Menhan, Menkeu dan Kepala Bappenas Raker Komisi I DPR RI Bahas Modernisasi Alutsista TNI

Senin, 30 Januari 2012 18:56 

DMC/SAPARDI

Jakarta, DMC – Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Senin (30/1) menghadiri Raker Gabungan Komisi I DPR RI bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. membahas grand design modernisasi alutsista TNI. Pembahasan raker gabungan ini juga menekankan kepada kebijakan anggaran dan pembiayaan untuk kepentingan program modernisasi alutsista TNI yang dibagi menjadi tiga tahap Rencana Strategi (Renstra), hingga tahap akhir pada 2025.

Adapun kebijakan anggaran untuk modernisasi alutsista TNI hingga 2014 mendatang, atau tahap pertama sebesar Rp 150 trilun. Dimana peningkatan anggaran untuk dukungan modernisasi itu telah dimulai, dengan setiap tahunnya anggaran Kemhan ditingkatkan. Untuk Renstra tahap I Tahun 2010-2014 terdapat adanya dukungan dana yang berbasis dari pinjaman dalam dan luar negeri untuk realisasi modernisasi belanja alutsista ini.

Pada kesempatan Raker Gabungan itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Alokasi Anggaran Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014 untuk pengadaan Alutsista TNI guna pemenuhan kebutuhan Minimum Essential Force (MEF) sebesar USD. 6,5 Milyar.

Lebih lanjut Menhan mengatakan Alokasi Anggaran Pinjaman Pemerintah tersebut berupa Pinjaman Hutang Luar Negeri (PHLN) kredit ekspor untuk Kemhan dan TNI tahun 2010-2014 dibagi kedalam beberapa kategori. Diantaranya meliputi alutsista TNI yang bergerak, sebesar USD 4,8 Milyar, alutsista TNI yang tidak bergerak sebesar USD 1,7 Milyar.

Ditambahkan Menhan, alokasi ini telah ditetapkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas pada tanggal 31 Oktober 2011 dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau dikenal Blue Book tahun 2011-2014.

Ditambahkan Menhan, didalam Blue Book ini terdapat rincian alokasi, seperti untuk Mabes TNI sebesar 328.806 USD juta, TNI AD, sebesar 1.451.860 USD milyar, TNI AL, sebesar 2.173.794 USD milyar dan TNI AU sebesar 2.602.900 USD milyar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menhan menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan melalui daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri atau Green Book telah melakukan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tanggal 20 Desember 2011. Didalam PSP tersebut ditetapkan dari pengajuan alokasi anggaran pinjaman sebesar USD 6,5 milyar terdukung sekitar USD, 5.7 milyar, sedangkan yang tidak terdukung sekitar USD 793 juta.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq saat menyampaikan kesimpulan rapat gabungan, menekankan agar Kemhan, Kemenkeu dan Kemeneg PPN/Bappenas untuk melakukan beberapa hal diantaranya agar memperbesar prosentase Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sesuai dengan Arahan Umum Presiden RI dalam rangka Pembangunan Minimum Essential Forces (MEF).

Mencari solusi penyelesaian terhadap kebutuhan anggaran yang belum terdukung sebesar USD 793 yang masih akan diupayakan. Dalam hal Komisi I DPR RI juga mengharapkan penyusunan kontrak pembelian Alutsista TNI semaksimal mungkin dapat memberikan multiflier effect bagi perekonomian nasional.

Disamping membahas Alokasi Anggaran Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014 sebesar USD. 6,5 milyar untuk pengadaan Alutsista TNI, Raker Gabungan Komisi I DPR RI juga membahas permohonan penghapusan dana bertanda bintang anggaran PHLN/KE dan kebijakan tentang sertifikasi asset tanah TNI (Anggaran sertifikasi).

Turut menghadiri dalam Raker Komisi I DPR Gabungan tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono beserta jajaran Kepala Staf Angkatan, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berserta pejabat dilingkungan Kemhan dan TNI. (MAW/SR).

KEMENHAM