Kematian Raja Abdullah Cemaskan Gedung Putih

Seorang diplomat Amerika di Timur Tengah mengakui bahwa Gedung Putih sangat mencemaskan kondisi politik internal Arab Saudi dan mengamati secara detil dan tranformasi politik negara ini. Saat ini Amerika benar-benar mengkhawatirkan kematian Raja Abdullah akibat penyakit dan kondisi fisiknya. Berdasarkan laporan situs INN mengutip situs televisi al-Alam, diplomat Amerika ini mengatakan, dalam pertemuan para pejabat Amerika dan Arab Saudi yang beberapa hari lalu diselenggarakan di Riyadh dan diikuti oleh sebagian anggota keluarga kerajaan Arab Saudi, pihak Amerika berusaha mendapatkan informasi lebih jauh sikap keluarga Al Saud terkait masa depan negara ini.
Sementara laporan surat kabar al-Manar Palestina, diplomat Amerika dalam pertemuan itu menyatakan, "Amerika sangat mengkhawatirkan munculnya instabilitas di Arab Saudi. Yang paling urgen bukan masalah suksesi sepeninggal Raja Abdullah, melainkan masa depan Arab Saudi pasca kepemimpinan Sultan bin Abdul Aziz, Pangeran Mahkota Arab Saudi."
Amerika mengkhawatirkan kondisi Arab Saudi setelah Raja Abdullah dikirim ke New York guna menjalani perawatan. Terlebih lagi hanya kurang dari 10 hari Raja Arab Saudi ini telah mengalami dua kali operasi. Sekalipun telah diumumkan bahwa kondisi raja berusia 87 tahun ini cukup baik, namun sampai saat ini belum ada laporan akurat soal hasil operasi Raja Abdullah.
Arab Saudi merupakan sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah. Karena produksi 8 juta barel minyak mentah Arab Saudi sangat mempengaruhi keamanan energi Amerika. (IRIB/SL/MZ)

IRIB

Korsel, Indonesia Sepakat Untuk Memperkuat Hubungan Pertahanan

digg

T-50 GE Buatan Korea Selatan

Korea Selatan dan Indonesia telah sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral untuk pengembangan senjata dan teknologi pertahanan, termasuk tank, kapal selam dan pelatihan pesawat, Cheong Wa Dae mengatakan pada hari Kamis.

Pada pertemuan puncak di pulau resor Bali di Indonesia di sela-sela forum regional, Presiden Lee Myung-bak dan rekannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas cara-cara untuk meningkatkan hubungan pertahanan dan ekonomi antara Seoul dan Jakarta.

"Kedua pemimpin bersama-sama mengembangkan senjata dan meningkatkan perdagangan bilateral," kata juru bicara Lee, Kim kepada wartawan Hee-jung. Perjanjian ini menjadi pertanda yang baik untuk tawaran Korea untuk berpartisipasi dalam proyek Indonesia untuk memodernisasi senjata.

Korsel saat ini bersaing dengan Rusia dan Republik Ceko untuk mengekspor T-50 Golden Eagle ke Indonesia. Jakarta akan mengumumkan pemenang awal tahun depan untuk pengadaan 16 pesawat, cukup untuk skuadron.

Jika berhasil, untuk pertama kalinya korsel mengekspor pesawat latihnya, yang dikembangkan dengan teknologi sendiri. Setiap pesawat latih harga akan sekitar $ 20 juta.

Lee mengatakan Presiden Yudhoyono akan mengirim utusan khusus ke Seoul bulan depan untuk membahas kerjasama dalam industri pertahanan yang lebih mendalam dan konkret, menurut juru bicara itu.

Ia menyatakan harapan bahwa Indonesia dan Korea Selatan dapat memperkuat kerjasama dalam pengembangan pesawat latih modern, kapal selam, tank dan senjata lainnya.

Presiden Lee tiba di Bali awal pada hari Kamis. Kemudian Presiden Lee terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk kunjungan kenegaraan dua hari.

