Russia to Build 6 Submarines Annually – Deputy PM

Russia to Build 6 Submarines Annually
© RIA Novosti. Sergey Guneev

20:53 02/02/2012

Russia will start producing six submarines and one aircraft carrier annually starting in 2013, Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin said on Thursday.

“By 2013, production capacity [at Russian shipyards] will allow us to build six submarines and an aircraft carrier every year,” Rogozin told reporters, adding that the number includes both nuclear and diesel-powered submarines.

As a result, the production output will surpass that of the Soviet era when Russia built an average of five submarines annually, he said.

Rogozin earlier said the production had been bogged down in the past by a lack of financing, outdated equipment and a shortage of skilled labor.

Russia is planning to build eight Borey class strategic submarines and up to 10 Graney class attack subs by 2020.

 Fire-damaged Sub Will Cost $16.5 mln. to Repair – Rogozin

Russian nuclear submarine Yekaterinburg
© REUTERS/ Andrei Pronin

The cost to repair the Yekaterinburg, a Russian nuclear submarine damaged by fire late last December, will total about 500 million rubles ($16.5 million), Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin said on Thursday.

“The repairs will cost about 500 million rubles,” Rogozin said.

Some media reports previously said the costs would exceed 1 billion rubles but Rogozin denied those reports.

On December 29, the outer hull of the Yekaterinburg, a Delta-class nuclear submarine, caught fire during repairs at a shipyard in northwest Russia's Murmansk Region. Seven crewmembers and two responders were injured as they battled the fire, which was put out the following day.

There was no radiation leak because the reactors had been shut down before repairs began.

The submarine’s hydro acoustic system was disabled by the fire and will need to be replaced before it is brought back into service.

Delta-class submarines have an outer skin of anechoic rubber, designed to absorb sound from sonars to make the boat harder to detect, that can burn in a dry environment. However, the boat has a double hull of thick steel, which would protect its interior from external fire.

The repairs are scheduled to start this summer.

Disposal of Russian Third Generation Nuclear Subs Suspended

Disposal of Russian Third Generation Nuclear Subs Suspended
© RIA Novosti.

21:00 02/02/2012

SEVERODVINSK, February 2 (RIA Novosti)

Russia has decided to suspend the planned disposal of third-generation strategic nuclear submarines currently in service with the Navy, Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin said on Thursday.

“The most successful projects will undergo two repairs instead of one. The subs' period of service will be extended to 30-35 years instead of the current 25,” Rogozin told journalists.

He also said Akula (Typhoon) class submarines will be upgraded and their electronics and armaments replaced every seven years.

According to Rogozin, this will help gain time until all eight Borey class strategic submarines are deployed by 2020.

The deputy premier also said a naval vessel construction development program for the next 30 years is expected to be worked out soon.

sumber : RIA NOVOSTI

Russian Navy to Receive Mistral Warship in 3 Years

French navy command ship Mistral
The first Mistral class amphibious assault ship will be put in service with the Russian Navy in 36 months, Russian Navy Commander Adm. Vladimir Vysotsky said on Wednesday.

Russia and France signed a $1.2-billion contract on two French-built Mistral class ships, including the transfer of sensitive technology, in June 2011. Two more ships are expected to be 80% built in Russia, 20% in France.

“The first Mistral class ship was laid down at a DCNS shipyard in Saint-Nazaire on February 1,” Vysotsky said.

The French-built ships will be named Vladivostok and Sevastopol, the admiral said.

A Mistral-class ship is capable of carrying 16 helicopters, four landing vessels, 70 armored vehicles, and 450 personnel.

The Russian military has said it plans to use Mistral ships in its Northern and Pacific fleets.

sumber : RIA NOVOSTI

Belanda Tetap Tarik Ulur Lepas Tanknya

  2 Februari 2012 - 2:19pm

MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. (Foto: Bundeswehr)

Pemerintah Belanda sudah kebelet ingin menjual alat utama sistem pertahanan (alutsista) tua mereka. Cuma, begitu ada negara yang bereaksi dan berniat membeli tank-tank, parlemen menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Begitu bunyi kalimat pembuka di harian De Pers hari Rabu (01/02).

