Pengadaan UAV Mengutamakan Teknologi & Spesifikasi Teknis Kebutuhan TNI

UAV Searcher II milik RSAF. Singapur pernah meminjamkan UAV jenis ini ke Kopassus saat Operasi Mapenduma. (Foto:JEWELIFIC)

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan rencana pengadaan pesawat intai tanpa awak (UAV) belum final.

"Semua masih berproses di Kementerian Pertahanan, jadi belum final," katanya menjawab ANTARA usai memimpin upacara alih komando pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di Markas Divisi-1/Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/2).

Ia menegaskan, TNI sebagai pengguna tidak mempersalahkan dari negara mana UAV yang akan digunakan itu diadakan. "Bagi TNI jika persenjataan yang beli sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan maka semua `clear`... tidak masalah," ujar Panglima TNI. Agus menambahkan, "...dan semua pengadaan alutsiata itu dilakukan sesuai kerangka kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan,". Kedepan TNI berencana akan membangun satu skuadron pesawat intai tanpa awak.

Sebelumnya pada tahun 2006, TNI pernah menggelar tender pembelian empat pesawat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang prosesnya dimenangkan oleh UAV jenis Searcher Mk II dari Israel yang dibeli melalui perusahaan di Filipina, Kital Philippine Corp. Namun hingga kini belum ada realisasi.
Untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda. UAV buatan Israeli Aircraft Industries (IAI) ini menurut penilaian TNI dinilai paling unggul untuk pengoperasian di langit Nusantara.

Indonesia kali pertama memakai UAV buatan Israel, Searcher Mk II, yakni saat melakukan operasi militer pencarian sandera yang ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996. Kala itu Singapura meminjamkan UAV-nya ke Kopassus.

Singapura sendiri bukan satu-satunya negara yang memakai UAV buatan Israel. Malaysia pun telah mengoperasikannya 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan dalam setiap pengadaan alutsista dari mancanegara pihaknya mengutamakan teknologi yang ditawarkan disesuaikan dengan spesifikasi teknik (spektek) dan kebutuhan operasi TNI. "Jadi, yang kita lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alutsista itu diadakan," katanya.

Sumber : ANTARANEWS.COM

PPRC TNI Fokus Pengamanan di Perbatasan

Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia Lakma TNI Y. Didik Heru Purnomo (duduk kanan) dan Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Dato Mohamed Thajudeen Abdul Wahab (duduk kiri) menandatangani nota kesepahaman tentang pedoman umum penanganan masalah laut perbatasan RI-Malaysia disaksikan Menkopolhukam Djoko Suyanto (belakang kanan) dan Menteri di Departemen Keperdanamenterian Malaysia Dato' Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz (belakang kiri) di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/1). Kesepakatan itu untuk meningkatkan kerjasama antar otoritas koordinator keamanan laut perbatasan kedua negara terutama upaya meminimalisir terjadinya penangkapan nelayan kedua negara. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/Koz/Spt/12)

7 Februari 2012, Jakarta: Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI akan memfokuskan tugas pada pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. "Segera disusun mekanisme pengamanannya," kata Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, di Jawa Barat, Selasa.

Dia memimpin upacara alih komando pengendalian PPRC dari Divisi-2/Kostrad di Malang (Jawa Timur) kepada Divisi-1/Kostrad di Cilodong (Depok, Jawa Barat).

Suhartono mengatakan, perkembangan lingkungan srategis di masa datang sangat kompleks dan beragam. Sehingga diperlukan perubahan paradigma penugasan dan strategi yang lebih komprehensif dan antisipatif.

Pada tingkat regional, beberapa potensi ancaman gangguan keamanan yang berdampak pada kepentingan nasional adalah masalah perbatasan nasional dengan sejumlah negara, separatisme, kejahatan lintas nasional dan lainnya.

Menurut dia, sangat tepat jika kami fokuskan perhatian pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

"Penanganan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar itu, sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, pulau-pulau terluar ada yang berpenghuni dan tidak, maka penanganannya pun berbeda," katanya.

Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni, Malaysia, Papua Nugini, dan negara Timor Timur. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten- kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda.

Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, negara Timor Timur dan Papua Nugini.

Terdapat 92 pulau terdepan sebagai batas laut perairan nasional, 12 pulau diantaranya memerlukan perhatian khusus baik dari sisi keamanan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya. Mereka adalah Pulau Rondo, P Nipah, P Marore, P Miangas, P Batek, P Fani, P Fanildo, P Berhala, P Sekatung, P Dana I dan II, dan P Bras.

Komando pengendalian PPRC selama dua tahun sekali beralih dari wilayah barat (Divisi-1 Kostrad) ke wilayah timur (Divisi-2/Kostrad), dan sebaliknya secara rutin, guna memberikan pengalaman tugas PPRC secara luas dan komprehensif.

"PPRC bertugas melaksananan tindakan reaksi cepat terhadap berbagai ancaman yang terjadi, yakni menangkal, menyanggah awal dan menghancurkan musuh yang mengganggu kedaulatan Republik Indonesia," katanya.

Panglima TNI mengatakan dalam mengemban tugas itu, PPRC TNI harus mampu meningkatkan kecepatannya dalam melaksanakan manuver, tepat dalam menuju sasaran dan wilayah tertentu dan singkat dalam proses dan waktu yang dibutuhkan.

"Pelaksanaan tugas PPRC hanya satu pekan, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan operasi oleh satuan lain. Jika PPRC bisa menuntaskan operasi dalam satu pekan itu, ya berarti kita tidak perlu ada operasi lanjutan," katanya, menambahkan.

Sumber: ANTARA News

LM Team Visit TAI to Asses RTAF's F-16 Upgrade

06 Februari 2012

F-16 MLU program at Thai Aviation Industries (all photos : TAI & Thaifighterclub)

Representatives from Lockheed Martin Aero, USAF, and DCMA to visit and assess the repair of the F-16 Mid Life Update.

On 9-11 January 2555 representatives from Lockheed Martin Aero, USAF, and DCMA visit the F-16 Mid Life Update program at Takhli Aircraft Maintenance Co., Ltd.

This visit is a continuation of the visit on May 20, 2011 where the team of Lockheed Martin and USAF is also seen in the TAI's aircraft maintenance capacity in Takhli, Nakhon Sawan Province, to prepare the F-16 MLU program.

(Thai Aviation Industries)

Parlemen Belanda Tolak Jual Tank Leopard ke RI

MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. (Foto: Bundeswehr) 7 Februari 2012, Senayan: Parlemen Belanda telah bersikap dan memutuskan secara resmi melarang menjual tank Leopard pada Pemerintah RI. Bahkan, Parlemen Belanda mengancam memberikan sanksi pada pemerintahannya, jika tetap nekat menjual Tank Leopard ke tentara RI. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, atas hasil pertemuan anggota Parlemen Belanda dengan anggota Komisi I DPR pada pekan kemarin. "Jadi, pada Minggu kemarin (5/2), salah satu anggota parlemen Belanda dari Partai Groenlink bernama Mariko Peters, datang dan melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR," tegas Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR, Selasa (7/2). Menurut Hasanuddin, anggota Parlemen Belanda tersebut diterima oleh anggota Komisi I Helmy Fauzi. Intinya, dalam pertemuan tersebut, anggota Parlemen Belanda tersebut menyampaikan informasi bahwa Parlemen Belanda memutuskan, melarang penjualan Tank Leopard. "Bahkan mereka mengancam pemerintahannya sendiri, jika sampai nekat menjual Tank Leopard itu ke Indonesia," tambahnya. Menurut Hasanuddin, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh anggota parlemen Belanda tersebut, salah satu alasan Parlemen Belanda tidak menyetujui penjualan tank Leopard ke RI adalah terkait pelanggaran HAM. "Kalau itu alasannya, jelas kita juga membantahnya,soal praktek pelanggaran HAM itu. Karena Belanda juga telah melanggar HAM berat dengan menjajah rakyat dan bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Itu riil dan fakta,"ujarnya. Jadi,kata Hasanuddin, dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh anggota Parlemen Belanda tersebut, tertutup sudah pintu pembelian Tank Leopard sebagaimana direncanakan Kemenhan selama ini. "Cukup berat Belanda menjual Leopardnya ke RI. Jadi pemerintah sudah tidak perlu lagi banyak berharap dapat memiliki Tank Leopard dari Belanda. Karena Parlemen Belanda sudah mengeluarkan larangan penjualan Leopard ke RI. Makanya, saya juga setuju dengan sikap KASAD. 'Lu jual,gua beli. Lu tidak jual, gua tidak maksa'. Itu sudah pas sikap seperti itu, saya setuju," tegasnya. Sumber: Jurnal Parlemen