Pada isu ekonomi, pemimpin Indonesia mengatakan berharap perdagangan kedua negara akan menjadi dua kali lipat menjadi 40 juta dolar sebelum ia selesai masa jabatannya pada tahun 2014. Indonesia merupakan mitra dagang kesepuluh terbesar Korea, dengan perdagangan bilateral diperkirakan akan mencapai 20 juta tahun ini, naik dari 15 juta pada tahun 2009.

Lee dan Yudhoyono juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam masalah regional dan global. Jakarta akan menjadi akan menjadi Ketua ASEAN berikutnya.

Dalam pidato pada Forum Tahunan demokrasi Bali, yang dipimpin Lee bersama dengan Yudoyono, dia menekankan bahwa kesenjangan ekonomi antara Selatan dan Korea Utara menunjukkan bahwa demokrasi merupakan prasyarat kemakmuran ekonomi.

"Meskipun konfrontasi antar-Korea, Republik Korea telah mencapai industrialisasi dan demokrasi dalam satu generasi," kata Lee.

"Perekonomian Kita(Korsel) telah menjadi 38 kali lebih besar dari Korea Utara selama enam dekade setelah perang. Kenyataan ini menunjukkan hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat."

Dia mengatakan bahwa negara tidak bisa menyelesaikan masalah regional sendiri, menekankan pentingnya kerjasama yang erat antara negara-negara Asia.

Lee tidak menyebutkan artileri mematikan Korea Utara, atas penembakan di sebuah pulau di Korea Selatan bulan lalu. Ajudan Lee mengatakan presiden ingin menunjukkan tekad untuk menghadapi serangan tegas Seoul Utara dan setiap provokasi potensial melalui tindakan, bukan cuman melalui kata-kata.

Hari ini, Lee akan mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada penguatan hubungan ekonomi.

Lee akan kembali ke Seoul pada hari Sabtu.

Sumber: KOREA TIMES / MIK

UTUSAN MENHAN AS TEMUI KOMISI I DPR

0diggsdigg

Deputi Asisten Menteri Pertahanan Amerika untuk Asia Selatan dan Tenggara Robert Scher menemui pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di ruang tamu Komisi I DPR. Berdasarkan agenda, Kunjungan tersebut membicarakan kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dengan Indonesia dalam aspek keamanan laut, bantuan kemanusiaan dan bencana alam serta modernisasi pertahanan.

Terlihat Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan sejumlah anggota Komisi I DPR juga ikut menerima utusan AS tersebut, Tantowi Yahya dari F-PG, Muhammad Najib (F-PAN), Tritamtomo (F-PDIP), dan Salim Mengga (F-PD).

Menurut Politisi dari Partai Golkar Tantowi Yahya, inti pembicaraannya antara Komisi I DPR dan utusan AS seputar kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. "Mereka sudah mengadakan pembicaraan sebelumnya dengan pemerintah, baik tingkat dirjen maupun menteri yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun lalu,"paparnya

Dia menambahkan, pertemuan tersebut tidak ada materi pembicaraan mengenai WikiLeaks dan hibah pesawat F 16. "Soal F-16 saya malah lupa tuh menanyakannya,"ujarnya seusai pertemuan dengan utusan AS, di Gedung Nusantara I, Kamis, (9/12).

Dia menambahkan, kerja sama pertahanan dapat berupa tukar-menukar perwira dan pembelian suku cadang untuk alat-alat pertahanan Indonesia. "Kita kembali menegaskan komitmen-komitmen yang sudah dibuat oleh pemerintah kedua Negara," tandasnya.

