Pages

Thursday, February 2, 2012

Belanda Tetap Tarik Ulur Lepas Tanknya

  2 Februari 2012 - 2:19pm
MBT LEOPARD 2A6
MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. (Foto: Bundeswehr)
Pemerintah Belanda sudah kebelet ingin menjual alat utama sistem pertahanan (alutsista) tua mereka. Cuma, begitu ada negara yang bereaksi dan berniat membeli tank-tank, parlemen menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Begitu bunyi kalimat pembuka di harian De Pers hari Rabu (01/02).

Debu pasir bertebangan di sekitar tank tempur Leopard A26. Demikian foto yang terlihat di brosur Kementerian Pertahanan. Kabinet Mark Rutte ingin menambah kas negara dari penjualan 119 tank tipe tersebut. Calon pembeli sudah bermunculan, tapi perkaranya tidak sesederhana itu. Lihat saja kasus Indonesia. Perdebatan seru mengenai penjualan mencuat, baik di negara pemakan keju maupun di negara dengan 245 juta penduduk.

Parlemen Belanda kepingin tahu apa rencana Indonesia, negara kepulauan yang memiliki ratusan hektar hutan, terhadap satu tank yang beratnya setara dengan lima puluh mobil Golfs Volkswagen. Lebih-lebih anggota parlemen khawatir dengan isu hak asasi manusia misalnya dengan rakyat Papua, penduduk asli Nugini. Akhir tahun lalu 12 orang tewas dan ratusan orang ditangkap ketika unjuk rasa pecah.

Menurut organisasi hak-hak asasi manusia, ada demonstran yang bahkan harus mendekam 20 tahun di tahanan dengan dalih mengacu pada undang-undang lama warisan Belanda kolonial. Bagi Partai Sosialis (SP), partai Buruh (PvdA) dan Partai Kiri Hijau (GroenLinks) serta partai Kristen Sosial Konservatif (ChristenUnie) ini sudah cukup menjadi alasan untuk urung melepaskan tank Belanda ke Indonesia. Alasan Partai Kebebasan (PVV) lain lagi. Penduduknya yang 86 persen muslim menjadi alasan keberatan bagi mereka.

Tapi ke mana rongsokan Belanda ini harus dijual? tulis De Pers. Selama bertahun-tahun, Belanda tidak pernah keberatan memasok tank ke Arab Saudi dan kendaraan lapis baja ke Mesir dan Bahrain, tapi sekarang banyak anggota parlemen yang keberatan. Bahkan untuk melepaskannya ke negara seperti Yaman dan Turkmenistan, mereka masih harus pikir-pikir dulu.

Ini tidak terlalu mengejutkan. Pada 14 Februari tahun lalu Belanda sontak dipermalukan ketika tayangan televisi mengenai pemberontakan Musim Semi Arab memperlihatkan lewatnya kendaraan perang yang dicurigai mirip dengan alat perang tua Belanda.
Dalam tanggapan terhadap pertanyaan anggota parlemen dari GroenLinks, Arjan El Fassed, Menteri Luar Negri Uri Rosenthal akhirnya harus mengakui bahwa Belanda lebih dari sekali melepaskan surplus pertahanannya ke Bahrain. "Ini termasuk kendaraan lapis baja (panser) 35 M-113 dan 25 YPR," tukas menteri dari Partai Liberal Konservatif (VVD) itu.

"Juga di Mesir, pada insiden Maspero bulan Oktober, dimana 27 korban tewas, banyak panser yang digunakan," kata anggota dewan Joël Voordewind dari ChristenUnie. "Besar kemungkinan panser-panser bekas kami juga ada di antaranya."

Belanda rupanya pemasok besar kendaraan lapis baja. Hanya ke Mesir saja, antara tahun 1996 dan 2006 sudah lebih dari seribu panser yang terjual. Bahrain dan Mesir bersama-sama menyumbang kas negara Belanda sejumlah 200 juta euro.

Sekarang Indonesia juga berani membayar jumlah yang sama untuk tank-tank Leopard A26. Jumlah yang sulit ditampik oleh Menteri Pertahanan Hans Hillen, padahal kementeriannya harus menghemat 1 miliar euro. Untuk jumlah setinggi ini, menteri dari CDA itu rela mengesampingkan sebentar "moralitasnya."

Anggota dewan Martijn van Dam asal PvdA, yang sebelumnya gagal menghentikan rencana pengiriman tank ke Mesir berkomentar: "Negara yang sudah jelas-jelas ingin membeli tank, malah dilarang. Lihat dong negara-negara yang telah kita pasok sebelumnya, sebanyak apa demokrasi terjadi di sana?" Demikian De Pers.

SUMBER : RADIO NEDERLAND

Pembaruan persenjataan TNI-AD bertahap

MBT LEOPARD 2A6
MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. (Foto: Bundeswehr)

Kamis, 2 Februari 2012 16:19 WIB 
Yogyakarta (ANTARA News) - Masyarakat sudah mahfum bahwa persenjataan TNI-AD banyak yang sudah lama. "Pembaruan persenjataan itu untuk menggantikan yang telah tua," kata Letnan Jenderal TNI Azmyn Y Nasution, di Yogyakarta, Kamis.


