Negosiasi Secangkir Kava di Sirec

Pasukan Indonesia tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL patroli di wilayah perbatasan Israel dan Lebanon di desa Adaisseh, Sabtu (9/10), empat hari sebelum Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad ke Lebanon. (Foto: Getty Images)

01 November 2010 -- Kepala desa menatap lurus pria muda berbaret biru yang berdiri di hadapannya. Mulut kepala desa, lelaki separuh baya bertubuh gempal, itu terkatup rapat.

Namun, pria tegap berseragam loreng tanpa senjata itu tetap tersenyum. Sedikit membungkuk, ia memperkenalkan diri sebagai Komandan Tim United Nations Military Observer (UNMO), pasukan penjaga perdamaian PBB. Dengan nada rendah dia berkata: ” Kami bukan pasukan penjajah. Kami ingin membantu Anda.”

Hari itu sangat panas dan berdebu. Jalanan desa sangat lengang. Seluruh penduduk desa telah lari ke bukit-bukit di sekitarnya. Angin bertiup kencang menyapu debu dan menyelimuti rongsokan mobil serta reruntuhan gedung. Di atas gereja tua terpampang sehelai spanduk lusuh, ”Tinggalkan Sekarang!”

Hewan ternak berkeliaran saat 28 anggota UNMO berkumpul di depan gereja, menunggu hasil pertemuan komandan tim dengan kepala desa. Tak lama, mereka mendekati warga desa yang mulai menampakkan diri satu per satu. Mereka menawarkan bekal makan siang kepada warga desa untuk disantap bersama. Akhirnya, kepala desa tersenyum.

”Kami sangat senang Anda berada di sini,” katanya pelan. ”Kami mempunyai adat yang kami junjung tinggi dan Anda menghormatinya.”

Kepulauan di Pasifik

Selamat datang di Santo Domingo, sebuah desa di tengah negara Sirec, tempat tinggal bagi para anggota UNMO selama satu pekan. Sirec bisa saja sebuah kepulauan di Pasifik atau negara kecil di Afrika. Luasnya hanya 198 hektar, tetapi memiliki bendera kebangsaan, mata uang, pasar, sekolah, tempat hiburan, kantor polisi, tempat ibadah, bengkel, dan kantor pemerintah, lengkap beserta pejabatnya.

Kenyataannya, Santo Domingo adalah desa buatan di pinggir Canberra, ibu kota Australia. Dibangun di atas tanah latihan peacekeeping, Majura, dengan biaya sebesar 2,8 juta dollar Australia. Kepala desa tadi hanyalah aktor dan para anggota UNMO adalah perwira siswa dari 10 negara: Australia, Banglades, Indonesia, Kamboja, Papua Niugini, Selandia Baru, Uganda, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Mereka disiapkan menjadi pasukan pemelihara perdamaian PBB.

Setelah tiga minggu di kelas, para anggota UNMO masuk tahap latihan di lapangan. Pada latihan puncak ini, para siswa ditargetkan praktik tanpa bantuan pelatih. Para instruktur dari Australia, Indonesia, dan Jerman menggunakan rompi warna kuning dan diasumsikan tidak terlihat. Instruktur menjadi wasit dan menjaga agar siswa melakukan prosedur dengan benar.

Pertemuan dengan kepala desa adalah upaya meningkatkan sensitivitas budaya. Para anggota UNMO bernegosiasi dan mendekati masyarakat dengan menawarkan makanan khas penduduk setempat, yakni rebusan kaki ayam dan secangkir kava lokal. Kava adalah minuman beralkohol rendah, dibuat dari akar tanaman kava. Warnanya coklat, rasanya pahit pedas. Tradisi minum kava jamak dilakukan rakyat Pasifik untuk tujuan sosial, budaya, keagamaan, politik, dan pengobatan.

Ini baru permulaan. Para anggota UNMO akan menghadapi lebih dari 100 skenario di desa buatan ini, mulai dari sikap bersahabat penduduknya sampai peristiwa penyanderaan oleh kelompok gerilyawan.

