Wamenhan Tinjau Potensi Sejumlah Perusahaan Galangan Kapal di Batam

06 Januari 2012

Kapal cepat rudal KCR-40 produksi PT. Palindo Marine Shipyard, Batam (all photos : DMC)

Batam, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI Angkatan Laut serta Tim Verifikasi KKIP, Rabu (4/1) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau.

Kunjungan Wamenhan beserta rombongan kali ini untuk meninjau secara langsung proses pembuatan kapal serta melihat sejauh mana potensi, kemampuan dan kesanggupan perusahaan galangan kapal nasional khususnya di Batam dalam memenuhi kebutuhan pengadaan Alutsista TNI.

Kemhan dan TNI baik sebagai penentu kebijakan ataupun sebagai pengguna berkepentingan melihat secara langsung mekanisme dan kapasitas produksi yang disediakan dalam memenuhi berbagai peluang yang diberikan oleh Pemerintah.

Selain itu, peninjauan kali ini juga berkaitan dengan kepentingan dari Tim Verifikasi KKIP dalam

memonitor atau mengaudit industri pertahanan baik milik negara maupun swasta yang mencakup manajemen SDM, teknologi, infrastruktur, keuangan dan manajemen secara keseluruhan. Audit yang dilakukan Tim Verikasi KKIP tersebut berperan untuk memberikan jawaban apakah industri pertahanan memiliki kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan Alutsista yang dibutuhkan TNI.

Kunjungan Wamenhan dan rombongan ke sejumlah perusahaan galangan kapal di Batam, diawali dengan peninjauan ke PT. Bandar Abadi Shipyard dilanjutkan peninjauan ke PT. Citra Shipyard, PT. Palindo Marine Shipyard dan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Mentigi. Diakhir kunjungan kerjanya ke Batam, Wamenhan juga menyempatkan diri meninjauan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) di Lantamal Batam.

Dalam peninjauan di Fasharkan Mentigi, Wamenhan dan rombongan meninjau fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal perang TNI-AL. Sementara itu, saat meninjau PT.Palindo Marine Shipyard, Wamenhan dan rombongan melihat fasilitas produksi dan proses pembuatan kapal perang jenis Fast Missile Boat (Kapal Cepat Rudal/KCR 40) yang merupakan kapal pesanan TNI AL. Dalam kesempatan tersebut Wamenhan juga sempat menguji coba dengan menaiki kapal KCR dengan nama KRI Kujang-642. Kapal tersebut merupakan kapal pesanan TNI AL yang kedua, saat ini masih dalam proses uji coba dan dalam waktu dekat akan diserahterimakan.
PT. Palindo Marine Shipyard mendapat pesanan dari TNI sebanyak dua kapal perang jenis Fast Missile Boat(Kapal Cepat Rudal/KCR 40). Kapal pertama telah diresmikan oleh Menhan pada bulan April 2011 dan sudah memperkuat Armada Perang TNI AL dengan nama KRI Clurit-641.
KCR 40 sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putri bangsa dan sebagian besar material kapal perang tersebut diproduksi di dalam negeri. Proyek pembangunan dua unit KCR 40 juga merupakan proyek perdana dalam pengadaan alutsista dengan skema pembiayaan dalam negeri sehingga lebih efisien.
KCR 40 dibuat dari bahan high tensile steel & aluminium alloy dan mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot. Kapal dengan teknologi tinggi itu memiliki spesifikasi panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4 meter dan sistem propulasi fixed propeller 5 daun.
Kapal yang sepenuhnya di buat di PT. Palindo tersebut dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), diantaranya meriam caliber 30mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan rudal anti kapal buatan China C-705.
PT. Palindo Marine Shipyard merupakan salah satu perusahaan galangan kapal di Batam yang memiliki pengalaman selama 20 tahun dan telah memproduksi kurang lebih dua ratus kapal dengan berbagai tipe dan ukuran serta bermacam–macam tipe kapal, antara lain Crew Boat, Passenger Ferry, Patrol Boat, Rescue Boat dan jenis kapal lainnya.
Turut serta mendampingi Wamenhan sejumlah pejabat Kemhan antara lain Irjen Kemhan Laksdya TNI Gunadi, M.D.A., Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI BS. Silaen, S.IP, Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Bambang Suwarto, Dirtekind Ditjen Pothan Brigjen TNI Agus Suyarso, dan Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin.
Sedangkan dari Mabes TNI AL antara lain Asrena Kasal Laksamana Muda TNI Sumartono dan Aslog Kasal Laksda TNI Sru Handayanto. Sementara itu, Tim Verifikasi KKIP antara lain Said Didu, Prof Dr. Ir. Lilik Hedra, Sumardjono, Silmy Karim dan Dr. Timbul Siahaan. Turut pula pejabat dari Kementerian Keuangan dalam hal ini diwakili Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran Kemkeu Sambas Muliana.(BDI/SR)

