Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Gaza

Istimewa
Ri mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar berada di garis terdepan dalam menghentikan kekerasan di Jalur Gaza.

Jurnas.com | PEMERINTAH Indonesia secara tegas mengutuk aksi serangan udara Israel ke jalur Gaza. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul penyerangan Israel selama lima hari terakhir yang mengakibatkan puluhan korban jiwa. ”Indonesia secara keras kutuk serangan udara Israel tersebut,” ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnal Nasional, Rabu (14/3).

Sikap Pemerintah Indonesia ini jelas Marty juga ditujukan untuk menanggapi pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu yang bersumpah akan terus memerintahkan serangan udara untuk membalas serangan-serangan roket yang dilancarkan para pejuang Palestina.

“Penyerangan Israel tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban sipil yang tidak berdosa dan menimbulkan eskalasi ketegangan di kawasan tersebut,” kata Marty.

Sebab itu Pemerintah Indonesia, menyerukan berbagai kalangan untuk dapat menghentikan tindakan brutal dan tidak berprikemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus berada di garis terdepan dalam menghentikan kekerasan di Jalur Gaza. Perundingan langsung Palestina dan Israel harus kembali di dorong” kata mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI ini.

Pasalnya tambah Marty, kekerasan tidak akan memberikan solusi bagi penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

“Indonesia senantiasa konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat di tanah airnya sendiri dan hidup berdampingan dalam damai dengan negara-negara di sekitarnya,” katanya.

sumber : JURNAS

Dahsyat, Taufik Kiemas di Tehran Menantang Arogansi Dunia

Delegasi MPR yang dpimpin langsung Taufik Kiemas tiba di Tehran, hari Jumat (30/9/2011) untuk menghadiri Konferensi Internasional Mendukung Intifadah Palestina. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufik Kiemas, Sabtu malam, mendapat kesempatan untuk menyampaikan perspektifnya terkait Palestina di konfreensi internasional tersebut.Teks pidato Taufik Kiemas dibacakan oleh Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin. Teks pidato Taufik Kiemas dimulai dengan mengatakan, "Dunia saat ini tengah berjuang melawan berbagai ketidakadilan, mulai dari diskriminasi, terorisme, sengketa pertahanan dan keamanan regional, kerusakan lingkungan, hingga pendudukan secara ilegal yang berdasarkan pada hegemonitas semata." "Kita harus menyadari bahwa upaya melawan ketidakadilan bukan hanya tugas satu atau dua negara, melainkan tugas dari seluruh umat manusia yang memiliki keinginan untuk hidup dalam kedamaian yang berkeadilan, " lanjut isi pidato Taufik Kiemas yang dibacakan Lukman Hakim. Ketika menyinggung konsisten delegasi MPR atas Palestina, Lukman Hakim yang mewakili Taufik Kiemas, mengatakan, "Hari ini kita berkumpul dalam forum yang mulia dan terhormat ini untuk melaksanakan konsistensi kita mendukung eksistensi dan kemerdekaan negara Palestina setelah sekian lama tertindas oleh ketidakadilan hegemoni." Seraya menyinggung arogansi kekuatan-kekuatan utama dunia, teks pidato Taufik Kiemas menegaskan, "Oleh karena itu, sebagai bagian dari golongan yang memiliki keyakinan tersebut sudah seharusnya kita mampu bersatu menghadapi kekuatan-kekuatan yang selalu mengatasnamakan demokrasi tetapi melanggar kaidah-kaidah demokrasi. Kita harus menyadarkan mereka yang selalu mengagungkan hak asasi manusia tetapi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia." Menjelaskan hubungan kuat Indonesia dan Palestina, isi pidato Ketua MPR itu juga menyatakan, "Kami memandang, upaya pengakuan negara Palestina yang berdaulat adalah suatu usaha yang tidak saja harus dihargai dan didukung oleh warga dunia karena hak-haknya sebagai bangsa yang telah terrampas, melainkan juga karena antara kami bangsa Indonesia dan Palestina memiliki ikatan emosional yang kuat karena sisi historikal, nasib dan persamaan tujuan." Teks pidato Taufik Kiemas juga menjelaskan dasar dukungan atas bangsa Palestina dengan landasan UUD 45. Dikatakannya, "Bahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan; Sesungguhnya kemerdekaaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan." Teks pidato Taufik Kiemas yang dibacakan Wakil Ketua MPR, juga  memperingatkan Zionis Israel, dan mengatakan, "Indonesia juga menyerukan agar Israel menghentikan seluruh kebijakan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang didudukinya, karena "bumi Palestina adalah Tanah Air Rakyat Palestina," dan meminta agar negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB tidak memveto keanggotaan Palestina di PBB." Konferensi Internasional kelima Mendukung Intifada Palestina hari Sabtu (1/10/2011) secara resmi dimulai di Tehran. Konferensi dibuka dengan pengarahan dari Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei. (IRIB/AR) IRIB