Debu pasir bertebangan di sekitar tank tempur Leopard A26. Demikian foto yang terlihat di brosur Kementerian Pertahanan. Kabinet Mark Rutte ingin menambah kas negara dari penjualan 119 tank tipe tersebut. Calon pembeli sudah bermunculan, tapi perkaranya tidak sesederhana itu. Lihat saja kasus Indonesia. Perdebatan seru mengenai penjualan mencuat, baik di negara pemakan keju maupun di negara dengan 245 juta penduduk.

Parlemen Belanda kepingin tahu apa rencana Indonesia, negara kepulauan yang memiliki ratusan hektar hutan, terhadap satu tank yang beratnya setara dengan lima puluh mobil Golfs Volkswagen. Lebih-lebih anggota parlemen khawatir dengan isu hak asasi manusia misalnya dengan rakyat Papua, penduduk asli Nugini. Akhir tahun lalu 12 orang tewas dan ratusan orang ditangkap ketika unjuk rasa pecah.

Menurut organisasi hak-hak asasi manusia, ada demonstran yang bahkan harus mendekam 20 tahun di tahanan dengan dalih mengacu pada undang-undang lama warisan Belanda kolonial. Bagi Partai Sosialis (SP), partai Buruh (PvdA) dan Partai Kiri Hijau (GroenLinks) serta partai Kristen Sosial Konservatif (ChristenUnie) ini sudah cukup menjadi alasan untuk urung melepaskan tank Belanda ke Indonesia. Alasan Partai Kebebasan (PVV) lain lagi. Penduduknya yang 86 persen muslim menjadi alasan keberatan bagi mereka.

Tapi ke mana rongsokan Belanda ini harus dijual? tulis De Pers. Selama bertahun-tahun, Belanda tidak pernah keberatan memasok tank ke Arab Saudi dan kendaraan lapis baja ke Mesir dan Bahrain, tapi sekarang banyak anggota parlemen yang keberatan. Bahkan untuk melepaskannya ke negara seperti Yaman dan Turkmenistan, mereka masih harus pikir-pikir dulu.

Ini tidak terlalu mengejutkan. Pada 14 Februari tahun lalu Belanda sontak dipermalukan ketika tayangan televisi mengenai pemberontakan Musim Semi Arab memperlihatkan lewatnya kendaraan perang yang dicurigai mirip dengan alat perang tua Belanda.

Dalam tanggapan terhadap pertanyaan anggota parlemen dari GroenLinks, Arjan El Fassed, Menteri Luar Negri Uri Rosenthal akhirnya harus mengakui bahwa Belanda lebih dari sekali melepaskan surplus pertahanannya ke Bahrain. "Ini termasuk kendaraan lapis baja (panser) 35 M-113 dan 25 YPR," tukas menteri dari Partai Liberal Konservatif (VVD) itu.

"Juga di Mesir, pada insiden Maspero bulan Oktober, dimana 27 korban tewas, banyak panser yang digunakan," kata anggota dewan Joël Voordewind dari ChristenUnie. "Besar kemungkinan panser-panser bekas kami juga ada di antaranya."

Belanda rupanya pemasok besar kendaraan lapis baja. Hanya ke Mesir saja, antara tahun 1996 dan 2006 sudah lebih dari seribu panser yang terjual. Bahrain dan Mesir bersama-sama menyumbang kas negara Belanda sejumlah 200 juta euro.

Sekarang Indonesia juga berani membayar jumlah yang sama untuk tank-tank Leopard A26. Jumlah yang sulit ditampik oleh Menteri Pertahanan Hans Hillen, padahal kementeriannya harus menghemat 1 miliar euro. Untuk jumlah setinggi ini, menteri dari CDA itu rela mengesampingkan sebentar "moralitasnya."