(DMC)

Kemlu Indonesia tanggapi protes Papua Nugini

Ilustrasi

Jumat, 6 Januari 2012 22:36 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Jumat menanggapi protes yang dilayangkan oleh Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O`Neil, karena pesawat asal Papua Nugini dicegat oleh pesawat TNI Angkatan Udara.

"Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, telah memanggil Duta Besar Papua Nugini di Jakarta, Peter Ila, untuk menyampaikan penjelasan mengenai masalah pencegatan tersebut yang disebabkan karena adanya permasalahan teknis dalam izin penerbangan pesawat tersebut," demikian siaran pers dari Kementerian Luar Negeri.

Menurut Kementerian Luar Negeri yang telah menghubungi sejumlah instansi terkait menyatakan bahwa TNI AU yang melakukan pengidentifikasian pesawat asing yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Hon. Belden Namah saat melintas di wilayah udara Indonesia pada 29 November 2011 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia serta negara lain pada umumnya.

Tindakan yang dilakukan Komando Pertahanan Angkatan Udara Nasional (Kohanudnas) adalah pengidentifikasian elektronik dengan radar dan secara visual melalui pencegatan sesuai prosedur standar, demikian siaran pers tersebut.

Pengidentifikasian dilakukan karena terdapat perbedaan antara izin penerbangan yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas.

Tindakan pengidentifikasian itu telah sesuai dengan prosedur standar tanpa membahayakan pesawat jet Papua Nugini tersebut.

Dubes Peter menyampaikan apresiasinya setelah mendapat penjelasan dari Menteri Marty Natalegawa dan berencana meneruskan keterangan tersebut kepada pemerintahnya.

sumber : Antara

Kemlu: intersepsi AU sesuai prosedur

Ilustrasi
Jumat, 6 Januari 2012 23:41 WIB 

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa intersepsi yang dilakukan oleh pesawat TNI AU terhadap pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Belden Namah, sesuai dengan prosedur dan tidak pernah membahayakan pesawat dimaksud.

Hal itu disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, sebagai penjelasan atas pemberitaan media massa mengenai intersepsi pesawat TNI AU terhadap pesawat terkait yang melintasi wilayah Negara Indonesia pada 29 November 2011.

Menurut Pemerintah Indonesia, langkah-langkah yang dilakukan Indonesia, TNI Angkatan Udara, untuk melakukan intersepsi terhadap pesawat dimaksud telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara lain pada umumnya.

Tindakan yang diambil oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), menurut pernyataan itu adalah melakukan identifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual dengan cara intersepsi sesuai prosedur standar.

Hal itu dilakukan karena terdapat perbedaan data antara "flight clearance" yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas.

