Pages

Saturday, August 28, 2010

Kremlin denies plans to halt missile sales to Syria (update 1)


P-800 Yakhont supersonic cruise missile
P-800 Yakhont supersonic cruise missile
18:56 28/08/2010
© RIA Novosti. Vladimir Fedorenko
Russia stands by its international obligations and has no plans to stop an arms deal with Syria, a Kremlin aide said on Saturday.
Sergei Prikhodko said recent reports in some Israel media outlets misrepresented Russia's position on cooperation with Syria.
The Haaretz daily reported on Friday that Israel was working to "thwart a Russian arms deal with Syria" and that Prime Minister Benjamin Netanyahu had asked his Russian counterpart, Vladimir Putin, to stop the sale of advanced P-800 Yakhont supersonic cruise missiles.
"Lately, some Israeli media outlets have been actively disseminating information distorting Russia's position on the implementation of its obligations to Syria, including in the sphere of military and technical cooperation," Prikhodko said.
"I would like to stress that the Russian Federation honors all the agreements that were previously signed between Russia and Syria."
He said Russia's military cooperation policy is shaped by the president and is not directed against third countries.
Israel considers this weaponry dangerous to its navy vessels in the Mediterranean Sea, The Haaretz said.
In a conversation with Putin, Netanyahu told the Russian leader that "missiles his country had delivered to Syria were then transferred to Hezbollah and used against IDF troops during the Second Lebanon War," the paper said.
A senior Israeli official was quoted as saying that Israel and Russia have been engaged in discreet dialogue over arms deals to the region. But as these talks have not yielded any results, the decision was made to upgrade the level of discussions with a senior political figure.
The P-800 missiles have a range of 300 kilometers, carry a 200-kilogram warhead and feature a unique ability to cruise several meters above the surface, making it difficult to detected and intercept it.
MOSCOW, August 28 (RIA Novosti)

Larijani: AS ! Jangan Bermimpi Kalahkan Rakyat Palestina

Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Ali Larijani mengatakan, jika Amerika Serikat (AS) berniat melaksanakan sikap pura-pura dalam perundingan damai maka ketahuilah bahwa yang bakal mengalahkan mereka adalah kekuatan rakyat Palestina. Larijani Sabtu (28/8) di Tehran menandaskan, sangat disayangkan bahwa sejumlah kelompok dan negara di kawasan memandang dirinya tidak mampu melawan Israel dan malah berlindung kepada AS untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Mereka meneriakkan slogan bahwa Palestina adalah masalah Arab dan tidak berkaitan dengan negara lain.
Larijani menegaskan, Palestina selain masalah dunia Arab juga menjadi masalah dunia Islam dan kemanusiaan. "Seluruh umat manusia harus bertanggung jawab atas masalah Palestina," demikian ungkap ketua parlemen Iran.
Rencananya Pemerintah Otorita Ramallah pimpinan Mahmoud Abbas dan Israel akan menggelar perundingan damai di Washington awal September ini.
Sementara itu, Mahmoud Abbas tanpa memperhatikan tuntutan kelompok Palestina tetap bersikeras menerima perundingan damai dengan Israel. Penghentian pembangunan distrik Zionis, pemulangan para pengungsi Palestina dan masalah perbatasan adalah tuntutan yang diajukan kelompok muqawama Palestina untuk berunding dengan Tel Aviv. (IRIB/MF/RM)


IRIB

Pangdam VI/Mlw Terima Kedatangan Satgas Pamtas Yonif 611/Awl

27 Agustus 2010, Balikpapan -- Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tan Aspan menerima kedatangan 650 prajurit Yonif 611/Awang Long usai melaksanakan penugasan di daerah perbatasan Republik Indonesia–Malaysia wilayah Kalimantan Timur. Penerimaan kedatangan Satgas Pamtas tersebut disambut dalam suasana resmi melalui upacara parade militer yang dilaksanakan di Halaman Makodam VI/Mlw Jum’at (27/8).

Kedatangan 650 Prajurit Yonif 611/Awl diliputi suasana haru dan penuh gembira yang dapat dilihat dari ekspresi wajah para prajurit Yonif 611/Awang Long tersebut ketika menuruni tangga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Bone nomor lambung 511. Satgas Pamtas Yonif 611/Awl sudah mengamankan perbatasan demi tegaknya kedaulatan NKRI selama kurang lebih satu tahun dan telah digantikan pasukan dari Yonif 631/Antang organik Kodam XII/Tanjungpura yang bermarkas di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Upacara penyambutan kedatangan Satgas Pamtas tersebut dihadiri oleh Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Wisnu Bawatenaya, para Asisten, Kabalak, Komandan Satuan. Pasukan Yonif 611/Awl berangkat awal Agustus 2009 melaksanakan pengamanan sepanjang perbatasan wilayah Kalimantan Timur dengan negara Bagian Sabah Malaysia dan menempati 27 titik Pos.

