Menhan: TNI Siap Bantu Cegah Kekerasan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (FOTO ANTARA/Tommy Pratama )

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa TNI siap membantu upaya pencegahan tindakan kekerasan, terutama yang bernuansa SARA, yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.

"Kita akan lakukan dalam rangka operasi teritorial. Kalau dulu jika terjadi, polisi yang masuk tetapi sekarang polisi dan tentara bisa masuk. Namun, tentara tidak berada di depan," kata Purnomo kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, jika kepolisian tidak bisa menangani kasus kekerasan yang terjadi, maka militer akan masuk dalam rangka komando teritorial.

"Penanganan yang dilakukan TNI bukan berarti TNI melangkahi polisi. Memang polisi mempunyai kewenangan di depan mencegah, tetapi kita tidak terus-menerus di barak. Kalau ada sesuatu siap turun," paparnya.

Ia menambahkan, meski komando teritorial nantinya akan turun, namun TNI akan tetap melakukan koordinasi dengan Polisi.

"Contoh paling bagus itu di Temanggung. Kita masuk, tetapi polisi tetap di depan," ujarnya.

Purnomo menegaskan, tindakan inkonstitusional terhadap negara akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Negara akan bertindak sesuai konstitusi dan aturan yang berlaku terhadap berbagai upaya inkonstitusional terhadap pemerintah yang sah," katanya.

Purnomo mengatakan,"Kita tidak boleh membuka ruang bagi siapa pun guna melakukan provokasi kepada masyarakat untuk berbuat kekerasan yang merusak tatanan demokrasi,".

Bahkan, menurut dia, TNI akan dilibatkan jika beragam provokasi yang mengarah pada aksi melawan pemerintahan yang sah, mengancam kedaulatan dan keselamatan NKRI.

"TNI akan dilibatkan sesuai aturan perundangan berlaku, jika provokasi mengarah pada aksi yang mengancam kedaulatan dan keselamatan NKRI," kata Purnomo menegaskan.

Terkait itu, Kementerian Pertahanan akan menambah anggaran untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Komando Teretorial. Kemhan akan memberikan prioritas.

"Perhatian dukungan anggaran terhadap peningkatan kegiatan pembinaan teretorial TNI termasuk sarana pendukung bertujuan lebih memberdayakan TNI dalam tugas operasi militer selain perang termasuk membantu Polri," kata Menhan.

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011

ANTARA

Heli Bell-412 TNI AL Mendarat Darurat di Situbondo

SITUBONDO - Sebuah helikopter dengan nomor lambung NBell-412 milik Skuadron 400 TNI-AL mendarat darurat di lapangan SMA Negeri 1 Suboh, Kabupaten Situbondo, Kamis (17/2). Helikopter tersebut terbang dari Kabupaten Banyuwangi hendak menuju ke Bandara Juanda Surabaya, namun berputar-putar rendah di lapangan SMA Negeri 1 Suboh dan melakukan pendaratan darurat karena diduga mengalami kerusakan mesin.

Seorang saksi mata, Imam Syafii, mengatakan helikopter yang terbang rendah di kawasan sekolah membuat siswa dan masyarakat setempat terkejut. "Banyak siswa dan warga yang keluar rumah untuk melihat helikopter yang mendarat di lapangan SMA Suboh. Kami khawatir helikopter itu jatuh menimpa rumah warga," tuturnya.

Menurut dia, helikopter tersebut berputar-putar rendah di lapangan SMA Suboh, kemudian mendarat secara darurat di sana. "Kegiatan belajar di SMA Negeri 1 Suboh sempat terhenti karena banyak siswa yang berhamburan keluar ruangan kelas untuk melihat pendaratan helikopter milik TNI-AL itu," paparnya.

Helikopter Skuadron 400 TNI AL dengan pilot Kapten Novan dan co-pilot Lettu Akbar tidak bisa berbuat banyak dan menunggu teknisi yang didatangkan dari Surabaya. Beberapa kali mereka mencoba menghidupkan mesin helikopter, namun tidak bisa.

Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait dengan pendaratan darurat itu, pilot dan co-pilot enggan memberikan komentar apapun terkait dengan kerusakan mesin yang menyebabkan helikopter tersebut mendarat darurat. Hingga kini, belum diperoleh keterangan resmi dari TNI-AL tentang kemungkinan adanya kerusakan mesin pesawat, sehingga pilot melakukan pendaratan darurat.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Pangarmatim : Cari, Kapal Laju Sejahtera

SAR : KRI SSA-878 inilah satu Kapal Perang RI dari Satuan Kapal Patroli Koarmatim

yang sedang melaksanakan Tugas Ops Kamlatim dan mendukung SAR

Kapal Laju Sejahtera yang mengalami mati mesin di Laut Maluku.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, memerintahkan seluruh unsur yang tergabung dalam Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur (Ops Kamlatim) untuk melaksanakan Search And Rescue (SAR), Bantuan dan Pertolongan  terhadap kapal Laju Sejahtera yang mengalami musibah laut mati mesin pada posisi 00 11 00 U- 126 02 52 T atau di sekitar Laut Maluku.  Selasa (15/2).

Kapal Laju Sejahtera merupakan kapal tangker dengan  panjang 103,4 meter dan  lebar 14,4 m, dinakhodai oleh Sarbini  memiliki ciri-ciri warna lambung merah dan anjungan bagian belakang berwarna putih, dengan Kepala Kamar Mesin (KKM) Riza Purnama.

Kapal  milik PT Ardila Insan Sejahtera itu hendak berlayar dari Bitung, Sulawesi Tengah menuju Manokwari dengan memuat 20 orang, berangkat dari pelabuhan Bitung tanggal 13 Februari jam 10.00 Wita dan diperkirakan tiba di Manokwari tanggal 16 Februari  jam 10.10 Wit

Dalam Basegramnya Pangarmatim yang tertanggal 15 Februari 2011 itu, juga menunjuk Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sutedi Sena Putra (SSA) degan nomor lambung -878 dari Satun Kapal Patroli Koarmatim untuk turut membantu pelaksanaan pencarian, memberi bantuan dan pertolongan terhadap kapal yang sedang mengalami musibah laut itu. KRI SSA-878 saat ini sedang melaksanakan tugas Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur . (Dispenarmatim) 

KOARMATIM

KOMANDAN GUSPURLATIM PIMPIN UPACRA BENDERA

Upacara : Komandan Guspurlatim Kolonel Laut (P) Sulaeman Banjar Nahor,SE.

Saat memimpin Upacara Bendera tanggal 17 Februari 2011

di dermaga Madura, Koarmatim, Ujung, Surabaya. Kamis (17/2).

Komandan Gugus Tempur Laut Wilayah Timur (Danguspurlatim) Kolonel Laut (P) Sulaeman Banjar Nahor, SE. memimpin Upacara bendera tanggal 17 Februari di dermaga, Koarmatim, Ujung, Surabaya. Kamis (17/02). Upacara yang rutin dilaksanakan setiap bulan ini diikuti oleh seluruh personel militer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dilingkungan Koarmatim.

Kasal Laksamana TNI Soeparno dalam amanatnya yang dibacakan oleh Inspektur  Upacara (Irup) anatara lain mengatakan, untuk persoalan batas wilayah antar negara, menghadapi potensi konflik tersebut, jajaran TNI AL perlu terus meningkatkan intensitas kehadiran unsur-unsur satuan operasional diwilayah perbatasan. Oleh Karena itu, untuk Pangkalan TNI AL terutama yang berada di sekitar wilayah perbatasan agar senantisa menjamin ketersediaan dukungan bagi unsur atau satuan yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Pada tahun 2011 Indonesia menerima tanggung jawab sebagai ketua ASEAN, sesuai dengan agenda yang telah di tetapkan yaitu terbentuknya masyarakat ASEAN yang berlandaskan Tiga pilar utama yaitu politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya, dimana salah satu agenda penting yang harus diwujudkan dalam tahun 2015 adalah terbentuknya Asean Maritime Forum (AMF).