Terkait peristiwa tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa telah memanggil Dubes Papua Nugini di Jakarta, Peter Ilau untuk menyampaikan penjelasan mengenai masalah intersepsi yang disebabkan karena adanya permasalahan teknis dalam flight clearance pesawat itu.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa Duta Besar Papua Nugini di Indonesia menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang disampaikan Menlu RI dan akan meneruskan pesan tersebut kepada pemerintahannya.
(T.G003/D009) 

sumber Antara

Rusia - Iran Bahas kerjasama billateral

Rusia-Iran bahas kerjasama bilateral
Jumat, 6 Januari 2012 16:22 WIB | Dibaca
1026 kali
Moskow (ANTARA
News/Itar-Tass) -
Presiden Federasi
Rusia Dmitry
Medvedev dan Presiden Republik Islam
Iran Mahmud Ahmadinejad Kamis
melakukan percakapan telepon
mengenai prakarsa pihak Iran, kata
dinas layanan pers Kremlin.
Kedua kepala negara itu membahas
masalah-masalah penting saat ini
mengenai perkembangan kerja sama
bilateral pada tahun 2012.
Kedua presiden bertukar pandangan
tentang masalah-masalah regional.
Kedua pihak menyatakan dukungan
untuk meningkatkan upaya-upaya
menguraikan Konvensi tentang Status
Hukum Laut Kaspia, dan solusi
terhadap masalah Kaspia, termasuk
ekologi, perikanan, dan lain-lain.
Pentingnya penerapan kesepakatan
dicapai pada Konferensi Tingkat Tinggi
Kaspia Ketiga di Baku ini ditunjukkan
dalam hubungan ini.
Adapun tentang situasi Timur Tengah,
yang merupakan subjek perhatian
serius bagi masyarakat seluruh dunia,
Medvedev dan Ahmadinejad
menyatakan keyakinan adanya
kemungkinan untuk memecahkan
masalah wilayah tersebut, termasuk
situasi di Suriah, secara eksklusif
dengan metoda politik, melalui
pembentukan dialog antara semua
pihak yang bersangkutan.
Dukungan itu diungkapkan untuk upaya
yang dilakukan dalam kerangka
Perserikatan Bangsa-Bangsa, regional
dan organisasi-organisasi internasional
lainnya dalam mencapai tujuan ini.
Dmitry Medvedev menunjukkan dengan
puas penilaian positif oleh Presiden
Iran atas prakarsa Rusia: rencana
untuk restorasi tahap-demi -tahap
kepercayaan dalam program nuklir
Iran.
Para pihak sepakat untuk melanjutkan
konsultasi-konsultasi tentang masalah
tersebut. (H-RN)
sumber Antara

Papua Nugini Akan Usir Dubes RI

Papua Nugini Akan
Mengusir Dubes
Indonesia Atas Insiden
Dua Pesawat Tempur
TNI AU
Jakarta - Papua Nugini (PNG)
Perdana Menteri Peter O'Neil telah
mengancam akan mengusir Duta
Besar Indonesia dari Port Moresby,
Andreas Sitepu, menyusul insiden
November lalu di wilayah udara
Indonesia.
Dua pesawat tempur TNI AU hampir
hampir bertabrakan dengan pesawat
yang membawa wakil perdana
menteri dan pejabat senior
pemerintah PNG yang kembali dari
Malaysia, radioaustralianews.net. au
melaporkan pada hari Jumat.
Wakil Perdana Menteri PNG Belden
Namah mengatakan bahwa pesawat
tempur TNI bertindak agresif dengan
maksud untuk mengintimidasi.
"Saya sangat marah dan saya
meminta penjelasan dari pemerintah
Indonesia. Jika saya tidak
mendapatkan penjelasan dalam
waktu 48 jam, semua hubungan
diplomatik antara Indonesia dan
Papua Nugini akan tegang," kata
Namah seperti dikutip oleh news
portal.
"Saya sudah berbicara dengan duta
besar indonesia, dan bila ini terjadi
maka kami mendeportasi duta besar
Indonesia untuk meninggalkan
negara ini dan menarik duta besar
kami dari Jakarta, kami akan
melakukannya."
Kementerian Luar Negeri Indonesia
dan Departemen Pertahanan
Indonesia mengatakan mereka akan
mengeluarkan konfirmasi pada sore
ini.
Sumber : TJP/MIK

Papua Nugini Akan Usir Dubes RI

Papua Nugini Akan Usir Dubes RI