Pelatihan Militer Untuk Wartawan

Pangdam : pelatihan militer wartawan sebagai bekal
peliputan konflik
Minggu, 29 Januari 2012 21:34 WIB | Dibaca 318 kali
Makassar (ANTARA News) - Panglima Kodam VII/Wirabuana
Mayor Jenderal TNI Muhammad Nizam menyatakan
pelatihan militer yang diberikan kepada sejumlah wartawan
se-Sulawesi itu dimaksudkan sebagai bekal peliputan ketika
berada dalam wilayah konflik.
"Pelatihan militer yang diberikan kepada sejumlah wartawan
itu berfungsi sebagai keterampilan dalam peliputan jika
suatu hari nanti sejumlah wartawan berada pada situasi
yang tidak menguntungkannya," ujarnya di Makassar,
Minggu.
Ia mengatakan, pelatihan dan pendidikan militer yang
dikemas dalam "Outbound Military For Journalis" dan diikuti
oleh sejumlah wartawan dari media nasional maupun media
lokal se-Sulawesi itu berlangsung selama empat hari.
Selain pendidikan fisik dan mental, para peserta juga dibekali
dengan pengetahuan tentang bela negara serta
nasionalisme dimana narasumber materi itu dibawakan oleh
orang-orang yang berkompeten dibidangnya.
Beberapa narasumber itu seperti Kepala Dinas Penerangan
Angkatan Darat Brigjen TNI Wiryantoro, Kapolda Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Johny Wainal Usman,
akademisi Arqam Azikin dan sejumlah perwira menengan
Kodam VII/Wirabuana .
"Saya tidak ragu dengan kemampuan wartawan yang
mengikuti kegiatan ini karena mereka sangat terampil dalam
segi pengetahuan dan olah gerak tubuh. Kami hanya ingin
memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan,"
katanya.
Menurut dia, peranan pers dalam membangun tatanan
demokrasi bangsa ini sangat vital karena dalam
perjalanannya, pers mampu mengubah bangsa ini menjadi
bangsa yang demokratis.
Selain peranan pers yang telah melewati begitu banyak
dinamika sosial, politik, hukum dan budaya juga peranan TNI
dalam membangun tatanan demokrasi bangsa Indonesia
menjadi salah satu negara demokrasi di dunia.
Ia menyatakan, TNI bersama rakyat dalam memerangi
penjajahan demi menyatukan berbagai macam kerajaan,
suku, agama dan ras yang dibingkai dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) telah mengorbankan jiwa dan
raga hanya untuk menyatukan bangsa ini serta mengawal
tatanan bangsa menjadi negara demokrasi.
"TNI dan pers mempunyai banyak peranan dalam
membangun tatanan negara demokrasi ini. Keduanya tidak
dibenarkan berperan aktif dalam perpolitikan bangsa karena
fungsi keduanya adalah pengawal demokrasi bangsa,"
tuturnya.(ANT )