Tim Polri untuk Misi PBB di Sudan Raih Gelar Terbaik

Jakarta

| 11:09 Mon, 7 Nov 2011

11

 

Wahyu Wening / Jurnal Nasional

Jurnas.com | KONTINGEN Formed Police Unit (FPU) yang dikirim Polri untuk misi kemanusiaan di Sudan mendapatkan gelar terbaik. Pendekatan yang baik ke masyarakat setempat menjadi kunci keberhasilan.

Menurut Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Senin (7/11), hal inilah yang membuat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terus mempercayai Polri untuk mengirimkan kontingennya ke Sudan. "Sudah yang keempat, tiga sudah kembali dan yang keempat baru berangkat," kata Kapolri saat menerima kontingen ketiga yang baru kembali dari Sudan di Lapangan Baharkam Polri.

Setelah melalui persiapan dan evaluasi matang, untuk keempat kalinya tim kembali dikirim ke Sudan atas permintaan PBB. Empat kali mengirim tim, kontingen Polri selalu mendapat predikat terbaik. Gelar terbaik akan dipertahankan sehingga PBB terus memberikan kepercayaanya.

Tugas utama tim ini di sana adalah membantu masyarakat serta menjaga keamanan di negara konflik tersebut. "Kami punya program kemitraan," katanya. Karena itu tim yang dikirim bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut juga bisa membuktikan bahwa tim yang dikirim tidak memihak siapapun.

"Tim bisa bergaul baik dengan masyarakat," ujar Kapolri.

JURNAS

Latihan Sistem Pengamanan Markas Gegana Brimob

SEMARANG - Sejumlah anggota Gegana Brimob Polda Jateng mendapat pengarahan dari Kepala Detasemen Gegana Brimob Polda Jateng, Kompol Andi Rifai (kanan), usai melakukan latihan sistem pengamanan markas, di Mapolda Jateng, di Semarang, Jumat (8/4). Latihan yang dilakukan secara mendadak itu untuk mengetahui sekaligus mengasah kemampuan anggota dalam mempersiapkan senjata, perlengkapan dan kecepatan bergerak untuk menangani berbagai aksi teror. FOTO ANTARA/R. Rekotomo/Koz/pd/11.

Simulasi Anti Teror Gegana Polri

SURABAYA - Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimobda Jatim, siaga sebelum melakukan penumpasan teroris dan penjinakan bom di salah satu gerbong KA Komuter jurusan Surabaya-Sidoarjo, di Stasiun KA Kota Gubeng Surabaya, Kamis (24/3). FOTO ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/11.

 

sumber antara

Polri Akan Dapat Bantuan Peralatan dari FBI

Tribunnews.com - Rabu, 2 Maret 2011 09:07 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rombongan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) dipimpin langsung Direkturnya, Robert S. Mueller, dijadwalkan berkunjung ke Mabes Polri, KPK, dan BNN, Rabu (2/3/2011) ini.

Dalam kunjungan singkat sehari ini, akan dilangsungkan penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa instansi.

Khusus untuk Polri, FBI akan memberikan bantuan berupa peralatan terkait kejahatan transnasional, yakni terorisme, narkotika, pencucian uang, dan perdagangan manusia.

"Biasanya kalau dia datang ada tawaran. Memang menawarkan juga. Tapi, apapapun yang diberikan mereka, itu semua dalam rangka capasity building, peningkatan kapasitas dari SDM. Ada berikan bantuan peralatan," ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Jakarta.

Menurut Ito, selama ini pemberian bantuan terkait penanganan kejahatan transnasional bukanlah dari FBI Amerika Serikat itu. Sejumlah negara seperti kepolisian Australia dan Selandia Baru juga telah memberikan bantuan.

Karena itu, Ito membantah kehadiran kerjasama dengan FBI ini akan fokus pada penanganan kejahatan terorisme. "Bukan terorisme saja. Ada terorisme, narkotik, people smugling, money laundring dan kejahatan lain yang menjadi perhatian," tandasnya.

Dalam kedatangan ke Indonesia ini, Direktur FBI dijadwalkan akan melakukan conferencee call dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

"Kebetulan dia (Ditektur FBI) datang ke beberapa negara ASEAN. Waktunya cuma sekitar 6 jam (di Indonesia). Sambil mampir, karena kita dianggap berhasil menangani kejahatan transnasional. Kita juga punya banyak alumni dr FBI. Mereka ke sini dalam rangka silaturahmi saja," tuntasnya.

TRIBUN news

Bengkulu Kekurangan Tujuh Ribu Polisi

Senin, 3 Januari 2011 01:20 WIB

Sejumlah anggota polisi memakai masker. (ANTARA/Anis Efizudin)

Bengkulu (ANTARA News) - Kapolda Bengkulu Brigjen Burhanuddin Andi, mengatakan, Polda Bengkulu kekurangan sekitar tujuh ribu personel polisi untuk mengamankan wilayah tersebut.

Jumlah anggota polisi yang ada baru 4.557 orang, padahal semestinya 11.559 orang untuk bertugas pada sepuluh kabupaten dan kota di 130 Kecamatan, kata Burhanuddin.

Jumlah itu untuk mengimbangi total penduduk Provinsi Bengkulu yang tercatat 1,7 juta Jiwa sesuai hasil data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010.

Polda Bengkulu kekurangan personel mencapai 40 persen dari rasio perbandingan pertumbuhan penduduk 1:500 orang.

"Jajaran Polda Bengkulu tidak sebatas kekurangan personil polisi, tapi pegawai negeri sipil juga kurang dari yang ada 207 orang dan seharusnya berjumlah 969 orang," katanya.

Untuk petugas Polsek rata-rata 14 orang terdiri atas Kapolsek dan Kanit Reskrim masing-masing satu orang dua administrasi dan sepuluh orang anggota.

Jika dirotasi jaga malam dalam seminggu maka hanya bisa menjaga 3 orang tidak sebanding dengan tindakan kriminal yang ada di wilayah hukum polsek tersebut.

"Mestinya anggota Polsek 60 orang, tapi saat ini paling banyak 14 anggota," katanya.

Fakta ini menjadi masalah karena pada 2010 dari 61 bintara bertugas di Bengkulu, 51 pindah keluar daerah dan 30 lainnya pensiun, walaupun kurang anggota tetapi masih bekerja sesuai dengan motto transparan, akuntabiltas dan humanis.

Sementara tindakan kriminal mencuat pada 2010 seperti penemuan ladang ganja 2 hektar di Kabupaten Rejang Lebong, aksi perampokan bersenjata api dan senjata tajam di Kota Bengkulu.

Selain itu, pencurian kendaraan bermotor yang paling tinggi yaitu 40 unit motor per bulan dengan rata-rata tersangka tertangkap 3 orang.(*)

antara

Sertijab Kasat Brimob

Mantan Kasat Brimob Polda DIY, AKBP Laksana (kanan), Kapolda DIY, Brigjend Ondang Sutarsa (tengah), Kasat Brimob Polda DIY yang baru Kombes Gatot Sudibyo (kiri) saat sertijab di lapangan Brimob Polda DIY, Baciro, Yogyakarta, Senin (3/1). AKBP Laksana yang semula Kasat Brimob Polda DIY pindah menjadi Wakasat Brimob Polda Sumsel. (FOTO ANTARA/Regina Safri)Disiarkan: Senin, 3 Januari 2011 14:12 WIB

 

antara

Polri dan PDRM Selidiki Abu Sayyaf

Jakarta (ANTARA News) - Detasemen Khusus Antiteror Mabes Polri bersama Special Branch Polis Diraja Malaysia melakukan penyelidikan bersama terhadap tersangka kasus terorisme yakni Taufik Marzuki alias Abu Sayyaf.

"Abu Sayyaf ditangkap oleh Special Branch Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada tanggal 29 September 2010 di Shah Alam, Selangor Malaysia," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Ketut Untung Yoga Ana di Jakarta, Jumat.

Abu Sayyaf direkrut oleh Toni Togar yang merupakan terpidana kasus terorisme yang sedang menjalani hukuman di LP. Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, ujarnya.

"Abu Sayyaf merupakan salah satu dari dua orang Indonesia kelompok Toni yang bergerak di wilayah Malaysia dan Thailand Selatan yang bertugas sebagai pencari atau pengumpul amunisi dan senjata api," kata Yoga.

Abu Sayyaf adalah komandan peleton Front Pembela Islam (FPI) Aceh sejak Februari 2009, peserta pelatihan militer anggota FPI di Pesantren Darul Mujahidin Aceh oleh ustadz Sofyan Tsauri, katanya.

Sementara itu, Toni terlibat langsung dalam berbagai peristiwa teror di Medan dan sekitarnya, serta langsung memimpin perencanaan.

Aksi teror yang dilakukan di antaranya pengeboman gereja di Pekanbaru pada tahun 2000 langsung di bawah kendali Hambali, perampokan Bank Lippo di Medan pada tahun 2003, kemudian pengeboman Hotel JW Marriot Jakarta.

Pada aksi bom di Hotel JW Marriot, Toni juga terlibat dalam pendanaan bersama Noordin M Top dan Dr Azhari.

Toni pada 11 Juni 2003 ditahan di LP Pemantang Siantar dengan masa tahanan 20 tahun, dan berdasarkan izin dari Menkuham dia dibawa ke Jakarta.

Toni adalah lulusan pesantren di Ngruki dan merupakan Amir Majelis Mujahidin di Indonesia, diperkirakan mengendalikan rencana terornya dari dalam Rutan Tanjung Gusta.(*)

(T.S035/H-KWR/R009)

Antara

Insiden Densus 88 di Polonia Kapolri akan Beri Penjelasan pada KSAU dan Panglima TNI

Khairul Ikhwan - detikNews

Medan - Insiden yang tejadi antara Densus 88 Anti Teror dengan personel TNI angkatan Udara di Bandara Polonia Medan ditanggapi Polri dengan serius. Rencananya Kapolri Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) akan memberikan penjelasan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) dan Panglima TNI terkait masalah ini.

Hal ini disampaikan BHD kepada wartawan usai memberikan paparan mengenai penangkapan sejumlah tersangka teroris dan pelaku perampokan CIMB Niaga  di Markas Polda Sumatera Utara (Sumut). Jl. Medan-Tanjung Morawa, Senin (20/9/2010) malam.

"Kita akan memberikan penjelasan, secara kronologis, mengapa hal itu sampai terjadi," kata BHD.