Ahmadinejad: Saya Cinta Bangsa Indonesia

Ketua MPR, Taufik Kiemas, didampingi Lukman Hakim Saifuddin dan Hajrianto Thohari yang masing-masing sebagai Wakil Ketua MPR, Ahad sore (2/10/2011), melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad Dalam pertemuan dengan Ahmadinejad, Taufik Kiemas menyatakan konsisten bangsa Indonesia dalam membela Palestina. Dikatakannya, "Palestina adalah masalah penting. Pembelaan terhadap Palestina sudah dilakukan sejak lama, mulai dari Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 50-an." Lebih lanjut Taufik Kiemas mengucapkan terima kasih atas undangan Republik Islam Iran untuk menghadiri Konferensi Internasional Mendukung Intifada Palestina di Tehran. Dalam pertemuan itu, Taufik Kiemas juga mengatakan, "Kesempatan ini, saya juga ingin manfaatkan untuk meningkatkan hubungan antardua negara dan dua parlemen, serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan lain-lain." Ahmadinejad dalam pertemuan tersebut mengatakan, "Indonesia dan Iran adalah dua bangsa muslim yang besar. Masalah Palestina ini sangat penting sehingga bisa menjadi salah satu faktor yang menyatukan kita untuk membela Palestina hingga bangsa ini berhasil merebut kembali kemerdekaaan." "Kami juga berharap Iran selalu berada di front terdepan dalam memperjuangkan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaannnya, " lanjut Ahmadinejad depan Taufik Kiemas. Dalam kesempatan itu, Ahmadinejad menyambut harapan baik Taufik Kiemas dan mengajak bahu-membahu sebagai dua negara yang besar supaya memperjuangkan bangsa Palestina untuk meraih hak-hak mereka yang dirampas. Menurut Ahmadinejad, persoalan Palestina bukan sekadar merebut sebidang tanah, tetapi juga menghancurkan pangkalan kekuatan musuh-musuh Muslimin dan merebut senjata dari mereka. Ahmadinejad menutup pertemuan tersebut dengan mengatakan, "Saya cinta bangsa Indonesia. Izinkan saya meminta dari Bapak Ketua dan rombongan untuk menyampaikan salam saya kepada bapak Presiden Indenesia, anggota MPR dan DPR serta rakyat Indonesia. Saya masih terkesan dengan pertemuan saya dengan kalangan mahasiswa di dua universitas di sana." (IRIB/AR/MZ)

SUMBER : IRIB

Menlu: Indonesia terus awasi perkembangan soal Palestina

POLITIK LUARNEGERI

Rabu, 21 September 2011 00:01 WIB | 698 Views

Marty M Natalegawa. (FOTO. ANTARA)

• 
  

PBB, New York (ANTARA News) - Indonesia terus membantu upaya Palestina memperoleh keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan akan terus mengawasi perkembangan hari-hari mendatang menyangkut upaya tersebut, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Markas Besar PBB, New York, Senin.

Sementara itu, di tengah ancaman Amerika Serikat untuk menggunakan hak veto di Dewan Keamanan, Palestina pada hari yang sama telah menyatakan secara resmi akan mengajukan permohonan keanggotaan PBB pada Jumat (23/9). 

"Kita semangatnya akan mencari semua peluang yang ada agar memastikan upaya Palestina untuk memperoleh keanggotaan di PBB -kalau itu yang memang dikehendaki bangsa Palestina- memperoleh dukungan masyarakat internasional," kata Marty.

Menlu Marty berbicara setelah bertemu dengan rekan sejawatnya dari Kazakhstan, Yerzhan Kazykhanov, di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum (SMU) ke-66 PBB. 

Ia menyiratkan bahwa lobi-lobi kepada berbagai negara agar mendukung keinginan Palestina terus dilancarkan Indonesia di berbagai level. 

"Upaya kita bukan saja secara nasional, tapi juga bergerak di kerangka OKI (Organisasi Kerjasama Islam), GNB (Gerakan Non-Blok) dan multilateral," katanya.

Dalam pertemuan dengan Menlu Kazakhstan sebagai Ketua OKI pada tingkat menteri luar negeri pada saat ini, Marty mengatakan, "Kami juga menyampaikan bahwa OKI yang selama ini telah menunjukkan keberpihakan kepada Palestina, harus menunjukkan relevansinya dalam proses Palestina di PBB ini." 

Marty dijadwalkan melakukan pertemuan dengan para menteri Komite Palestina GNB pada Kamis (22/9) selain pertemuan para menteri luar negeri negara-negara OKI keesokan harinya.

Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Senin bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk menyatakan niat bahwa pihaknya pada Jumat ini akan mengajukan surat permohonan Palestina menjadi negara anggota PBB dengan status penuh. 

Berdasarkan Piagam PBB, setelah menerima surat permohonan menjadi anggota penuh PBB, Sekjen akan mempelajari permohonan tersebut dan mengirimkan permohonan ke Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. 

Permohonan harus disetujui Dewan Keamanan melalui sebuah resolusi, yang bisa disahkan jika mendapat dukungan minimal sembilan dari 15 anggota DK PBB serta tidak mendapat `veto` (penolakan) dari salah satu anggota tetap DK PBB. 

Jika resolusi disahkan, Dewan Keamanan akan menyerahkan rekomendasi kepada ke Majelis Umum --saat ini beranggotakan 193 negara. Berdasarkan rekomendasi dari DK-PBB, Majelis Umum akan melakukan pemungutan suara guna menentukan apakah permohonan Palestina itu menjadi anggota penuh PBB bisa terwujud. 

Masalah besar akan muncul di tingkat Dewan Keamanan karena salah satu negara anggota tetap DK-PBB, yaitu Amerika Serikat yang merupakan sekutu kuat Israel, sejak jauh-jauh hari telah mengancam akan menggunakan hak veto terhadap upaya Palestina dengan dalih bahwa status Palestina sebagai negara hanya dapat dibentuk melalui perundingan. 

Di tengah tekanan soal kemungkinan veto dari AS --yang akan menggagalkan permohonan Palestina sebagai negara anggota penuh PBB, Menlu Mahmud Abbas menyiratkan pihaknya pada saat-saat terakhir bisa saja mengubah keputusan, yaitu mengajukan permohonan ke Majelis Umum untuk menjadi negara pengamat non-anggota PBB. 

Berbagai pihak melihat peluanng Palestina menjadi negara pengamat non-anggota PBB saat ini jauh lebih besar dibandingkan status negara anggota penuh --yang kemungkinan besar akan terhadang oleh veto AS. 

Mahmud Abbas akan mengumumkan pilihan Palestina tersebut saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum pada Jumat ini.

"Kalau masalahnya dibawa ke Dewan Keamanan, yang pertama harus dicapai oleh Palestina adalah dukungan sembilan negara anggota DK, karena veto hanya akan digunakan kalau sudah ada lebih dari 9 dukungan. Jadi target pertama adalah sembilan dari 15 anggota. Kalau itu sudah dicapai, baru tentu sambil diupayakan agar jangan sampai diveto," kata Marty saat menjawab pertanyaan pilihan mana yang lebih realistis bagi Palestina menyangkut permohonan sebagai negara anggota PBB. 

