RI Bantah Tabrak Pesawat Papua Nugini

Jakarta

| 19:13 Fri, 6 Jan 2012

32

 

www.tni.mil.id / www.tni.mil.id

Jurnas.com | KEMENTERIAN Pertahanan RI menyatakan tidak ada pesawat TNI yang nyaris menabrak pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri (PM) Papua Nugini Belden Namah.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Hartind Asrin Jumat, menyatakan tidak ditemukan data adanya dua pesawat militer Indonesia yang hampir menabrak pesawat yang membawa pejabat tinggi Papua Nugini (PNG).

"Tidak ada pesawat militer kami yang melaksanakan penerbangan atau operasi pada tanggal 29 November, saat dugaan insiden terjadi," katanya menegaskan.

Hartind mengatakan pesawat yang membawa Wakil Deputi PM Papua Nugini itu terbang dari Kuala Lumpur menuju Port Moresby.

Hal senada diungkapkan Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Azman Yunus yang mengatakan berdasarkan catatan Pusat Pengendalian Operasi TNI Angkatan Udara tidak ada pesawat TNI Angkatan Udara yang melakukan penerbangan di wilayah Timur.

"Seluruh satuan radar TNI Angkatan Udara di wilayah Timur yakni di Saumlaki, Biak dan Merauke juga tidak mencatat adanya penerbangan oleh pesawat asing di wilayah Indonesia, khususnya di Papua pada saat itu," ungkapnya.

Pemerintah Papua Nugini justru harus menjelaskan posisi pesawat yang membawa Deputi PM Papua Nugini dan jenis pesawat TNI yang nyaris menabrak tersebut.

Terkait insiden nyaris tabrakan itu, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neil mengancam untuk mengusir Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andreas Sitepu.

Ancaman untuk melakukan pengusiran ini didukung penuh oleh parlemen Papua Nugini. Sebelumnya beredar tuduhan bahwa Indonesia bermaksud untuk memata-matai Pemerintah Papua Nugini "Saya menuntut penjelasan. Bila pihak kami tidak mendapatkan penjelasan dalam waktu 48 jam, seluruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini akan hancur," ungkap Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah, seperti dikutip Radio Australia, Jumat.

"Saya sudah berbicara dengan duta besar (RI) dan bila memang pada akhirnya kami harus mengusirnya dari negara ini dan menarik dubes kami di Jakarta, maka hal tersebut akan kami lakukan," ujarnya. Antara

sumber : JURNAS