Dilema Leopard Belanda: HAM atau Dagang?

MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. (Foto: Bundeswehr)

7 Februari 2012, Den Haag: "Belanda mau mengobral 119 tank Leopard dan Indonesia tertarik. Ada harapan untuk meraih kontrak dagang besar-besaran bagi Belanda." Demikian koran Belanda NRC Handelsblad mengawali editorialnya.

Tapi ada keberatan praktis dan kendala politik yang mengganjal. Pertama apakah tank Leopard bermanfaat di negara kepulauan seperti Indonesia yang banyak rawa-rawa? DPR RI meragukan hal itu. Kedua, kenapa Belanda mau memasok senjata ke negara yang tidak mengindahkan hak asasi manusia (HAM)?

Di internal kabinet Belanda sendiri ada dua pendapat. Menteri Pertahanan Hans Hillen menonjolkan jiwa dagang Belanda. "Dalam hal ini saya melihat uang bukan moral," katanya. Selain berjiwa dagang atau koopmansgeest, Belanda juga dikenal berjiwa pendeta, yang mementingkan masalah moral.

Makanya ada kriteria dalam mengekspor senjata. HAM dan hukum humaniter internasional harus dihormati. Selain itu mulai sekarang konflik internal suatu negara juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengekspor senjata ke negeri tersebut.

Oleh karena itulah Parlemen Belanda tidak setuju atas rencana pemerintah Belanda untuk menjual tank ke Indonesia. Alasan yang disebut dalam mosi adalah, tentara Indonesia "pernah melanggar HAM di Aceh, Timor Timur dan Papua Barat."

Alasan ini dinilai kurang kuat oleh Menlu Belanda Uri Rosenthal, karena hal itu terjadi di masa silam. Tapi argumen yang disampaikan PVV dan SP, bahwa sekarang masih terjadi pelanggaran HAM terhadap warga Maluku dan Papua dan posisi umat Kristiani Indonesia, tidak bisa disangkal Menlu Rosenthal.

Jiwa dagang Belanda tampaknya tidak bisa mengalahkan argumen ini. Kalau kehendak parlemen Belanda dituruti, sehingga pemerintah Belanda tidak jadi menjual tank ke Indonesia, maka Indonesia terpaksa membeli tank di negara lain.

Dapat disimpulkan, isyarat Belanda sebagai negara yang mau menegakkan HAM tidak mempan. Dan Belanda mempersulit diri sendiri kalau hanya mau menjual senjata kepada calon pembeli yang berkelakuan baik. Demikian tulis editorial NRC Handelsblad.

Sumber: RNW

KASAL: Idealnya Indonesia Punya 12 Kapal Selam

Awak KRI Nanggala-402 foto bersama di depan kapal selam KRI Nanggala di Korsel. (Foto: Kaskus)

6 Februari 2012, Surabaya: Luas laut Indonesia sekitar lima juta kilometer persegi dengan tiga alur laut kepulauan Indonesia yang terbuka untuk kepentingan pelayaran damai. Kini Indonesia memiliki 155 kapal perang berbagai tipe dan jenis dan khusus untuk kapal selam, diperlukan minimal enam unit dalam status siap operasi tempur.

"Begini, kekuatan minimal kita itu enam. Dengan perhitungan dua kapal selam disiagakan bertugas, dua siaga operasi, dan dua lagi servis berkala," kata Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Soeparno, Senin, seusai menyambut kehadiran kembali KRI Nanggala-402 dari pelayaran 17 hari selepas perbaikan menyeluruh di Korea Selatan.