"Tapi seandainya diveto, ya akan kita lihat bagaimana maknanya. Yang pasti, sekali lagi kita menekankan ke semua pihak, termasuk kepada Quartet (mediator perundingan Palestina-Israel: AS, PBB, Uni Eropa dan Rusia, red) bahwa langkah Palestina ini bukan sesuatu yang tidak bersahabat kepada proses perundingan, justru maksudnya untuk mendorong proses perundingan," tambahnya. 


Kontra-terorisme dan Penyakit Tidak Menular

Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Kazakhstan dan menteri luar negeri dari beberapa negara lainnya, Menlu Marty Natalegawa pada Senin menghadiri beberapa agenda utama SMU ke-66 PBB, antara lain pertemuan tingkat tinggi PBB tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (NCDs) serta simposium yang digelar Sekjen PBB tentang kerjasama internasional melawan terorisme. 

Marty, yang diberi kesempatan berbicara dalam sesi pembukaan Symposium on Counter-terrorism Cooperation bersama PM Bangladesh, Menlu Arab Saudi, Menlu Spanyol dan Jaksa Agung AS, menawarkan empat pemikiran Indonesia dalam upaya melawan terorisme. 

Pertama, ujarnya, upaya di tingkat global yang harus mendapat dukungan dari tingkat nasional dan regional. 

Kedua, dalam memerangi terorisme diperlukan strategi bersifat multidimensi dan saling terkait untuk mengatasi akar permasalahan yang multi dimensi. 

Ketiga, agar dapat mengatasi terorisme secara efektif, diperlukan strategi jangka panjang dengan lebih memanfaatkan `soft power`. 

"Masalah terorisme adalah bagaimana memenangi perang hati dan pikiran. Dengan demikian, kita perlu memperkuat kebebasan, pluralisme dan tolerasi," ujar Marty. 

Keempat, upaya-upaya di tingkat global, regional dan nasional harus tetap dalam koridor demokrasi, mematuhi hukum dan HAM. 

Dalam diskusi dengan media massa yang digelar di Markas Besar PBB pada Senin siang oleh Counter-Terrorism Impelementation Task Force (CTITF) --gugus tugas yang dibentuk Sekjen PBB, Kepala CTITF Robert Orr menyebut bahwa Indonesia adalah contoh negara yang berhasil mencegah dan menangani terorisme dengan cara-cara yang lebih halus, yaitu dengan menjalankan demokrasi. 

Diskusi tersebut menampilan sejumlah pembicara, antara lain Menlu Marty, Menlu Norwegia Jonas Gahr Store, General Counsel INTERPOL Joel Sollier, Koordinator Tim Monitoring Komite Sanksi Al Qaida dan Taliban Richard Barrett dan Direktur Pusat Penelitian Kejahatan dan Hukum Antar-kawasan PBB (UNICRI) Jonathan Lucas. 

Saat menjawab pertanyaan di forum tersebut, Marty selain menerangkan sejumlah inisiatif kerjasama penangan terorisme yang telah dilakukan Indonesia, juga menekankan bahwa Indonesia berhasil melawan terorisme melalui cara-cara yang lebih demokratis serta berkelanjutan, termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum dan memajukan nilai-nilai toleransi di kalangan masyarakat. 

Sementara itu, dalam pertemuan tingkat tinggi (HLM) NCDs, Menlu Marty berbicara atas nama Indonesia dan ASEAN.

Dalam kesempatan itu ia menekankan bahwa komitmen politik yang kuat sangat diperlukan masyarakat internasional dalam melakukan langkah bersama mengatasi tantangan penyakit tidak menular. 

Ia mengingatkan bahwa laporan WHO tahun 2010 menunjukkan angka kematian akibat penyakit tidak menular telah mencapai 36,1 juta pada tahun 2008 dan diperkirkan akan meningkat 17 prosen pada dasawarsa berikutnya. 

Di kawasan Asia Tenggara sendiri, kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular dikhawatirkan meningkat dari 2,6 juta menjadi 4,2 juta. 

Marty mengungkapkan saat ini ASEAN menekankan empat langkah untuk menekan penyakit tidak menular, yaitu memperkuat sistem dan infrastruktur kesehatan; memperkuat kebijakan nasional dalam bidang kesehatan dan mempercepat berbagai program dalam kontrol industri rokok; memperkuat kemitraan dalam bidang kesehatan; serta memastikan keterlibatan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. 

Secara nasional, ujarnya, Indonesia memprioritaskan pada upaya menekan faktor-faktor penyebab penyakit tidak menular, yaitu kebiasaan merokok, minuman keras, pola makan tidak sehat serta kurangnya kegiatan fisik. 

HLM NCDS itu juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Utusan Khusus Presiden untuk 

Millenium Development Goals (MDGs), Nila Moeloek

SUMBER antara

Militer Israel Serang Para Nelayan dan Aktivis HAM Asing di Gaza

Kapal tempur Israel (arsip foto)

Perahu tempur Israel menyerang para nelayan dan para aktivis hak asasi manusia yang berada di sebuah perahu di perairan Jalur Gaza yang diblokade militer Zionis. Sebuah perahu milik Angkatan Laut Israel, menembaki para anggota Civil Peace Service, di atas perahu Oliva yang memonitor kondisi hak asasi manusia para nelayan Jalur Gaza. Aksi yang terjadi kemarin (Ahad, 17/7) itu dilakukan empat kali oleh militer Israel.
Perahu Israel itu mengitari Oliva, menimbulkan ombak besar dalam upaya menenggelamkan perahu tersebut.
Joe Catrona, anggota organisasi Civil Peace Service mengatakan, "Kami berada di setengah mil dari pantai Gaza. Berdasarakan Perjanjian Oslo, para nelayan Palestina berhak untuk menggunakan wilayah hingga 20 mil untuk bernelayan."
"Jelas bahwa pasukan Zionis mengganggu para nelayan dengan menciptakan gelombang ombak besar agar perahu nelayan Palestina itu tenggelam," tambahnya.
Seorang nelayan Gaza menyatakan, sulit baginya untuk menghidupi anggota keluarganya karena tentara Israel mengijinkan aktivitas nelayan hanya di tiga mil saja.
Dalam beberapa hari terakhir, perahu-perahu tempur Israel menembakkan senapan mesin berkaliber besar mereka ke arah para nelayan Palestina dan aktivis internasional.
Alix Robinson, anggota Civil Peace Service, dalam hal ini mengatakan, "Sudah jelas bahwa pasukan Israel berusaha membinasakan kami. Mereka tidak ingin kami menyaksikan apa yang mereka (tentara Israel) lakukan karena kami adalah lembaga pengawas hak asasi manusia."
Rezim Zionis Israel telah memberlakukan blokade darat, laut, dan udara, terhadap Jalur Gaza sejak tahun 2007, setelah gerakan muqawama Palestina Hamas, mendapat dukungan warga dalam pemilu parlemen. Blokade tersebut telah menimbulkan bencana kemanusiaan dan perekonomian terhadap Gaza. Sekitar 1,5 juta warga Gaza, menghadapi krisis bahan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
(IRIB/MZ/RM)

