Pages

Friday, February 11, 2011

Presiden Bertolak Menuju Kupang dengan KRI


MAMPIR SEBENTAR: KRI Slamet Riyadi bersandar di Pelabuhan Semayang.(wiji/kp)

 
Atambua, NTT (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Jumat pagi bertolak dari Atambua menuju Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menggunakan KRI Slamet Riyadi dengan nomor lambung 352 dari Pelabuhan Atapupu.

Presiden Yudhoyono didampingi Menkominfo Tifatul Sembiring (kiri) menerima secara simbolis 17 buku “Kemerdekaan Pers Dari dan Untuk Rakyat” dari Ketua Umum PWI Pusat Margiono di peringatan puncak Hari Pers Nasional 2011 di Aula El Tari, Kupang, NTT, Rabu (9/2). Foto: Investor daily/ANTARA/Widodo S. Jusuf/Spt/11 Presiden Yudhoyono didampingi Menkominfo Tifatul Sembiring (kiri) menerima secara simbolis 17 buku “Kemerdekaan Pers Dari dan Untuk Rakyat” dari Ketua Umum PWI Pusat Margiono di peringatan puncak Hari Pers Nasional 2011 di Aula El Tari, Kupang, NTT, Rabu (9/2). Foto: Investor daily/ANTARA/Widodo S. Jusuf/Spt/11

Presiden berada di Atambua dalam kunjungan kerja meninjau Batalyon 744/Setya Yudha Bakti di Atambua.
Setibanya di Kupang, Presiden kemudian langsung bertolak menuju Jakarta dan mengakhiri kunjungan kerja selama empat hari sejak Selasa (8/2) hingga Jumat (11/2).
Perjalanan dari Atambua menuju Kupang ditempuh dengan waktu sekitar tujuh jam.
Selama di Kupang, selain menghadiri peringatan hari pers nasional, kepala negara juga memberikan pengarahan pada jajaran Pemprov NTT.
Presiden dan rombongan saat menuju Atambua dari Kupang pada Rabu (9/2) bermalam di SoE, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kemudian menuju Atambua.
Selama menepuh perjalanan darat tersebut, kepala negara meninjau sejumlah fasilitas seperti pusat pengembangan benih ikan, pusat penyuluhan kelompok tani, rumah pintar dan juga situ atau tempat penampungan air buatan.
Saat di Atambua, Presiden dan Ibu Negara menginap di markas Batalyon 744/SYB setelah sebelumnya memberikan pengarahan.
Presiden pernah menjadi Komandan Batalyon 744/SYB pada kurun waktu 1986 hingga 1988 saat batalyon tersebut masih bermarkas di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste).
Setelah kemerdekaan Timor Leste, Batalyon 744/SYB kemudian direlokasi ke NTT dan menempati markas di Atambua.
Presiden dan rombongan direncanakan akan tiba di Jakarta pada Jumat petang di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara El Tari Kupang.

yahoo

Thursday, February 10, 2011

Indonesia to Develop Light Attack Helicopter, Military Co-op with S Korea

10 Februari 2011


In the ADEX 2009 Korea unveils light attack helicopter KAH based on KUH (photo : Koreansentry)

JAKARTA, (Xinhua) -- Indonesia's plane company PT Dirgantara Indonesia will develop a light attack helicopter and military cooperation with South Korea, a top executive said here on Thursday.
"We are in cooperation with the Indonesian Army to develop a light attack helicopter that could be used to confront separatist and smugglers," said Budi Santoso, president director of PT Dirgantara Indonesia in a parliamentary hearing.



He said that characteristic of the helicopter is different from MI35 that is designed for opened battle in which noise is not important. "The most important element of the light attack helicopter is its low noise while flying. We don't need helicopters like MI35 that its noise could be heard from a distance of 10 kilometers," Santoso said.

He also said that the Defense Ministry and its South Korean counterpart are developing a program named the Korean Fighter Program (KFP). "This is our opportunity to upgrade our skill and to grow new expertise, mainly in engineering," he said.