Dalam sambutan tertulisnya Pangdam VI/Mlw menyampaikan rasa bangga dan bahagia karena para prajurit telah bertugas di daerah perbatasan selama 13 bulan benar-benar telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, motivasi, disiplin dengan dilandasi semangat yang tinggi, yang merupakan sendi kehidupan bagi setiap prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas serta telah kembali dari medan tugas dalam keadaan sehat wal’afiat, aman dan selamat disertai prestasi keberhasilan dalam melaksanakan tugas seperti yang telah para prajurit perlihatkan selama di daerah penugasan.

Lebih lanjut Pangdam menjelaskan tantangan dan permasalahan di daerah penugasan perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kaltim berdampak terhadap martabat dan kedaulatan negara, baik dalam wujud menjaga dan mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun dengan cara memerangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik berupa illegal logging, illegal mining, illegal trafficking dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh oknum masyarakat baik dari Indonesia dan Malaysia di daerah perbatasan.

Usai pelaksanaan upacara penyambutan Pangdam, Kasdam beserta seluruh Kabalak dan Komandan Satuan memberikan ucapan selamat datang kepada Pejabat Danton keatas sekembalinya dari daerah penugasan. Tidak hanya itu, seluruh anggota yang tergabung dalam satgas pamtas langsung diadakan pemeriksaan kesehatan di Aula Makodam VI/Mlw untuk diambil sampel darahnya dan pemeriksaan kesehatan yang lain untuk memastikan apakah prajurit tersebut membawa penyakit atau sedang sakit sesuai prosedur TNI bagi anggota usai melaksanakan tugas operasi.

Pendam 6/Mulawarman

Posko RBNGM Buka Pendaftaran Relawan "Ganyang Malaysia"

Jakarta (ANTARA News) - Pos Komando (Posko) Relawan Bela Negara "Ganyang Malaysia" (RBNGM) membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang bersedia menjadi relawan membela bangsa dan negara guna menghadapi kemungkinan adanya musuh dari negara lain yang akan menghancurkan kehormatan dan kedaulatan NKRI, kata Komandan RBNGM, Sonny Pudjisasono, di Jakarta, Jumat.

Dalam keterangan pers yang didampingi mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto itu, Sonny mengatakan, pendafatran calon relawan anggota RBNGM dibuka mulai 27 Agustus 2010 sampai waktu yang ditentukan yang saat ini sudah ada di 10 kota, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pontianak, Banjarmasin dan Makassar.

Menurut Sonny, pendirian posko RBNGM dimaksudkan menampung aspirasi masyarakat, khususnya menghadapi kelakuan negara Malaysia yang dinilai melecehkan kedaulatan NKRI terkait penahanan terhadap tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sedang menjadi wilayah periaran lauat di Pulau bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 13 Agustus lalu.

"Posko RBNGN juga dimaksudkan untuk mengawal hasil dan proses diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, sehingga dalam implenetasi diplomasi dan perundingan tersebut dalam implementasinya tidak dilecehkan oleh pihak malaysia," katanya.

Posko RBNGM dengan membuka pendaftaran bagi WNI yang berusia 18 tahun keatas,s ehat jasmani dan rohani, dan bersedia menjadi relan bela negara terhadap musuh negara baik dari dalam ampun asing yang akana menggangu kedaulatan RI dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia.

Pendirian Posko RBNGM merupakan napak tilas sebagaimana dilaksankan Presiden ke-1 RI Soekarno yang menginstruksikan "Ganyang Malaysia" sebagai bentuk protes atas pelecehan kedaulatan NKRI oleh Malaysia, ujara Sonny.

Sementara itu, Slamet Subiyanto selaku pembina RBNGM mengatakan, masalah keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang harus dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Slamet minta seluruh jajaran masyarakat Indonesia untuk bangkit dan siap membela negara sesuai amanat UUD 1945 karena secara jelas bahwa Malaysia telah berkali-kali melecehkan martabat bangsa Indonesia dan melanggar kedaulatan NKRI.

Slamet menyambut baik didirikannya posko relawan bangsa karena akan menajdi kekuatan pengganda TNI dalam melaksanakan tuga mempertahankan kedaulatan dan kehormatan, bangsa dan negara RI.

Ketika ditanya soal persenjataan yang dimiliki Indonesia, ia menegaskan, Indonesia telah memiliki industri persenjataan nasional, sehingga setahan demia tahap, sistem persenjataan Indonesia akan mamou mengimbangi dengan negara tetangga.