IRIB

Pesawat Tempur Israel Serang Gaza

Rabu, 13 Juli 2011 12:12 WIB | 753 Views

Ilustrasi (ist)

Gaza (ANTARA News)- Pesawat-pesawat tempur Israel Rabu pagi melakukan serangan udara di Jalur Gaza melukai wanita setelah gerilyawan menembakkan rudal ke Israel, kata saksi dan sumber keamanan.

Pesawat-pesawat itu menembakkan dua roket ke sebuah garasi cuci mobil di utara Jalur Gaza, menyebabkan kerusakan parah di tempat itu dan menghancurkan jendela-jendela rumah di dekatnya, kata beberapa saksi.

Seorang wanita terluka di kaki kena hantam sepotong kaca yang terbang akibat serangan rudal, kata Adham Abu Selmia, seorang pejabat darurat.

Serangan Israel itu terjadi tak lama setelah dua rudal Palestina mendarat di Negev Barat di Israel, menyebabkan kerusakan penerangan sebuah rumah.

Laporan-laporan media Israel mengutip para pejabat Israel mengatakan bahwa mereka takut peningkatan kekerasan lintas batas selama musim panas ini.

Pada April, Hamas, yang mengontrol Gaza, mencapai kesepakatan dengan kelompok-kelompok Palestina lain untuk menahan dan berkomitmen lagi untuk gencatan senjata rapuh yang telah digelar sejak akhir serangan besar Israel pada Januari 2009.
Antara

POLITIK LUAR NEGERI : Turki Dukung Pengakuan Negara Palestina

 Menter Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu dalam pertemuan dengan pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas, mengatakan Turki akan melanjutkan dukungannya bagi pengakuan negara merdeka Palestina.
IRNA mengutip media-media Turki melaporkan, Abbas, Kamis malam (23/6) dalam pertemuan di Ankara, membahas perkembangan di Palestina. Ia juga membicarakan proses perundingan damai gerakan Fatah dan Hamas.
Menlu Turki juga menyampaikan kesimpulan pertemuannya Selasa lalu dengan Khaled Meshaal, kepala Biro Politik Hamas di Istanbul.
Abbas kemarin telah bertemu dengan Presiden Turki Abdullah Gul dan hari ini dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan PM Recep Tayyip Erdogan.
Recananya dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB pada September 2011, keanggotaan negara merdeka Palestina akan diputuskan di badan dunia ini.
Masyarakat internasional mendukung tuntutan bangsa Palestina bagi sebuah negara di sebagian besar Jalur Gaza, Tepi Barat dan Timur al-Quds - semua wilayah yang diduduki Israel dalam Perang Enam Hari 1967.
Lebih dari 100 negara telah mendukung deklarasi Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Di antaranya beberapa negara Amerika Latin, seperti Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ekuador, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela. (IRIB/RM/AR)

IRIB

Indonesia-Iran Rencanakan Konvoi Gaza

 Indonesia dan Iran berencana untuk menyelenggarakan misi multi-nasional parlementer dalam upaya untuk mematahkan blokade rezim Zionis Israel atas Jalur Gaza sejak 2007.
Ketua parlemen Iran Ali Larijani pada hari Kamis (9/6) menyeru penjadwalan pengiriman bantuan untuk Gaza, yang dipimpin oleh anggota parlemen dari Iran dan Indonesia, IRNA melaporkan.
Pada Juni 2007, Israel memperketat blokade Gaza setelah pemerintah yang terpilih secara demokratis, Hamas memimpin wilayah itu. Blokade Israel berdampak buruk pada situasi kemanusiaan dan ekonomi di Jalur Gaza, di mana hampir 1,5 juta orang ditolak hak-hak dasar mereka untuk kondisi kehidupan yang layak, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan.
Meskipun adanya seruan internasional berulang, Israel tetap menolak untuk mengangkat blokade bahkan melancarkan serangan mematikan atas wilayah itu, yang menggugurkan lebih dari 1.400 warga Palestina.
Larijani, yang tiba di Jakarta Rabu malam, menekankan bahwa negara-negara lain bisa ambil bagian dalam konvoi kemanusiaan ini.
Di pihak lain, Ketua DPR RI Marzuki Alie juga menyampaikan harapan bahwa misi itu dapat berlayar ke Gaza sebelum bulan Ramadhan sebagai hadiah kepada warga Gaza.
Larijani dan Marzuki Alie juga menyatakan dukungan mereka atas perjanjian antara faksi-faksi Palestina untuk membentuk pemerintah persatuan dan upaya bangsa Palestina harus diakui sebagai sebuah negara merdeka.
Dalam sebuah pernyataan bersama, kedua pihak mengatakan, Indonesia dan Iran telah mengambil langkah-langkah global mengenai isu Palestina. "Sekarang kita menyaksikan bahwa sebagai hasil dari langkah-langkah itu, berbagai faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, telah bergabung di meja perundingan dan kami berharap hal ini akan sukses," tambahnya.
Hamas dan Fatah berseteru sejak Hamas memenangkan pemilihan parlemen Palestina pada Januari 2006. Kedua faksi akhirnya menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Mesir bulan lalu untuk membuka jalan bagi pembentukan pemerintah persatuan interim. (IRIB/RM)

