Komisi I DPR Desak Pembangunan Kekuatan Maritim

Rabu, 01/09/2010 08:06 WIB

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Hasil rapat dengar pendapat umum Komisi I DPR RI dengan jajaran Menteri
Menko Polhukam berujung pada kesimpulan tentang masih banyaknya PR untuk mengelola perbatasan. Termasuk di dalamnya pembangunan kekuatan maritim yang lebih kokoh.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi I DPR dengan menteri-menteri yang tergabung dalam jajaran Menko Polhukam baru selesai sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (1/9/2010). Menteri-menteri Menko Polhukam tampil komplet yang terdiri dari Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yosgiantoro, KaBIN Sutanto Mendagri Gamawan Fauzi dan Irwasum Mabes Polri Nanan Sukarna yang hadir mewakili Kapolri Bambang HD ini membahas tentang pengelolaan wilayah perbatasan.

Hasil dari rapat tersebut adalah desakan kepada pemerintah untuk memberi prioritas pada pembangunan kekuatan maritim guna mengamankan wilayah perbatasan. Selain itu koordinasi badan-badan yang memiliki kewenangan untuk mengelola perbatasan diminta untuk lebih ditingkatkan.

"Komisi I DPR RI menggarisbawahi arti penting kekuatan maritim yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah laut. Oleh karenanya kami mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan kekuatan maritim yang didukung oleh infrastruktur dan Alutsista yang memadai," tutur Ketua Komisi I, Mahfudz Siddik membacakan hasil rapat.

"Selain itu kita juga kita juga mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) serta mengkaji ulang berbagai UU sektoral terkait dengan pengamanan maritim. Selain itu, Komisi I juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan segmen-segmen wilayah laut yang masih belum terselesaikan dengan mengedepankan harkat, martabat bangsa dalam waktu tertentu."

(anw/anw)
detik

Pemilihan Cilangkap Siratkan Opsi Hard Power Presiden

Rabu, 01/09/2010 09:03 WIB

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato terkait dengan Malaysia di depan Panglima TNI beserta jajarannya. Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq menilai Presiden menyiratkan opsi hard power dalam langkah diplomasi.

Seperti yang disampaikan oleh SBY di Istana Negara kemarin, orang nomor satu di Indonesia tersebut akan menyampaikan orasi tentang hubungan dengan Malaysia, di Markas Besar TNI, di Cilangkap seusai salat tarawih, malam ini. SBY juga menegaskan bahwa dia tidak akan main-main dengan kedaulatan bangsa.

Pemilihan Cilangkap sebagai tempat untuk menyampaikan pidato tersebut mendapat tanggapan positif yang relatif seragam. Tak terkecuali Mahfud Siddiq yang semalam baru saja menjamu jajaran menteri Menko Polhukam dalam rapat dengar pendapat umum Komisi I tentang pengelolaan perbatasan khususnya dengan Malaysia.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu menilai bahwa ada makna hard power yang tersirat dari pemilihan Mabes TNI sebagai tempat orasi, sekali pun belum tentu opsi itu yang akan ditempuh. Mahfud pun melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif.

"Saya yakin mengapa statement itu akan disampaikan di markas TNI dihadapan panglima, itu merupakan message yang lebih khusus. Bisa dibilang message yang lebih ke arah hard power. Mudah-mudahan ini akan memberi imbas positif bagi diplomasi kita," ujarnya di Gedung DPR seusai rapat dengan jajaran menteri Menko Polhukam, Rabu (1/9/2010) dini hari.

(anw/anw)
detik 

TNI AU: Hercules Terbang Formasi, Tak Ada Kaitan dengan Malaysia

Rabu, 01/09/2010 10:05 WIB

Niken Widya Yunita - detikNews

twitter: Mayang M

Jakarta - Pengguna jalan di tol Jagorawi hingga Cilandak beberapa hari ini 'ditemani' oleh sejumlah pesawat TNI AU yang terbang formasi. Tiga hingga empat pesawat terbang beriringan.

Hari ini, empat pesawat juga terlihat terbang beriringan. Keempatnya terbang dalam jarak cukup dekat. Aksi mereka sungguh menarik perhatian.

