Kemhan: Pengadaan "Leopard" Harus Sesuai Prosedur

MBT Leopard 2A6 Bundeswehr. (Foto: Bundeswehr)

11 Januari 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan menyatakan proses pengadaan 100 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Belanda, harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

"Kami sudah memiliki aturan, prosedur yang baku, sehingga semua pengadaan alat utama sistem senjata termasuk `Leopard`, harus mengikuti," kata Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Herryanto kepada ANTARA News, di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan seluruh pengadaan alat utama sistem senjata harus merujuk pada kebutuhan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF). Semisal untuk rencana strategis 2010-2014 telah ditetapkan alat utama sistem senjata apa saja, berapa banyak, dan dari mana pendanaannya diambil apakah pinjaman dalam negeri atau luar negeri.

"Proses tersebut melibatkan seluruh kementerian terkait, seperti Kemenkeu dan Bappenas, hingga akhirnya ditetapkan alokasi pinjaman pemerintah, dalam hal ini Renstra 2010-2014, dan baru proses pengadaan pun berjalan. Proses pengadaan awalnya dilakukan di masing-masing angkatan darat, laut dan udara dengan dibentuknya panitia awal pengadaan, proses pra-kualifikasi, pembukaan tender, dan jika lulus diajukan ke Mabes TNI dan Kemhan," ujarnya.

Eris menambahkan Kemhan akan menilai apakah seluruh proses pengadaan mulai dari awal di masing-masing angkatan hingga ke Mabes TNI sudah benar, dan apakah spesifikasi teknis dan operasional yang diajukan sesuai kebutuhan dan merujuk kepada MEF.

"Jika semua itu sudah dilalui, maka kita akan bentuk tim evaluasi pengadaan dengan mengundang pula perusahaan, produsen yang sudah diajukan angkatan dari hasil tim evaluasi pengadaan itu, baru kita ajukan ke Menhan untuk diputuskan, dan kemudian dituangkan dalam kontrak," ungkapnya.

Tentang adanya pihak-pihak yang menginginkan proyek pengadaan "Leopard" itu dengan mendekati komisi pertahanan dan lainnya, Eris mengatakan,"Ya silakan saja. Tetapi kan setiap pengadaan alat utama sistem senjata itu semua sudah ada aturan dan prosedurnya, dan harus merujuk pada MEF,".

TNI Angkatan Darat akan melengkapi sistem pertahanan dengan memborong arsenal dari lima pabrik di Eropa dan Amerika. Peralatan yang akan dibeli dengan dana APBN 2011 sebesar Rp 14 triliun itu dipastikan produk baru.

Alutsista yang akan dibeli tersebut, antara lain, main battle tank Leopard 2A6 yang berbobot 62 ton. Indonesia akan membeli 100 unit tank yang sudah dipakai di 15 negara itu dengan harga per unit 280 juta dollar AS. TNI AD juga akan membeli multiple launch rocket system untuk kekuatan 2,5 batalion.

Untuk meriam 155 buatan Perancis dan helikopter serang darat AH-64 Apache buatan Boeing, Amerika Serikat, TNI AD juga mendapatkan harga khusus yang relatif murah. Khusus untuk delapan helikopter, Amerika Serikat memberikan diskon lima juta dollar AS sehingga harganya turun menjadi 25 juta dollar AS.

Sumber: ANTARA News

Tujuh Alasan Amerika Tidak Menyerang Iran

Kapal perang Iran meluncurkan misil dalam sebuah latihan militer di Laut Oman, Minggu (1/1). AP Photo/ISNA,Amir Kholousi

Selasa, 10 Januari 2012 | 09:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Adam Lowther, analis Pertahanan Amerika Serikat, mengemukakan tujuh alasan pertimbangan AS tidak menyerang Iran. Ini tujuh alasan dari anggota analis pertahanan AS di Universitas Angkatan Darat Amerika tersebut.

