkan Piagam PBB, setelah menerima surat permohonan tersebut, Sekjen akan mengirimkan permohonan itu ke DK PBB. Permohonan hanya bisa disahkan jika mendapat dukungan minimal sembilan dari 15 anggota DK PBB serta tidak mendapat veto (penolakan) dari salah satu anggota tetap DK PBB.

Padahal Presiden Amerika Serikat Barack Obama selaku anggota DK PBB dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Rabu (21/9) menyatakan agar Palestina membatalkan upaya untuk memperoleh keanggotaan di PBB, rencana yang pasti akan gagal jika Washington melakukan veto. 

SUMBER : Antara

SIDANG PBB KE 66:Ahmadinejad Ungkit Imperialisme Dunia, Wakil Barat Tinggalkan Sidang

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad menandaskan, dewasa ini kita menyaksikan maraknya kebangkitan Islam di dunia. Ahmadinejad dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke 66 di New York, Amerika Serikat menekankan, kini kita menyaksikan maraknya kebangkitan Islam di dunia baik di Asia, Eropa dan Amerika serta setiap hari lingkup transformasi tuntutan keadilan dan kebebasan semakin lebar. Dalam kesempatan tersebut ia menyatakan kesiapan Iran untuk merealisasikan masalah ini demi kepentingan bangsa dunia. Presiden Iran seraya menyebutkan data statistik soal kemiskinan di dunia, perang, pembantaian massal dan instabilitas mengatakan, penguasa dunia memisahkan antara moral dan kehidupan sosial serta mengklaim bahwa kondisi ini disebabkan manusia mengikuti tuntunan para nabi dan kelemahan bangsa serta kinerja sejumlah kelompok. Menurut Ahmadinejad, penguasa dunia seperti ini mengaku ideologi dan kinerja mereka sebagai solusi untuk menyelamatkan umat manusia, padahal faktor utama dari kondisi ini harus ditemukan di sistem yang menguasai dunia saat ini dan mekanisme manajeman global. Ahmadinejad dalam kesempatan tersebut juga menanyakan kepada publik internasional soal pelaku dan pengobar perang dunia pertama, kedua, perang di Vietnam, pendudukan Irak serta Afghanistan. Saat menyampaikan pertanyaan ini, sejumlah wakil negara Barat meninggalkan ruang sidang. Ahmadinejad menandaskan,"Sangat jelas seperti terang di siang hari bahwa imperialis dunia dan pengobar perangan dunia pertama, kedua dan dalang instabilitas global sejak dahulu hingga kini dengan mengubah wajah mereka menguasai Dewan Keamanan PBB serta pusat-pusat utama ekonomi dan politik global. Apakah mereka ini memiki kelayakan untuk menguasai pusat-pusat tersebut dan apakah bisa diterima klaim mereka sebagai pelindung kebebasan dan demokrasi serta hak-hak berbagai bangsa dunia, sementara di sisi lain mereka dengan klaimnya menyerang serta menduduki negara lain ? Apakah bunga demokrasi dan kebebasan akan mekar dengan rudal serta bom pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ?" "Jika sejumlah negara Eropa dengan dalih holocaust setelah enam dekadi masih terus memberikan ganti rugi kepada Israel, apakah pelaku perbudakan dan imperialisme tidak boleh memberikan ganti rugi kepada bangsa dunia," tandas Ahmadinejad. (IRIB/MF) SUMBER : IRIB

fotoNews

Ahmadinejad Pidato, Delegasi AS Walk Out

Fotografer - Pool

Dalam pidatonya, Ahmadinejad menyebut peristiwa 11 September 2001 sebagai serangan "misterius" dan mengatakan serangan itu menjadi alasan untuk perang yang dipimpin AS terhadap Afganistan dan Irak. Reuters/Eric Thayer.

Saat Ahmadinejad berpidato sejumlah delegasi dari Eropa walk out, termasuk delegasi AS. Reuters/Jessica Rinaldi.

Kursi delegasi AS dan sejumlah negara lainnya kosong saat Ahmadinejad berpidato. Reuters/Jessica Rinaldi.

SUMBER : DETI FOTO

SIDANG PBB KE 66 :Presiden Bolivia, Dewan Keamanan ‘Jagal’ Negara Dunia!

Presiden Bolivia Evo Morales mengecam Israel yang menindas rakyat Palestina dan menyatakan dukungan kuat atas berdirinya negara merdeka Palestina di PBB. "Bolivia sangat mendukung pengakuan Palestina di PBB," kata Morales dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada hari Rabu (21/9). Dia juga mencela Israel atas ‘pemboman, penyerangan, pembunuhan dan penjarahan' terhadap Palestina. Pidato Presiden Bolivia sebagai bentuk dukungan moral bagi Otoritas Ramallah pimpinan Mahmoud Abbas yang berencana untuk mengajukan tawaran formal keanggotaan Palestina merdeka di PBB berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, pada hari Jumat. Sebelumnya, pada hari Rabu, Afrika Selatan, Lebanon, dan Braszil, yang merupakan tiga negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan mengumumkan dukungannya terhadap negara merdeka Palestina. Morales juga mengecam PBB atas berjangkitnya kapitalisme dan imperialisme di tubuh Dewan Keamanan. "Dewan Keamanan PBB adalah ‘kelompok negara yang memutuskan intervensi dan penyembelihan atas bangsa lain di dunia," tegasnya. "Ini adalah 'Dewan Ketidakamanan' untuk presiden, pemerintah dan orang-orang yang mencari kebebasan - bukan hanya sosial tetapi ekonomi - dan penjarahan sumber daya alam mereka," kata Morales. Morales, seorang anggota kelompok etnis Aymara, adalah pemimpin adat pertama yang menjadi presiden Bolivia setelah pelantikannya pada Januari 2006. Penduduk asli Bolivia dan seluruh Amerika Selatan menderita selama lebih dari lima abad akibat penindasan imperialis bangsa Eropa. "Kaum imperialis berusaha mengeruk seluruh sumber-sumber energi dunia. Untuk mewujudkan ambisinya itu, mereka menghasut dan menyulut konflik internal,"pungkas Presiden Bolivia itu.(IRIB/PH) sumber : IRIB