Pendidikan UNMO

Keterlibatan perwira TNI dalam pendidikan UNMO di Australia merupakan wujud kerja sama peacekeeping kedua negara. Selain untuk mencari titik temu standar PBB, kerja sama kedua negara juga dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari pengalaman masing-masing.

Sejak Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI berdiri 29 Januari 2007, jumlah personel TNI yang dikirim dalam misi PBB melonjak tinggi. Tahun 2007, 1.054 prajurit dikirim, bandingkan dengan 198 prajurit pada tahun 2005. Sekarang, prajurit TNI yang tersebar di Liberia, Darfur, Sudan, Kongo, Nepal, dan terutama Lebanon, mencapai 1.635 orang.

Bahkan, bila Indonesia dapat memenuhi permintaan United Nations Departement of Peace Keeping Operation untuk mengirimkan pasukan ke Afganistan dan Somalia pada 2011 dan 2012, jumlah personel akan mencapai 4.386 orang. Jumlah terbesar sejak Kontingen Garuda I pertama kali diberangkatkan ke Sinai, Mesir, pada tahun 1957.

Dalam misi di Kamboja tahun 1992, Kontingen Garuda mengukir sukses. Ceritanya, Khmer Merah, salah satu faksi yang bertikai, menyandera enam personel United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) di Anlung Ranh dan dua orang di Oslo, Kamboja. Panglima UNTAC membentuk tim gabungan sipil-militer untuk membebaskan sandera. Namun, tim ini gagal. Kemudian, perwira UNTAC terbang ke Kampong Thom untuk bernegosiasi. Namun, helikopternya urung mendarat saat mendengar bunyi tembakan.

Akhirnya, Panglima UNTAC meminta bantuan Kontingen Garuda. Kita setuju membantu. Syaratnya, tidak ada pasukan negara lain terlibat untuk mencegah mengeruhnya situasi. Tim ini menyiapkan tim negosiasi dan pasukan khusus reaksi cepat yang siap digunakan bila perundingan gagal. Meskipun sempat terjadi ketegangan, negosiasi berlangsung lancar. Akhirnya, semua sandera dibebaskan tanpa satu peluru pun keluar dari larasnya.

Misi PBB

Kenapa TNI ikut misi PBB? Ini adalah amanat Pembukaan UUD 1945. Nama Indonesia juga harum di forum internasional.

Karena itu, prajurit sadar bahwa misi pemeliharaan perdamaian itu sulit. Malah, lebih sukar ketimbang tugas tempur. Bayangkan, di samping harus punya kemampuan teknis militer berstandar internasional, seorang prajurit juga harus lolos psikotes yang standarnya amat tinggi. Belum lagi kendala bahasa. Ikut dalam misi PBB, lancar berbahasa Inggris jadi keharusan. Prajurit juga diharapkan mampu menggunakan bahasa setempat. Bagi penjaga perdamaian, kemampuan negosiasi dan komunikasi adalah senjata paling ampuh.

TNI dan Kementerian Pertahanan tengah membangun pusat latihan peacekeeping di Sentul, Bogor. Di atas lahan seluas 267 hektar akan didirikan kelas, perkantoran, barak, tempat akomodasi, dan sarana latihan lainnya. TNI juga berencana membangun desa buatan seperti Santo Domingo di Canberra.

”Melalui proses seleksi ketat dan pelatihan keras dengan standar disiplin dan profesionalisme tinggi, akan dihasilkan pasukan penjaga perdamaian yang andal,” kata Brigjen TNI I Gede Sumertha KY, PSC, Kepala PMPP TNI.

Brigjen TNI I Gede Sumertha merujuk pada insiden di perbatasan Lebanon-Israel pada 3 Agustus 2010 ketika terjadi ketegangan. Pasukan PBB dari Indonesia bertahan selama empat jam mengibarkan bendera PBB di antara pasukan Lebanon dan Israel yang saling membidik. Mereka berusaha membujuk kedua belah pihak untuk saling meredakan ketegangan. Akhirnya, Panglima United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) memerintahkan seluruh pasukan PBB untuk mundur, sesaat setelah kedua pihak saling membuka tembakan. Namun, karena pasukan Indonesia berhasil mengulur waktu di lapangan dengan negosiasi kepada kedua belah pihak, maka konflik ini tidak cepat meluas karena unsur pimpinan di tingkat atas memiliki cukup waktu juga untuk bernegosiasi.

