TNI AU Harapkan Perbaikan Hercules di Dalam Negeri

Jakarta

| 21:47 Sat, 7 Jan 2012

10

/

Jurnas.com | MARKAS Besar TNI Angkatan Udara berharap perbaikan pesawat angkut berat Hercules C-130 dapat dilakukan di dalam negeri agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam melakukan perbaikan pesawat sejenis. "Lebih bagus kalau dikerjakan di Bandung, karena sekaligus dapat meningkatkan kemampuan anggota TNI AU,"kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus di Jakarta, Sabtu (7/1).

Sebelumnya, satu unit pesawat Hercules milik TNI AU dikirim ke Oklahoma Amerika Serikat untuk menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat. Jika pesawat tersebut selesai diperbaiki, direncanakan dua unit Hercules lainnya akan juga diperbaiki.

Menurut Azman, teknisi TNI AU sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk memperbaiki pesawat tersebut. Namun begitu, kemampuan tersebut tidak didukung dengan fasilitas dan peralatan yang mendukung. "Sudah mampu memperbaiki, hanya alat-alat yang dibutuhkan tidak ada. Kalau beli, lebih jauh dan lebih mahal, lebih baik kita gunakan orang lain,"terangnya.

sumber : Jurnas

Amankan Laut, TNI AL Butuh 35 KCR

(Foto: Kemhan)

6 Januari 2012, Jakarta: TNI Angkatan Laut memerlukan 35 unit Kapal Cepat Rudal (KCR) sebagai kekuatan ideal dalam melakukan pengamanan wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Hingga saat ini KCR yang dimiliki baru 6 unit.

"Idealnya ada 35 unit KCR, tapi hingga saat ini kami baru memiliki 6 KCR,"kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Jumat (6/1).

Untung merinci, keenam KCR yang dimiliki TNI saat ini adalah Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Mandau-621, KRI Rencong-622, KRI Badik-623, dan KRI Keris-624 yang semuanya buatan Korea. Dua unit lainnya merupakan hibah dari pemerintah Brunei Darussalam yaitu KRI Salawaku-642 dan KRI Badau-643.

"Sesuai MEF akan diadakan penambahan 15 unit KCR,"ujar Untung.

Rencana penambahan KCR ini baru terlaksana dengan penyerahan KRI Clurit-641 pada April 2011 lalu dan segera menyusul KRI Kujang-642 yang akan diserahkan paling lambat April mendatang. Yang membanggakan, kedua KCR ini merupakan kapal buatan dalam negeri yang diproduksi oleh PT Palindo Marine, Batam.

Dalam kunjungannya ke PT Palindo Marine Rabu (4/1) lalu, Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AL Laksamana Muda TNI Sumartono mengungkapkan pemerintah Indonesia menargetkan pembuatan 24 unit kapal cepat berpeluru kendali hingga 2024. Kedua puluh empat unit KCR itu akan disebar ke wilayah Barat Indonesia dan Sulawesi Utara.

Sumber: Jurnas

Norwegia Tawarkan Empat Hercules

Jumat, 11 September 2009 18:00 WIB | 1427 Views

(istimewa/ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Norwegia menawarkan empat unit pesawat angkut C-130 Hercules tipe H kepada Indonesia, kata Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Imam Wahyudi, Jumat.

Ditemui ANTARA di ruang kerjanya di Jakarta, ia mengatakan, empat unit Hercules tipe H itu sebelumnya telah digunakan angkatan udara Norwegia.

"Karenanya mereka (Pemerintah Norwegia) akan melakukan retrovit atau peremajaan terhadap empat Hercules tersebut sebelum diberikan kepada Indonesia," katanya.

Imam mengatakan, empat unit Hercules tipe H yang ditawarkan tersebut keseluruhannya bernilai 66 juta dolar AS. "Ya dengan harga segitu, lumayan juga untuk menambahkan kekuatan skadron Hercules kita, jika pemerintah Indonesia tertarik membelinya," katanya menambahkan.

Sebelumnya, AS menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

Bantuan berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Australia menawarkan Hercules Tipe J, namun pesawat dari Australia masih jangka panjang, kendati prosesnya sudah dilaksanakan sejak sekarang, namun realisasinya masih lama.

Hingga kini Indonesia memiliki satu skadron C-130 Hercules berbagai tipe, yakni C-130 Hercules VIP, C-130 H/HS, C-130 B/H dan C-130 BT dengan tingkat rata-rata kesiapan 60 persen atau sekitar sembilan unit.