Anggota dewan Martijn van Dam asal PvdA, yang sebelumnya gagal menghentikan rencana pengiriman tank ke Mesir berkomentar: "Negara yang sudah jelas-jelas ingin membeli tank, malah dilarang. Lihat dong negara-negara yang telah kita pasok sebelumnya, sebanyak apa demokrasi terjadi di sana?" Demikian De Pers.

SUMBER : RADIO NEDERLAND

Pembaruan persenjataan TNI-AD bertahap

MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. (Foto: Bundeswehr)

Kamis, 2 Februari 2012 16:19 WIB 

Yogyakarta (ANTARA News) - Masyarakat sudah mahfum bahwa persenjataan TNI-AD banyak yang sudah lama. "Pembaruan persenjataan itu untuk menggantikan yang telah tua," kata Letnan Jenderal TNI Azmyn Y Nasution, di Yogyakarta, Kamis.

Dia menjadi salah satu pembicara dalam seminar "Membangun Karakter bangsa Melalui Pendidikan Wawasan Kebangsaan" di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, sebagian besar persenjataan TNI-AD telah berusia tua, sehingga perlu diganti. Pergantian akan dilakukan secara bertahap.

"Pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup memadai. Anggaran itu bukan untuk menambah tetapi mengganti persenjataan yang telah tua," katanya.

Ia mengatakan, alutsista yang akan diperbarui antara lain senjata, panser, dan tank. Jika pengadaan Tank Leopard nanti disetujui, maka TNI-AD akan menggunakan tank jenis itu.

"Pengadaan Leopard akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu batalyon, yakni Batalion Kavaleri 8 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur," katanya.
(B015)

SUMBER : Antara

Jangan skeptis soal Leopard

Kamis, 2 Februari 2012 21:20 WIB 

Leopard 2A5, sementara yang direncanakan untuk dibeli TNI-AD dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda sebanyak 100 unit adalah tipe yang lebih mutakhir, Leopard 2A6. (wikipedia)

... jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua...

Jakarta (ANTARA News) - Belum final rencana pembelian 100 tank 2A6 Leopard buatan Jerman dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Rektor Universitas Pertahanan, Letjen TNI Syarifudin Tippe, mengajak masyarakat jangan skeptis melihat permasalahan tentang itu.

TNI-AD memerlukan main battle tank (MBT) Leopard 2A6 karena tank bekas asal Belanda itu memiliki teknologi canggih. "Tank ini bisa menjangkau sasaran secara presisi. Kita perlu tank ini, untuk mengembangkannya di masa depan," katanya, di Jakarta, Kamis.

Rencana pembelian 100 unit tank Leopard dari pemerintah Belanda merupakan keputusan yang tepat.

Di sisi lain, Tippe yang berasal dari korps infantri bisa menerima pendapat bahwa Leopard dengan bobot kosongnya yang 62 ton tidak pas dengan keadaan infrastruktur dan topografi Tanah Air.

Menurut dia, Leopard didesain bisa beroperasi di segala medan, sehingga cara melihatnya harus diproyeksikan menghadapi medan peperangan dan tidak semata mempermasalahkan penempatannya di Jakarta dan Surabaya.

"Kita jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua," ujar Syarifudin.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono E Wibowo, menegaskan, rencana pembelian 100 unit Leopard masih dalam perundingan. "Kami ini sedang mencari yang sesuai dengan permintaan prajurit di lapangan serta anggaran yang tersedia, " kata Wibowo, di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat 2012.