Dia menjadi salah satu pembicara dalam seminar "Membangun Karakter bangsa Melalui Pendidikan Wawasan Kebangsaan" di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, sebagian besar persenjataan TNI-AD telah berusia tua, sehingga perlu diganti. Pergantian akan dilakukan secara bertahap.

"Pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup memadai. Anggaran itu bukan untuk menambah tetapi mengganti persenjataan yang telah tua," katanya.

Ia mengatakan, alutsista yang akan diperbarui antara lain senjata, panser, dan tank. Jika pengadaan Tank Leopard nanti disetujui, maka TNI-AD akan menggunakan tank jenis itu.

"Pengadaan Leopard akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu batalyon, yakni Batalion Kavaleri 8 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur," katanya.
(B015)
SUMBER : Antara

Jangan skeptis soal Leopard

Kamis, 2 Februari 2012 21:20 WIB 
Leopard 2A5, sementara yang direncanakan untuk dibeli TNI-AD dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda sebanyak 100 unit adalah tipe yang lebih mutakhir, Leopard 2A6. (wikipedia)
... jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua...

Jakarta (ANTARA News) - Belum final rencana pembelian 100 tank 2A6 Leopard buatan Jerman dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Rektor Universitas Pertahanan, Letjen TNI Syarifudin Tippe, mengajak masyarakat jangan skeptis melihat permasalahan tentang itu.

TNI-AD memerlukan main battle tank (MBT) Leopard 2A6 karena tank bekas asal Belanda itu memiliki teknologi canggih. "Tank ini bisa menjangkau sasaran secara presisi. Kita perlu tank ini, untuk mengembangkannya di masa depan," katanya, di Jakarta, Kamis.

Rencana pembelian 100 unit tank Leopard dari pemerintah Belanda merupakan keputusan yang tepat.

Di sisi lain, Tippe yang berasal dari korps infantri bisa menerima pendapat bahwa Leopard dengan bobot kosongnya yang 62 ton tidak pas dengan keadaan infrastruktur dan topografi Tanah Air.

Menurut dia, Leopard didesain bisa beroperasi di segala medan, sehingga cara melihatnya harus diproyeksikan menghadapi medan peperangan dan tidak semata mempermasalahkan penempatannya di Jakarta dan Surabaya.

"Kita jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua," ujar Syarifudin.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono E Wibowo, menegaskan, rencana pembelian 100 unit Leopard masih dalam perundingan. "Kami ini sedang mencari yang sesuai dengan permintaan prajurit di lapangan serta anggaran yang tersedia, " kata Wibowo, di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat 2012.

KSAD juga mengatakan telah meminta maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara TNI AD dan badan legislatif. Dana dari pemerintah untuk meremajakan arsenal militer Indonesia sebanyak Rp14 triliun. (ANT)

sumber : ANTARA

Jaleswari: Cegah Mark Up, TNI Harus Mampu Hapus Broker Alutsista


Jurnas.com | PENGAMAT Pertahanan Jaleswari Pramodhawardani menyambut baik imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta semua pihak menjalankan secara benar pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Tanah Air.

Menurut Jaleswari, semua pihak utamanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah seyogianya menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista tersebut. ”Saya kira pernyataan Presiden SBY itu tepat karena Alutsista itu dibeli dari APBN. Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik,” ujar Jaleswari saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Kamis (2/2).

Jaleswari melanjutkan dirinya dapat memahami imbauan Presiden SBY tersebut. Pasalnya sambung dia, sudah menjadi rahasia umum apabila pengadaan Alutsista TNI selama ini kerap disusupi oleh broker atau makelar.

”Broker-broker harus dihilangkan. Karena Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa tahun lalu juga pernah menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu penuh borok dan bocor,” katanya.

Untuk itu kata Jaleswari lagi, dalam rangka penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut maka TNI harus konsisten dalam menjakankan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Renstra ini harus tetap dijalankan secara berkelanjutan meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan TNI. ”Tidak hanya TNI tapi juga semua pihak harus mendukung berjalanya Renstra tersebut,” katanya.
 
sumber : JURNAS

Kemhan: Bantuan Perbatasan Hanya Diterima dalam Bentuk Peralatan


Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional
Bantuan dalam bentuk peralatan diperbolehkan, namun untuk personel tidak.
Jurnas.com | MENANGGAPI rencana kerja sama Pemrov Sulawesi Utara dengan militer AS dalam pengamanan wilayah laut dan perbatasan Sulut, Kepala Pusat Komuniaski Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan, bantuan pertahanan di perbatasan hanya dapat diterima dalam bentuk peralatan.

“Selama bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan, itu diperbolehkan, namun untuk personel tidak,"kata Hartind di Jakarta, Kamis (1/2).