TNI AU menyangkal pesawat itu terbang untuk unjuk kebolehan, menyusul hubungan Indonesia-Malaysia yang memanas.

"Itu 4 pesawat Hercules, lagi latihan terbang formasi. Itu latihan rutin," ujar Kadispen AU Marsma Bambang Samoedra kepada detikcom, Rabu (1/9/2010).

Bambang menampik jika latihan itu untuk persiapan perang. "Nggak kita selalu latihan rutin biasa," kata Bambang.

Menurut Bambang, pesawat Hercules itu latihan rutin setiap pagi berangkat dari Pangkalan AU Halim Perdanakusumah dan kembali lagi ke Halim Perdanakusumah. Latihan akan berlangsung hingga pekan ini.

(nik/nrl)

detik

Polri Dapat Bantuan Alat Pengintai dari Australia 0diggsdigg

ILUSTRASI
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepolisian Australia memberi bantuan alat pengintai laut dan darat serta alat transportasi patroli laut. Bantuan peralatan senilai AUS $ 20 juta itu diberikan Kepolisian Australia dalam beberapa unit dan secara bertahap, tergantung masa penyelesaian pembuatan kapal dan alat pengintai tersebut.

Namun Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi tidak mejelaskan jumlah peralatan dan waktu pemberiannya. "Tapi perlengkapan ini masih jauh dari memadai. Karena geografi Indonesia sangat luas," kata Ito, Selasa (31/8).

Rencananya, alat pemindai dan kapal patroli itu akan dikerahkan di tempat yang sulit untuk melihat dalam kegelapan atau untuk memindai di laut perbatasan, seperti Selat Sumatera dan daerah Nusa Tenggara Timur. "Nantinya kami akan bekerjasama dengan TNI untuk menjaga perairan Indonesia," ujarnya.

Mengenai alasan Kepolisian Australia memberi bantuan tersebut, kata Ito, karena Pemerintah Australia menghargai usaha Kepolisian Indonesia yang dianggap berhasil mengungkap kasus teroris dan penyelundupan orang. "Kepolisian Indonesia dinilai termasuk yang paling baik," kata dia.

Sumber: TEMPO

LENGKAP 10 SHUKOI Presiden Setuju Tambahan 6 Sukhoi

Tiga Sukhoi Su-27 SKM Tiba 5 September

JAKARTA - Tiga pesawat Sukhoi buatan Rusia jenis Su-27SKM direncanakan datang 5 September 2010. Ketiga pesawat itu bakal melengkapi tujuh pesawat sejenis yang telah dimiliki TNI AU.

”Tiga pesawat Sukhoi akan datang bulan September ini. Sudah ada tim yang menjemput ke sana,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat, Selasa (31/8). Dua pesawat akan datang pada 5 September dan satu pesawat lagi akan datang pada 15 September. Pesawat-pesawat baru ini rencananya akan tampil pada HUT TNI tanggal 5 Oktober.

”Jadi, kita sudah punya 10 Sukhoi dan rencananya akan ada tambahan 6 lagi. Presiden sudah menyetujuinya,” kata Imam. Pesawat Sukhoi yang dimiliki Indonesia pertama kali datang tahun 2004. Saat ini pesawat-pesawat yang tergabung di Skuadron 11 tersebut bermarkas di Lapangan Udara Hasanuddin, Makassar. Tiga Sukhoi yang datang akan didampingi pesawat Antonov.

Imam mengakui, tiga pesawat itu belum dilengkapi dengan persenjataan. Menurut dia, pembelian pesawat beda paketnya dengan pembelian persenjataan. ”Tetapi, pasti akan kita persenjatai,” katanya.



Saat ini Litbang TNI AU telah berhasil membuat bom untuk mempersenjatai Sukhoi. Selain itu, juga telah dibuat roket. Namun, untuk kelengkapan berupa peluru kendali belum dapat dibuat. Selama ini pembuatan rudal terhalang penguasaan teknologi seeker alias pencari jejak. Menurut Imam, dengan teknologi Sukhoi yang canggih yang mampu menembak di luar jangkauan visual dan radar lock-on, peluru yang bisa mengakomodasi teknologi itu belum bisa dibuat oleh Indonesia.