Disebutkan BHD, dalam menjalankan pokok dan fungsinya, Densus 88 dituntut untuk bertindak cepat. Ada standar-standar operasi yang menuntut tindakan berlangsung secara segera, dan hal inilah mungkin  menyebabkan adanya persentuhan dengan pihak Angkatan Udara di Bandara
Polonia.

Hal inilah yang menurut BHD akan disampaikan kepada Kasau maupun Panglima TNI. Dengan demikian diharapkan hal ini dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Seperti diberitakan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan mengirim surat protes pada Kapolda Sumut atas tindakan Densus 88 yang tidak prosedural. Pasukan elit ini menerobos Area Delta Bandara Polonia  tanpa melalui proses seharusnya dan tidak mengindahkan petugas TNI AU
yang bertugas di sana.

(rul/ndr)

DETIK

Ini Dia 18 Teroris yang Ditangkap Polri di Medan dan Lampung

Khairul Ikhwan - detikNews

Foto Terkait

Barang Bukti Perampok Kelompok Medan

Medan - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyatakan, secara keseluruhan pelaku terorisme dan perampokan CIMB Niaga yang ditangkap Polri di Sumatera Utara (Sumut) dan Lampung berjumlah 18 orang. Tiga di antaranya ditembak mati.

Berikut daftar nama tersangka yang disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan setelah Kapolri meninggalkan lokasi konferensi pers di Mapolda Sumut, Jl Medan-Tanjung Morawa, Senin (20/9/2010):

1. J alias S alias AA (31), penduduk Sei Nangka, Kabupaten Asahan, Sumut.
2. K alias KG alias AY (46) penduduk Bunga Tanjung, Tanjung Balai, Sumut.
3. Deni alias Aju, tewas dalam baku tembak di Kota Tanjung Balai, Sumut, penduduk Tanjung Balai.
4. Y alias W alias Deni alias R (40), tewas dalam baku tembak di Kota Tanjung Balai. Penduduk Tempem, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah.
5. Marwan alias Wakno alias Wakgeng (39), penduduk Dusun VI, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
6. SS alias U alias S (21), penduduk Dolok Merawan, Serdang Bedagai, Sumut.
7. Ridwan alias Iwan (38), tewas dalam baku tembak di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Diketahui penduduk Hamparan Perak.
8. BKR alias A alias AS alias I (35), penduduk Kota Baru, Bandar Lampung, Lampung.
9. AS alias S (30), penduduk Jl. Imam Bonjol, Tanjung Karang, Lampung.
10. K alias H (43), penduduk Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
11. AS alias G alias P (25), penduduk Karang Anyer, Jawa Tengah.
12. B alias P (30), penduduk Lamongan, Jawa Timur.
13. N alias A alias A (22) penduduk Pasuruan, Jawa Timur
14. S alias G (18), penduduk Sawangan, Magelang Jawa Tengah.
15. FRA alias P (22), Bengkalis, Riau.
16. DIA (25), penduduk Desa Perdamaian, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut.
17. W alias B (30), penduduk di Jl. Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, ditangkap di Lampung.
18. HK alias AS (25),  penduduk di Jl. Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, ditangkap di Lampung. (rul/irw)

detik 

Insiden Densus 88 di Polonia Komisi III DPR Imbau Densus Hormati Institusi Lain

Ayu Fitriana - detikNews

Ilustrasi

Barang Bukti Perampok Kelompok Medan

Jakarta - Komisi III DPR menyayangkan insiden yang terjadi antara Densus 88 Antiteror Mabes Polri dengan TNI Angkatan Udara di Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Seharusnya Densus bisa menghormati institusi lain ketika melakukan operasi.

"Harusnya bisa menghormati institusi lain agar terjalin kerjasama yang baik. Lagi pula misinya kan sama. Kita tidak ingin terjadi insiden-insiden yang mensinyalir konflik antar institusi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy kepada detikcom, Senin (20/9/2010).

Kapolri, menurut Tjatur, harus bisa segera memberikan penjelasan yang transparan mengenai kejadian ini. "Kapolri harus menjelaskan secara rinci dan menegakkan kode etik serta protap yang ada di dalam melakukan operasi," katanya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR siap turun ke lapangan untuk melakukan investigasi bila mendapatkan informasi yang menggambarkan tindakan satuan kepolisian yang tidak sesuai prosedur.

"Komisi III siap turun ke lapangan kalau ada operasi di lapangan yang tidak sesuai prosedur. Sebab kita ingin ada harmonisasi dalam satu institusi," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan mengirim surat protes pada Kapolda Sumut atas tindakan Densus 88 yang tidak prosedural. Pasukan elit ini menerobos Area Delta Bandara Polonia tanpa melalui proses seharusnya dan tidak mengindahkan petugas TNI AU yang bertugas di sana. Peristiwa itu terjadi pada 13 September yang lalu saat Tim Densus hendak terbang dari bandara tersebut.

(ayu/irw)

DETIK 

Kemenlu: Australia Tak Akan Investigasi Densus 88

0diggsdigg

JAKARTA - Pihak Australia sudah mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan pihaknya berkeinginan melakukan investigasi terhadap Densus 88 atas kecurigaan perlakuan penganiayaan terhadap kelompok separatis di Maluku. Australia menyebutkan pemberitaan tersebut merupakan kesalahan media di negaranya.

"Dan mereka menjelaskan ada salah kutip dari media Australia, dan mereka sudah klarifikasi ke media nasional kita," ungkap Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah Negeri saat menggelar jumpa pers di kantor Kemenlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (17/9).

Dalam klarifikasi tersebut, pihak Australia menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas tuduhan penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, pihak Indonesia khususnya Kepolisian Indonesia juga telah mengambil sikap untuk menolak bantuan tersebut.

"Kalau pun ada investigasi oleh kepolisian kita, tidak melibatkan pihak asing sekalipun mereka ada kontribusi terhadap pelatihan, tapi tidak memberikan hak dan kewenangan dalam negeri kita," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Australia memerintahkan pejabatnya untuk melakukan investigasi dugaan penyiksaan oleh Densus 88 kepada tahanan politik anggota kelompok separatis di Maluku.

Dari pernyataan tersebut disebutkan ada sekira 12 anggota kelompok separatis ditahan bulan lalu di Maluku. Mereka diduga mendapatkan penyiksaan oleh Densus 88 dengan cara ditutup matanya dan digebuk di wajah dan sekujur tubuh mereka, dengan menggunakan tongkat dan balok.

Sumber: OKEZONE

Pemerintah Tegaskan Australia tidak bisa Periksa Anggota Densus 88

JAKARTA--MI: Indonesia menegaskan pemerintah Australia sama sekali tidak berwenang memeriksa anggota Densus 88 terkait tuduhan penyiksaan dalam kasus separatisme RMS di Maluku. Hal itu ditegaskan  Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Menkopolhukam Djoko Suyanto, Selasa (14/9).

Kapolri menyatakan saat ini tuduhan itu masih diselidiki. "Begini, tentunya kita dalami dulu. Tidak ada otoritas dari negara asing bisa memeriksa anggota kita. Kita serahkan ke dalam nanti apa betul ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Densus berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan di Maluku," ujar Kapolri di Kantor Presiden.

Terkait jutaan dolar bantuan Australia, Kapolri menyatakan akan memilah-milah bantuk kerjasama dengan Negeri Kanguru itu. "Dihitung dalam bentuk dolar ya silakan aja. Tapi intinya tidak ada pihak lain yang, asing maksud saya, periksa anggota saya, tidak ada itu. Kalau memeriksa ya kita sendiri," tukasnya.

Sedangkan Djoko menyatakan pernyataan Australia itu baru bersifat tuduhan. Djoko memperkirakan kepolisian sudah mengirimkan tim ke Maluku untuk memastikan dugaan tersebut.

"Jadi isu-isu seperti itu pasti direspon dengan baik oleh kepolisian. Saya kok menyangsikan masih ada penyiksaan seperti itu," tukas Djoko.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Polri Bantah Tim Densus 88 Siksa Tahanan Politik Separatis Maluku

(Foto: JPPN)

13 September 2010, Jakarta -- Mabes Polri membantah tuduhan pemerintah Australia yang menyebut jika Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penyiksaan tahanan politik di Ambon Maluku. Menurut Polri Densus tak pernah berurusan dengan tahanan separatis politik Ambon.

"Untuk penangkapan RMS dan separatis, Densus 88 tidak dilibatkan. Yang menangkap dan mengurusi itu anggota Polda, seperti Brimob dan lainnya," kata Kabid Penum Polri, Kombes Pol Marwoto Soeto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/9/2010).

Namun demikian, Marwoto mengaku Polri akan mengecek kebenaran tuduhan dari pemerintah Australia itu. Densus dituduh pemerintah Australia telah melakukan penyiksaan terhadap tahanan politik yang terlibat aksi separatisme di Maluku.

Menurut data ada 12 anggota separatis di Maluku yang ditutup wajahnya dan dipukuli di wajah dan tubuhnya dengan pentungan. Salah satu tahanan mengatakan bahwa mereka dipaksa menelan cabe mentah, dan dua lainnya dipaksa untuk berciuman dan saling memeluk kalau menolak mereka dipukuli.

Australia, seperti diberitakan RNW, menyayangkan dan prihatin dengan kekejaman terhadap tahanan politik yang dilaporkan oleh Human Rights Watch dan Amnesty International itu. Mereka mengaku akan mengirim tim ke Indonesia menyelidiki penyiksaan yang dilakukan oleh anggota pasukan anti teror Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88) atas tahanan anggota separatis Maluku.

Apa maumu Australia

Pengiriman tim investigasi Australia guna menyelidiki penyiksaan, menempatkan Indonesia sebagai negara bawahan Australia. RMS tidak layak digolongkan tahanan politik, mereka kaum separatis. Jika pemerintah mengijinkan tim ini datang ke Indonesia, tindakan ini lebih buruk dibandingkan reaksi kemayu terhadap Malaysia dalam kasus penyanderaan tiga petugas DKP oleh Kepolisian Malaysia.

Tindakan pemerintah Australia ini, kemungkinan dilatarbelakangi bantuan ke POLRI. Mereka merasa berhak mencampuri suatu urusan, jika kepentingannya terancam.

Keberhasilan melepaskan Timor Timur dari Indonesia, menjadikan mereka merasa superior dan terus berusaha secara konsisten melepaskan provinsi-provinsi di Indonesia Timur dari NKRI secara sistematis.