Mayjen Alberto Asarta Cuevas, Panglima UNIFIL, menyampaikan apresiasinya kepada pasukan Indonesia. Ia menulis dalam suratnya, ”Situasi seperti itu hanya dapat ditangani oleh pasukan terlatih. Kalian contoh terbaik dari pasukan profesional.” (Kapten Kav M Iftitah Sulaiman S, Instruktur Pendidikan UNMO di Australia; Berdinas di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI)

KOMPAS

Mematangkan Perencanaan Menuju Pertahanan yang Tangguh dan Pro-Kesejahteraan

01 Nopember 2010, Jakarta -- Sebagaimana diatur Keputusan Menteri Pertahanan (Kepmen) Nomor: Kep/268/M/ XII/2009, visi-misi Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Renhan Kemhan) adalah, mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa.

Sementara itu, dalam konteks pertahanan negara diperlukan anggaran yang memenuhi unsur-unsur pertahanan negara. Dalam hal ini dirumuskan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Renhan Kemhan dengan tugas yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan pertahanan (Permen Nomor: Per/01/ M/VIII/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemhan).

Menurut Dirjen Renhan Kemhan Marsda BS Silaen SIP, di Jakarta, kemarin, berdasarkan data Juli 2010, untuk mendukung pelaksanaan program pertahanan negara tersebut, diperlukan dukungan anggaran yang disediakan pemerintah dari APBN 2010 sebesar Rp 42,31 triliun. Di mana, alokasinya berasal dari Mabes TNI 10,47 %, TNI AD 44,33 %, TNI AL 15,06 %, TNI AU 10,78 %, dan Kemhan 19,36 %.

Alutsista

Kemudian, tutur dia, persentase rencana penggunaan anggaran untuk program perbaikan, pemeliharaan, dan penggantian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI adalah, Mabes TNI 4,95 %, TNI AD 4,01 %, TNI AL 20,87 %, dan TNI AU 31,21 %.

Dirjen Silaen menyebutkan, kebutuhan alutsista TNI dalam kurun waktu lima tahun ke depan, telah tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014. Tepatnya, pada rincian kebutuhan minimun essential forces (MEF). "Perkiraan anggaran alutsista 2010-2014 sebesar Rp 149,78 triliun, terdiri atas pengadaan alutsista Rp 87,32 triliun, dan perawatan (pemeliharaan) alutsista Rp 62,46 triliun. Dengan perincian tahun 2010, dialokasikan Rp 23,10 triliun, tahun 2011 Rp 32,29 triliun, tahun 2012 Rp 29,66 triliun, tahun 2013 Rp 32,58 triliun, dan 2014 Rp 32,15 triliun," ujar putra Tapanuli Utara, kelahiran 21 Maret 1954 ini.

Lulusan Akabri Udara 1976 menjelaskan, mekanisme pengadaan dan tender alutsista TNI telah diatur melalui Permenhan Nomor: PER/06/M/VII/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Militer di Lingkungan Kemhan dan TNI. Sedangkan untuk tata cara pengadaan barang/jasa militer dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor (KE), telah diatur dalam Permenhan Nomor: PER/07/M/ VII/2006.

Secara keseluruhan, ucap Marsda BS Silaen, mekanisme pendanaan pengadaan alutsista TNI, dilakukan melalui APBN. "Untuk mekanisme di luar APBN, belum diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," kata suami Ir Dermawan Siagian, serta ayah dari Dr Endang Septyana, Ir Tommy Adelbert, dan Christian Bobby S ini.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, menurut Dirjen Silaen, diperlukan pengadaan barang/jasa melalui fasilitas kredit ekspor. "Alokasi Renstra 2010-2014 sebesar 10,34 miliar dolar AS. Rinciannya, Mabes TNI 8,41 %, TNI 17,81 %, TNI AL 34,86 %, dan TNI AU 38,92 %," ujarnya. Dia memaparkan, rencana alokasi fasilitas kredit ekspor Tahun Anggaran 2010 sebesar 2,27 miliar dolar AS. Ini terdiri atas, Mabes TNI 23,81 %, TNI AD 14,62 %, TNI AL 24,28 %, dan TNI AU 37,29 %.