1. Iran punya kapabilitas militer yang mumpuni untuk menghadapi Amerika Serikat dalam beberapa dekade ini. Iran tidak seperti negara-negara bekas invasi AS, seperti Grenada, Panama, Somalia, Haiti, Bosnia, Serbia, Afganistan, atau Irak. Militer Iran jauh lebih kompeten dan memiliki kemampuan. Iran juga berpengalaman dalam mempelajari taktik dan strategi AS melalui pengamatannya selama perang Irak satu dekade ini.

Angkatan laut Iran punya keterampilan laut yang baik dalam pertempuran litoral dan mempunyai kemampuan untuk menutup Selat Hormuz untuk waktu yang cukup lama. Penutupan Selat Hormuz ini dapat menjadi posisi tawar yang tinggi atas diberlakukannya sanksi ekonomi terhadap Iran. Dampak paling signifikan atas penutupan Selat Hormuz adalah naiknya harga minyak dunia.

2. Tidak seperti Irak, Angkatan Darat Iran dan Korps Pengawal Revolusi Iran tidak akan meletakkan senjatanya pada serangan awal. Menurut Lowther, Iran banyak belajar dari Irak dan Afganistan tentang bagaimana mengalahkan AS. Iran tidak akan menyerah begitu saja pada serangan pertama dari AS.

3. Kementerian Intelejen Iran merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Kementerian Iran terbukti dapat mengatasi kelompok-kelompok yang bersifat anti-Iran selama 3 tahun terakhir. Bahkan baru-baru ini Pengadilan Revolusioner Iran menjatuhi hukuman mati kepada seorang pria keturunan Iran-Amerika Serikat karena terbukti menjadi mata-mata CIA, dinas rahasia Amerika Serikat.

4. Gerakan Perlawanan Hizbullah kemungkinan besar dapat membantu perlawanan Iran terhadap AS. Menurut Lowther, Hizbullah dapat memainkan peranan penting bagi Iran untuk memberikan perlawanan bagi AS. Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, memperingatkan bahwa apa pun yang dilakukan Israel atau Amerika Serikat secara militer pada fasilitas nuklir Iran akan mengarah pada perang dengan melibatkan banyak pihak.

"Saya tidak mengancam, tapi setiap orang yang punya perasaan dapat melihat bahwa serangan Israel-AS terhadap Iran atau keterlibatan militer di Suriah akan mengarah pada perang regional," kata Nasrallah di selatan Beirut, November 2011.

5. Iran mempunyai kemampuan yang mengesankan dalam perkembangan dunia maya. Lowther menulis serangan terhadap infrastruktur nuklir Iran kemungkinan akan berlanjut. Peretas alias hacker Iran mungkin akan menargetkan data penting di sektor publik dan swasta, yang dapat mematikan sistem dan data.

6. Militer AS layak untuk beristirahat, terlebih setelah hampir satu dekade terus berperang. Soalnya, sudah satu dekade ini AS berperang dengan Irak dan Afganistan. Joseph Stiglitz, peneliti AS, berpendapat, perang ini menjebak AS ke dalam krisis ekonomi dan terbenam dalam lilitan utang akibat biaya militer yang amat tinggi.

7. Serangan AS atas Iran akan membawa AS ke dalam perang yang lebih besar. Akibatnya, sulit bagi AS melakukan istirahat dan perbaikan.

Pada akhirnya, Lowther menyarankan AS untuk menimbang kembali semua pilihan sebelum beralih kepada konflik militer.


sumber :Tempo.CO

Qantas Ditunjuk untuk Memerbaiki Hercules Hibah untuk TNI AU

Jakarta

| 10:46 Tue, 10 Jan 2012

 

MARCEL ANTONISSE / AFP

Jurnas.com | MESKIPUN tim teknis baru berangkat Februari mendatang, pesawat angkut Hercules yang dihibahkan pemerintah Australia dipastikan mendapat peremajaan di negeri Kanguru. Perbaikan dilakukan di bengkel milik maskapai Qantas.

Kini tengah dikalkulasi berapa biaya yang dbutuhkan untuk melakukan perbaikan dan membawa pesawat ke Indonesia. "Nominalnya baru diketahui setelah mendapat laporan dari tim teknis yang meninjau pesawat secara langsung ke Australia," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Selasa (10/1).