Keberhasilan mereka akhirnya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia. Kami berharap Indonesia dianugerahi pemimpin berkarakter kuat dan tegas agar negara asing tidak menganggap Indonesia sebagai obyek kepentingan nasional mereka.

Tribun News/Berita HanKam

Hikmahanto: Australia yang Butuh Densus 88, Bukan Sebaliknya

Selasa, 14/09/2010 08:51 WIB

Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Polri dan Densus 88 dinilai tergantung pada bantuan Australia. Itu pula sebabnya, pemerintah Australia bisa leluasa berkeinginan memeriksa oknum Densus 88 yang diduga melakukan penyiksaan pada tahanan separatis di Maluku. Padahal sebenarnya, justru Australia-lah yang sangat membutuhkan Polri dan Densus 88.

"Pemerintah Australia-lah yang bergantung pada polisi dan pemerintah Indonesia mengingat Indonesia dijadikan bumper agar terorisme tidak merambah ke Australia," ujar Guru Besar Hukum Internasional FH UI, Hikmahanto Juwana, dalam keterangan pers pada detikcom, Selasa (14/9/2010).

Hikmahanto menilai tindakan Australia dinilai bukan untuk penegakan HAM, melainkan dalam rangka akuntabilitas pemberian bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam rangka perang melawan terorisme. Laporan soal akuntabilitas ini dinilai penting agar publik di negeri kanguru itu tidak mempermasalahkan bantuan tersebut.

"Untuk itu pemerintah harus tegas menolak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Australia dengan menerjunkan aparatnya untuk melakukan pemeriksaan," tegas dia.

Menurut Hikmahanto, bila pemerintah mengabulkan permintaan pemerintah Australia maka ini akan memunculkan pertanyaan publik terhadap pemerintah dan indikasi lemahnya diplomasi Indonesia. Apalagi belum lama ini pemerintah tidak mampu menangani kasus petugas DKP yang diborgol dan dipelakukan seperti tahan di Malaysia.

DETIK

Kompolnas Persilakan Tim Australia Periksa Densus 88 Soal HAM

Selasa, 14/09/2010 01:16 WIB

Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Pemerintah Australia mengirim pejabatnya untuk menginvestigasi dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 terkait kasus separatisme RMS di Maluku. Komisi Kepolisian Nasional pun menyambut baik tindakan pemerintah Australia ini.

"Ini satu langkah maju. Tim ini harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran," ujar anggota kompolnas Novel Ali kepada detikcom, Senin (13/9/2010) malam.

Novel menilai jika tim ini dilarang masuk Indonesia, maka isu pelanggaran HAM ini malah ramai di luar negeri. Menurutnya cara terbaik untuk melawan isu adalah menunjukan fakta.

"Tunjukan kalau itu tidak benar. Jika benar, pelakunya harus ditindak sesuai aturan. Bukan hanya Densus 88, tetapi setiap anggota polisi," tegas dia.

Menurut Novel, tentunya Polri tidak menginginkan adanya intervensi pihak asing. Tapi isu pelanggaran HAM ini sangat sensitif bagi dunia internasional. Polri diminta lebih baik membuka diri dan memberikan kesempatan bagi tim ini untuk bekerja.

"Biar ini jadi pelajaran bagi personel Polri. Ada intruksi Kapolri saat melakukan penahanan, dilarang keras melakukan kekerasan. Jika benar ini terjadi, salahkan mereka yang melawan perintah Kapolri," terang dia.

Namun Novel meminta pemerintah Australia benar-benar mencari fakta, bukan mencari pembenaran atas isu penyiksaan pada separatis ini. "Biasanya kan isu itu lebih besar dari faktanya," tutup Novel.

Sebelumnya, Pemerintah Australia mengirim pejabatnya untuk menginvestigasi dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh satuan anti teror Polri. Mereka menuduh Densus 88, yang menerima bantuan dari pemerintah Australia, telah menyiksa beberapa orang tahanan politik dengan tuduhan separatis di Maluku.

Dilaporkan para tahanan ini adalah orang-orang yang mencoba melakukan unjuk rasa menentang pemerintah Indonesia di sela-sela kunjungan Presiden SBY ke Ambon saat Sail Banda lalu. Tindakan 12 tahanan ini lalu dikaitkan dengan isu RMS dan separatis di Maluku.

Media Australia, The Sydney Morning juga menulis bahwa Densus 88 telah menerima bantuan jutaan dolar AS setiap tahunnya untuk melawan aksi terorisme di Indonesia.

Mabes Polri pun membantah isu penganiayan tahanan ini.Polri mengatakan, Densus tidak pernah menangkap dan mengurusi tahanan politik.

"Untuk penangkapan RMS dan separatis, Densus 88 tidak dilibatkan," ujar Kabidpenum Polri Kombes Marwoto Soeto saat dihubungi detikcom.

(rdf/rdf)
detik 

Densus 88 Harus Berani Tolak Bantuan Australia

Selasa, 14/09/2010 05:36 WIB

Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Pihak Australia berniat memeriksa Densus 88 atas tuduhan pelanggaran HAM. Mereka pun mengaku setiap tahunnya memberi bantuan jutaan dolar AS bagi Densus 88. Indonesia Police Watch (IPW) pun meminta agar kasus ini jadi pelajaran bagi Polri agar tidak sembarangan menerima bantuan dari pihak asing.

"Kasus ini jadi pelajaran bagi Polri. Harus dipastikan bantuan luar negeri tidak mengikat dalam soal apa pun," ujar Presidium IPW Neta S Pane kepada detikcom, Senin (14/9/2010).

Menurut Neta, jangan sampai negara-negara asing memberikan bantuan dengan meminta imbalan tertentu. Atau memberi bantuan tetapi dengan catatan boleh mengintervensi hukum di Indonesia.

"Polri harus berani menolak bantuan dari Australia jika ada pamrihnya," tegas Neta.

Neta pun meminta agar Polri jangan mau melakukan pesanan-pesanan dari pihak asing. "Penegakkan hukum di Indonesia adalah tanggung jawab Polri. Jangan mau didikte," tutup Neta.

Sebelumnya, Pihak Mabes Polri membantah ada bantuan uang tunai. Bantuan yang selama ini diterima dari Australia berupa pelatihan.

"Bantuan Australia itu dalam rangka latihan bukan dalam bentuk uang," ujar Kabidpenum Mabes Polri Kombes Marwoto Soeto

(rdf/rdf)

detik

Polisi Malaysia Menolak Bebaskan Petugas DKP

15 Agustus 2010, Jakarta -- Negoisasi antara Polisi Air (Polair) Indonesia dengan polisi Malaysia untuk membebaskan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah dilakukan. Hasilnya, polisi Malaysia menolak mengabulkan.

Seperti dikatakan Direktur Polisi Air (Polair) Polda Kepri AKBP M Yasin Kosasih saat dihubungi okezone, Minggu (15/8/2010), sejauh ini polisi air Indonesia dan polisi Diraja Malaysia telah bernegoisasi untuk meminta tiga petugas DKP agar dibebaskan.

“Namun polisi Diraja Malaysia mengaku itu sudah bukan kewenangan polisi lagi, tapi merupakan masalah antar dua negara,” tandasnya.

Dia menambahkan, polisi Malaysia beralasan bahwa persoalan ini sudah diserahkan ke pemerintah Malaysia. Untuk itu, polisi Malaysia tidak berani melepaskan tiga WNI tersebut.

“Kami hanya menjalankan tugas saja,” ucap Yasin meniru ucapan polisi Malaysia.

Sebelumnya, tiga petugas DKP Provinsi Kepulauan Riau ditangkap pihak Diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Bintan. Ketiganya ditangkap saat melakukan tugas menangkap tujuh nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan tersebut.

Kronologi penangkapan petugas KKP versi pemerintah

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menceritakan kejadian terkait dengan penahanan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Jumat (13/8) pekan lalu oleh polisi Malaysia.

Djoko mengatakan, ada penangkapan oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal nelayan Malaysia yang mencari ikan di perairan Indonesia

"Tujuh awak kapal Malaysia ditangkap dan dipindahkan ke kapal kita sementara lima kapal Malaysia dikawal dan tiga orang awak dari KKP berada di kapal tersebut," kata Djoko, Jakarta, Minggu.

Lalu, kata Djoko, ada kapal polisi marine Malaysia yang mendekati lima kapal itu dan menembakkan peluru suar (tembakan peringatan) ke atas.

"Kemudian Polisi marine Malaysia menggiring ke Johor, jadi yang menggiring itu bukan tentara Malaysia," kata Djoko.

Sebagai Menkopolhukam, dirinya sejak kemarin sudah menginstruksikan Kemlu dan KKP untuk mengelola masalah ini.

"Kemenlu sudah saya minta hubungi kedutaan besar Malaysia. Saya terus ikuti perkembangannya," kata Djoko.

"Saat ini, tujuh orang awak kapal Malaysia itu diperiksa di Batam," tambahnya.

Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso membenarkan penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi membantah terjadi penembakan terhadap kapal patroli KKP oleh Polisi Diraja Malaysia.

"Benar ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kami tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan," kata Aji.

Ia membantah terjadi penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.

"Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli," katanya.

Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

okezone/ANTARA News

KKP Benarkan Penangkapan Tiga Petugasnya

15 Agustus 2010, Jakarta -- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membenarkan adanya penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, ia membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas KKP di perairan Bintan. "Benar, ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kita tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan," kata Aji saat dihubungi, Jakarta, Minggu.

Ia membantah adanya penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.

"Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli," katanya.

Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan Insonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

Petugas KKP lalu masuk ke kapal nelayan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Secara tiba-tiba, kata Aji, Kapal patroli Malaysia yang menggunakan senjata melihat hal tersebut lalu memberikan tembakan peringatan.

"Karena kapal patroli kita tidak punya senjata, mereka lari ke pangkalan. Tiga orang petugas KKP yang ada di dalam kapal nelayan Malaysia itu tidak sempat melarikan diri. Kapal nelayan Malaysia itu diambil alih oleh kapal patroli Malaysia dan serta merta menahan tiga petugas KKP," kata Aji.

Saat ini, kata Aji, pihaknya sudah mengirim dua direktur dan Kepala satuan Kerja Pengawasan KKP ke Malaysia untuk membebaskan tiga petugas tersebut.