Meskipun telah puluhan tahun, TNI AU tetap menggunakan dan memelihara C-130 Hercules melalui perawatan terjadwal service life extension programmed (SLEP), inspection repair as necessary (IRAN), dan program retrofit dengan biaya 51 juta dolar AS untuk empat pesawat agar dapat bertugas lebih lama lagi yakni sekitar 15 tahun.

"Kini dari empat Hercules yang menjalani peremajaan di Singapura, dua telah selesai, dan dua sisanya masing-masing diremajakan di Singapura dan Depo Pemeliharaan 10 TNI AU," demikian Imam.(*)

sumber Antara

Setelah Australia Giliran Norwegian Hibahkan Empat Hercules

JAKARTA - Australia memastikan bakal menghibahkan empat unit pesawat angkut berat Hercules C-130 seri H kepada Indonesia. Meski berstatus hibah, pengadaan pesawat tersebut tidak gratis. Pemerintah Indonesia masih harus mengeluarkan dana ratusan miliar rupiah guna mereparasi pesawat itu di Australia.

"Secara resmi nanti diserahkan kalau kita sudah mempersiapkan anggaran untuk reparasi dan upgrade. Anggaran untuk itu sudah diketok pada 2012," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Istana Kepresidenan, Kamis (5/1).

Purnomo belum bisa memastikan kebutuhan dana untuk reparasi pesawat bekas pakai Angkatan Udara Australia tersebut. Rencana hibah itu sebenarnya sudah dibahas awal tahun lalu, namun baru terealisasi karena menunggu persetujuan Amerika Serikat.

TNI-AU kini memiliki 21 unit Hercules dan berencana menambah sembilan unit lagi. Dengan tambahan empat unit, TNI-AU akan mengoperasikan dua unit untuk pesawat tangki, dua unit untuk pesawat VIP, dan sisanya untuk operasi angkutan dua batalyon.

"Tipe Hercules yang akan dihibahkan adalah tipe H, diremajakan kembali dan akan digunakan TNI Angkatan Udara untuk menggantikan tipe B yang sudah sangat tua," jelas Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengakui masih menjajaki tawaran Hercules dari sejumlah negara. Selain hibah Australia, Amerika Serikat menawarkan pembelian enam unit Hercules C-130 tipe E dan J dengan potongan harga khusus. Pesawat tersebut sedianya akan dikirimkan ke tiga negara di Asia dan Afrika, namun dialihkan ke Indonesia.

Pemerintah Norwegia juga menawarkan hibah murni empat unit pesawat angkut C-130 Hercules tipe H kepada Indonesia. Berbeda dengan Australia dan Amerika yang masih membebankan biaya reparasi kepada Indonesia, tawaran dari Norwegia sudah termasuk biaya reparasi sehingga nilai hibah empat pesawat mencapai USD 66 juta.

Selain pesawat bekas, pada 30 Desember lalu Indonesia membeli enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 senilai USD 470 juta berikut suku cadangnya. Seperti sebelumnya, pembelian pesawat itu kosong tanpa senjata. Tahun ini pemerintah baru menganggarkan pembelian rudal udara ke darat dan rudal udara ke udara bagi sepuluh Sukhoi.

Saat ini Indonesia telah memiliki enam Sukhoi Su-27 SKM dan empat Sukhoi Su-30 MK2. Enam pesawat baru tersebut akan ditempatkan di Makassar

sumber :JPNN

Februari, Indonesia Kirimkan 130 Teknisi Pembuat Kapal Selam Jakarta

| 21:07 Fri, 6 Jan 2012

13

 

www.indosmarin.com / www.indosmarin.com

Jurnas.com | INDONESIA melalui Kementerian Pertahanan akan mengirimkan 130 personel ke Korea Selatan dalam rangka proyek pembuatan Kapal Selam yang disepakati kedua negara. Para personel itu berasal dari anggota TNI Angkatan Laut, ahli kapal selam PT PAL dan sejumlah akademisi dari Institus Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

“Diperkirakan berangkat Februari,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Jumat (6/1).

Dalam pemberitaan jurnas.com sebelumnya, Hartind menyebut tim pembuat kapal selam Indonesia akan berangkat Januari ini. Jumlah tim yang dia sebutkan saat itu berjumlah 50 orang.

Proyek pembuatan kapal selam yang dilakukan dengan kesepakatan joint production tersebut akan dilakukan secara bertahap. Hartind menuturkan, dua dari tiga kapal selam yang dibeli Indonesia itu akan dibuat di Korea Selatan melalui perusahaan galangan Daewoo Shipbuiliding Marine Engineering (DSME). Pembuatan kapal selam pertama dilakukan selama 36 bulan. Selama itu pula teknisi dari Indonesia akan memperhatikan dengan seksama cara mereka merakit hingga akhirnya kapal selam itu selesai.