IRIB

Erdogan: Tak Ada yang Bisa Mencegah Konvoi Gaza

 Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, tidak ada yang bisa mencegah kapal bantuan Gaza. Pernyataan itu dikeluarkan mereaksi ancaman rezim Zionis Israel untuk mencegah konvoi kapal bantuan kemanusiaan Gaza.
Sebagaimana dilaporkan kantor berita Fars, Ahad (5/6), Erdogan dalam sebuah program televisi, menjawab sebuah pertanyaan tentang ancaman Israel untuk menghalangi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan Gaza. Dikatakannya, "Apakah mungkin untuk mencegah aktivitas organisasi-organisasi non-pemerintah?" "Apakah kita mungkin menghalangi aktivitas kelompok Greenpeace?" "Bukankah kapal-kapal yang melintas itu mengantongi izin? Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi mencegah mereka melintas."
Lebih lanjut, Erdogan menandaskan, "Memang apa yang dibawa oleh kapal-kapal itu? Mereka tidak mengangkut senjata. Sepucuk senjata pun bahkan tidak ditemukan. Karena itu, tidak ada lagi pembicaraan tentang penyelundupan senjata." "Lalu, bagaimana kita akan mencegah perjalanan kapal-kapal tersebut?" tegas Erdogan penuh heran.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu memperingatkan Israel terkait dampak intervensi rezim itu terhadap pelayaran konvoi kapal bantuan kemanusiaan untuk rakyat Jalur Gaza.
"Ankara akan bersikap keras terhadap segala bentuk tindakan intervensif dan ancaman serangan militer Israel terharap konvoi kedua bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza," tegasnya. (IRIB/RM)

IRIB

Konvoi Kedua Berangkat ke Gaza, Turki Peringatkan Israel

Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu memperingatkan Rezim Zionis Israel terkait dampak intervensi rezim ini terhadap pelayaran konvoi kapal bantuan kemanusiaan bagi rakyat Jalur Gaza. Oglu dalam wawancaranya dengan Koran Star cetakan Turki seraya mengisyaratkan serangan brutal Israel terhadap Kapal Mavi Marmara pada 31 Juni 2010 mengatakan, Ankara akan bersikap keras terhadap segala bentuk tindakan intervensif dan ancaman serangan militer Israel terharap konvoi kedua bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza.
Seraya menolak permintaan Israel untuk mencegah pengiriman konvoi kedua bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, Oglu menekankan, aksi kejahatan Tel Aviv melanggar konvensi internasional dan menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan regional.
Oglu menambahkan, pengiriman konvoi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza kedua dilakukan di saat Israel bukan hanya tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada keluarga korban Kapal Mavi Marmara, namun juga Tel Aviv enggan meminta maaf kepada pemerintah Turki atas brutalitasnya tersebut. (IRIB/MF)

IRIB

Deklarasi Negara Palestina kembali Terganjal

Presiden Majelis Umum PBB, Joseph Deiss mengatakan, tidak ada jalan bagi negara Palestina untuk menjadi anggota badan dunia ini tanpa persetujuan Dewan Keamanan.
Majelis Umum tidak dapat memberikan suara bagi keanggotaan Palestina di PBB jika AS atau anggota tetap lain di Dewan Keamanan menggunakan hak vetonya, ujar Deiss seperti dikutip Reuters selama konferensi pers di Markas Besar PBB di New York pada hari Jumat (27/5). "Tidak ada cara lain untuk mendapatkan keanggotaan PBB," tambahnya.
Selama ini, AS senantiasa menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi sekutunya, rezim Zionis Israel. Pada bulan Februari, AS memveto resolusi Arab yang akan mengutuk pembangunan permukiman baru Zionis, meskipun 14 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung langkah itu.
Dalam pidato pada pertemuan tahunan AIPAC belum lama ini di AS, Presiden Barack Obama menegaskan ia akan menentang setiap upaya PBB untuk menciptakan sebuah negara merdeka Palestina.
Dia menegaskan kembali komitmen teguh Washington bagi keamanan Israel. Dikatakannya, AS akan melawan upaya untuk mengucilkan Israel di PBB atau forum internasional lainnya, karena legitimasi Israel bukanlah masalah untuk diperdebatkan.
Pada hari Rabu, Obama mengatakan di London bahwa rakyat Palestina keliru jika menempuh jalur PBB. Ditambahkannya, satu-satunya cara adalah menyetujui perdamaian yang adil dengan Israel.
Para pengamat mengatakan, ada indikasi kuat bahwa Washington akan memveto resolusi yang merekomendasikan keanggotaan Palestina di PBB.
Kepala Otorita Ramallah Mahmoud Abbas mengatakan, Palestina akan melanjutkan upayanya untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan PBB sebagai anggota penuh dari badan dunia ini pada bulan September.
Deiss menuturkan bahwa sejauh ini, 111 negara telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Palestina saat ini hanya menyandang status pengamat tetap di PBB, yang memungkinkan mereka membuka kantor perwakilan dan akses ke pertemuan lembaga dunia itu. (IRIB/RM/AR)