Sumber: DPR RI

Brunei-Timor Leste Dukung RI

Wednesday, 08 December 2010

PERTEMUAN BILATERAL Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao pada pertemuan bilateral menjelang pembukaan Forum Demokrasi Bali III di Nusa Dua, Bali, kemarin. NUSA DUA(SINDO) – Brunei Darussalam dan Timor Leste mendukung Indonesia untuk menjadi Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2011. Dukungan itu terungkap dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao jelang pembukaan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum/ BDF) III di Nusa Dua, Bali,kemarin. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Indonesia berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam dan Timor Leste, terutama dalam kerangka ASEAN.Menurut dia,pertemuan bilateral itu menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk mendengar langsung pandangan kedua negara tentang peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. “Sebaliknya, Indonesia bisa memanfaatkannya untuk menyampaikan rencana ke depan,” papar dia. Dalam pertemuan tersebut,Xanana juga menyatakan,Timor Leste akan mengajukan diri secara resmi untuk menjadi anggota ASEAN pada 2011.“Timor Leste meminta dukungan dan kita melihat tidak ada hal yang memberatkan negara tetangga itu menjadi anggota ASEAN,”ungkap Marty. Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Xanana Gusmao,Antonio Ramos, menyatakan, selain terkait rencana menjadi anggota ASEAN,Timor Leste juga berencana menjajaki kerja sama di beberapa bidang dengan Indonesia. Salah satunya adalah kerja sama bidang maritim. Untuk itu, Xanana akan melakukan kunjungan ke industri perkapalan, PT PAL, di Surabaya pada 11 Desember 2010. ”Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan di antara Perdana Menteri Timor Leste dengan Gubernur Jawa Timur Oktober lalu.Kamiinginmenjalinkerjasama pertanian, peternakan, irigasi,dan maritim,”kata Ramos kemarin. Forum Demokrasi Bali III dibuka hari ini dan akan berlangsung selama dua hari. Sebelum pembukaan Presiden SBY juga dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak,topik pembicaraannya antara lain soal krisis di semenanjung Korea.Tadi malam Presiden Lee Myung-bak dan rombongan sudah tiba diBali. Dalam Forum Demokrasi Bali III tahun ini Lee Myungbak bertindak sebagai ketua bersama dengan Presiden SBY. Marty menjelaskan, alasan dipilihnya Korea Selatan sebagai cochair bersama Indonesia berdasarkan kesamaan cara kedua negara dalam melakukan transformasi sistem politik dari sistem otoriter ke demokrasi di masing-masing kawasan, Asia Tenggara dan Asia Timur.“ Meski negaranya sedang dilanda ketegangan, kami kira ini suatu wujud dari keyakinan Presiden Korea Selatan akan manfaat penting forum ini,” imbuh mantan Duta Besar RI untuk PBB ini. Tidak hanya dengan Korea Selatan,Jepang yang juga hadir dalam pertemuan ini sudah memastikan ikut ambil bagian dalam pembahasan tentang kemelut antara Korea Selatan dan Korea Utara. Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara akan menjelaskan kebijakan luar negeri Jepang dalamkrisis di semenanjung Korea dan posisi Jepang terhadap Korea Utara. BDF III dihadiri 71 negara dan peninjau, dengan empat kepala negara/pemerintahan, 18 menteri, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Seperti penyelenggaraan sebelumnya, forum akan menghasilkan chairmans statement yang akan merefleksikan pandangan dan komitmen negara-negara peserta untuk melakukan kerja sama di bidang pemajuan demokrasi. M arty menambahkan, Forum Demokrasi Bali telah berkembang menjadi arsitektur regional yang unik di kawasan Asia dan sekitarnya. Perkembangan itu tercermin dari cukup banyaknya negara dengan sistem politik berbeda yang merasa telah mendapat manfaat melalui proses saling tukar-menukar pandangan dan pengalaman mengenai perkembangan demokrasi di negaranya masing-masing. “Tiga tahun merupakan waktu yang cukup memadai untuk mengevaluasi bahwa fondasi forum ini bisa dikembangkan,”kata dia. Dengan kemajuan ini, Marty berharap ke depan Forum Demokrasi Bali semakin terkonsolidasi sebagai forum utama untuk pembahasan demokrasi. (miftachul chusna/ant)   SEPUTAR INDONESIA