Pada pembuatan kapal selam kedua, barulah para teknisi Indonesia ikut terlibat namun, masih akan dibantu dari pihak Korea Selatan. “Separuh teknisi dari kita, separuh dari mereka,” katanya.

Pembuatan kapal selam kedua ini diperkirakan lebih singkat, yakni hanya 20 bulan. Pasalnya, pihak Korea Selatan dan Indonesia menargetkan bisa membangun dua kapal selam itu dalam kurun 56 bulan atau sekitar 4,5 tahun. “Diperkirakan dua kapal selam itu akan selesai pada pertengahan 2016,” ujar Hartind.

Dan untuk pembuatan kapal selam ketiga, pengerjaan sepenuhnya dilakukan teknisi Indonesia. Hartind mengatakan, pembuatan kapal selam ketiga ini akan dilakukan di galangan PT PAL di Surabaya. Namun begitu, pihak DSME tetap akan mengawasi pembuatannya. “Proses pembuatannya diperkirakan memakan waktu antara 24-36 bulan, diperkirakan bisa selesai sekitar 2019.” katanya.

sumber JURNAS

RI Bantah Tabrak Pesawat Papua Nugini

Jakarta

| 19:13 Fri, 6 Jan 2012

32

 

www.tni.mil.id / www.tni.mil.id

Jurnas.com | KEMENTERIAN Pertahanan RI menyatakan tidak ada pesawat TNI yang nyaris menabrak pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri (PM) Papua Nugini Belden Namah.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Hartind Asrin Jumat, menyatakan tidak ditemukan data adanya dua pesawat militer Indonesia yang hampir menabrak pesawat yang membawa pejabat tinggi Papua Nugini (PNG).

"Tidak ada pesawat militer kami yang melaksanakan penerbangan atau operasi pada tanggal 29 November, saat dugaan insiden terjadi," katanya menegaskan.

Hartind mengatakan pesawat yang membawa Wakil Deputi PM Papua Nugini itu terbang dari Kuala Lumpur menuju Port Moresby.

Hal senada diungkapkan Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Azman Yunus yang mengatakan berdasarkan catatan Pusat Pengendalian Operasi TNI Angkatan Udara tidak ada pesawat TNI Angkatan Udara yang melakukan penerbangan di wilayah Timur.

"Seluruh satuan radar TNI Angkatan Udara di wilayah Timur yakni di Saumlaki, Biak dan Merauke juga tidak mencatat adanya penerbangan oleh pesawat asing di wilayah Indonesia, khususnya di Papua pada saat itu," ungkapnya.

Pemerintah Papua Nugini justru harus menjelaskan posisi pesawat yang membawa Deputi PM Papua Nugini dan jenis pesawat TNI yang nyaris menabrak tersebut.

Terkait insiden nyaris tabrakan itu, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neil mengancam untuk mengusir Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andreas Sitepu.

Ancaman untuk melakukan pengusiran ini didukung penuh oleh parlemen Papua Nugini. Sebelumnya beredar tuduhan bahwa Indonesia bermaksud untuk memata-matai Pemerintah Papua Nugini "Saya menuntut penjelasan. Bila pihak kami tidak mendapatkan penjelasan dalam waktu 48 jam, seluruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini akan hancur," ungkap Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah, seperti dikutip Radio Australia, Jumat.

"Saya sudah berbicara dengan duta besar (RI) dan bila memang pada akhirnya kami harus mengusirnya dari negara ini dan menarik dubes kami di Jakarta, maka hal tersebut akan kami lakukan," ujarnya. Antara

sumber : JURNAS

Pesawat SMKN 29 Jakarta Ditawarkan Rp1,3 Miliar, Siap 20 Unit

Jakarta

| 06:59 Sat, 7 Jan 2012

5

 

Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional

Jurnas.com | PESAWAT Jabiru J430 hasil rakitan SMK Negeri 29 Jakarta bakal ditawarkan dengan harga sekitar Rp1,3 miliar. Ini lantaran menyesuaikan besarnya biaya perakitan dan bahan-bahan yang dipergunakan.

"Kami berani menawarkan harga pesawat ini sampai Rp1,3 miliar," kata Kepala Program Keahlian Airframe & Powerplant SMK N 29 Jakarta, Ahmad Budiman saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Jumat (6/1) di Jakarta. Rencananya, mereka akan memproduksi pesawat tersebut sebanyak 20 unit.

