Selasa, 14 Juni 2011 21:16 WIB | 864 Views
Model ilmiah harus mampu dikembangkan dalam tataran praktis agar terjadi pertumbuhan, investasi dengan orientasi penanggulangan kemiskinan dan pemerataan.
Hal itu dikatakan Prof Abimanyu di Jakarta, Selasa, merespons diskusi `Pengembangan Pembangunan Berbasis Maritim` oleh Bappenas beberapa waktu lalu.
Profesor berpendapat, terdapat dua model pembangunan kelautan yang perlu dikembangkan ke depan, yaitu model ilmiah dan model perencanaan praktis.
"Model ilmiah harus mampu dikembangkan dalam tataran praktis agar terjadi pertumbuhan, investasi dengan orientasi penanggulangan kemiskinan dan pemerataan," jelasnya.
Dalam kaitan ini, lanjutnya, kebijakan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, diarahkan untuk meningkatkan sinergitas antar sektor, daerah dan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan.
"Sekaligus pengelolaan sumber daya kelautan maupun pulau-pulau kecil, melalui penyusunan tata ruang atau zonasi di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil," tambahnya.
Dijelaskannya, belajar dari Korea Selatan yang saat ini coba mengembangkan konsep pembangunan maritim walaupun sebenarnya mereka negara benua, sudah seharusnya Indonesia mesti lebih aktif dalam pembangunan maritim.
"Karena kita adalah negara kepulauan," ujar Prof Abimanyu.
Hal yang perlu terus dikembangkan, lanjutnya, ialah, pengawasan dan pengendalian pelanggaran di laut.
"Juga pengamanan dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah NKRI. Kemudian, pembangunan ekonomi kelautan yang terfokus dan terintegrasi untuk sektor-sektor strategis bagi pendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun industri maritim," paparnya.
Selanjutnya, demikian Prof Abimanyu, pengembangan sarana dan prasarana penghubung antarpulau dalam rangka menjadikan laut sebagai perekat NKRI, serta meningkatkan upaya pelestarian lingkungan pesisir laut dalam rangka menjaga sekaligus mempertahankan fungsinya sebagai pendukung kehidupan.
Bappenas sendiri, menurutnya, mendorong pembangunan kelautan yang berdimensi kepulauan.
"Pembangunan kelautan menjadi kebijakan lintas bidang, sekaligus kerangka pembangunan NKRI sebagai negara kepulauan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Prof Abimanyu, mengutip pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana.
ANTARA