Kontrak kerja sama hibah empat unit pesawat itu juga akan ditandatangani setelah tim teknis melaporkan temuannya. Namun begitu, pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan komunikasi terkait hibah ini. "Amerika sebagai produsen Hercules saat ini juga telah menyetujui rencana hibah dari Australia ke Indonesia. AS dalam hal ini Presiden Barack Obama, memiliki kebijakan, alutsista buatan AS harus mendapatkan persetujuan negeri Paman Sam itu sebelum dihibahkan ke negara lain," katanya.

sumber : Jurnas

AS Mulai Khawatir Penutupan Selat Hormuz

Selasa, 2012 Januari 10 23:08

 

Juru bicara Departemen Pertahanan AS mengatakan militer Amerika telah mendeteksi tidak ada tanda-tanda bahwa Iran mempersiapkan diri untuk menutup Selat Hormuz meskipun ada retorika keras dari Tehran.

"Kami memiliki beberapa pengetahuan tentang niat untuk menghambat lalu lintas maritim Selat Hormuz. Kami tidak melihat adanya langkah-langkah aktif yang diambil oleh Iran untuk menutup kawasan itu," ujar George Little seperti dikutip AFP pada Selasa (10/1).

Menyinggung ancaman Tehran baru-baru ini untuk menutup Selat Hormuz jika sanksi dikenakan pada sektor minyak Iran, pejabat Pentagon itu menyerukan penurunan ketegangan di kawasan Teluk Persia.

"Kami benar-benar ingin menurunkan ketegangan di seputar Selat Hormuz. Ini merupakan perairan penting bagi wilayah tersebut dan bagi Iran sendiri," jelas Little.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur yang paling penting di dunia pelayaran, dengan transfer harian sekitar 15 juta barel minyak. Jumlah tersebut menyumbang 90 persen dari ekspor minyak dari negara-negara kaya minyak di pesisir Teluk Persia dan hampir 40 persen dari seluruh konsumsi minyak global.

Penutupan rute strategis itu mungkin akan memiliki konsekuensi serius bagi perekonomian dunia, karena akan sangat mengurangi pasokan minyak mentah dan gas alam cair.

sumber (IRIB Indonesia/RM)

Analis Pertahanan AS: Iran Bisa Tenggelamkan Kapal Induk Amerika

Selasa, 2012 Januari 10 09:54

Seorang analis pertahanan Amerika, Adam Lowther menyerukan kepada para politisi AS untuk mengurungkan opsi invasi militer terhadap Iran.

"Iran memiliki kemampuan militer untuk menghadapi AS dalam perang," kata Akademisi dari Universitas Angkatan Udara AS ini mengungkapkan alasannya.

Lowther menjelaskan, "Iran tidak seperti Grenada, Panama, Somalia, Haiti, Bosnia, Serbia, Afghanistan atau Irak yang bisa dengan mudah dikuasai AS dalam invasi militer. Sebab kemampuan militer sejumlah negara itu tidak mampu bersaing dengan AS."

Dia juga mencatat bahwa militer Iran dewasa ini jauh lebih kompeten dan kuat. "Setelah menyaksikan perang di Irak selama satu dekade, Iran memiliki pemahaman yang baik tentang taktik dan strategi AS di Irak," tegasnya.

"Angkatan Laut Iran terampil dalam pertempuran littoral dan mereka mampu menutup Selat Hormuz untuk durasi yang cukup untuk memicu malapetaka ekonomi," tegas Lowther.

"Manuver militer angkatan laut Iran baru-baru ini menggambarkan strategi yang jelas untuk menutup Selat Hormuz. Bahkan mereka bisa menenggelamkan kapal perang Amerika yang masuk daerah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pelayaran komersial dan menyebabkan harga minyak meroket," pungkasnya.

Angkatan Laut Iran menggelar menuver militer pada tanggal 24 Desember 2011  yang membentang dari timur Selat Hormuz di Teluk Persia hingga Teluk Aden.
Beragam kapal selam dari berbagai kelas termasuk Tareq dan Ghadir, serta rudal, dan torpedo terbaru diterjunkan dalam manuver militer tersebut.