According to Santoso, general lifetime of a plane is about 20- 30 years.


"However, during the lifetime, we need maybe twice or three times of upgrade on weaponry and avionic system. If we have the expertise, we could upgrade it according to our needs," he said.



(Xinhua)

Introducing the C4I Battalions


10 Februari 2011

RSTA troopers like those who operate various mini Unmanned Aerial Vehicles are now combined with Signals units under the new C4I battalions. (photo : Aviation Week)

Wonder what the term 'C4I battalion' stands for? It means Command, Control, Communications, Computers, Intelligence Battalion. The 10 and 11 C4I battalions were formed in 2010 through the merger of Signals units and Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) units of Army Intelligence. This development not only underscores the close operational linkages between combat intelligence and communications but also enhances their overall operational effectiveness.

The active 10C4I comprises companies specialising in C4, ISR, SATCOM and Mobile Cellular capabilities. The reprofiled battalion is better positioned to create closer synergy and faster response to support the High Readiness Core (HRC) in security operations and peacetime contingencies like terrorist attacks or natural disasters.

The formation of C4I battalions allows for a single point of contact resulting in fast and effective dissemination of information. (photo : Mindef)

Formed in January 2010, 11C4I is commanded by LTC Yeoh Keat Hoe. In peacetime, the battalion acts as a force generator; raising and training Intelligence and Signals troopers for the Combined Arms Brigade's (CAB) C4I battalion. In operations, 11C4I will support the combined arms brigade by providing them with a comprehensive situational awareness of the battlefield.

Operations aside, the newly created C4I battalions also allow for enhanced training and operational effectiveness as LTC Yeoh described, “With a C4I battalion headquarters, there is now dedicated attention devoted to the Signal and RSTA companies in terms of training, sustenance and development.”

Pengadaan Dinilai Sarat Kepentingan


Jakarta, Kompas - Sistem pengadaan alat utama sistem persenjataan dinilai tidak pernah ada. Yang ada hanyalah akomodasi kepentingan jangka pendek di tingkat pimpinan dengan diselimuti kepentingan agen.
Hal itu disimpulkan Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman seusai rapat dengar pendapat dengan para direktur utama industri pertahanan, Kamis (10/2). Hal serupa dinyatakan anggota DPR, Tritamtomo, yang menyayangkan TNI tidak tahu hal yang harus dipersiapkan serta banyaknya agen yang bermain dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hadir dalam rapat itu Direktur Utama PT PAL Harsusanto, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso, Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono, Direktur Operasi dan Teknik PT INTI Tikno, Direktur Utama PT Lembaga Elektronik Nasional Wahyuddin Bagenda, serta Direktur Keuangan dan Pengembangan PT Dahana Harry Sampurno.
Hayono mengatakan, berkaitan dengan pembelian alutsista dari luar negeri dengan menggunakan kredit ekspor, seharusnya melibatkan BUMN industri strategis terkait. Dengan demikian, ada sistem pertahanan yang terintegrasi.
Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin juga menyatakan, harus ada koordinasi antara industri dalam negeri dan pembelian. Hal itu sudah berjalan di Malaysia yang membeli Sukhoi dengan mensyaratkan sistem avionik yang ditangani industri dalam negeri. Demikian juga dengan Singapura yang membeli F-16, tetapi sistem komunikasinya didesain di dalam negeri.
Adik Avianto Soedarsono mengharapkan pemesanan bisa dilakukan dalam jangka waktu lama. Pasalnya, pembelian bahan baku di luar negeri membutuhkan waktu sampai delapan bulan. ”Kalau kita terlambat, jangan lalu dijadikan alasan untuk membeli dari luar negeri, padahal pesanannya mendadak,” katanya.
Direktur Keuangan dan Pengembangan PT Dahana Harry Sampurno mengatakan, sejak keberadaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, BUMN industri pertahanan cukup terbantu, di antaranya dengan anggaran multitahun dan penunjukan langsung. Untuk jangka pendek, ia berharap ada kebijakan imbal beli yang bisa dicanangkan lewat peraturan presiden. Dengan demikian, Kementerian Pertahanan dan TNI tetap dapat membeli alutsista canggih dari luar negeri, tetapi disertai dengan kebijakan imbal beli. (EDN)