Sementara, dari Kementerian Luar Negeri juga tengah melakukan pembicaraan dan pendekatan diplomatik dengan Malaysia.

"Sekarang tengah kita upayakan untuk membebaskan tiga petugas kita, baik dari KKP sendiri maupun dengan cara diplomatik," kata Aji.

Aji menambahkan, peristiwa penangkapan tiga petugas KKP itu sudah dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Sebelumnya, diberitakan, tiga petugas KKP telah ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia karena mereka menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di daerah Bintan, Kepulauan Riau pada Jumat (13/8).

Insiden patroli Indonesia dan Malaysia jadi urusan negara

Tiga petugas dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauran Riau yang ditahan polisi patroli Malaysia hingga kini masih berada ditahan di Johor Baharu, Malaysia.

Menurut Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto, kepada Media Indonesia, Minggu (15/8), insiden perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri, sudah diserahkan kepada pusat untuk ditangani. Sebab, lanjut dia, Polisi Diraja Malaysia ketika dikonfirmasi mengenai insiden di laut Indonesia itu mengatakan bahwa hal ini telah diserahkan kepada pemerintah kedua negara.

"Menurut mereka kejadian itu bukan urusan antar kepolisian lagi. Tetapi sudah antara dua pemerintahan, dan selanjutnya akan di bahas oleh Menteri Luar Negeri masing-masing," ujar Pudji.

Kronologi insiden tersebut berawal ketika 10 orang petugas KKP menangkap basah sekelompok nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di laut teritorial Indonesia, tepatnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri. Petugas mendapatkan informasi kapal nelayan berbendera Malaysia mencuri ikan di perairan tersebut.

Rombongan KKP dengan kapal Dolphin 15 milik instansi tersebut langsung meluncur ke perairan yang diinformasikan itu. Mereka memergoki lima kapal Malaysia sedang melakukan aktivitas di laut yang bukan teritorial Malaysia. Ke lima kapal tersebut lalu digiring ke markas Polairud di pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, termasuk tujuh nelayan Malaysia.

Di tengah perjalanan kapal Dolphin 15 dicegat secara mendadak oleh kapal patroli Malaysia, padahal perairan itu berdasarkan peta yang ada pada KKP adalah di wilayah NKRI, mereka langsung merapat dengan menyuruh kapal berhenti dengan acungan senjata ke arah kapal.

"Petugas KKP dengan kepala dingin menjelaskan kepada mereka bahwa perairan ini adalah perairan Indonesia, bukan Malayia, dan petugas KKP berhak melakukan penahanan untuk selanjutnya di bawa ke markas Polairud di Batam, namun mereka tidak terima, lantas terjadi letusan senjata oleh petugas polisi laut Malaysia," kata Kapolda Kepri.

Kapal patroli Malaysia tersebut datang ketika salah seorang nelayan Malaysia meminta bantuan dari mereka, dan mereka langsung datang ke tempat kejadian. Padahal, kata dia, berdasarkan data KKP wilayah itu adalah territorial laut Indonesia.

Namun, tidak ada korban yang dilaporkan dalam kejadian letusan tembakan tersebut. Karena takut insiden tersebut melebar, tiba-tiba petugas patroli kapal Malaysia itu menculik tiga awak KKP, dan langsung menyuruh ketiga awak KKP itu secara paksa naik ke kapal patroli mereka, dan langsung tancap gas. Petugas KKP sempat melawan ketika tiga rekan mereka diculik oleh polisi Malaysia tersebut. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena polisi laut Malaysia membidikan senjata ke arah mereka. "Kami hanya pasrah saja dan secepatnya melapor ke markas Polairud di Sekupang," katanya.

Di tempat terpisah, salah seorang nelayan Malaysia yang diamankan di kantor Polairud di Sekupang Razali, 45, mengatakan bahwa mereka tidak tahu sudah berada di perairan Indonesia ketika menangkap ikan, sebab katanya, pihaknya sering melaut di perairan tersebut sudah sejak lama.

"Kami tidak tahu itu adalah perairan Indonesia, karena takut kami lalu menghubungi polisi Malaysia untuk minta bantuan." Katanya.

ANTARA News/MI.com

POLRI ,BRIMOB

450 Brimob Latihan Tempur di Kendal

Friday, July 16, 2010

15 Juli 2010, Kendal -- Sebanyak 450 anggota Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mengikuti latihan kemampuan tempur di Lapangan Brimob Plantaran, Kabupaten Kendal, Jateng.

Pelatihan mereka ditinjau oleh Kepala Polda Jateng, Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo, Kamis, yang didampingi antara lain Kepala Polres Kendal, AKBP Agus Suryo Nugroho.

Pada kesempatan itu, mereka melakukan simulasi penyelamatan warga yang disandera oleh kelompok separatis di sebuah gedung.

Satu regu brimob melakukan simulasi pengintaian, penyergapan, penyelamatan sandera, dan penanganan terhadap tersangka.

Alex mengatakan pelatihan tersebut agar kemampuan fisik dan mental para personel brimob selalu prima.

"Para peserta latihan kemampuan `Brimob Nusantara Polda Jateng` ini merupakan anggota brimob pilihan dari seluruh jajaran Polda Jateng," katanya.

Ia mengatakan, mereka fokus kepada latihan peleton. Saat latihan, mereka dipimpin oleh seorang perwira.

Peserta pelatihan menerima materi antara lain latihan pertempuran jarak dekat, pengepungan, dan lorong reaksi yang dipusatkan di kawasan Makam Mbumen Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

"Pelatihan dengan materi ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan setiap personel brimob untuk menghadapi semua tantangan," katanya.

Pada kesempatan itu ia mengatakan, para anggota brimob harus tetap bersikap santun pada setiap tugas dan tidak menyakiti hati masyarakat, karena polri bagian dari masyarakat.

"Jangan sampai arogan dan jangan sampai menyakiti hati masyarakat. Tetap tegas namun humanis," katanya.

ANTARA News

Read more...

Kapal Patroli Tak Tembus ZEE

Wednesday, July 7, 2010

07 Juli 2010, Banda Aceh -- Kemampuan kapal patroli Satuan Polisi Air Polda Aceh, hanya sanggup mencapai 12 mil sehingga sulit memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Pengakuan itu disampaikan Direktur Satu Polisi Air (Dir Pol Air) Polda Aceh, Kombes Pol M Zaini terkait maraknya pukat trawl Thailand menjarah ikan di wilayah perairan Aceh Timur.

“Daya tahan atau kamampuan kapal hanya sampai jarak 12 mil, kalau lewat dari jarak itu, pihaknya tidak bisa memaksakan, karena tidak mampu melawan ombak besar di lautan lepas.

Alhasil, kami hanya berpatroli, ya di jarak tersebut. Apalagi, kelas kapal masih di kelas C, jadi kemampuan berlayarnya , hanya sampai di situ,” kata Kombes Pol M Zaini, kepada koran ini, Selasa (6/7).

Biasanya, lanjut Zaini, usai melakukan tangkapan di perairan Indonesia, kapal asing itu beristirahat atau berpindah tempat di jarak 24 atau 30 mil. Dan dipastikan kapal patroli tidak sampai ke wilayah tersebut.

Makanya, urai Zaini lagi, ketika pihaknya mendapat info dari nelayan tentang kapal nelayan asing, patroli di kawasan itu diperketat.Sejauh ini, dijelaskan Zaini, hanya ada 10 unit kapal patroli kelas C yang ditempatkan menyebar di seluruh perairan Aceh yang panjang lautannya 1.660 kilometer terbentang dari barat ke timur.

Dengan jumlah kapal seperti itu, sebenarnya belum memadai untuk melakukan pengawasan, apalagi perairan Aceh termasuk luas dan terbuka.Menurutnya, pihaknya selalu intensif melakukan patroli, baik pagi, siang, dan malam hari.

Hanya saja, ucapnya, fasilitas dan kemampuan kapal nelayan asing lebih baik dari kapal patroli, sehingga kerap seperti kucing-kucingan antara pihaknya dengan kapal asing.

“Diawasi di titik A, kapal asingnya melakukan penangkapan ikan di titik C. Jadinya, terkadang tidak ada titik temu. Kalau pun ketemu, kecepatan kapal patroli, jauh tertinggal dengan kapal asing itu. Ini merupakan dilematis dan kendala yang dihadapi pihaknya dari tahun ke tahun,” tukasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap melakukan tugas dan fungsinya. Adapun informasi yang diberitakan koran ini, bakal ditindaklanjuti pasukannya di lapangan. Bagaimana pun, selama ini antara nelayan, panglima laot, dengan pihaknya, selalu melakukan koordinasi.

Rakyat Aceh.com

Read more...

Polda Kepri Lakukan Simulasi Pengamanan

Thursday, April 8, 2010

08 April 2010, Batam -- Anggota Polda Kepri melakukan simulasi pengamanan dan pengawalan terhadap calon Gubernur Kepri dan Anggota KPUD, Kamis (7/4). di Sport Hall Batam. Rencananya pemilihan Gubernur Kepri akan berlangsung 26 Mei 2010 mendatang. (Foto: ANTARA/Asep Urban/ed/hp/10)

Read more...

80 Bom Rakitan Sisa Konflik Aceh Dimusnahkan

Monday, December 28, 2009

Dua anggota tim JIBOM Brimob Kompi-4 Jeulekat Polda Aceh membawa bom rakitan daya ledak 100 meter yang telah dibalut dengan kain pengaman untuk dilakukan disposal (pemusnahan) di lapangan Brimob Jeulekat Lhokseumawe Propinsi Aceh, Senin (28/12). Sedikitnya 80 Bom Aktif berbagai jenis peninggalan konflik Aceh yang ditemukan Brimob Aceh di empat wilayah, Lhokseumawe, Kabupaten Bireun,Acehb Utara dan Langsa, Disposal dilakukan sebab dikhawatirkan bom tersebut sewaktu-waktu dapat meledak. (Foto: ANTARA/Rahmad/Koz/hp/09)

28 Desember 2009, Banda Aceh -- Sebanyak 80 dari 215 unit bom rakitan sisa konflik di Provinsi Aceh yang ditemukan selama 2009, Senin, dimusnahkan di Kota Lhokseumawe.

Pemusnahan bom yang masih aktif tersebut dilaksanakan di lapangan latih menembak Brimob Kompi-4 Jelukat, Kota Lhokseumawe dan disaksikan para anggota Muspida dari empat kabupaten/ kota.

