Komisi I Tolak Pembelian 100 Tank Leopard Bekas dari Belanda

Leopard 2A6 Bundeswehr melakukan manuver di tanah berlumpur dan menyeberangi sungai. (Foto: Bundeswehr)

11 Januari 2012, Senayan: Komisi I DPR tidak setuju atas rencana pemerintah membeli 100 tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda. Spesifikasi tank tersebut dinilai tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari hutan dan pegunungan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, tank Leopard sangat cocok untuk perang kota atau perang di area gurun pasir. Sebab tank itu memiliki kemampuan tembak hingga 6 km, sementara berdasarkan kajian tank yang dioperasikan di Indonesia hanya bisa efektif menembak lurus dalam jarak 1–2 Km saja.

"Dalam rapat internal Komisi 1 kemarin, mayoritas fraksi menolak rencana pemerintah membeli tank bekas dari Belanda tersebut. Bahkan anggota Fraksi dari pemerintah, Demokrat bersikap sama, menolak," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu (11/1).

Hasanudin mengatakan, sebelumnya Kemenkeu menyampaikan bahwa tahun ini Indonesia mendapat alokasi pinjaman luar negeri (PLN) untuk belanja alutsista sebesar 6,5 miliar US dolar. Di mana sebagian dari dana itu dikabarkan akan digunakan Kementerian Pertahanan membeli 100 tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda. Jika DPR menolak rencana tersebut, maka dana pinjaman tersebut tidak bisa cair.

"Pertanyaannya jika DPR tidak setuju dengan rencana pembelian itu, kemudian pemerintah tetap membelinya, dari mana sumber dana untuk pembelian itu, kan gitu. Karena kabarnya pemerintah optimis dapat segera mendatangkan 100 Tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda itu segera," ujar politisi PDIP ini.

Purnawirawan jenderal TNI ini memaparkan, bahwa DPR bukannya tidak setuju pemerintah membeli tank. DPR setuju-setuju saja, asal kondisi barangnya sesuai dengan geografi Indonesia. Berdasarkan penjelasan salah satu anggota Komisi I yang sudah 30 tahun tugas di batalyon tank Salim Mengga, tank yang cocok untuk dipergunakan di Indonesia yakni kelas medium sekitar 23 ton.

"Dalam hal ini sebenarnya Presiden juga telah mengeluarkan perintah untuk melakukan riset untuk jenis tank yang cocok digunakan di Indonesia. Kemudian PT Pindad telah selesai membuat prototipe bagi tank yang diinginkan tersebut. Lalu kenapa sekarang yang muncul justru tank kelas berat, 63 ton. Inikan jadi tanda tanya, apa yang di inginkan presiden dengan yang dilakukan bawahannya berbeda," tegasnya.

Sebelumnya KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, selain Tank, TNI AD juga akan membeli beberapa jenis persenjataan lainya seperti peluncur roket multi laras, helikopter type 1412 dan helikopter Apache. Selain itu TNI AD juga akan membeli meriam 155 mm dari Perancis.

Pramono menyebutkan, untuk Tank Leopard 2A6 seberat 62 ton seharga 280 juta US dolar, awalnya TNI AD membeli 44 unit. Setelah dilakukan negosiasi, pihak pabrik dari Eropa menawarkan 100 unit dengan harga sama dan diputuskan untuk membeli 100 unit tank Leopard itu.

Sumber: Jurnal Parlemen

Komisi I Tunggu Penjelasan Pemerintah Soal Hibah Hercules

C-130H Hercules dari 37 Squadron RAAF, berpangkalan di RAAF Base Richmond terbang di atas kota Melbourne. (Foto: Australia DoD)

10 Januari 2012, Senayan: Komisi I DPR hingga kini belum bersikap dan mengambil keputusan atas rencana pemerintah menerima hibah 4 unit pesawat Hercules bekas jenis C130 seri H dari Australia. Sebab, pemerintah belum menyampaikan rencana tersebut kepada DPR selain rencana menerima hibah 24 unit pesawat bekas F-16 dari Amerika Serikat.

"Pemerintah hingga kini belum menyampaikanya ke DPR soal rencana menerima pesawat bekas dari Austrlia, Hercules jenis C130 seri H itu. Karenanya DPR tidak tahu atas rencana itu dan hingga kini sudah tentu belum ada persetujuan dari DPR," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/1).

Hasanuddin mengatakan, memang sebelumnya pemerintah berencana untuk menerima hibah pesawat bekas Hercules dari Australia. Namun kemudian hal itu dibatalkan. Bahkan saat itu juga telah disiapkan anggarannya untuk kepentingan retrofit, sebesar Rp 430 miliar. Namun tiba-tiba pemerintah memutuskan batal, dan alokasi anggaran itu dialihkan untuk perbaikan pesawat lainnya.

"Jadi sepengetahuan DPR yang terakhir ya memang pemerintah membatalkan rencana menerima hibah pesawat bekas dari Austrlia itu. Kalau sekarang tiba-tiba pemerintah bilang akan menerima hibah pesawat tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari DPR, ya kita belum tahu itu," ungkap politisi PDIP ini.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan saat ini pemerintah tinggal menunggu persetujuan dari DPR untuk menerima hibah pesawat Hercules bekas dari Australia. Selain itu Purnomo mengatakan sebelum dibawa ke Indonesia, pesawat Hercules tersebut harus lebih dulu diretrofit. Saat ini pemerintah masih menyusun anggaran retrofit pesawat hibah itu, untuk dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) Perubahan tahun 2012.

Purnomo menambahkan kehadiran empat unit pesawat Hercules akan menambah kekuatan pertahanan Indonesia termasuk untuk membantu akomodasi penanggulangan bencana.

TB Hasanuddin: Pesawat Super Tucano Bukan untuk Tempur

Pesawat Super Tucano yang dipesan pemerintah Indonesia dari Brasil akan datang mulai Maret 2012 mendatang. Untuk sementara empat unit dari 16 pesawat yang dipesan.

"Ya, saya gembira pesawat sudah mulai dikirim bertahap dan akan segera mengganti pesawat lama di Skuadron 21 Abdulrahman Saleh," kata anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada Jurnalparlemen.com, Senin (9/1).

Menurut politisi PDIP ini, Super Tucano A29 terbang untuk bantuan dekat, bukan untuk fighter. "Bantuan dekat itu untuk menembak sasaran di darat. Koordinasi dengan satuan-satuan di darat dan satuan-satuan di laut. Itu cukup bagus dan harganya relatif murah," kata anggota DPR asal Majalengka, Jawa Barat ini.

Super Tucano direncanakan akan terbang perdana di hadapan publik pada HUT TNI AU 9 April mendatang. Super Tucano memiliki keunggulan close air support. Juga memiliki kemampuan menembakkan asap ke darat secara cepat untuk menunjukkan posisi musuh.

Sumber: Jurnal Parlemen