Berkaitan dengan sistem komunikasi Sukhoi, Imam menyatakan, tiga pesawat yang akan datang tersebut telah disesuaikan dengan sistem yang berlaku di TNI AU. Beberapa tahun lalu, perbedaan sistem komunikasi ini sempat menimbulkan masalah teknis.

Saat ini dua penerbang TNI AU sedang disekolahkan di Rusia untuk pengenalan Sukhoi. Beberapa teknisi Rusia juga akan datang ke Indonesia untuk mendampingi TNI AU.

Sumber : KOMPAS

RI ingin membeli pesawat tempur dan jet kargo USA

digg

Pesawat tempur F-16 C/D (foto: Airliners.net)

Amerika Serikat mengatakan indonesia ingin membeli pesawat militer sampai miliaran dolar buatan Amerika, dengan harapan bahwa embargo-AS untuk penjualan militer ke indonesia akan segera dihapus, dari kutipan juru bicara Departemen Pertahanan.

"Selama pertemuan bilateral, pemerintah Indonesia menyatakan minatnya untuk membeli F-16 dan C-130H Hercules untuk melengkapi skuadron pesawat tersebut," juru bicara Departemen Pertahanan I Wayan Midhio mengatakan pada hari Rabu.

Pesawat Hercules C-130 H(foto: aerostories)

Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates membahas potensi penjualan selama dialog pertahanan Shangri-La di Singapura bulan lalu, kata Wayan.

Amerika Serikat menyambut baik usulan Indonesia untuk membeli lebih banyak buatan Amerika untuk peralatan militer, ia menambahkan.

AS juga menjanjikan US $ 15,7 juta untuk Indonesia pada tahun 2010 dan $ 20 juta pada 2011 di bawah naungan program peningkatan kapasitas untuk membantu "modernisasi" di Militer Indonesia (TNI), kata Wayan.

bantuan militer akan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan yang akan dilaksanakan baik di Indonesia dan Amerika Serikat, ia menambahkan. AS menawarkan untuk menjual pesawat tempur dan akan diberi potongan harga bila membeli banyak bila Indonesia jadi untuk membeli pesawat tersebut, kata Wayan.

Indonesia saat ini hanya empat pesawat tempur yang dapat dioperasionalkan atau kurang dari satu skuadron - Universitas pakar militer Andi Widjajanto mengatakan di Indonesia. Setiap skuadron harus memiliki delapan sampai 12 pesawat tergantung pada operasional, pemeliharaan dan rencana pelatihan.

Angkatan Udara memiliki dua perintah operasional di negara timur dan barat. Setiap perintah memiliki dua basis, yang pada gilirannya memerlukan skuadron tempur delapan per pangkalan, katanya.

Sebuah F-generasi kelima biaya tempur-16 jet antara $ 120,000,000 dan $ 140 juta tanpa amunisi. Sebuah F-generasi keempat biaya tempur-16 Falcon antara $ 88.000.000 dan $ 90 juta tanpa amunisi, kata Andi.

Ada kelebihan dari F-16 di pasar senjata global karena kelebihan produksi oleh produsen kontraktor pertahanan AS Lockheed Martin. Karena dari sisa produksi pada perang dingin, Andi menambahkan.

Amerika Serikat juga menggantikan skuadron yang dari F-16 dengan baru Raptors F-22 dan-35 F lighting, katanya. Kedua kelebihan pasokan dan perubahan preferensi telah menurunkan harga untuk F-16 di pasar global, katanya.

Hal ini tidak mungkin indonesia dapat membeli F-16 dari Amerika Serikat karena embargo penjualan senjata ke Indonesia yang masih berlaku, kata Andi.

"Hampir 90 persen dari embargo telah dicabut sejak tahun 2006, namun penjualan senjata mematikan belum dicabut dan saya pikir tidak ada niat bahwa AS akan mencabut embargo" katanya.

"Oleh karena itu, membeli pesawat kargo Hercules mungkin tidak ada masalah embargo, tapi membeli pesawat F-16 masih kena embargo dari AS."