Sebanyak 215 buah bom rakitan tersebut ditemukan di Kabupaten Bireuen 22 buah, Lhokseumawe (139), Kota Langsa (46) dan Aceh Utara (8).

Pemusnahan bahan peledak tersebut dipimpin Wakil Komandan Tim Jibom Detasemen-D Satbrimob Polda Aceh, AKP Iyan Rizkian, yang antara lain disaksikan Walikota Lhokseumawe Munir Usman dan Ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus.

Hadir juga pada peledakan tersebut Kapolres Lhokseumawe, AKBP Zulkifli dan Kapolres Bireuen AKBP T. Saladin.

Sejumlah tim JIBOM Brimob Kompi-4 Jeulekat Polda Aceh membawa bom rakitan daya ledak 500 meter untuk dilakukan disposal (pemusnahan). (Foto: ANTARA/Rahmad/Koz/hp/09)

Iyan menyatakan, sisa bom lainnya juga akan dimusnahkan dalam waktu dekat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti meledak.

Dikatakan, 80 bom yang baru saja dimusnahkan dinilai sangat rawan, sehingga segera dimusnahkan, karena dikhawatirkan pada saat-saat tertentu bisa meledak, sehingga dapat menimbulkan bahaya.

Ia juga berharap kepada masyarakat yang menemukan bom rakitan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian terdekat, dan jangan sampai bahan peledak itu diganggu, karena dikhawatirkan bisa meledak.

ANTARA News

Read more...

Digelar Latihan Operasi Maritim Bersinar I - Selat Malaka Rawan Penyelundupan Narkoba

Saturday, December 5, 2009

Sejumlah Anggota Detasemen 88 Polda Kepri membekuk gembong Narkoba di Pelabuhan Batuampar, Batam, Kepri, Jumat (4/12). Kegiatan simulasi tersebut bagian dari rangkaian latihan operasi maritim bersinar yang diadakan Polri dan TNI AL di Medan, Surabaya dan Batam secera serentak. (Foto: ANTARA/Asep Urban/Koz/hp/09)

1 Desember 2009, Medan -- Perairan Selat Malaka yang membelah tiga negara Asean yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan jalur rawan terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika dari luar negeri dan masuk ke wilayah Indonesia.

"Kawasan ini menjadi pusat perhatian Badan Narkotika Nasional (BNN) agar penyelundupan narkotik dapat diberantas," kata Irjen Pol Badroddin Haiti Kapolda Sumatera Utara pada pembukaan Latihan Bersama Operasi Maritim Bersinar I yang berlangsung di dermaga Lantamal I Belawan, Senin (30/11).

Badroddin yang hadir pada acara itu mewakili Gories Mare Kepala BNN menyebutkan, selain Selat Malaka, perairan Andamaan dan laut Natuna termasuk jalur rawan terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika dan prekursor narkotika dari luar negeri ke wilayah Indonesia.


Menurutnya, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan lintas negara yang memiliki mobilitas sangat kompleks dan tinggi dengan jaringan sindikasi yang sangat menggurita di lapisan strata sosial kehidupan masyarakat bahkan melampaui batas yuridiksi nasional negara serta didukung dengan sarana modern berteknologi tinggi.

Bahkan data secara nasional mencatat, trend tindak pidana penyalahgunaan serta peredaran narkotika menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan modus operandi yang semakin canggih, sementara kemampuan untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana itu masih sangat terbatas. "Jika jajaran penegak hukum tidak segera mengambil langkah strategis dan komprehensif maka dalam waktu singkat Indonesia akan menjadi negara lemah," ujar petinggi Polri itu.

HARIAN GLOBAL

Read more...

Pesawat Polri Diduga Tabrak Gunung

Monday, November 2, 2009

M 28 Sky Truck. (Foto: indopelita)

2 November 2009, Jayapura -- Pesawat milik Polri jenis M 28 Sky Truck yang sejak Senin pukul 11.30 WIT hilang kontak, diduga jatuh karena menabrak gunung di sekitar pedalaman Papua.

Informasi yang berhasil dihimpun ANTARA mengungkapkan, pesawat yang dipiloti AKP Yunus dan co pilot AKP Benedictus, teknisi Syaiful dan Kuswanto itu sampai sekarang belum diketahui pasti keberadaannya.

Tim SAR yang menerima sinyal yang diduga dipancarkan oleh ELT (emergency locater transmitter) milik pesawat itu, memperkirakan pesawat tersebut jatuh di sekitar Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya.

Pesawat yang membawa delapan drum BBM jenis bensin dan solar itu pada Senin pagi sekitar pukul 08.55 WIT telah tiba di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya dan ia hilang kontak pada penerbangan kedua menuju bandara yang sama.

Hingga berita ini diturunkan belum dapat dipastikan kondisi pesawat maupun crew pesawat.

ANTARA News

Read more...

Pasukan Polri Kontingen Terbaik di Sudan

Saturday, October 24, 2009

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyalami personel FPU. Personel FPU 2 ini didampingi sekitar 10 police advisor. Penasihat polisi ini akan dijadikan penghubung dan memonitor pelanggaran terhadap Darfur Peace Agreement. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

Jakarta -- Pasukan Polri "Forced Police Unit" atau FPU Indonesia I A yang bertugas di Darfur, Sudan, mendapatkan penghargaan sebagai kontingen terbaik dari "Police Commisioner".

"Pasukan FPU Indonesia I A telah mendapat pujian dan penghargaan dari komisioner polisi," kata Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Sulistyo Ishak di Jakarta, Jumat.

FPU Indonesia I A adalah kontingen Polri pertama yang ditugaskan di Darfur, Sudan, berdasarkan perintah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 tertanggal 31 Juli 2007.

Mandat tersebut diberikan kepada "United Nations African Mission in Darfur" atau UNAMID dengan perintah menggelar operasi pasukan perdamaian gabungan antara PBB dan Uni Afrika dengan kekuatan 25.987 personil terdiri dari berbagai unsur negara.

Sulistyo mengatakan FPU Indonesia I A telah kembali ke Tanah Air setelah bertugas selama kurang lebih satu tahun sejak 12 Oktober 2008 hingga 19 Oktober 2009.

Sulistyo menuturkan penghargaan terbaik bagi FPU Indonesia I A menandakan penilaian tertinggi dunia internasional terhadap peran aktif Indonesia khususnya Polri pada proses perdamaian di Sudan.

Penghargaan disampaikan dalam bentuk surat dari Kepala Kepolisian UNAMID, Micheal Fryer.

Kepala Kepolisian UNAMID menyatakan surat penghargaan mempresentasikan sikap negara Indonesia terhadap komitmen internasional untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di Sudan.

Micheal Fryer juga berterimakasih kepada Polri karena keberanian, kesabaran dan ketekunannya menjaga ketertiban sehingga tercipta pemulihan perdamaian secara perlahan dan lancar di Sudan.

Jumlah pasukan perdamaian FPU Indonesia I A mencapai 140 orang yang dipimpin Komisaris Besar Pol Johni Asadoma, setelah selesai tugas kemudian Polri memberangkatkan kembali FPU Indonesia II.

Polri mengirimkan pasukan perdamaian keduanya sebanyak 150 personil terdiri dari 140 personil FPU II dan 10 orang "advisor team" yang diberangkatkan pada Jumat (16/10).

Misi pengamanan Afrika di Darfur sudah berlangsung sejak 1 Januari 2008 dengan melibatkan 19.555 personil militer dari Afrika, 3.772 anggota kepolisian dan 19 FPU dengan jumlah personil 140 orang per FPU.

ANTARA News

Read more...

Pasukan Polri Kembali dari Sudan

Thursday, October 22, 2009

(Foto: detikFoto/Hery Winarno)

22 Oktober 2009, Jakarta -- 130 personel Formed Police Unit Polri tiba di Indonesia. Mereka kembali ke Tanah Air setelah selama setahun ikut membantu menjaga perdamaian di Sudan.

Penerimaan pasukan digelar di Lapangan Bhayangkari di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Wakil Kapolri Komjen Makbul Padmanegara secara simbolis menerima kedatangan para pasukan, pagi tadi.

Selain 130 personel polisi bersenjata itu, ada juga delapan personel Police Advisor. Mereka merupakan bagian dari misi perdamaian di daerah konflik itu.

"Atas nama pimpinan Polri, saya ucapkan selamat. Pasukan ini merupakan polisi bersenjata pertama yang dikirim dalam misi perdamaian internasional. Ini misi sukses, banyak pernghargaan dari sejumlah pihak," ujar Wakapolri, Kamis (22/10/2009).

Formed Police Unit diberangkatkan pada Oktober 2008. Pasukan tersebut dipimpin oleh Kombes Johny Asadoma.

okezone

Read more...

Polri Kirim 150 Petugas Perdamaian ke Sudan

Thursday, October 15, 2009

FPU diharapkan bisa memberikan dukungan dan perlindungan kepada personel PBB yang sedang menjalankan misi perdamaian di Sudan. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

15 Oktober 2009, Jakarta -- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengirimkan 150 prajuritnya ke Darfur, Sudan, untuk operasi pengamanan gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika.

Pengiriman pasukan tersebut dilepas Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri di Lapangan Bhayangkari, Jakarta Selatan, Kamis pagi.

Bambang mengatakan pasukan tersebut khusus dari unsur Polri yang terdiri atas 140 personil "Formed Police Unit" atau FPU II dan 10 orang "advisor team" yang akan diberangkatkan pada Jumat (16/10).

"Saat ini menuju persiapan, pemberangkatannya Jumat besok," kata Bambang.

Pengiriman pasukan FPU II itu untuk menggantikan 147 anggota FPU I yang sudah diberangkatkan sejak tahun 2008 pada periode sebelumnya.

Bambang mengemukakan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dari unsur Polri berdasarkan mandat prakarsa PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 Tahun 2007.



Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyalami personel FPU. Personel FPU 2 ini didampingi sekitar 10 police advisor. Penasihat polisi ini akan dijadikan penghubung dan memonitor pelanggaran terhadap Darfur Peace Agreement. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

Mandat tersebut disampaikan kepada "United Department of Peacekeeping Operations" (UNDPKO) untuk melaksanakan operasi gabungan (Hybrid Operation) antara PBB dengan Uni Afrika (AMIS) di Darfur, Sudan, dengan nama United Nations African Mission in Darfur (UNAMID).