Australia Bela Julian Assange

Wednesday, 08 December 2010

PROSES HUKUM Claes Borgstrom, pengacara untuk dua perempuan Swedia yang mengajukan tuntutan kejahatan seksual terhadap Pendiri WikiLeaks Julian Assange sedang berbicara di kantornya di Stockholm kemarin. SYDNEY (SINDO) – Pemerintah Australia akan memberikan bantuan konsuler bagi pendiri WikiLeaks Julian Assange dan menyalahkan Pemerintah Amerika Serikat (AS) atas kebocoran ratusan ribu kawat diplomatik. Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Kevin Rudd menegaskan sikap tersebut kemarin.Rudd justru menyalahkan keteledoran Washington yang menyebabkan bocornya kawat-kawat diplomatik rahasia berbagai Kedutaan Besar (kedubes) AS di seluruh dunia. Menurut Rudd, tanggung jawab berada di pundak Pemerintah AS, bukan kesalahan Assange atau pun laman peniup peluit WikiLeaks. Rudd menegaskan, hanya pihak pertama yang membocorkan dokumen rahasia itu yang layak dikenai hukuman.“Assange tidak sendirian dalam bertanggung jawab atas bocornya 250.000 dokumen kawat diplomatik rahasia dari jaringan komunikasi AS.Amerika sendiri yang harus bertanggung jawab,”katanya. Dengan bocornya dokumen tersebut, Rudd justru mempertanyakan sistem keamanan AS. “Saya pikir, pertanyaan yang penting ditanyakan adalah apakah sistem keamanan (AS) telah cukup memberi jaminan dan bagaimana tingkat aksesibilitasnya sehingga pihak lain dapat memiliki data (rahasia) tersebut,”paparnya. Rudd tidak mengutuk terkait isi kawat yang mengkritiknya.Pembelaan pemerintah itu merupakan bentuk tanggung jawab karena Assange tercatat sebagai warga Australia.Rudd mengatakan,Assange telah menghubungi Konsulat Jenderal Australia di London dan meminta dukungan konsuler. “Kita mengonfirmasi bahwa kita akan menyediakan bantuan itu, sama seperti kita lakukan bagi seluruh penduduk Australia,” ujar Rudd kepada radio ABC. Pernyataan bernada membela Assange dari pemerintahan Australia yang diungkapkan Rudd merupakan yang pertama kali muncul sejak WikiLeaks membuat heboh dunia. Rudd mengatakan, pejabat konsuler ikut menghadiri persidangan Assange di London pada Selasa (7/12). Dia menuturkan,Assange akan diberikan surat yang menunjukkan bahwa Australia menyiapkan kunjungan konsuler dan dukungan konsuler lainnya bahwa dia memiliki hak-hak hukum dan diperlakukan dengan baik. “Prosedur diperlakukan bagi siapa saja warga negara Australia,” tegas Rudd. Sementara itu, kuasa hukum Assange kemarin sudah menyampaikan permohonan pembebasan tahanan dengan jaminan, namun ditolak.Pengacara Assange,Mark Stephens, menjelaskan, permintaan untuk pengajuan pembebasan bersyarat yang baru segera diajukan lagi ke pengadilan. Tidak pastinya alamat domisili Assange, 39, yang memegang paspor Australia, diduga akan menyulitkan upaya pengajuan kembali pembebasan dengan jaminan oleh pengacaranya. Stephens menuturkan, kliennya dalam kondisi baik. Dia kembali menegaskan, masih banyak orang yang percaya bahwa tuntutan terhadap Assange itu bermotif politik. “Assange akan dibebaskan dan dibersihkan (namanya),”katanya. Sebelumnya, dalam sebuah forum tanya jawab yang dimuat di situs berita koran Inggris, The Guardian, Assange mengatakan dirinya merasa dicampakkan oleh pemerintah negaranya sendiri. “Saya sangat merindukan tanah air tetapi beberapa pekan terakhir ini Perdana Menteri (PM) Australia Julia Gillard dan Jaksa Agung Robert McClelland dengan jelas menyatakan,bukan saja saya tidak mungkin kembali (ke Australia), tetapi mereka juga bekerja sama secara aktif membantu AS menyerang saya dan orang-orang kami,”tulis Assange. Media di Inggris menulis, setelah penahanan Assange kemarin, sejumlah figur terkenal di Inggris dan Eropa ramai-ramai menawarkan uang jaminan pembebasannya hingga totalnya mencapai puluhan ribu poundsterling.Umumnya mereka menyatakan tidak mengenal Assange secara pribadi namun menyatakan mendukung langkah Wikileaks dalam menyebarkan ratusan ribu informasi rahasia AS dan negara sekutunya. Pemerintah Swedia menghendaki Assange diperiksa dengan tuduhan terlibat kasus kekerasan seksual terhadap dua perempuan di negeri itu. Polisi Swedia membantah tuduhan bahwa ekstradisi yang diupayakan terhadap Assange berhubungan dengan kemarahan AS setelah Wikileaks membocorkan ribuan kawat rahasia diplomatiknya, tuduhan yang dialamatkan pada Assange dan pendukungnya. (Rtr/BBC/ABC/andika hm)     SEPUTAR INDONESIA