DPR : Tenggelamkan Saja Kapal Asing Pelanggar Wilayah

Pacitan (ANTARA News) - Anggota DPR RI Ramadhan Pohan mendesak pemerintah bersikap tegas dengan menenggelamkan setiap kapal asing yang kedapatan melakukan provokasi pelanggaran wilayah NKRI.

"Jika (sudah) diperingatkan satu dua tiga kali tetap tidak diindahkan, ditenggelamkan saja," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di Kabupaten Pacitan, Jumat.

Menurut Pohan, pendekatan militer secara lebih tegas diperlukan untuk menjaga kedaulatan teritorial NKRI.

Sebab jika pelanggaran wilayah terus dibiarkan, kapal/pihak asing akan semakin berani melakukan provokasi wilayah.

Indikasi itu setidaknya terlihat dalam beberapa kali insiden perbatasan Indonesia-Malaysia selama beberapa tahun terakhir.

Kurang tegasnya diplomasi pemerintah RI dalam melindungi kawasan perbatasan, termasuk teritorial laut, menyebabkan kapal berbendera asing kerap melintas perbatasan dengan semena-mena.

Kejadian mutakhir yang menjadi sorotan Ramadhan Pohan adalah kasus penangkapan tiga pegawai Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI oleh "Polis Marine Malaysia" (polisi laut) beberapa waktu lalu.

"Insiden ini tidak akan pernah terjadi apabila pemerintah bertindak lebih tegas," kritiknya.

Padahal, lanjut pohan, saat itu ketiga petugas KKP tersebut tengah mengamankan tujuh nelayan asal Malaysia yang kedapatan menyusup hingga ke wilayah NKRI.

Namun saat ketiganya hendak membawa ketujuh penyusup Malaysia tadi ke kantor KKP terdekat, tiba-tiba muncul polisi laut Malaysia dan balik menangkap tiga pegawai KKP RI.

"Yang harus kita fahami bersama adalah, belum tentu kapal-kapal asing yang berkeliaran hingga melintas batas wilayah RI tersebut adalah nelayan. Bisa jadi mereka memainkan peran ganda sebagai intelijen asing yang ingin mengetahui kekuatan Indonesia," kata Ramadhan berargumentasi.

Terkait kendala persenjataan, Ramadhan mendukung wacana penyegaran sekaligus peningkatan infrastruktur keamanan, terutama logistik alutsista (alat utama sistem senjata) di wilayah-wilayah perbatasan.

Menuruntnya, insiden penangkapa tiga petugas KKP RI beberapa waktu lalu juga menjadi bukti petugas yang mengawal wilayah perbatasan perlu dipersenjatai.

"Alutsista kita yang tidak memadai. Ini sudah tidak hanya masalah fasilitas, tapi kebutuhan aparat kita yang ada di perairan," ujarnya. (ANT-130/K004)

Sbr : Antara

http://rindam-brawijaya.blogspot.com/2010/08/posko-rbngm-buka-pendaftaran-relawan.html

RI Tak Akan Gunakan Kekuatan Militer

Inung Bonek, Warga kota Surabaya melakukan aksi tutup mulut dengan membentangkan poster penolakan terhadap arogansi pemerintah Malaysia di depan Tugu Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, Jumat (27/8). Aksi yang dilakukan seorang diri ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dikalangan arek-arek Surabaya untuk lebih mencintai NKRI. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ss/10)

27 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, tidak ada peningkatan gelar kekuatan di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

"Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai peningkatan (gelar kekuatan) di perbatasan RI-Malaysia pascainsiden kemarin," katanya seusai menghadiri buka bersama jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan HAM di Jakarta, Jumat (27/8/2010).

Ia mengatakan, berdasarkan pantauan di Nipah, Berhala, dan Rondo, tidak ada peningkatan (gelar kekuasaan) di perbatasan laut RI-Malaysia. Pengamanan wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara lain, termasuk Malaysia, seperti biasa atau standar normal.

Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang mengatakan bahwa apa pun yang dilakukan TNI harus berdasar keputusan politik. "Sampai saat ini, pemerintah menetapkan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Ya, kita ikuti. Jadi, tidak ada penambahan atau peningkatan gelar kekuatan di perbatasan meski hubungan kedua negara (RI-Malaysia) menghangat," tuturnya.

Hubungan Indonesia-Malaysia kembali menghangat pascapenangkapan tiga petugas Kementerian Laut dan Perikanan oleh aparat Malaysia saat bertugas di Tanjung Berakit, Indonesia. Namun, akhirnya kedua pihak sepakat kembali merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di Kinabalu, Malaysia, pada 6 September mendatang.