 KOMPAS


Russian-Indian joint development of 5G fighter jet to cost $6 billion - HAL

11:22 10/02/2011
The Russian-Indian joint development of a fifth generation fighter jet will cost some $6 billion, Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) Financial director D. Shivamurti said
Russia and India signed in December last year a contract to jointly develop a design for a new 5G multirole fighter. Russia's Sukhoi holding and India's Hindustan Aeronautics Limited agreed in early 2010 to jointly develop a fifth-generation fighter jet based on the T-50 design.
"A detailed design phase, including the cost of the project, is likely to cost more than $6 billion," Shivamurti said. "The work between us and them [India and Russia] will be distributed in a 35/65 proportion."
Russia has been developing its own fifth-generation fighter since the 1990s. The current prototype, known as the T-50, was designed by the Sukhoi design bureau and built at a plant in Komsomolsk-on-Amur in Russia's Far East.
Russian officials have already hailed the fighter as "a unique warplane" that combines the capabilities of an air superiority fighter and attack aircraft.
Russia is planning to use the jointly-developed 5G fighter as an export version of T-50, while India is expecting the new fighter aircraft to enter service with its air force by 2020.
BANGALORE (India), February 10 (RIA Novosti)

RIA NOVOSTI

BUMNIS Bangun Gedung Tertinggi di Jakarta


JAKARTA - Sejumlah BUMN strategis sedang menggarap pembangunan gedung setinggi 600 meter di kawasan komplek Kemayoran, Jakarta. Gedung ini bakal siap menyaingi Menara Jakarta yang juga akan berdiri di Kemayoran setinggi 558 meter.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) Hendardji Soepandji mengatakan gedung ini merupakan rencana gabungan para kantor BUMN bidang strategis seperti Pindad, PAL, PTDI, BUMN baja, dan lain-lain. Nama gedung itu diberi nama Gedung Badan Industri Strategis (BPIS).

"Itu 600 meter. Lebih tinggi dari Menara Jakarta, proyeknya BUMN," kata Hendardji di lokasi MGK Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/2).

Ia menambahkan gedung BPIS akan dibangun disebelah utara lapangan golf Kemayoran seluas 4 hektar. Kini lokasinya masih dihuni oleh pemukiman penduduk kumuh yang menduduki kawasan Kemayoran.

"Itu BUMN, bukan BUMN Tower lain lagi," katanya. Mantan Komandan Pusat Pasukan Militer ini menambahkan, rencana pembangunan Menara BPIS sebenarnya sudah lama. Dan setelah PPKK di bawah kepemimpinannya, Hendardji berjanji akan mendorong pembangunannya. Ia mengaku sudah menemui menteri BUMN Mustafa Abubakar.

"Saya sudah menghadap menteri BUMN, tapi belum ada jawaban kapannya," katanya. Mengenai proses pembangunan Menara Jakarta, pada tahun 2011 ini proses pembangunannya akan dilanjutkan kembali. "Menara Jakarta, tahun ini dia akan meneruskan," katanya.

Sumber : DETIKFINANCE.COM

BPK, Menko Polhukam, Kemhan dan TNI Tandatangani Nota Kesepahaman


JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diwakili Sekjen BPK Hendar Ristriawan, S.H., M.H. melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan anggaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI diwakili oleh Sekjen Kemenhan Marsdya TNI Eris Heryanto, M.A. dan Tentara Nasional Indonesia diwakili Kasum TNI Marsdya TNI Edy Harjoko di Auditorium Kantor Pusat BPK Jakarta, Selasa (8/2)

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Mengakses Data Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab anggaran yang diberikan negara.





BERITA POLULER