Kesejahteraan prajurit

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur AAU (2008) ini, mengatakan, masalah kesejahteraan prajurit juga sangat terkait dengan anggaran yang diterima Kemhan dan TNI. "Ini dalam upaya peningkatan profesionalisme, kesiapan satuan, dan kesejahteraan prajurit. Dalam hal ini, ada tiga hal yang disiapkan Kemhan," katanya.

Pertama, tutur Dirjen Renhan, anggaran pada intinya untuk mendukung profesionalisme prajurit yang sudah dibangun. "Sementara, yang diterima Kemhan dan TNI masih belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan. Sehingga dalam pelaksanaannya, perlu skala prioritas serta optimalisasi dan efisiensi terhadap dukungan sesuai DIPA yang diterima Kemhan dan TNI," ucapnya.

Kedua, jelas dia, orientasi anggaran diarahkan pada kebutuhan utama sesuai alokasi yang ditetapkan, termasuk menyangkut kesejahteraan prajurit. Melalui Perpres Nomor 49/ 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas di Daerah Terluar dan Wilayah Perbatasan, Kemhan menerbitkan Permenhan Nomor 10/2010.

Ketiga, tutur Dirjen Silaen, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk menuju sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan. Kemudian, diimplementasikan untuk mendorong kesejahteraan prajurit, pertumbuhan ekonomi nasional, melalui dukungan secara nyata pada upaya eksploitasi sumber daya alam migas, khususnya di wilayah perbatasan.

Dalam kerangka itu, menurut Marsda Silaen, Kemhan sedang mengoptimalisasi manajemen pertahanan melalui pengawakan organisasi yang mempunyai kriteria, integritas, dan kredibilitas, untuk mendukung produktivitas pertahanan negara, sekaligus kesejahteraan.

Pada Rapat Pimpinan Kemhan 2010, tutur Marsda Silaen, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan program dan anggaran, Kemhan telah mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan yang diarahkan untuk Menuju Sistem Pertahanan Negara yang Pro-Kesejahteraan.

"Maka, dalam merealisasikan konsep tersebut, proses manajemen perencanaan pertahanan negara harus menggunakan asas partisipatif, teknokratik, bottom up dan top down, serta berkomitmen mematuhi pola satu pintu (one gate policy).

Menurut Dirjen Renhan, melalui Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Kemhan telah mengajukan surat kepada Menkeu tentang tunjangan kinerja bagi PNS dan TNI di lingkungan Kemhan.

Namun, tutur BS Silaen, sampai tanggal 25 Agustus 2010, hasil koordinasi staf Ditjen Renhan Kemhan dengan Asisten Deputi bidang PRDG dan Reformasi Birokrasi Kemenpan dan RB, pada tahap ini masih menunggu surat balasan dari Menkeu.

Suara Karya

Inggris, Prancis di Ambang Kemitraan Pertahanan Ambisius

Inggris membeli pesawat refale dari Prancis untuk Kapal Induk AL Inggris

London (ANTARA News/AFP) - Inggris dan Prancis Selasa akan mengumunkan kemitraan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyangkut pertahanan dalam upaya untuk memampukan kedua negara kekuatan menengah tersebut tetap menjadi pemain global, kata para pejabat dan diplomat.

Parahnya ekonomi nampaknya telah mencapai apa yang selama bertahun-tahun diplomasi gagal lakukan dengan memaksa rival historis bekerja bersama.

Presiden Nicolas Sarkozy dan Perdana Menteri David Cameron telah mengungkapkan tekadnya untuk membuka lembaran baru kerjasama, meskipun para pejabat dari kedua negara menekankan bahwa kedaulatan nasional akan dipertahankan.

Pada pertemuan puncak Prancis-Inggris di London Selasa, "hubungan ini akan diletakkan pada tingkatan baru -- paling dekat dari sebelumnya," Menteri Pertahanan Inggris Liam Fox menulis di surat kabar Sunday Telegraph.

