TNI Tetapkan Enam Prioritas Pembangunan Pertahanan Negara

18 Januari 2012, Jakarta: Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan telah menetapkan empat di antara enam prioritas pembangunan pertahanan negara pada 2012. Yakni, kemampuan pertahanan untuk mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF).

"Pengembangan kekuatan MEF difokuskan pada peningkatan profesionalisme, modernisasi alutsista, serta pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar," katanya usai Rapat Pimpinan TNI 2012 di Jakarta, Rabu.

Prioritas kedua, lanjut Panglima TNI, pencegahan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dengan meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut.

Ia mengatakan, prioritas ketiga membantu menciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat meliputi penangkalan terorisme, pemberdayaan wilayah pertahanan, operasi intelijen, operasi strategis, koordinasi pencegahan, dan penanggulangan terorisme melalui operasi bantuan TNI.

"Selanjutnya prioritas keempat adalah modernisasi deteksi dini keamanan nasional yang difokuskan pada perluasan cakupan deteksi dini di dalam dan luar negeri melalui analisa lingkungan strategis," katanya.

Panglima Agus Suhartono saat membuka Rapim TNI 2012 mengatakan, berdasarkan perkembangan kondisi nasional dan lingkungan strategis saat ini dan kecederungannya pada 2012 maka persepsi ancaman yang potensial maupun faktual berada pada isu politik dan ekonomi nasional.

Ia mengatakan, masalah bencana alam, dampak pemanasan global, aksi kelompok radikal, konflik horizontal, dan gerakan separatis maupun perbatasan, berdampak kepada kebijakan penetapan skala prioritas pembangunan TNI. "Tidak itu saja, termasuk permasalahan regional maupun global yang berdampak pada situasi nasional," katanya.

Beberapa permasalahan regional misalnya masalah perbatasan, kejahatan lintas nasional, dan keamanan laut, sedangkan di tingkat global antara lain kesulitan perekonomian di Amerika Serikat dan Eropa, kelangkaan energi, pemanasan global, dan perkembangan politik di Timur Tengah.

Rapim TNI 2012 yang bertema "Dengan Komitmen dan Konsistensi yang Tinggi, TNI Bertekad Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum" itu juga menampilkan pameran peralatan pertahanan dalam negeri di lapangan apel BIII Mabes TNI.

TNI Tetap Waspadai Embargo Senjata

TNI tetap mewaspadai kemungkinan embargo dalam setiap pengadaan persenjataan dan peralatan militernya.

"Embargo itu memang salah satu yang kerap menjadi kekhawatiran dalam setiap pengadaan alutsista," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai hari pertama Rapat Pimpinan TNI di Jakarta, Rabu.

Indonesia pernah menjadi sasaran embargo militer Amerika Serikat dan sekutunya pada 1999 terkait dengan dugaan pelanggaran HAM militer Indonesia di Timor-Timur (kini Timor Leste).

Embargo tersebut mengakibatkan tingkat kesiapan dan kemampuan sebagian besar alat dan persenjataan TNI terutama buatan AS dan sekutunya, menurun drastis. Aksi embargo itu, akhirnya dicabut pada November 2005 secara bertahap oleh AS dan sekutunya.

Ancaman embargo juga kembali dimunculkan oleh parlemen Belanda yang menolak rencana pembelian 100 unit Main Battle Tank "Leopard" oleh Indonesia untuk TNI Angkatan Darat, dengan tudingan pelanggaran HAM di masa lalu.

Panglima TNI mengatakan dalam setiap rencana pengadaan alat utama sistem senjata pihaknya harus benar-benar melalui kajian mendalam, apakah alat atau persenjataan yang dimaksud sesuai kebutuhan dan dari negara mana akan diadakan.

"Kita sebagai pengguna selalu mengkaji apa yang cocok dengan kebutuhan dan dari mana akan diadakan. Jika itu sudah pasti kita pilih, kita tetapkan melalui kontrak," kata Agus menambahkan.

Panglima TNI mengatakan pemerintah khususnya TNI telah menjalin kerja sama dengan banyak negara untuk melengkapi dan memodernisasi alat militer dan persenjataannya.

"Misalnya dalam pengadaan kapal selam, kami kerja sama dengan Korea Selatan. Pengadaan peluru kendali, kami kerja sama dengan Tiongkok dan lainnya," katanya.

Sumber: Investor Daily