Kongres Amerika Serikat memberlakukan embargo militer lebih dari satu dekade lalu karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia (Kopassus) di Papua Barat dan Timor Leste (waktu itu Timor Timur).

Namun baru-baru ini-menandatangani pengaturan kerangka pertahanan bilateral memungkinkan Indonesia untuk pengadaan peralatan militer dari AS, seperti dilaporkan sebelumnya, meskipun AS menyatakan masih berharap Kopassus untuk menghormati hak asasi manusia.

Sumber: The Jakarta Post / MIK

AS telah mengakhiri embargo senjata ke RI

digg

Pesawat Tempur F-16 TNI

Untuk mengatasi kebingungan publik tentang keadaan hubungan militer Indonesia dengan Amerika Serikat, Departemen Pertahanan menegaskan bahwa pembuat senjata terbesar di dunia telah sepenuhnya menghapus embargo penjualan senjata kepada militer Indonesia (TNI).

Dalam pernyataan pertama jelas pada akhir embargo, seorang jurubicara Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa Indonesia bisa mendapatkan semua jenis senjata dari AS karena tidak ada lagi embargo.

Embargo AS atas penjualan semua jenis senjata ke Indonesia berakhir sepenuhnya pada tahun 2005," juru bicara Departemen Pertahanan Indonesia I Wayan Midhio mengatakan selama akhir pekan.

"Setelah embargo berakhir, tidak ada perbedaan lagi antara senjata mematikan atau non-mematikan penjualan," katanya.

Indonesia sekarang dapat membeli senjata mematikan dari AS dan tidak ada larangan "parsial" penjualan senjata ke Indonesia, seperti dilaporkan sebelumnya, ia menambahkan.

Banyak pengamat - bahkan orang-orang baik-informasi tentang hubungan militer bilateral - mengatakan mereka tidak tahu apakah Indonesia bisa membeli senjata mematikan dari AS atau tidak, bahkan setelah hubungan militer dilanjutkan pada 2005.

Indonesia baru-baru ini mengusulkan sebuah rencana untuk membeli pesawat tempur buatan Amerika F-16 jet, yang dikategorikan sebagai senjata mematikan, dan jet kargo C-130H Hercules, yang tidak dianggap mematikan, jika AS menghapus embargo, seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Wayan mengatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan niat pemerintah untuk membeli pesawat dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates.

Kongres Amerika Serikat memberlakukan embargo yang melarang pendidikan dan pelatihan militer internasional (IMET) dan penjualan peralatan militer ke Indonesia hampir dua dekade lalu.

embargo itu dikenakan dalam menanggapi mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia (Kopassus) di Papua Barat dan Timor Leste (saat itu Timor Timur), yang menewaskan lebih dari 100 warga sipil tak bersenjata, termasuk dua warga negara AS, dan puluhan terluka.

Beberapa ahli berpendapat bahwa Amerika Serikat di Indonesia mendorong penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil di Timor Timur.

Universitas Padjadjaran pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan sejarah menunjukkan bahwa mantan presiden AS Gerald Ford dan mantan sekretaris negara AS Henry Kissinger pemerintah Indonesia memberikan lampu "hijau" untuk mengirim Kopassus ke Timor Timur dan laporan diabaikan kekerasan selama kunjungan resmi pemerintah AS Indonesia.

Kongres Amerika Serikat mengatakan akan mencabut larangan sepenuhnya jika hanya pemerintah AS bisa memastikan bahwa Indonesia dapat menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebuah delegasi pemerintah Indonesia dipimpin oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputeri, mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 2001 dalam usaha untuk melunakkan kebijakan tersebut.

Pertemuan antara Megawati dan mantan presiden AS George W. Bush menghasilkan komitmen AS untuk memberikan US $ 400.000 dalam IMET diperpanjang dan untuk mengangkat embargo non-mematikan penjualan senjata militer.

Kongres AS tidak menyetujui pelatihan militer bersama antara Kopassus dan militer AS karena Kopassus dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan untuk meningkatkan masalah direncanakan selama kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia pada bulan November.

Sumber: THE JAKARTA POST/ MIK