IRIB

Di Amerika, Netanyahu Kembali Tolak Usulan Obama

 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menolak permintaan Presiden AS Barack Obama supaya mundur ke perbatasan tahun 1967.
Associated Press Selsa (24/5) melaporkan, Netanyahu mengklaim bahwa setiap perundingan damai harus menjamin keamanan rezim Zionis dan bahwa "Israel tidak mungkin kembali ke perbatasan tahun 1967 yang tidak dapat dipertahankannya."
Pernyataan itu ditujukan Netanyahu kepada sidang tahunan Komite Hubungan Publik Amerika-Israel (AIPAC) di Washington Senin (23/5).
AIPAC merupakan salah satu kelompok politik penekan yang paling kuat di AS yang mengeluarkan dana dalam jumlah besar kepada anggota parlemen AS untuk memastikan dukungan tanpa syarat dan komprehensif bagi rezim Zionis.
"Setiap kesepakatan perdamaian harus memperhitungkan perubahan demografis yang terjadi sejak tahun 1967," kata Netanyahu.
Obama dalam sambutannya pekan lalu bersikeras menegaskan bahwa masalah perbatasan 1967 harus menjadi dasar untuk melakukan pembicaraan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina yang kini membeku.
Netanyahu juga mengatakan bahwa gerakan perlawanan Palestina Hamas bukan mitra bagi perdamaian dengan Israel.
Perdana menteri Israel juga menolak permintaan Palestina mengenai status Timur al-Quds (Yerusalem) sebagai ibukota negara Palestina di masa depan.
"Yerusalem tidak boleh lagi dibagi. Yerusalem harus tetap menjadi ibukota Israel raya." Katanya.
Israel menduduki al-Quds dan Tepi Barat dalam perang tahun 1967, kemudian mencaploknya.
Sementara itu, seorang pejabat Palestina hari Selasa (24/5) menyatakan bahwa Netanyahu mempertebal hambatan menuju perdamaian.
Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan kedua pihak harus memiliki dua negara "dengan batas-batas aman dan diakui berdasarkan garis-garis tahun 1967 dengan perbatasan yang disepakati bersama." (IRIB/PH)

IRIB

RI-Mesir Dorong Negara GNB Dukung Palestina

Selasa, 24 Mei 2011 23:31 WIB | 1068 Views

Menteri Luar Negeri Marty M Natalegawa. (FOTO. ANTARA)

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Indonesia dan Mesir berupaya mendorong negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) yang belum mengakui Palestina untuk memberikan dukungan dan pengakuannya.

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, di Nusa Dua, Selasa malam mengatakan dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Mesir Nabil Abdalla El-Araby disela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-16 GNB, kedua pihak membahas tentang bagaimana kedua negara dapat bermitra untuk bisa memajukan proses perdamaian dan memberikan dukungan yang lebih konkret lagi terhadap Palestina.

Menurut Marty, Indonesia dan Mesir sepakat untuk berbagi tugas guna mendorong negara-negara di masing-masing kawasan yang belum memberikan pengakuan terhadap Palestina, untuk dapat segera mengakui Palestina.

"Jadi kami memilah negara-negara di kawasan yang belum mengakui Palestina dan kita akan berbagi tugas untuk mendorong negara-negara tersebut untuk segera memberikan pengakuan pada Palestina," katanya setelah pertemuan bilateral dengan Menlu Mesir.

Ia mengatakan, GNB selama ini sangat konsisten mendukung Palestina. Namun, masih ada 29 negara anggota GNB yang belum mengakui Palestina atas berbagai alasan. Negara yang belum mengakui Palestina ini diantaranya adalah negara anggota ASEAN.

Menlu berharap KTM ke-16 GNB di Bali menjadi momentum baru agar negara yang belum mengakuai Palestina untuk dapat memberikan pengakuan.

"Harapan kita menciptakan momentum baru kearah ini, dengan Indonesia dan Mesir bekerjasama sebagai mitra mendorong negara-negara yang belum melakukan itu (mengakui Palestina -red) untuk melakukan itu," katanya.

Selain itu Marty juga mengatakan perlu diupayakan langkah-langkah di PBB sendiri untuk memperjuangkan pengakuan terhadap Palestina yang dengan mendapatkan pengakuan sebanyak mungkin dari negara-negara anggota PBB.

Sementara itu, pada hari kedua KTM ke-16 GNB di Bali, Menlu RI melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Selain dengan Menlu Mesir, Marty juga bertemu denbgan Menlu Korea Utara Pak Ui Chun.

Dalam pertemuan dengan Menlu Mesir, juga dibahas tentang upaya peningkatan hubungan antara Indonesia dan Mesir.

"Selama ini hubungan Indonesia dan Mesir sangat erat dan kedua Menlu berketetapan untuk meningkatkan hubungan ini ke level yang lebih tinggi," jelas Marty.(*)

ANTARA

Ahmadinejad: Palestina Harus Mampu Hapus Israel dari Muka Bumi

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad menyebut Rezim Zionis Israel sebagai jembatan imperialisme dan kanker. "Persatuan Palestina harus berhasil menghapus Israel dari muka bumi," ungkap Ahmadinejad. Seperti dilaporkan IRNA, Ahmadinejad Ahad malam (15/5) dalam sebuah wawancara dengan chanel dua televisi nasional Iran menyikapi pembantaian rakyat Palestina di Hari Nakbah menegaskan, Israel ibarat sebuah kanker dan jika rezim ini dibiarkan menguasai sejengkal tanah di kawasan maka wilayah ini tidak akan menjadi aman.
Seraya mengisyaratkan, syahid dan cideranya sekitar 230 warga Palestina dalam brutalitas Israel kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Nakbah, Ahmadinejad mengatakan, kekejaman Israel tersebut membuktikan eksistensinya sebagai teroris. "Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, khususnya bangsa Palestina," tambah Presiden Iran.
Kepada Israel, Ahmadinejad mengatakan, mengapa kalian membantai warga sipil yang tak bersenjata yang menuntut hak legalnya ? Ia menegaskan, para pemimpin Israel saat ini adalah boneka dan agen Amerika Serikat serta negara arogan dunia lainnya. Misi utama Israel adalah memecah belah serta mempersiapkan kekuatan agreson untuk menguasai negara kawasan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmadinejad mengingatkan kejahatan Rezim Zionis dan menandaskan kebenaran rakyat Palestina kini kian nyata. Menyikapi rencana musuh untuk menyelamatkan Tel Aviv, Ahmadinejad mengatakan, usulan pembentukan dua negara di bumi Palestina adalah pengkhianatan nyata terhadap hak legal bangsa Palestina. "Bangsa Palestina tidak akan menyerah pada pemaksaan ini," tegas presiden Iran.
Dalam hal ini, sikap Republik Islam Iran menyikapi transformasi di kawasan sangat jelas. "Seluruh pengungsi Palestina harus kembali ke negaranya dan hak-haknya harus segera dikembalikan," ungkap Ahmadinejad. (IRIB/IRNA/MF)