KSAD juga mengatakan telah meminta maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara TNI AD dan badan legislatif. Dana dari pemerintah untuk meremajakan arsenal militer Indonesia sebanyak Rp14 triliun. (ANT)

sumber : ANTARA

Jaleswari: Cegah Mark Up, TNI Harus Mampu Hapus Broker Alutsista

www.tni.mil.id
Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik

Baca juga:

Kemhan Bolehkan KPK Pantau Pengadaan Barang

Presiden Cium Godaan ke Arah Penyimpangan dalam Pengadaan Alutsista

CSIS Nilai Wajar Pembelian Alutsista Pakai Utang Luar negeri

Kemhan Akui Terpaksa Pakai Utang Luar Negeri untuk Pengadaan Alutsista

Anggaran Alutsista TNI Angkatan Udara Bertambah

Jurnas.com | PENGAMAT Pertahanan Jaleswari Pramodhawardani menyambut baik imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta semua pihak menjalankan secara benar pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Tanah Air.

Menurut Jaleswari, semua pihak utamanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah seyogianya menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista tersebut. ”Saya kira pernyataan Presiden SBY itu tepat karena Alutsista itu dibeli dari APBN. Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik,” ujar Jaleswari saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Kamis (2/2).

Jaleswari melanjutkan dirinya dapat memahami imbauan Presiden SBY tersebut. Pasalnya sambung dia, sudah menjadi rahasia umum apabila pengadaan Alutsista TNI selama ini kerap disusupi oleh broker atau makelar.

”Broker-broker harus dihilangkan. Karena Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa tahun lalu juga pernah menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu penuh borok dan bocor,” katanya.

Untuk itu kata Jaleswari lagi, dalam rangka penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut maka TNI harus konsisten dalam menjakankan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Renstra ini harus tetap dijalankan secara berkelanjutan meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan TNI. ”Tidak hanya TNI tapi juga semua pihak harus mendukung berjalanya Renstra tersebut,” katanya.

 

sumber : JURNAS

Kemhan: Bantuan Perbatasan Hanya Diterima dalam Bentuk Peralatan

Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional
Bantuan dalam bentuk peralatan diperbolehkan, namun untuk personel tidak.

Baca juga:

Kemhan Bolehkan KPK Pantau Pengadaan Barang

Pemprov Sulut Kerja Sama Perbatasan dengan AS, Kemhan Merasa Dilangkahi

Kemhan Akui Terpaksa Pakai Utang Luar Negeri untuk Pengadaan Alutsista

Pembelian Tank Leopard Belum Diputuskan

Wamenhan: Modernisasi Alutsista Pil Pahit Kemhan

Jurnas.com | MENANGGAPI rencana kerja sama Pemrov Sulawesi Utara dengan militer AS dalam pengamanan wilayah laut dan perbatasan Sulut, Kepala Pusat Komuniaski Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan, bantuan pertahanan di perbatasan hanya dapat diterima dalam bentuk peralatan.

“Selama bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan, itu diperbolehkan, namun untuk personel tidak,"kata Hartind di Jakarta, Kamis (1/2).

Hartind menuturkan, selama ini AS telah memberikan bantuan peralatan kepada Indonesia. Salah satu bantuan AS yang disebut Hartind adalah peralatan untuk memperkuat kawasan maritim Indonesia. Bantuan ini berupa radar yang telah dipasang di 12 titik sepanjang Selat Malaka dan Pulau Sumatera, mulai dari Sabang ke Batam. “Tapi secara resmi tidak ada kerja sama dengan AS di perbatasan,”ujar Hartind.

Kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia, sebutnya, dilakukan bersama Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, Australia, dan India.

Pemrov Sulut disebut-sebut melakukan rencana pengamanan wilayah laut dan perbatasan dengan militer AS. Gubernur Sulut Sarundajang bahkan telah mengunjungi Angkatan Laut AS untuk mempresentasikan kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah acara penanggulangan terumbu karang dan masalah perbatasan di Sulawesi Utara. Rencana kerja sama ini memunculkan kekhawatiran akan dilakukannya pembangunan pangkalan AS di Sulut.

“Sebenarnya tidak masalah, kita bisa terima bantuan AS itu, tapi harusnya melalui Kementerian Pertahanan,”tegas Hartind.

 

sumber : JURNAS