Budiman mengatakan, biaya merakit pesawat memang mahal bila dibandingkan merakit mobil. Sebab, banyak bahan yang digunakan didatangkan dari luar negeri. Tapi, biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Biaya perakitannya mahal sampai Rp200 juta," katanya.

Sedangkan, biaya membeli bahan-bahan lokal dikeluarkan sekitar Rp100 juta dan ongkos kirim bahan impor sekitar Rp300 juta. Sebagian besar komponen pesawat masih diimpor dari Australia dan 10 persen berasal dari bahan lokal.

"Saat ini pengerjaan sudah sampai 95 persen," katanya. Yaitu proses finishing, seperti pemasangan sayap, pemasangan tangki bensin, pengecatan dan lain-lain. "Perkiraan akhir bulan ini sudah selesai," kata Budiman. Pesawat Jabiru J430 merupakan keluaran terbaru anak SMKN 29 Jakarta.

Sebelumnya pada 2009, mereka berhasil merakit pesawat sejenis yang diberinama "Jabiru J200". Bedanya, pesawat yang lama hanya berkapasitas dua orang, sementara yang terbaru mampu menampung empat orang.

sumber : Jurnas

Pemerintah dan Parlemen Berdebat Alutsista, Calo Mengintai

MBT T-90 buatan Rusia jadi alternatif pengganti Leopard. (Foto: Uralvagonzavod)

9 Februari 2012, Jakarta: Pernyataan mengenai rencana pembelian Alutsista TNI kembali dilontarkan salah satu anggota Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin. Kali ini sang purnawirawan Mayjen TNI, mempertanyakan dana pinjaman luar negeri sebesar AS$ 6,5 miliar. Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengaku, tidak mengetahui dari mana sumber pinjaman dana tersebut.

Perang pernyataan mengenai rencana TNI membeli Alutsista belakangan ini memang menjadi perdebatan menarik, antara DPR dan Pemerintah/TNI. DUa instansi ini seakan berdebat di media, saling tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga membuat bingung publik.

Kepada itoday, pengamat pertahanan Mufti Makarim mengatakan, mekanisme pembelian Alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri sebenarnya sudah menjadi hal biasa, sejak jaman Juwono Sudarsono, dan itu relatif membantu.

Mufti juga menambahkan, beberapa tahun terakhir, anggaran TNI untuk membeli Alutsista memang meningkat cukup signifikan. Namun hal itu belum bisa membuat Indonesia membeli Alutisista secara masif.

“Pembelian Alutsista TNI hanya berdasarkan kepada kebutuhan minimum, sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) saja,” jelas Mufti ketika dihubungi itoday, Kamis, (9/2).

Lucunya, DPR seharusnya sudah mengetahui detil jumlah anggaran dan dari mana anggaran pembelian Alutsista TNI. Karena pemerintah/TNI pasti akan melaporkan sumber dana kepada DPR sesuai mekanisme yang ada.

Mengenai banyaknya perang pernyataan antara DPR dan Pemerintah/TNI, mengenai hal yang berkaitan dengan rencana pembalian Alutsista. Menurut Mufti, ada kemungkinan ada orang-orang yang memiliki kepentingan yang masuk dari perang di media tersebut.

“Broker bisa saja masuk ke dua instansi setelah melihat perdebatan antara DPR dan Pemerintah/TNI,” terangnya.

Hal itu bisa terjadi, karena publik bisa mengetahui apa yang sedang diperdebatkan. Masalah Leopard 2 misalnya, broker senjata jadi memiliki kesempatan untuk menawarkan tank ringan-medium entah lewat DPR atau masuk ke TNI dengan menyodorkan spesifikasi barangnya, sekaligus memberitahu jika barangnya sesuai dengan apa yang diributkan.

Tidak hanya itu, Mufti menganggap, perdebatan mengenai anggaran Alutsista ini hanya masalah politik saja. Karena jika dilihat, pernyataan yang menolak rencana pemerintah selalu berasal dari kalangan partai oposisi. “Kalangan oposisi akan selalu menjadi pihak yang bertolak belakang dengan pemerintah penguasa,” jelasnya.

Untuk mengurangi adanya penyusupan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, Mufti menyarankan agar perdebatan dilakukan secara paralel, bukan dilakukan di gelanggang terbuka.

“Publik diuntungkan dengan adanya perdebatan ini, dan memang berhak tahu, sebab menyangkut dana besar,” ungkap Mufti. “Tetapi ada baiknya DPR dan Pemerintah melakukan debat secara paralel, agar saling mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, jangan saling tuduh tak berdasar. Ini jadi lucu, karena yang terjadi adalah siapa mengawasi siapa,” pungkasnya.

Sumber: itoday