IRIB

Ban Desak Diakhirinya Penderitaan Palestina Segera

 Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mendesak diakhirinya pendudukan dan penderitaan para pengungsi Palestina melalui perjanjian komprehensif antara Arab dan Israel.
Pernyataan Ban ini muncul sebagai respon atas kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengambil langkah yang tepat, dalam sidangnya kemarin (Senin, 16/5) membahas masalah pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap para pengungsi Palestina di dekat perbatasan Lebanon dan Suriah pada peringatan Hari Nakbah (Petaka Palestina).
Menurut Juru Bicara Ban, Sekjen PBB menegaskan kembali perdamaian Arab-Israel yang adil, berkesinambungan, dan komprehensif yang menjamin martabat dan keamanan bagi semua.
Pada peringatan Hari Nakbah, militer Israel menembak mati sedikitnya 10 warga Palestina dan melukai lebih dari 110 lainnya.
Selain pernyataan Ban, Presiden Majelis Umum PBB, Yusuf Deiss juga menyerukan perubahan nyata di Dewan Keamanan dalam menangani urusannya.
Deiss menekankan bahwa PBB akan kehilangan kredibilitasnya, kecuali dapat membuktikan tekadnya menyelesaikan isu-isu kunci reformasi, terutama di Dewan Keamanan PBB. (IRIB/MZ)

IRIB

Mulai Cari Gara-Gara, Israel Serang Gaza

Pasukan Israel yang didukung tank dan buldoser menyerang Jalur Gaza, menghancurkan lahan pertanian Palestina di utara wilayah tersebut.
Tentara Israel memasuki Gaza dari jalur penyeberangan Karni kemarin (Rabu, 11/5) dan menyusup hingga ratusan meter ke arah timur kota Gaza.
Menurut koresponden Press TV dari Gaza, tentara Israel menggali sejumlah lubang di daerah tersebut dan mengisinya dengan bahan peledak. Militer Israel kemudian meledakkan bahan peledak itu yang menimbulkan ledakan hebat di wilayah tersebut.
Para pejabat Israel menyatakan bahwa militer Zionis mencari dan menghancurkan "terowongan" di kawasan tersebut yang digunakan oleh pejuang Palestina untuk memasukkan wilayah Israel dan menangkap Zionis.
Namun para analis berpendapat bahwa aksi itu ditujukan untuk memprovokasi gerakan muqawama Palestina agar menembaki pasukan Israel, yang akan memanaskan situasi.
Ini merupakan serangan militer Israel pertama ke Gaza setelah Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi nasional di Kairo, Mesir beberapa waktu lalu.
Para pejabat Tel Aviv berulang kali menyatakan kemarahan mereka terhadap kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani antara dua kelompok muqawama Palestina itu yang bertujuan membentuk pemerintah persatuan Palestina.
Sebelumnya, Hamas yang mengontrol kawasan Gaza, dan Fatah yang berkuasa di Tepi Barat, telah berselisih sejak gerakan muqawama Hamas memenangi pemilihan parlemen Palestina pada Januari 2006.
Friksi kedua pihak mencapai puncaknya pada bulan Juni 2007 ketika Hamas mengambil alih Jalur Gaza dalam upaya "menggagalkan plot kudeta" oleh beberapa elemen dari kelompok Fatah.
Menyikapi aksi itu, Fatah memecat pemerintah Hamas secara unilateral dan mendirikan kabinet paralel di Ramallah. (IRIB/MZ)

IRIB

AS-Israel Bahas Pakta Palestina

 Presiden AS Barack Obama akan bertemu Perdana Menteri rezim Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas perjanjian rekonsiliasi antara gerakan Palestina, Hamas dan Fatah.
Gedung Putih mengatakan, Obama dan Netanyahu dijadwalkan bertemu pada 20 Mei untuk membahas isu-isu kepentingan bersama serta kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah, yang telah memicu keprihatinan utama di Tel Aviv dan Washington.
Fatah, yang telah berselisih sejak Hamas menang dalam pemilu parlemen demokratis dan mengambil alih kekuasaan tahun 2006, akhirnya menandatangani kesepakatan rekonsiliasi pada hari Rabu dalam sebuah langkah untuk membentuk pemerintahan persatuan.
Netanyahu mengecam kesepakatan itu dan menggambarkannya sebagai pukulan mematikan bagi perdamaian. Dia mengatakan bahwa ia tidak dapat bernegosiasi dengan Palestina di bawah kesepakatan rekonsiliasi dengan Hamas.
Pemerintah Otorita Ramallah juga telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan perundingan, sementara Israel memperluas proyek permukiman ilegal di wilayah pendudukan. (IRIB/RM/PH)

IRIB

Meshal: Revolusi Mesir Berjasa Besar dalam Rekonsiliasi Palestina

Khaled Meshal (kiri) dan Amr Moussa

Ketua Biro Politik Hamas, Khaled Meshal, menekankan dukungan negara-negara Arab atas kesepakatan rekonsiliasi Palestina seraya mengatakan, "Semangat baru yang terhembuskan pasca revolusi bangsa Mesir, sangat berperan besar dalam realiasi kesepakatan rekonsiliasi itu." Kantor berita Fars (4/5) melaporkan, hal itu dikemukakan Khaled Meshal kemarin (3/5) dalam konferensi pers bersama Sekjen Liga Arab, Amr Moussa, di markas besar Liga Arab di Kairo.
Amr Moussa menambahkan bahwa pihaknya bertemu dengan banyak delegasi dari berbagai kelompok Palestina dan mereka semua menekankan pentingnya rekonsiliasi dan persatuan dalam barisan kelompok muqawama.
Lebih lanjut Moussa menjelaskan bahwa negara-negara Arab juga mengakui dan mendukung kesepakatan rekonsiliasi Palestina itu.
Sekjen Liga Arab mengapresiasi seluruh upaya Mesir dalam membantu merealisasikan kesepakatan damai Palestina serta menyampaikan selamat kepada seluruh kelompok Palestina atas kesepakatan historis tersebut.
(IRIB/MZ)