Lebih lanjut, Kasal berharap kepada seluruh jajaran TNI AL agar dapat memberikan kontribusi positif dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang ino vatif dan kreatif serta menjadi Leading Sector dalam mempercepat terealisasikan AMF.

Dalam pada itu, Kasal menegaskan sebagai tindak lanjut dari program pembangunan TNI AL sesuai MEF dalam tahun 2011, beberapa alutsista baru akan bergabung dalam jajaran TNI AL. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan prajurit-prajurit yang memiliki tingkat profesionalisme yang sesuai untuk mengawaki alutsista tersebut, menyiapkan menejemen perawatan dan pemeliharaan yang dapat mempertahankan kesiapan alutsista, menyiapkan dukungan logistik pangkalan serta pola pengoperasian Alat Utama (Alut) yang efisien dengan tetap memperhatikan Zero Accident.

Dalam kesempatan itu pula Kasal menekankan  keseluruh jajaran TNI AL agar dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, berupa pengalokasian anggaran pertahanan, maka didalam pelaksanaanya agar mampu mewujudkan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dengan  dikeluarkannya Perpres tersebut diharapkan pengadaan barang atau jasa pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Demikian pula dengan penetapan Perpres tersebut diharapkan akan menjadi standart regulasi, dibidang pengadaan barang dan jasa diseluruh lembaga Pemerintah. Tegas Kasal.

KOARMATIM

Hibah F-16 Bertentangan Dengan Kebijakan SBY

Foto: Istimewa

Oleh: MA Hailuki

Kamis, 17 Februari 2011 | 07:03 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Komisi I DPR meminta Kementerian Pertahanan membatalkan rencana menerima hibah dua skuadron pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat.

Daripada menerima hibah tersebut, Kementerian Pertahanan disarankan untuk mempercepat proyek pembuatan pesawat tempur nasional KF-X bekerja sama dengan Republic of Korea Air Force (ROKAF).

"Sebaiknya di-cancel-lah, karena kita beli, bukan produksi atau join production dengan Amerika. Sedangkan, ‎yang dengan Korsel kita sudah sepakati join production dan join investation," ujar anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan kepada INILAH.COM, Rabu (16/2/2011).

Wasekjen DPP Partai Demokrat ini menjelaskan, berdasarkan kebijakan revitalisasi industri pertahanan yang dicanangkan Presiden SBY, pengembangan pesawat tempur nasional harus menjadi skala prioritas.

"Maka sebaiknya persetujuan tersebut di-cancel karena bertentangan dengan kebijakan politik pertahanan negara. Yang lalu dicanangkan presiden soal kebijakan revitalisasi industri pertahanan," tegasnya.

Seperti diberitakan, Indonesia dengan Korea Selatan memiliki proyek ambisius pembuatan pesawat tempur KF-X yang rencananya akan dirilis pada 2020.

Proyek ini membutuhkan biaya sekitar 8 miliar USD, dari total biaya yang diperlukan, Indonesia menanggung sebesar 20 persen. Kemudian Indonesia akan memperoleh sebanyak 50 jet tempur KF-X.

Kemampuan tempur KF-X dirancang lebih baik daripada pesawat tempur F-16. Jem tempur KF-X diproyeksikan memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen dari F-16.

Pesawat KF-F dirancang lebih panjang daripada F-16. Rentang sayapnya pun lebih lebar daripada F-16. Begitu pula kemampuan menampung bahan bakar KF-X lebih banyak daripada F-16. [mah]

INILAH.COM

Demokrat: Hibah F-16 Bikin RI Makin Tergantung AS

foto: istimewa

Oleh: MA Hailuki

Rabu, 16 Februari 2011 | 13:39 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Hibah dua skuadron pesawat tempur F-16 yang diterima Kementerian Pertahanan akan membuat Indonesia semakin tergantung kepada Amerika Serikat.

Anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengatakan, suku cadang pesawat F-16 tak bisa didapat dari negara lain selain Amerika Serikat. Hal ini akan menyebabkan pertahanan udara Indonesia dikendalikan negeri Paman Sam.

"Dependensi politik militer-pertahanan RI akan semakin kuat bila RI menerima hibah pesawat F16 AS tersebut. Dependensi kebijakan pertahanan RI atas AS tentu saja merugikan Indonesia mengingat negeri Paman Sam tersebut pernah memberlakukan embargo militer atas Indonesia. Dampak militernya cukup parah," ujarnya kepada INILAH.COM, Rabu (16/2/2011).

Lebih lanjut, Ramadhan menyatakan kebijakan menerima hibah F-16 tersebut akan merugikan industri pertahanan dalam negeri. Sebab anggaran perawatan Alusista akan terkuras untuk membeli suku cadang dan persenjataan dari Amerika bukan dari dalam negeri.

"Akuisisi F-16 dari AS secara besar-besaran bertentangan dengan kebijakan revitalisasi industri pertahanan," tegas Ramadhan.

Seperti diberitakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima tawaran hibah dua skuadron pesawat tempur F-16A/B Fighting Falcon dari Amerika Serikat (AS).

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengemukakan, proses persetujuan sudah disampaikan Kementerian Pertahanan dan kini menunggu konfirmasi dari pihak AS.

"Prosesnya sedang berjalan, sudah ditindaklanjuti juga oleh Kementerian Pertahanan dan saat ini kita menunggu konfirmasi lebih lanjut dari AS tentang persetujuan RI atas hibah tersebut,"ujarnya.

Agus menuturkan, pertimbangan TNI menerima hibah dua skuadron F-16A/B Fighting Falcon itu dikarenakan lebih efektif dan efisien jika membeli enam pesawat sejenis yang baru. [mah]


INILAH.COM

Indonesia Mampu Membuat Suku Cadang F-16

INILAH.COM, Jakarta - Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo mengatakan Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya hibah dua skuadron pesawat tempur F-16 dari pemerintah AS.Kendati demikian, pemerintah tetap harus terus mendorong proyek pengembangan pesawat tempur buatan nasional KF-X dengan Korea Selatan.

"Karena yang bekas ini kan sudah dimuktahirkan pesawatnya. Jadi, kalau kita mau kembangkan KF-X itu memang sudah ongkos kita. Tapi, pesawat ini (F-16) kan sudah dimuktahirkan, saya kira tidak ada masalah itu. Indonesia sudah punya pengalaman dengan pesawat F-16," kata Dudi Sudibyo saat dihubungi INILAH.COM.

Menurut Dudi, untuk proyek pengembangan pesawat tempur dengan Korea Selatan, hal tersebut belum bisa dikatakan untung atau ruginya. "Kalau KF-X yang kita kerja sama dengan Korea itu kan kita harus keluarkan dana untuk mendapatkan 50 pesawat, tapi 50 pesawat itu jangan cuma lihat 50 saja, nanti anggaran bisa membengkak. padahal ini pasarnya belum jelas. Dan di sini Korea pintar juga tanpa keluarkan uang banyak, Korea sudah dapat klien," katanya.

Sementara untuk F-16, untuk saat ini bisa dikatakan Indonesia sangat beruntung. Karena menurutnya berdasarkan pengakuan dari produsen F-16, Indonesia sudah mampu membuat F-16 sendiri.
"Karena waktu indonesia bikin offset diakui oleh Amerika merupakan yang terbaik dari yang lainnya. Artinya secara kemampuan dan teknologi kita sudah bisa buat dan menguasai," jelasnya. [mah]


INILAH.COM