Perbatasan Laut RI-Malaysia Diselesaikan Secara Intensif

Kamis, 9 Desember 2010 02:01 WIB

Nusa Dua (ANTARA News) - Indonesia dan Malaysia masih harus menyelesaikan masalah perbatasan laut kedua negara bertetangga itu di beberapa kawasan, termasuk Laut Sulawesi, melalui perundingan intensif, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Nusa Dua pada Rabu.

"Terkait dengan perundingan perbatasan laut kedua negara, beberapa segmen belum dapat diselesaikan, di antaranya di Selat Malaka dan Laut Sulawesi," kata Marty dalam jumpa pers bersama rekan sejawatnya dari Malaysia, Anifah Aman, seusai Pertemuan ke-10 Komisi Bersama bagi Kerja Sama Dwipihak (JCBC) Indonesia dan Malaysia.

Menurut dia, ada perkembangan dari beberapa kali pertemuan teknis antara perunding kedua negara itu sejak JCBC diselenggarakan pertama pada 2004.

Kedua menteri itu bertemu di Kinabalu pada 6 September 2010 untuk membahas perkembangan terakhir menyusul kejadian 13 Agustus 2010.

Sejumlah nelayan dan petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia ditahan polisi Malaysia, yang mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Indonesia dan Malaysia menyatakan terjadi pelanggaran perbatasan di masing-masing wilayahnya.

Menlu Marty mengatakan kedua Menlu tersebut bertekad mencegah kejadian itu terulang kembali.

"Kedua negara mengedepankan penyelesaian lewat perundingan dan perundingan perbatasan laut tak bisa cepat diselesaikan," katanya.

Terkait dengan masalah perbatasan yang belum selesai itu, Menlu Marty dan Menlu Anifah menyepakati perlu ada prosedur standar, yang dapat dijadikan acuan keduanya dan "rule of engangement".

"Upaya ini masih harus diintensifkan, karena masih belum ada kesepakatan," kata Marty.

Sementara itu, Menlu Anifah mengusulkan pertemuan juga diadakan di luar jadwal.

"Kami mencari pemecahan atas masalah yang masih ada dengan keadaan sama-sama menang, walau kedua negara bertetangga ini memiliki kepentingan masing-masing," kata Anifah.

Selain dengan Malaysia, Indonesia juga masih harus menyelesaikan masalah perbatasan laut, antara lain dengan Singapura, Thailand, Vietnam, dan Palau.

Selama perundingan dalam konteks pertemuan JCBC pada 7-8 Desember 2010, Indonesia dan Malaysia juga membahas langkah konstruktif untuk menyelesaikan masalah buruh migran Indonesia. Indonesia telah menyerahkan "letter of intent" kepada Malaysia untuk mengajukan amandemen kesepakatan di sektor itu.