IRIB

Israeli system intercepts Gaza rocket for first time

By Agence France-Presse on Friday, April 8th, 2011

Israel's Iron Dome short-range missile defence system shot down a rocket fired from the Gaza Strip on Thursday, the first time such an interceptor has been deployed anywhere.
The military confirmed the rocket had been brought down over the southern city of Ashkelon by the unique multi-million-dollar system, which came into operation on March 27, the first time that Iron Dome had hit a rocket in actual combat.
Prime Minister Benjamin Netanyahu said the system gave Israel hope that the Jewish state could now better defend it's citizens from the thousands of rockets that have been fired into Israel in recent years.
"It gives hope that over time we can develop some better defence for civilians that are targeted by regimes ... deliberately targeting the innocent," said Netanyahu, who was visiting the Czech Republic.
As the rocket came in from Gaza, the interceptor missile streaked into the sky to hit it with the two trails converging in an explosion, said the AFP correspondent.
"Israel air defences using the Iron Dome system earlier this evening intercepted a rocket fired at the Israeli home front. Immediately afterwards aircraft identified the cell that fired the rocket and attacked them, identifying a hit," an army spokeswoman said.
It was not immediately clear what kind of rocket it was.
The rocket fire came after Palestinian militants in Gaza fired an anti-tank rocket at an Israeli school bus, critically wounding a teenager. Later militants fired dozens of mortar rounds and rockets into Israel.
Israel responded with air strikes and tank fire, killing four Palestinian and wounding more than 30.
The first Iron Dome battery was deployed outside Beersheva, just days after the southern desert city was hit by several Grad rockets fired from Gaza.
Ashkelon, which has a population of some 113,000, has also recently come under attack from Grads, which have a range of up to 50 kilometres (30 miles).
The defence system, the first of its kind in the world and still at the experimental stage, is not yet able to provide complete protection against the hundreds of rockets fired from Gaza into southern Israel, officials have said.
"We have deployed them in the last two weeks without actually testing them in laboratory conditions... (and) they have so far worked very well," Netanyahu said.
Israel plans to raise to six the number batteries in operation over the next two years.
The system, developed by Israel's Rafael Advanced Defence Systems with the help of US funding, is designed to intercept rockets and artillery shells fired from a range of between four and 70 kilometres (2.5 and 43 miles).
Over the past five years, militants in Gaza and in south Lebanon have fired thousands of projectiles at the Jewish state, and Israel is planning to deploy the system along both borders.
Iron Dome will join the Arrow long-range ballistic missile defence system in an ambitious multi-layered programme to protect cities from rockets and missiles fired from Lebanon or Gaza, Syria or Iran.
A third system, known as David's Sling, is currently under development with the aim of countering medium-range missiles.

Soursce: http://www.defencetalk.com/israeli-iron-dome-system-intercepts-gaza-rocket-33356/#ixzz1JHaVmS5Y

Israel Uji Coba Sistem Rudal Baru

Selasa, 12 April 2011 11:43 WIB | 143 Views

Ilustrasi (ist)

Yerusalem (ANTARA News) - Israel berhasil menguji coba sistem peluru kendali (rudal) baru yang bertujuan untuk melindungi wilayah Israel dari serangan roket yang berasal dari Jalur Gaza dan Lebanon.

Sistem rudal mutakhir terbaru bernama Kubah Besi berhasil diuji coba di Israel dengan menghancurkan delapan roket di udara.

Menurut Perwira Angkatan Darat Israel yang melakukan uji coba bahwa rudal itu diatur untuk meledakkan delapan roket di udara sebelum mereka jatuh di wilayah Israel.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem Kubah Besi telah berhasil melebihi keinginan atas apa yang mereka harapkan, sebagaimana dikutip dari Cihan.

Dikatakannya bahwa melalui proyek ini mereka mendapat kesempatan untuk menghancurkan roket sebelum jatuh di daratan Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah mengunjungi skuadron barisan penembak Kubah Besi di Israel selatan. Dia memberi selamat kepada perwira militer setelah keberhasilan uji coba itu.

Diperkirakan bahwa sistem penembakan rudal akan ditempatkan di wilayah selatan Israel.

Radio Israel mengabarkan bahwa tentara akan mengelola skuadron penembakan rudal baru dan mereka menanti dana sebesar 205 juta dolar AS dari Amerika Serikat.

Menurut sejumlah pakar, sistem tersebut dalam jarak 4 hingga 80 kilometer diperkirakan bisa menghancurkan roket di udara yang ditembakkan oleh para pejuang.

Israel akan memasang 20 sistem penembakan rudal Kubah Besi di sepanjang perbatasan dengan Gaza dan Lebanon.

Antara

Liga Arab Usulkan Zona Larangan Terbang di Gaza

Di tengah serangan mematikan rezim Zionis Israel ke Jalur Gaza, Liga Arab berencana untuk menekan PBB agar menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah tersebut. Sekjen Liga Arab, Amr Moussa mengatakan pada hari Ahad (10/4) bahwa organisasinya berencana untuk menyodorkan proposal tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Demikian dilansir AFP.
"Zona larangan terbang di Jalur Gaza patut diberlakukan untuk mencegah serangan militer secara semena-mena oleh tentara Israel. Liga Arab segera akan mengajukan hal itu ke Dewan Keamanan," kata Moussa dalam pertemuan darurat tingkat Wakil Tetap Liga Arab di Kairo kemarin.
"Blok Arab di PBB telah diarahkan untuk meminta konvensi Dewan Keamanan untuk menghentikan agresi Israel di Gaza dan menerapkan zona larangan terbang," tambahnya.
Militer Israel telah melancarkan serangan rutin ke Jalur Gaza selama empat hari terakhir. Agresi itu menggugurkan lebih dari 19 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya.
Serangan seringkali dilakukan dengan dalih menanggapi penembakan roket dari pejuang Palestina. (IRIB/RM)

IRIB