Indonesia ajak Malaysia berdamai


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak terkait ketegangan hubungan kedua negara. Pada intinya, dalam surat tersebut, Pemerintah Indonesia mengajak Malaysia untuk menyelesaikan persoalan bilateral secara damai.

Demikian dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Jumat (27/8/2010). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

"Dalam salah satu poin surat tersebut, Presiden telah mengundang Perdana Menteri Malaysia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan untuk menghindari kemungkinan apa pun," katanya.

Dia mengatakan, Presiden telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Presiden telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia berikut meningkatnya ketegangan dalam hubungan di antara kedua negara," katanya.

Dia mengatakan, Presiden Yudhoyono telah meminta penyelesaian damai masalah sehingga semangat persahabatan hubungan Indonesia-Malaysia dapat dihidupkan kembali. "Presiden juga menyerukan untuk melakukan pembicaraan tentang isu-isu perbatasan. Itu adalah hal yang paling penting. Itulah dua poin penting dalam surat itu," katanya.

Dia mengatakan, perundingan rinci tentang masalah perbatasan dengan Malaysia akan berlangsung pada pertemuan tingkat menteri luar negeri pada tanggal 6 September 2010. "Kedua negara telah sepakat untuk mempercepat pembicaraan perbatasan," katanya.

KOMPAS.com

Serang Iran Berarti Bunuh Diri

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad menilai segala bentuk serangan terhadap Iran sebagai "bunuh diri militer," seraya menjelaskan bahwa ancaman musuh hanya dalam rangka menjegal kemajuan Iran dan menyulut kepanikan. Seraya menjelaskan bahwa Iran akan meluncurkan satelit moderen ke luar angkasa, Ahmadinejad menegaskan kembali bahwa musuh mengerahkan perang urat syarat untuk mendukung sanksi dan juga menyebar ancaman serta menyulut ketakutan di tengah masyarakat. Dengan demikian diharapkan proses kemajuan yang dicapai Iran dapat dihambat.
"Bahkan politisi paling naif di Amerika Serikat pun mengetahui bahwa sekecil apapun serangan ke Iran merupakan bunuh diri militer," kata Ahmadinejad (27/8) sebagaimana dikutip IRNA.
Pada kesempatan lain, Ahmadinejad menegaskan bahwa "Jika kekuatan jahat memutuskan untuk menggulirkan serangan ke Iran, kami akan mematahkan agresi mereka bahkan sebelum mereka berhasil menghantam target."
Kembali Ahmadinejad menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menyerang Iran. "Bahkan rezim Zionis hanya dapat bermimpi untuk menyerang Iran," tegas Ahmadinead.
Hal itu dikemukakan Ahmadinejad hari ini (22/8) dalam pidatonya memperingati Hari Industri Pertahanan Iran.
"Iran dapat menjadi tameng pertahanan bagi negara-negara tertindas," tambahnya.
Hal itu dikatakannya pada acara peresmian pesawat pembom tanpa awak jarak jauh pertama Iran, Karrar.
irib

Latma Udara Rajawali Ausindo TNI AU-RAAF



Peserta Latma Rajawali Ausindo berfoto bersama dilatarbelakangi Hercules TNI AU dan RAAF. (Foto: Australia DoD)

28 Agustus 2010 -- Awak pesawat angkut militer C-130 Hercules TNI AU dan RAAF melakukan latihan bersama di pangkalan udara RAAF Darwin, dilaksanakan 9-13 Agustus 2010. Peserta latihan sejumlah aktivitas diantara misi bantuan udara yang melibatkan beberapa pesawat Hercules. TNI AU diwakili Skuadron 32 sedangkan RAAF Skuadron 37.

Anggota TNI-AU mendiskusikan rencana penerbangan pertama dalam latihan Rajawali Ausindo saat Flying Officer David Svarc anggota No. 37 Squadron (37SQN) RAAF menyelesaikan kertas kerjanya. (Foto: Australia DoD)


Pilot TNI AU dari Skuadron 32 memperhatikan awak pesawat Australia dari 37SQN yang menerbangkan Hercules RAAF saat latma Rajawali Ausindo. (Foto: Australia DoD)

Hercules TNI AU dan RAAF diparkir berdampingan di pangkalan udara RAAF Darwin. (Foto: Australia DoD)

Anggota 37SQN RAAF menyiapkan C-130H Hercules dini hari sebelum melakukan penerbangan pertama dalam latma Rajawali Ausindo. (Foto: Australia DoD)

C-130 Hercules TNI AU dan RAAF diparkir di pangkalan udara Australia di Darwin. (Foto: Australia DoD)

Australia DoD/Berita HanKam

BERITA POLULER