Kapal selam tipe U-209/1300 buatan Jerman pada 1981 itu diperbaiki menyeluruh di Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering di Okpo, Korea Selatan, sejak dua tahun lalu. Kini kapal selam itu semakin berotot dan makin awas semua "panca indera"-nya setelah banyak sistemnya diperbarui memakai teknologi terkini di kelasnya.

Salah satunya adalah teknologi sistem manajemen tempur dan operasi secara digital dari Norwegia menggantikan sistem Sinbad buatan Belanda hasil teknologi dasawarsa '80-an. Kapal selam berkelir hitam ini sudah mampu meluncurkan empat torpedo sekaligus secara salvo dalam tempo sangat rapat adalah salah satu bentuk kemampuan yang ditingkatkan itu.

Pemimpin pelayaran pulang KRI Nanggala-402 itu adalah Letnan Kolonel Pelaut Purwanto, didampingi belasan perwira dan belasan bintara serta tamtamanya. Masih ada dalam pelayaran itu beberapa teknisi kunci dari pihak Daewoo untuk mengawasi kinerja instrumen-instrumen dan program komputer yang diadopsi.

Dengan begitu, TNI-AL kini memiliki dua kapal selam siap operasi tempur dan misi khusus lain, yaitu KRI Nanggala -402 dan KRI Cakra-401 dari kelas yang sama dan tergabung dalam Satuan Kapal Selam Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI-AL.

Menyinggung keperluan ideal kapal selam Indonesia, Soeparno yang didampingi Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan, "Yang ideal, Indonesia memiliki 12 kapal selam seperti waktu dasawarsa '60-an itu."

Jika tiada halangan, tiga tahun ke depan Indonesia akan menambah lagi kekuatan flotila kapal selammnya menjadi lima secara keseluruhan. Ada wacana pangkalan kapal selam ini akan ditempatkan di lokasi baru di Indonesia bagian tengah.

Komisi I DPR, kata Siddiq, menghendaki pemerintah menambah anggaran belanja arsenal militer nasional hingga angka Rp78 triliun dari sekitar Rp1.300 triliun APBN tahun depan. "Kerugian negara akibat ketidakmampuan kita menjaga wilayah maritim bangsa ini sebanyak Rp40 triliun memakai data pada 2007. Kini angka itu bisa bertambah lagi," katanya.

Sumber: ANTARA News

TNI Latihan dengan Enam Negara di Thailand

Prajurit marinir dari 31st Marine Expeditionary Force (MEF) diangkut kapal perang USS Germatown (LSD 42) dari Okinawa, Jepang menuju Thailand untuk berpartisipasi pada latihan bersama Cobra Gold 2012. (Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Johnie Hickmon)

6 Februari 2012, Jakarta: Tentara Nasional Indonesia mengikuti latihan bersama dengan enam negara di Thailand dengan sandi "Cobra Gold" 2012, mulai 12 Januari hingga 19 Februari 2012.

Juru bicara TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menjawab ANTARA di Jakarta, Senin mengatakan dalam latihan bersama tahunan yang digagas Komando Armada AS Asia Pasifik (US Pasific Command/ USPACOM) 2012 itu , TNI mengirimkan 75 personelnya.

"TNI mengikuti dua materi latihan yakni bantuan kesehatan militer dan kemampuan kompi zeni. Fokus dari latihan bersama kali ini adalah meningkatkan kemitraan dan sinergitas antarsatuan dan antarmiliter tujuh negara yang tergabung dalam latihan itu," ungkap Laksamana Muda Iskandar Sitompul menambahkan.

Latihan bersama "Cobra Cold" ke-31 diikuti sekitar 10.000 ribu personel militer dari AS, Jepang, Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Thailand. Latihan dilakukan dalam dua tahapan yakni geladi posko dan geladi lapang.

Dalam materi latihan bantuan kesehatan dan kemanusiaan Indonesia akan bergabung dengan militer Singapura, Korea Selatan, Malaysia dan Jepang.

Sumber: ANTARA News