Hartind menuturkan, selama ini AS telah memberikan bantuan peralatan kepada Indonesia. Salah satu bantuan AS yang disebut Hartind adalah peralatan untuk memperkuat kawasan maritim Indonesia. Bantuan ini berupa radar yang telah dipasang di 12 titik sepanjang Selat Malaka dan Pulau Sumatera, mulai dari Sabang ke Batam. “Tapi secara resmi tidak ada kerja sama dengan AS di perbatasan,”ujar Hartind.

Kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia, sebutnya, dilakukan bersama Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, Australia, dan India.

Pemrov Sulut disebut-sebut melakukan rencana pengamanan wilayah laut dan perbatasan dengan militer AS. Gubernur Sulut Sarundajang bahkan telah mengunjungi Angkatan Laut AS untuk mempresentasikan kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah acara penanggulangan terumbu karang dan masalah perbatasan di Sulawesi Utara. Rencana kerja sama ini memunculkan kekhawatiran akan dilakukannya pembangunan pangkalan AS di Sulut.

“Sebenarnya tidak masalah, kita bisa terima bantuan AS itu, tapi harusnya melalui Kementerian Pertahanan,”tegas Hartind.
 
sumber : JURNAS

Presiden Cium Godaan ke Arah Penyimpangan dalam Pengadaan Alutsista


Jurnas.com | SEMUA pihak diminta menghindari praktek bisnis alutsista yang tidak benar dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dari praktik tidak benar ini ujung-ujungnya membuat kemampuan prajurit berkurang. Presiden mencium masih berjalan praktek bisnis alutsista yang tidak benar itu.

"Jangan ada mark up, jangan ada lobi sana, lobi sini, menggalang sana menggalang sini. Akhirnya harganya menjadi berlebihan, negara dirugikan. Jumlahnya berkurang, sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit kita untuk berperang menjadi berkurang. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kantornya, Jakarta, Kamis (2/2).

Presiden meminta jajarannya mempetanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Kementerian terkait harus memberikan penjelasan kepada publik atas penggunaan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan informasi. "Saya sudah sampaikan itu. Menhan harus aktif, semua harus aktif untuk menjelaskan. Jangan isunya digeser ke sana kemari, dan bisa membingungkan semua. Jelaskan dengan baik, komunikasikan dengan baik," ujar Kepala Negara.

Kementerian Pertahanan diminta membuat perencanaan yang tertata terkait pengadaan alutsista. Presiden sendiri udah memberikan kebijakan dasar soal itu. "Yakni menggunakan industri dalam negeri sendiri manakala itu tersedia, dan itu wajib," kata Presiden.

Namun bila tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Namun mesti dilakukan di atas kerangka kerja sama yang baik. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu, dan kalau terjadi akan kita berikan tindakan yang tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan dalam pengadaan alutsista," kata Presiden.

Prinsip transparan dan akuntabel berlaku bagi pengadaan di semua domain di negeri, di kementerian manapun. "Mari kita pertanggungjawabkan anggaran yang tidak sedikit yang tujuannnya baik, untuk negara kita, kedaulatan negara kita, pertahanan dan keamanan kita, melindungi rakyat dan tanah air kita," kata Presiden.
 
sumber : JURNAS

Presiden rapat bahas pusat pelatihan pasukan perdamaian


Kamis, 2 Februari 2012 15:06 WIB | 414 Views
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA)
Berita Terkait


Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangsungkan sidang kabinet terbatas membahas perkembangan pembangunan pusat pelatihan pasukan perdamaian di Sentul Bogor yang ditargetkan selesai 2014.


Dalam sid ng kabinet bidang Politik Hukum dan Keamanan yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Kamis siang, Presiden mendengarkan penjelasan dari Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan menteri terkait mengenai perkembangan pembangunan pusat pelatihan tersebut.

"Kawasan yang dibangun itu penting, berkaitan dengan tugas pokok kita menyangkut sesuatu yang belum kita miliki padahal manfaat dan kegunaannya sangat besar," kata Presiden.

Presiden menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berkontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB di daerah-daerah konflik.

Di pusat pendidikan pasukan perdamaian di Sentul tersebut, kata Kepala Negara selain akan didirikan pusat pelatihan bahasa, juga akan dibangun tempat latihan untuk penanganan tanggap darurat bencana alam serta pelatihan kontra teroris.

"Kita juga ingin memiliki kampus yang representatif untuk Universitas Pertahanan. Meski sudah berjalan (universitas-red) tersebut, namun kita memerlukan fasilitas yang lebih representatif," katanya.

Presiden juga mengatakan kebutuhan Indonesia yang aktif mengirimkan pasukan perdamaian adalah perlunya pangkalan bagi pasukan perdamaian yang siap diberangkatkan kapan pun.

"Semua kita bangun bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan prioritas," tegasnya.

Hadir dalam sidang kabinet tersebut menteri-menteri di jajaran Polhukam antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendikbud Muhammad Nuh, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, para kepala staf tiga angkatan, Menkeu Agus Martowardojo dan sejumlah pejabat lainnya.

BERITA POLULER