Dia mengatakan sasarannya adalah untuk memperkuat hubungan "di semua jenjang", mulai dari latihan bersama hingga akuisisi peralatan dan teknologi dan sharing informasi, namun menambahkan: 'Kami akan mempertahankan kapabilitas otonom."

Sumber: ANTARA

Frigate Baru AL India Akan Tembakan BrahMos

(Foto: Berita HanKam)

31 Oktober 2010 -- Rudal jelajah supersonic BrahMos akan diuji coba ditembakan dari frigate Project 11356 Angkatan Laut India awal tahun 2011 di Laut Baltik, diungkapkan Direktur BrahMos Aerospace Alexander Maksichev.

“Rudal jelajah BrahMos akan diuji coba saat kapal uji pelayaran di Baltik, waktunya awal tahun depan” ucap Maksichev kutip kantor berita Itar-Tass, Selasa (26/10). Waktu tepatnya sulit ditentukan tergantung kondisi cuaca di Baltik.

Galangan kapal Yantar, Kaliningrad sedang membangun tiga frigate Project 11356 untuk AL India. Frigate pertama akan mulai berlayar segera ucap Maksichev.

Ia menambahkan pengerjaan terkait instalasi sistem senjata BrahMos dan bertugas sesuai jadwal.

Brahmand/Berita HanKam

Polri dan PDRM Selidiki Abu Sayyaf

Jakarta (ANTARA News) - Detasemen Khusus Antiteror Mabes Polri bersama Special Branch Polis Diraja Malaysia melakukan penyelidikan bersama terhadap tersangka kasus terorisme yakni Taufik Marzuki alias Abu Sayyaf.

"Abu Sayyaf ditangkap oleh Special Branch Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada tanggal 29 September 2010 di Shah Alam, Selangor Malaysia," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Ketut Untung Yoga Ana di Jakarta, Jumat.

Abu Sayyaf direkrut oleh Toni Togar yang merupakan terpidana kasus terorisme yang sedang menjalani hukuman di LP. Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, ujarnya.

"Abu Sayyaf merupakan salah satu dari dua orang Indonesia kelompok Toni yang bergerak di wilayah Malaysia dan Thailand Selatan yang bertugas sebagai pencari atau pengumpul amunisi dan senjata api," kata Yoga.

Abu Sayyaf adalah komandan peleton Front Pembela Islam (FPI) Aceh sejak Februari 2009, peserta pelatihan militer anggota FPI di Pesantren Darul Mujahidin Aceh oleh ustadz Sofyan Tsauri, katanya.

Sementara itu, Toni terlibat langsung dalam berbagai peristiwa teror di Medan dan sekitarnya, serta langsung memimpin perencanaan.

Aksi teror yang dilakukan di antaranya pengeboman gereja di Pekanbaru pada tahun 2000 langsung di bawah kendali Hambali, perampokan Bank Lippo di Medan pada tahun 2003, kemudian pengeboman Hotel JW Marriot Jakarta.

Pada aksi bom di Hotel JW Marriot, Toni juga terlibat dalam pendanaan bersama Noordin M Top dan Dr Azhari.

Toni pada 11 Juni 2003 ditahan di LP Pemantang Siantar dengan masa tahanan 20 tahun, dan berdasarkan izin dari Menkuham dia dibawa ke Jakarta.

Toni adalah lulusan pesantren di Ngruki dan merupakan Amir Majelis Mujahidin di Indonesia, diperkirakan mengendalikan rencana terornya dari dalam Rutan Tanjung Gusta.(*)

(T.S035/H-KWR/R009)

Antara

Indonesia Butuh Armada Pesawat Ampibi

0diggsdigg

illustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan armada pesawat ampibi yang bisa mendarat dan tinggal landas di air untuk menjangkau daerah terpencil dan sangat berguna sebagai sarana tanggap bencana. Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo yang ditemui di Jakarta, Sabtu (30/10/2010) kemarin mengatakan, terakhir kali satuan pesawat ampibi digunakan untuk operasi pemadaman kebakaran hutan Kalimantan tahun 1997.