Korps Angkatan Laut Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) akan menggelar manuver militer besar di Teluk Persia dan Selat Hormuz pada bulan Februari mendatang.

Iran berulang kali menegaskan bahwa kekuatan militernya didasarkan pada doktrin pertahanan dan pencegahan, serta tidak menimbulkan ancaman bagi negara lain.

Selat Hormuz merupakan jalur perairan strategis antara Iran dan Oman yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman, dan menjadi rute minyak utama dunia.

sumber :(IRIB Indonesia/PH)

Panglima TNI: Hercules Hibah Perlu Peningkatan Kemampuan

Jakarta

| 21:29 Mon, 9 Jan 2012

 

BEN BORG CARDONA / AFP

Jurnas.com | PANGLIMA TNI Laksamana Agus Suhartono menyebutkan, yang perlu dilakukan saat ini terkait hibah empat unit pesawat angkut berat Hercules C-130 H series dari Pemerintah Australia adalah menyiapkan peningkatan kemampuan pesawat bekas tersebut. “Pemerintah Australia sudah menyetujui hibah itu. Sekarang tinggal bagaimana caranya meningkatkan kemampuan Hercules agar layak terbang,” kata Panglima TNI di Jakarta, Senin (9/1).

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus memperkirakan, pesawat tersebut memerlukan pemeliharaan structure dan airframe pesawat atau Programme Depot Maintainance (PDM).

Selain itu, lanjut Panglima, hibah Hercules ini memerlukan persetujuan beberapa pihak. Di dalam negeri, hibah ini harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Di luar negeri, hibah ini harus mendapat persetujuan dari Pemerintah AS selaku produsen Hercules.

Pemerintah AS menerapkan kebijakan seluruh alutsista produksi AS harus mendapatkan persetujuan Negeri Paman Sam itu jika akan dihibahkan ke negara lain. "Tapi kelihatannya Pemerintah AS sudah setuju," imbuh Panglima.

sumber : JURNAS

Soal Papua Nugini, Pemerintah Tak Boleh Kalah Gertak

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyayangkan sikap Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill yang mengertak pemerintah Indonesia terkait dengan patroli udara TNI AU terhadap pesawat-pesawat Papua Nugini.

Menurut Tjahjo, patroli udara TNI AU terhadap pesawat penumpang Papua Nugini yang melewati batas wilayah Indonesia itu sudah sesuai dengan prosedur tetap (protap) internasional.

"Pemerintah jangan kalah gertak," kata anggota Komisi Pertahanan DPR dalam pesan pendeknya yang diterima Tempo, Ahad 8 Januari 2012. "Papua Nugini juga tidak bisa seenaknya menggertak Republik Indonesia karena TNI AU berhak menjaga kedaulatan wilayah."

Ketua Fraksi PDIP meminta Kementerian Luar Negeri segera merespons gertakan yang dilontarkan PM O'Neill itu. "Apa pun harga diri kehormatan Indonesia harus tetap kita jaga," kata Tjahjo menandaskan.

Ditegaskan oleh Tjahjo, apa pun yang dilakukan oleh TNI AU sudah benar, dan sudah sesuai dengan prosedur. "Harus ada ancaman balik. Kalau Papua Nugini akan mengusir Dubes RI, ya, kita usir juga Duta Besar Papua Nugini di Indonesia," katanya menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai sikap Perdana Menteri Papua Nugini yang akan mengusir Dubes RI itu berlebihan dan overacting.

"Sudah menjadi tugas patroli penerbang-penerbang TNI AU mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat yang melintas di wilayah NKRI," kata Tubagus Hasanuddin. "Apalagi pesawat itu dikategorikan sebagai pesawat 'tidak dikenal' atau 'ragu-ragu dikenal'."

Karena itu, menurut purnawirawan TNI tersebut, tak ada yang salah dari patroli-patroli TNI AU. "Itu merupakan prosedur yang layak di mana pun di semua negara berdaulat. Kalau PM Papua Nugini tidak bersedia menerima penjelasan resmi pemerintah RI, saya menyarankan agar segera putuskan hubungan diplomatik dengan Papua Nugini," ujarnya.

sumber Tempo.co