Misi pengamanan Afrika di Darfur sudah berlangsung sejak 1 Januari 2008 dengan melibatkan 19.555 personil militer dari Afrika, 3.772 anggota kepolisian dan 19 FPU dengan jumlah personil 140 orang per FPU.

Kapolri menuturkan pengiriman pasukan Polri tercantum pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2008 tertanggal 6 Februari 2008.

Bambang berpesan agar anggota FPU II menjaga dan meningkatkan citra positif Polri yang selama ini telah terbentuk di masyarakat lokal dan masyarakat internasional, serta menjaga nama baik bangsa dan Polri yang dilandasi profesionalitas.

Kapolri juga berharap pasukan yang dikirim ke Sudan, bisa secepatnya beradaptasi dengan lingkungan penugasan dan memelihara hubungan baik dengan elemen internasional dan masyarakat lokal.

Terkait dengan kondisi pasukan FPU I, Bambang menuturkan seluruh pasukan pengamanan yang akan pulang ke Tanah Air, dalam kondisi sehat dan baik setelah menjalani tugas perdamaian selama satu tahun di Sudan.

ANTARA News

Read more...

1 Kompi Brimob Riau Merapat ke Sumbar

Thursday, October 1, 2009

Para mahasiswa yang selamat keluar dari reruntuhan kampus mereka yang hancur akibat gempa. (Foto: Reuters/Muhammad Fitrah/Singgalang Newspaper)

1 Oktober 2009, Pekanbaru -- Sebanyak satu kompi (SSK) pasukan Brimob dari Polda Riau diberangkatkan ke Sumatera Barat (Sumbar) untuk membantu korban gempa.

Satu kompi yang terdiri dari 127 personel ini diberangkatkan sekira pukul 02.30 WIB, Kamis (1/10/2009), dengan dilepas langsung Kapolda Riau Brigjen Pol Rustam Ramja.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Zulkifli, pihaknya juga mengirimkan beberapa unit mobil ambulans untuk membantu korban gemba di Padang dan Pariaman.

"Anggota diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk mengevakuasi korban bencana alam, serta pukul 08.00 WIB kita juga mengirimkan dua unit ambulans dengan petugas kesehatannya," katanya saat dikonfirmasi okezone.

Sementara itu , pihak Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, mengaku tidak begitu terganggu dengan gempa berkekuatan 7,6 skala richter yang mengguncang Sumbar.

"Aktivitas tidak terganggu karena tidak ada rute penerbangan dari Pekanbaru ke Padang. Hanya saja Pesawat Lion Air diterbangkan ke Padang untuk menggangkut pasukan brimob dan itu dilakukan karena bandara di Padang sudah dibuka," tukas Humas Bandara SSK II, Ibnu Hasan.

okezone

Read more...

Puluhan Kapal Patroli di Perairan Bali

Friday, September 25, 2009

Kapal patroli polisi. (Foto: Antara)

Sedikitnya 25 kapal milik Ditpolair Polda Bali dikerahkan untuk siaga dan berpatroli di wilayah perairan Bali guna mencegah masuknya penduduk liar serta para pelaku kejahatan ke Pulau Dewata.

"Kapal sebanyak itu diutamakan untuk berpatroli dan siaga di sejumlah pos yang berbatasan dengan daerah lain seperti Jawa dan Lombok, Nusa Tenggara Barat," kata Direktur Polair Polda Bali AKBP Oka Eswara, di Denpasar, Jumat (25/9).

Ia menyebutkan, digelarnya patroli yang cukup gencar akan dapat menekan bahkan mencegah orang yang berniat melancarkan aksi kejahatan di wilayah perairan Pulau Dewata.

Tidak hanya melalui kegiatan patroli di laut juga pada gilirannya dapat membendung masuknya para penjahat lewat 'lorong-lorong tikus' yang cukup banyak tersebar di sepanjang garis pantai Bali.

"Mereka yang datang dari luar akan sulit untuk dapat menerobos perairan Bali," katanya. Tidak hanya pelaku kejahatan, lanjut dia, petugas patroli pun dikerahkan untuk dapat mencegah hadirnya penduduk liar ke Pulau Dewata.

Dikatakan, beberapa kasus kejahatan, termasuk aksi peledakan bom yang sempat muncul, terlebih dahulu diawali oleh kehadiran penduduk yang tidak jelas. "Oleh sebab itu, kami akan memperketat hadirnya penduduk ke daerah ini," ujar AKBP Oka Eswara.

Senada dengan Dirpolair, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Gde Sugianyar mengharapkan semua pihak dapat ambil bagian dalam mengantisipasi kemungkinan masuknya penduduk liar ke Pulau Dewata.

"Antisipasi perlu dilakukan dengan lebih seksama, sehingga pulau mungil ini tidak begitu saja 'dibanjiri' warga yang hadir tanpa dengan identitas yang jelas," katanya.

Ia mengungkapkan, kepada petugas yang siaga di pintu-pintu masuk Bali telah diingatkan untuk lebih melakukan pengetatan dalam memeriksa identitas orang yang masuk ke Pulau Dewata.

"Pengetatan perlu dilakukan terkait dengan kemungkinan membeludaknya arus balik para pemudik lebaran kali ini," katanya.

Kabid Humas menyebutkan bahwa petugas yang tergabung dalam Operasi Ketupat 2009 telah dikerahkan dalam jumlah yang cukup banyak di pintu-pintu keluar masuk Pulau Dewata.

"Pintu yang dimaksud tidak hanya Bandara Ngurai Rai, tetapi juga Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, dan Padangbai, Kabupaten Karangasem," ucapnya.

Dikatakan, petugas yang siaga di kawasan itu selain ditekankan untuk mampu mencegah masuknya penduduk liar yang nantinya akan menjadi beban daerah. Selain itu juga peka terhadap kemungkinan lolosnya para teroris dan pelaku kejahatan yang lain.

"Ini artinya, petugas yang siaga senantiasa akan selalu melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang datang dan ingin masuk ke Bali," kata Kombes Sugianyar.

MEDIA INDONESIA

Read more...

Patroli Perairan DitPolair Jatim

Friday, September 18, 2009

Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Bachrul Alam (kiri) didampingi Dirpolair Kombes Pol Anang S Hidayat (kanan), menuruni tangga kapal patroli Direktorat Kepolisian Air (Dit Polair) Jatim, KP Baladewa-52, usai berpatroli di Selat Madura. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/09)

18 September 2009, Surabaya -- Mengatisipasi kejahatan selama arus mudik berlangsung, Polda Jatim bekerjasama dengan TNI AL. 30 Personel polisi disiagakan selama 24 jam dengan shift yang telah ditentukan.

"Dalam rangka operasi Ketupat Semeru, Polair bekerjasama dengan TNI AL akan mengamankan Jembatan Suramadu," ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Bachrul Alam, kepada wartawan di atas Kapal Patroli (KP) 521 Baladewa saat meninjau pengamanan Suramadu, Jumat (18/9/2009).


Sebuah kapal patroli Direktorat Kepolisian Air (Dit Polair) Jatim, KP Baladewa-521 (kanan), berpatroli melintasi feri jurusan Kamal Madura-Ujung Surabaya, di Selat Madura, Jumat (18/9). Dit Polair melakukan patroli rutin dengan armada dua kapal kecil dan 32 anggota, untuk mengamankan lalu lintas perairan dan bawah jembatan Suramadu. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/nz/09)

Anton menegaskan, para personel akan berpatroli dengan dua kapal patroli yang disediakan. Mereka akan berjaga bergantian dengan satu shift terdiri dari 10 orang.

"Masyarakat dilarang mendekat 500 meter dari jembatan," tandas Anton.

Untuk pengamanan di atas (darat), Anton meambahkan bahwa sudah ada pos pengamanan disana. Personelnya akan terus berpatroli setiap setengah jam.

Mengenai lampu penerangan Jembatan Suramadu yang mati, Anton menegaskan, hari ini lampu sudah menyala setengahnya, dan pihaknya sudah meminta kepada Jasa Marga agar seluruh lampu bisa menyala.

detikSurabaya

Read more...

Pol Air Lancarkan Patroli

Thursday, September 17, 2009

Sejumlah personel Kepolisian Air dan Udara (Polairud) berbaris saat upacara peringatan HUT ke-58 Polairud di Jakarta, Senin (1/12/2008). (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/ss/nz/08)

17 September 2009, Idi Rayeuk -- Satuan Polisi Air dan Udara Kabupaten Aceh Timur berjanji akan menelusuri informasi terkait aksi pukat harimau yang dilancarkan Kapal Thailand di perairan Aceh Timur, Provinsi Aceh, dalam sepekan terakhir.

Dan tidak hanya itu, kemungkinan pihak kite akan memperketat patroli laut dengan meminta bantuan KBRI untuk memantau kondisi laut yang belakangan dikabarkan telah mengancam pendapatan ikan para nelayan di wilayah perairan Aceh Timur.

Demikian ungkap, Kapolres Aceh Timur, AKBP Drs Ridwan Usman melalui Kasat Pol Air dan Udara, Aiptu Zainir, kepada wartawan, Selasa (15/9) di Idi.

Menurutnya, kapal Thailand yang beroperasi di pantai timur Aceh tidak terlihat selama petroli laut di zona teritorial, 20 mill ke bawah. Baik di perairan di Kuala Simpang Ulim, Madat, Julok, Idi Rayeuk, dan Alue Bu serta lepas pantai Kuala Peureulak. “Tidak terlihat sama sekali, namun jika ada informasi itu akan kita telusuri ulang dengan memperketat petroli rutin,” tegas Zainir.

Ditambahknya, jika kapal nelayan asal negara gajah putih melakukan beroperasi di laut diperkirakan berada pada koridor zona ekonomi exsklusif, 200 mill ke bawah.

“Namun secara hukum Internasional tetap salah, di atas zona itu,” sebut Kasat Pol Air dan Udara seraya mengatakan, nelayan asing sama sekali tidak dibolehkan beroperasi di laut Indonesia, jika itu dilakukan maka hal itu masuk dalam pelanggaran hukum laut Internasional.

RAKYAT ACEH

Read more...

Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2009 Polda Se-Indonesia

Sunday, September 13, 2009

Sejumlah anggota Polair Polda Kalbar mengikuti Gelar Pasukan Operasi Ketupat Kapuas 2009 di Taman Alun-Alun Sungai Kapuas, Pontianak, Kalbar, Sabtu (12/9). Gelar pasukan yang diikuti 1075 personel dari TNI, Polri, Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Orari tersebut, sebagai wujud kesiapan Kalbar dalam pengamanan Hari Idul Fitri 1430 H.(Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/09)

Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing, memeriksa pasukan, saat Gelar Pasukan Operasi Ketupat Kapuas 2009 di Taman Alun-Alun Sungai Kapuas, Pontianak, Kalbar, Sabtu (12/9). (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/09)

Sejumlah anggota Satuan Lalu lintas (Satlantas), berdoa bersama usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Lebaran 2009 di Mapolda Jatim, Sabtu (12/9). Pengamanan Lebaran bersandikan Operasi Ketupat Semeru 2009 tersebut, diikuti 4 satuan setingkat kompi (SSK) dari Polri dan 1 SSK dari TNI. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/09)

Sejumlah anggota Unit Tangkal Samapta, mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Lebaran 2009 di Mapolda Jatim, Sabtu (12/9). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/09)

Sejumlah anggota Satlantas Polda Sumbar mengikuti Apel gelar Operasi Ketupat di Lapangan Hijau Imam Bonjo Padang, Sumbar, Sabtu (12/9). Polda Sumbar mengarahkan sebanyak 4000 personil termasuk TNI AU, AL, AD dan instansi terkait untuk pengamanan Lebaran tahun ini. (Foto: ANTARA/Maril Gafur/ss/ama/09)

Kapolda Aceh, Irjen Pol Adityawarman menyalami pilot helikopter usai memantau persiapan Operasi Ketupat di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Sabtu (12/9). Polda Aceh dibantu TNI dan instansi terkait lainnya mengintesifkan keamanan menjelang Idul Fitri. (Foto: ANTARA/Ampelsa/ss/ama/09)

Beberapa anggota Brimob Polda Bali bersiaga dengan senjata saat gelar pasukan pengamanan Idul Fitri 1430 H di Denpasar, Bali, Sabtu (12/9). Polda Bali mengerahkan 1.550 personel untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1430 H di Pulau Dewata yang menjadi salah satu dari 6 wilayah pengamanan prioritas I di Indonesia. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/Koz/mes/09)

Sejumlah polisi patroli motor Polda Sulselbar berbaris saat mengikuti gelar pasukan dalam rangka operasi 'ketupat' 2009 di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, Sabtu (12/9). Polda Sulselbar beserta TNI siap mengamankan perayaan hari raya Idul Fitri 1430 H. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/Koz/mes/09)

Sejumlah anggota Polri berjalan berbaris saat mengikuti gelar pasukan pengamanan Lebaran dengan sandi Operasi Ketupat Candi 2009, di Mapolda Jateng, di Semarang, Sabtu (12/9). Operasi pengamanan Lebaran untuk wilayah Jawa Tengah itu melibatkan personil dari TNI, Polri dan sejumlah instansi terkait dengan jumlah pos pengamanan yang telah disiapkan di sepanjang jalur mudik Jateng sebanyak 520 pospam . (Foto: ANTARA/R Rekotomo/Koz/mes/09.

Read more...

3000 Pasukan Anti Teror Saat Mudik Lebaran

Sejumlah petugas dari Satuan Brimob bersiaga saat gelar pasukan Operasi Ketupat 2009 di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/9). Gelar pasukan itu dilaksanakan untuk mengamankan perayaan Idul Fitri 1430 Hijriah termasuk pengamanan terhadap ancaman terosisme. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari/ss/ama/09)

12 September 2009, Bandung -- Jajaran Kepolisian Polda Jabar siapkan 3000 personel pasukan anti teror guna mengawasi teroris di Jawa Barat saat mudik Lebaran 2009, ujar Kapolda Jabar, Irjen Pol Timur Pradopo usai apel gelar pasukan di Bandung, Sabtu.

"Pasukan tersebut terdiri dari 4 tim Detasmen anti teror. Satu Detasmen terdiri dari 750 pasukan," katanya.

Menurut Kapolda, dari empat Detasmen tersebut pihaknya mendapatkan bantuan satu Detasmen dari Mabes Polri. "Jadi tiga Detasmen dari Polda dan satu datasmen dari Mabes Polri," lanjut Kapolda.

Dia menambahkan, Pasukan anti teror tersebut akan disimpan di tempat-tempat rawan masuknya teroris seperti di Terminal, Stasiun dan Bendara.

"Seluruh pasukan tersebut akan disebar ke seluruh terminal, stasiun kereta api dan bandara. Karena tempat tersebut itulah menjadi rawan teroris," ungkapnya.

Sejumlah anggota kepolisian mempersiapkan helikopter Bolcow BO-105 guna digunakan dalam Operasi Ketupat 2009. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari/ss/ama/09)

Selain tempat tersebut, lanjut Kapolda, tempat perbatasan juga akan dijaga secara ketat. Seperti di perbatasan Cirebon.

"Tempat perbatasan Jabar juga menjadi antisipasi masuknya teroris saat mudik Lebaran nanti," pungkasnya.

Kapolda menuturkan, wilayah Jabar ini dinilai rawan teroris. Oleh sebab itu, pihaknya mengamankan jalur mudik ini dengan maksimal hingga penjagaan teroris.

Pasukan tersebut, tambah Kapolda, akan diberikan persenjataan layaknya penanganan teroris seperti biasanya. "Yang jelas akan diberikan perlengkapan senjata sebagaimana penanganan seperti biasanya," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda mengimbau masyarakat agar pada saat mudik Lebaran kali ini tidak tergesa-gesa saat menjalankan kendaraan.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergesa-gesa dalam menjalankan kendaraan agar suasana mudik dapat kondusif dan rawan kecelakaan semakin kecil" ungkapnya.

ANTARA News

Read more...

Tiga Polda Terima 1.191 Unit Mobil Patroli Baru

Saturday, September 5, 2009

Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri melihat mobil patroli yang diberikan kepada tiga Kepolisian daerah di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9). Tiga Polda yang mendapat kendaaran patroli quick response samapta adalah Polda Jabar 588 unit, Polda Banten 50 unit , dan Polda Metro Jaya. Polda Metro 553 unit (Foto: ANTARA/Khalsa/nz/09)

4 September 2009, Jakarta -- Guna mengoptimalkan kinerjanya, Mabes Polri memberikan 1.191 unit mobil patroli baru kepada tiga polda. Yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten.

Mobil patroli yang diberikan berupa pikap ford ranger dan sedan ford. Dalam realisasinya, Polda Metro Jaya mendapatkan bagian 553 unit mobil, Polda Jawa Barat 588 unit, dan Polda Banten 50 unit.

Serah terima secara simbolik dilakukan di halaman Mabes Polri. Hadir dalam acara serah terima Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Martin S Ritongga, dan Kapolda Banten Brigjen Rumiyah.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri menyerahkan secara simbolik replika kunci mobil kepada perwakilan masing-masing polda. Kapolri dalam sambutannya berpesan agar mobil patroli baru yang telah diserahkan bisa meningkatkan kinerja polisi.

"Jangan keberadaan mobil patroli ini untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kesatuan saja, untuk mendatangi tempat-tempat tertentu, karena ada kepentingan tertentu. Buang jauh-jauh pola-pola seperti itu," pesan Kapolri di Jakarta, Jumat (4/9/2009).

Diharapkan dengan keberadaan mobil patroli baru ini fungsi polisi sebagai pengayom pelindung, dan penegak hukum bisa semakin optimal. "Yang setiap hari bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Sebanyak enam unit contoh mobil dipajang di halaman Mabes Polri dan perwakilan tiga polda lantas masing-masing membawa dua unit. Selanjutnya mobil baru lain akan langsung dikirimkan ke tiga mapolda.

okezone

Read more...

Kalbar Tutup Pintu Perlintasan Teroris

Thursday, August 20, 2009

Perbatasan Indonesia dan Malaysia. (Foto: Pontianak Post)

20 Agustus 2009, Pontianak -- Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) menggelar pertemuan akbar dengan 550 tokoh masyarakat akar rumput se-Kalbar, Rabu (19/8) di Pontianak. Pertemuan itu bertujuan mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang dipicu serangkaian aksi terorisme di Indonesia.

Kepala Polda Kalbar Brigjen Erwin TPL Tobing mengatakan, seluruh komponen masyarakat harus memegang komitmen bersama untuk menutut perlintasan teroris dan gangguan keamanan lainnya di Kalbar. "Khusus masyarakat yang ada di perbatasan harus mewaspadai gerakan itu. Karena di Kalbar ada banyak pintu masuk ke negara tetangga Malaysia," katanya.

Erwin juga mengajak seluruh kepala desa, para badan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas), dan anggota Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk bekerja sama menciptakan rasa aman dengan memperketat pengawasan di lingkungan masing-masing.

"Kalau sudah ada kebersamaan, maka kita dapat mengetahui dengan cepat titik-titik kerawanan itu sejak awal, untuk kemudian diantisipasi secepat mungkin. Saya yakin upaya ini harus berjalan maksimal agar Kalbar bebas dari wilayah persinggahan atau perlintasan para teroris itu," kata Erwin.

Tolak TNI

Di Jakarta, sejumlah kalangan menolak keterlibatan TNI dalam penindakan terorisme. Perbantuan militer sebatas cegah dini semisal pemberian informasi intelijen di lapangan pada aparat kepolisian.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid mengatakan, bentuk teror yang ada saat ini dinilai belum darurat. "Polri masih mampu mengatasi dan mengungkapnya," kata Usman di kantor Kosntras, Jakarta, Rabu (19/8).

Hal senada diungkapkan Pengamat Militer, Ignatius Suprapto. Dia menjelaskan, sebagai negara hukum, semua bentuk ancaman yang berasal dan terjadi di dalam negeri menjadi kewenangan penegak hukum, dalam hal ini Polri. "Pengerahan militer hanya untuk menghadapi kondisi darurat. Saat polisi dianggap tidak mampu lagi mengendalikan situasi," katanya.

Dua hari lalu, Markas Besar TNI AD mengaku mempunyai kemampuan memberantas terorisme lewat satuan-satuan yang dimiliki. Namun, potensi yang mumpuni ini masih menganggur. "Belum diberdayakan dengan maksimal," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal Christian Zebua.