"Waktu itu disewa pesawat ampibi water bomber Beriev 200 buatan Russia. Pesawat itu juga memiliki bucket untuk mengangkut air sungai atau danau yang ditumpahkan di sumber api," kata Dudi. Pesawat sejenis yang popular di dunia saat ini adalah Bombardier CL-142 buatan Kanada. Jepang juga memiliki pesawat sejenis yakni Shinmewa yang merupakan turunan dari tipe pesawat ampibi yang mereka gunakan semasa Perang Dunia II, Kawanishi.

Pesawat ampibi ujar Dudi, dapat digunakan untuk mengirim tenaga bantuan, logistik, hingga evakuasi medis secara cepat. "Kita belajar berulang kali terjadi bencana di daerah terpencil dan penanganan lambat karena ketiadaan sarana transportasi yang memadai. Pesawat ampibi merupakan salah satu solusi tanggap bencana dalam waktu dekat. Pesawat ampibi dalam situasi normal dapat digunakan untuk angkutan penumpang dan barang di tempat-tempat terpencil," Dudi menjelaskan.

Beberapa tahun lalu, dia menambahkan, pesawat Twin Otter dengan kemampuan ampibi masih beroperasi di Papua. Demikian pula di masa silam, diketahui para misionaris di Kalimantan mengoperasikan pesawat Cessna dengan kemampuan ampibi. Pada masa Hindia Belanda, dioperasikan pesawat ampibi canggih dari jenis Dornier DO-24 buatan Jerman dan PBY-5 Catalina. Pesawat-pesawat itu berjasa untuk mengevakuasi personel Sekutu ketika Pulau Jawa dan Sumatera diserang Jepang pada tahun 1942.

Pesawat ampibi Hindia Belanda sebagian berbasis di Pangalengan, Bandung dan Danau Situ Bagendit, Garut, di Jawa Barat. Pemerintah militer Jepang membangun pangkalan pesawat ampibi di Oosthaven (Teluk Betung dan Tanjung Karang, Lampung). Pada awal tahun 1950-an hingga 1960-an, TNI AU masih mengoperasikan pesawat ampibi jenis PBY-5 Catalina. Sedangkan TNI AL mengoperasikan pesawat ampibi Grumman Albatros hingga tahun 1970-an.

Sumber: KOMPAS

Indonesia Harapkan Rusia Dorong Perundingan Enam Pihak

Hanoi (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Rusia dapat mendorong keberhasilan pertemuan negara enam pihak untuk meredakan ketegangan di kawasan Semenanjung Korea.

"Khusus untuk pertemuan puncak ASEAN-Rusia, saya berharap Rusia mendorong diselenggarakannya pertemuan six party talks, agar Semenanjung Korea tidak jadi kawasan panas," kata Presiden dalam konferensi pers di Hotel Grand Plaza Hanoi, Minggu pagi, sebelum kembali ke Jakarta.

Presiden mengatakan bahwa Rusia juga diminta untuk berperan dalam pembicaraan konflik Israel-Palestina.

"Meminta Rusia menekan Israel karena membangun pemukiman yang kita anggap ilegal," katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa dalam pertemuan puncak ke-18 ASEAN di Bali mendatang, Indonesia akan mengusung deklarasi yang menunjukkan komitmen ASEAN pada dunia global sehingga turut berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang adil dan sejahtera.

Presiden Yudhoyono juga menjelaskan bahwa ia terpaksa membatalkan pertemuan dwipihak dengan China, Korea Selatan, Selandia Baru dan Jepang di sela-sela pertemuan puncak ke-17 di Hanoi karena terpaksa kembali ke Indonesia untuk meninjau proses tanggap darurat di Mentawai.

"Meski batal, pada prinsipnya saya telah bertemu di sela-sela summit, pembicaraan substantif, mereka ingin bekerja sama di bidang ekonomi," jelasnya.

Pada Senin (25/10) Mentawai digoncang gempa dan tsunami setinggi lebih dari tiga meter yang mengakibatkan sedikitnya 400an orang meninggal dan puluhan yang lain masih hilang.

Besarnya skala bencana di Mentawai membuat Presiden Yudhoyono yang telah berada di Hanoi guna mengikuti pertemuan puncak ke-17 ASEAN kembali ke Indonesia untuk meninjau proses tanggap darurat di daerah itu.
(T.G003*F008/A011/P003)

 Antara