Jakarta mengusulkan tenaga kerja Indonesia memperoleh hak libur, boleh memegang paspor dan upah layak.

Selain memimpin perutusan Malaysia, Menlu Anifah akan mengikuti Bali Demokrasi Forum (BDF) III, yang berlangsung pada 9-10 Desember.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua BDF akan menyampaikan pidato dalam pembukaan forum tersebut pada Kamis (9/12), yang juga akan dihadiri antara lain Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak selaku ketua bersama BDF, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Timor Timur Xanana Gusmao.

Sejumlah menteri, wakil menteri dan duta besar dari 44 negara tercatat sebagai peserta dalam BDF III, yang bertema "Democracy and the Promotion of Peace and Stability".(*)

ANTARA

Putin : Kecurigaan Terhadap Iran Tak Berdasar

Kamis, 9 Desember 2010 05:41 WIB |

Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin. (ANTARA/REUTERS/Ria Novosti)

Teheran (ANTARA News/MNA-OANA) - Tidak ada dasar tentang kecurigaan bahwa Iran ingin memiliki senjata nuklir, kata Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dalam sebuah wawancara di acara televisi CNN "Larry King".

"Posisi kami terbuka dan Iran tahu itu, kami akan melanjutkan kerja sama dengan semua pihak dalam proses hingga terciptanya solusi lengkap terkait masalah itu," kata Perdana Menteri Rusia itu ketika menjawab pertanyaan apakah Rusia memiliki kekhawatiran yang sama dengan negara lain bahwa Iran ingin menjadi negara berkekuatan nuklir.

Putin mengatakan Iran telah menerapkan program nuklirnya selama dua puluh tahun hingga kini dan akhir-akhir ini Iran telah menunjukkan kesiapannya untuk terlibat dalam dialog dengan komunitas internasional dan IAEA.

"Benar kami menyadari bahwa akan tetap ada pertanyaan tentang tahap awal pengembangan program itu dan kami memiliki hasrat yang sama seperti IAEA untuk mendapat jawaban lengkap," katanya.

Ia juga mengatakan kekhawatirannya terhadap proliferasi serta segala kemungkinan teoritis tentang pengembangan senjata pemusnah massal, namun hal tersebut berlaku bagi semua negara di dunia, termasuk Iran.

"Pada saat yang bersamaan, kami tidak memiliki dasar untuk mencurigai Iran tengah berupaya memiliki senjata nuklir, namun kami bekerja sama dengan seluruh mitra, termasuk Amerika Serikat, dalam kerangka Perserikatan Bangsa Bangsa," katanya.

"Sebagaimana diketahui sejauh ini kami telah menyetujui keputusan yang diambil, posisi kami terbuka dan Iran menyadari hal itu, kami terus bekerja sama dengan semua pihak hingga masalah itu benar-benar selesai," katanya.

Putin mengharapkan bahwa resolusi akan terjadi dan ia menilai bahwa hal itu bukan hanya menjadi kepentingan negara tetangga Iran, Israel, yang memiliki kekhawatiran luar biasa terkait program itu, dan semua pihak yang terlibat, namun juga bagi Iran serta warganya.

Perdana Menteri itu juga menekankan bahwa ia tidak melihat adanya suatu hal yang tercela dan melanggar kepentingan nasional Iran, namun di dalamnya telah membuka semua program dan menjawab kepentingan terlegitimasi bahwa badan spesialis internasional IAEA telah menjalankan tugasnya secara memadai.

"Saya tidak melihat suatu hal yang harus ditakutkan, namun pada saat yang bersamaan saya tetap berpendapat bahwa Iran memiliki hak untuk menjalankan program nuklirnya dibawah pengawasan organisasi internasional," tegasnya.

Dalam wawancara yang disiarkan pada Rabu malam itu, Putin juga berbicara tentang ancaman perlombaan senjata dan menyampaikan pandangannnya tentang pengungkapan kabel diplomatik AS oleh laman Wikileaks.(*)

Antara