Usman mempertanyakan motif TNI mengungkap kekuatannya dalam memberantas teror. Dia melihat indikasi militer ingin menambah kewenangannya. "Memang mau diberdayakan seperti apa?" katanya.

Menurutnya, perbantuan yang saat ini berlangsung sudah sesuai koridor Negara demorkasi. Desk antiteror yang ada di setiap Komando Daerah Militer (Kodam) dibantu intelijen teritorial hingga tingkat desa sudah memberikan informasi yang dibutuhkan kepolisian.

Kekuatan pemukul antiteror, seperti Detasemen 81, Komando Pasukan Khusus dan Batalyon Raider, Komando Cadangan Strategis (Kostrad) jangan sampai terlibat menangkap tersangka terorisme.

JURNAL NASIONAL

Read more...

Densus 88 Beli Rumah Rp 125 Juta dan Bongkar Beton

Tuesday, August 11, 2009

Beberapa anggota Densus 88 anti teror melakukan penyisiran di depan rumah yang diduga milik anggota teroris di perumahan Puri Nusaphala, Jati Asih, Bekasi, Jabar, Sabtu (8/8). Dalam aksi penyerbuan itu dua teroris tewas dan sejumlah bahan peledak disita polisi. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)

10 Agustus 2009, Bekasi -- Demi memburu jaringan Noor Din Mtop, pasukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror rela menjadi kuli bangunan dan membeli rumah di Puri Nusaphala, Jatiasih, Bekasi, seharga Rp 125 juta.

Tiga hari sebelum penggrebekan, empat orang Densus berpura-pura menjadi kuli bangunan. Mereka berulang kali merenovasi rumah yang dibeli itu dan tak pernah rampung. Itu untuk memantau gerak gerik tersangka teroris di rumah yang disewa Ahmad Feri.

Rumah tersebut milik Mulyono, yang berjarak satu rumah dari penyimpanan 500 kilogram bahan peledak. Rumah renovasi Blok D nomor 10, sementara rumah penyimpanan bom nomor 12. Menunur Sri Aman Indrati, yang tinggal di antara rumah teroris dengan rumah Densus, para 'kuli bangunan' terlihat aneh. "Mereka sepertinya tidak mau menyelesaikan bagian yang direnovasi," kata Sri, kepada Tempo, Senin (10/8).

Selama tiga hari itu, pasukan Densus yang menyamar sebagai kuli bangunan membongkar atap genteng bagian depan, lalu mamasangnya kembali, kemudian membongkarnya lagi.
Begitupula pagar tembok yang dibuatkan cor-coran semen, dipasang tetapi dibongkar lagi, begitu seterusnya. "Jadi tidak pernah rampung pekerjaannya," katanya.

Sri Aman baru mengerti Sabtu dini hari lalu, ketika pasukan Detasemen Khusus menembak mati Eko Joko Sarjono dan Air Setiawan, di lokasi itu. Empat orang 'kuli bangunan' yang dilihatnya sehari-hari mencampur semen, tiba-tiba ikut dalam aksi penggrebekan. "Saya sama sekali tidak curiga, tampangnya sangat mirip kuli bangunan," ujarnya heran.

Penampilan pasukan Densus yang melakukan penyamaran itu jauh dari petugas keamanan. Kulitnya hitam, tampilan kumel karena setiap hari berjemur di bawah terik matahari.

Setiap sore selesai bekerja, kata Sri, para 'kuli bangunan' itu selalu menggerombol di pinggir jalan persis di depan rumah yang disewa kaki tangan Noor Din M. Top.

TEMPO Interaktif

Read more...

Senjata Densus 88 Saat Penyerbuan Temanggung

Sunday, August 9, 2009

8 Agustus 2009, Temanggung -- Sejumlah anggota Densus 88 Antiteror mengepung rumah Muhzuri yang diduga kuat merupakan tempat persembunyian gembong teroris Noordin M. Top, di Dusun Beji, Kelurahan Kedu, Temanggung, Jateng, Sabtu (8/8). Dalam penyergapan yang diwarnai dengan serangan besar-besaran selama sekitar 17 jam oleh Densus 88 Antiteror tersebut menewaskan dua orang teroris yang salah satunya diduga kuat gembong teroris Noordin M. Top. (Foto: ANTARA/Anis Efizudin/ss/nz/09)

9 Agustus 2009, Jakarta -- Drama penyerbuan markas teroris oleh Detasemen Khusus Antiteror 88 di Temanggung, Jawa Tengah dan Jatiasih, Bekasi menjadi sebuah tontonan menarik jutaan masyarakat Indonesia melalui media televisi. Bagaimana sebuah taktik penyerbuan dipertontonkan layaknya film Hollywood.

Penonton pun akhirnya terpuaskan dengan tewasnya orang yang diduga sebagai Noordin M Top di Temanggung, Jawa Tengah. Meski banyak pihak yang meragukan teroris yang tewas sebagai Noordin M Top, namun rakyat seakan dipertontonkan oleh cara kerja polisi dalam menangkap teroris.


Keberhasilan polisi itu, bukan hanya sekedar perang taktik dan strategi. Tapi juga peran persenjataan yang dipakai oleh petugas Densus Antiteror 88. Dari jenis senjata maupun alat penunjang seperti tameng anti peluru atau yang lebih dikenal dengan ballistic shield.

Namun dari beberapa jenis senjata dan perlengkapan yang dipakai, paling menarik adalah senjata serbu M4. Selain di militer, M4 banyak digunakan para penegak hukum, terutama dalam unit respons atas kejahatan khusus.


Sebagai senapan serbu standar, Colt M4 yang dimiliki Densus 88 tidak aksesoris tambahan RIS, fron grip dan Aimpoint M2. Memang tidak semeriah rekan-rekannya di luar negeri memang, tetapi dengan keterbatasan peralatan, Densus 88 bisa melumpuhkan teroris.

Senjata jenis ini, dipakai bukan saat penyerbuan di Temanggung. Ketika penyergapan gembong teroris nomor 1 di Indonesia, Dr. Azhari di Batu, Malang Jawa Timur pada 9 September 2005 senjata ini begitu dominan.

M4 Carbine, adalah versi pendek dan ringan dari senapan serbu M16. Karabin M4 memiliki 80 persen bagian yang sama dengan M16A2.

M4 memiki pilihan tembakan semi-otomatis dan burst tiga butir (sama dengan M16A2). Selain M4 ada seri lainnya yakni M4A1 yang memiliki pilihan semi-otomatis dan full-otomatis.

M4A1 juga terkadang dilengkapi laras yang lebih berat, untuk menahan panas yang dihasilkan dari menembak full-otomatis untuk waktu yang lama.

M4 dan M4A1 menggunakan peluru kaliber 5.56 x 45 mm NATO. Keduanya adalah senapan selective-fire, yang menggunakan sistem gas, air-cooled, memakai magazine box, dan mempunyai popor teleskopik. Popor ini bisa ditukar dengan popor biasa, tapi itu jarang dilakukan pada militer Amerika Serikat.

Seperti karabin pada umumnya, M4 lebih nyaman ditenteng daripada senapan laras panjang. Selain ideal untuk digunakan oleh tentara non-infanteri (seperti pengemudi kendaraan, ajudan, dan perwira staf), ini juga membuat M4 cocok untuk pertempuran jarak dekat dan operasi pasukan khusus.


M4 sempat menjadi standar untuk United States Special Operations Command (USSOCOM) dan menjadi pilihan Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Pada tahun 2006 Malaysia juga membeli Karabin M4 untuk menggantikan senapan Steyr AUG.

Karabin M4 dikembangkan dan diproduksi untuk Pemerintah Amerika Serikat oleh perusahaan senjata Colt, yang mempunyai kontrak untuk memproduksi keluarga karabin M4 sampai tahun 2009. Tetapi selain Colt, sejumlah produsen senjata lain juga menawarkan senapan yang serupa dengan M4.

USSOCOM mengembangkan perangkat Modifikasi Khusus Operasi Khusus (SOPMOD - Special Operations Peculiar Modification) Blok I untuk digunakan pasukan yang ada dibawah kepemimpinannya. Perangkat ini meliputi, antara lain, karabin M4A1, Sistem Railing Antar-muka (RIS - Rail Interface System) buatan Knight's Armament Company (KAC), pelontar granat M203 beserta bidikannya, peredam suara buatan KAC, bidikan cadangan buatan KAC, penunjuk laser/infra-merah AN/PEQ-2A buatan Insight Technologies, bidikan optik ACOG dan Reflex buatan Trijicon, serta sebuah bidikan night vision.

Selain M4, Densus 88 juga menggunakan senjata Steyr AUG. Steyr AUG adalah rangkaian senapan yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 oleh perusahaan senjata Austria Steyr Mannlicher. AUG adalah singkatan dari Armee Universal Gewehr, yang berarti "Senapan Tentara Universal".

Nama Steyr AUG sendiri lebih sering digunakan untuk menyebut versi yang spesifik, yaitu varian senapan serbu bullpup kaliber 5.56 mm NATO, dengan warna hijau dan teleskop yang terintegrasi. Senapan ini sebenarnya telah memiliki banyak varian, mulai dari senapan submesin, senapan penembak jitu, sampai senapan mesin ringan. Senapan ini telah diadopsi menjadi senapan utama angkatan bersenjata Austria, Australia, Selandia Baru, Luxembourg dan Irlandia.

AUG adalah salah satu senapan pertama yang menggunalan desain bullpup, yang membuatnya 25% lebih pendek dari senapan lain yang panjang larasnya sama, tanpa mengorbankan performa dan akurasi. Sebagian besar varian AUG dilengkapi dengan bidikan teleskopik 1.5x yang terintegrasi. AUG dianggap memiliki desain ergonomis yang modern. Fitur lain misalnya kemampuan dipakai oleh penembak tangan kanan maupun kidal, dan pengunaan bahan-bahan plastik transparan.

VIVA News

Read more...

Latihan Penyergapan Brimob Polda NAD

8 Agustus 2009, Banda Aceh -- Anggota Brimob Polda Aceh melakukan penyergapan terhadap musuh saat latihan di bantaran Sungai Lamnyong, Banda Aceh, Sabtu (8/8). Latihan dalam meningkatkan kemampuan pasukan Brimob dalam menghadapi berbagai kejahatan, bahkan juga teroris tersebut atas kerjasama Polri dengan IOM . (Foto: ANTARA/Ampelsa/ama/09)

sumber;

BERITA HANKAM