PT. Daya Radar Utama Bangun Kapal Angkut Tank

1 Maret 2013, Jakarta: Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasal Laksamana Pertama (Laksma) TNI Ir. Sayid Anwar membuka First Steel Cutting pembangunan Kapal Angkut Tank-3 TNI Angkatan Laut bertempat di galangan kapal PT. Daya Radar Utama (DRU) Unit III yang berlokasi di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara KM. 12 Srengsem Panjang Lampung, Kamis (28/2)

Kegiatan tersebut, dihadiri Kadismatal Laksma TNI Ir. Bambang Nariyono, M.M., Kadisadal Laksma TNI Mulyadi, S.I.P, M.A.P, Kadislaikmatal Laksma TNI Hary Pratomo, Pusada Baranahan Kemhan yang diwakili oleh Kabid Matra Laut Kolonel Laut (T) Sriyanto, Danlanal Lampung Kolonel Laut (E) Ir. Fery Sidjaja dan Danbrigif 3 Marinir Kolonel (Mar) Hardimo.

Pelaksanaan Steel Cutting Kapal Angkut Tank-3 TNI Angkatan Laut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Waaslog Kasal.

Dalam sambutannya Waaslog Kasal Laksma TNI Ir. Sayid Anwar mengatakan, dengan adanya pembangunan Kapal Angkut Tank TNI Angkatan Laut diharapkan dapat memajukan industri pertahanan dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Pelaksanaan pembangunan ini sebagai wujud pembinaan dari pemerintah dalam hal ini Kemhan/TNI, dengan harapan mitra kerja tetap memberikan dukungan teknis di luar masa jaminan sehingga kapal ini dapat berfungsi sesuai usia.

Melalui pelaksanaan Steel Cutting Kapal Angkut Tank-3 TNI Angkatan Laut tersebut, membuktikan bahwa mitra kerja berkomitmen dan siap menjadi lead integrator pembangunan produk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) bidang kemaritiman.

Sumber: Dispenarmabar

Indonesia Jajaki Kerjasama Alutsista dengan Hongaria

Hongaria mengembangkan UAV dimana seluruh perangkat keras dan lunak diproduksi di dalam negeri. (Foto: Veronika Dévényi)

1 Maret 2013, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah akan menjajaki kerja sama pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dengan negara Eropa Timur, khususnya Hongaria. Ini lantaran Alutsista dari Eropa Timur terkenal murah tapi memiliki teknologi yang seimbang dengan alutsista produksi negara diluar kawasan itu.

"Perwira kita itu dari dulu terbiasa dengan Alutsista dari negara Eropa Timur, jadi kita coba jajaki peluang kerja samanya," kata Purnomo saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/2).

Penjajakan kerjasama Alutsista tersebut akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat kunjungan kenegaraan ke Berlin (Jerman) dan Budapest (Hungaria) pekan depan.

Menurut Purnomo, teknologi alutsista Eropa timur tidak kalah dengan Alutsista milik Amerika Serikat. Semisal, Sukhoi buatan Rusia seimbang dengan pesawat tempur F-16 milik negeri Paman Sam. "Karena saya tidak ikut, maka, itu saya sampaikan ke Presiden," katanya.

Kemhan Perkirakan Hanya Habiskan Setengah Total Anggaran Alutsista

Pemerintah diperkirakan hanya akan menghabiskan setengah dari total anggaran penyediaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang disediakan untuk periode 2010-2014 yang sebesar Rp156 triliun. Soalnya, anggaran tersebut hanya akan diprioritaskan untuk membeli Alutsista yang bergerak, semisal kendaraan tempur, kendaraan taktis, pesawat tempur, pesawat angkut, dan sejenisnya.

"Anggaran segitu, kalau sudah lewati 2014 kan enggak bisa, kira-kira terpakai 50 persen. Jadi, kita fokus ke Alutsista bergerak dulu. Kalau yang tidak bergerak itu seperti radar," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/2).

Dia menjelaskan, awalnya anggaran alutsista hanya sebesar Rp99 triliun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Namun, dalam rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010, anggaran tersebut ditambah sebesar Rp 57 triliun.

Terkait itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk membentuk High Level Committee (HLC). Komite itu bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi perencanaan, pembiayaan dan kegiatan pengadaan Alutsista.

Sumber: Jurnas

TB Hasanuddin: Pembatalan Proyek KFX Rugikan Indonesia Rp1,6 Triliun

2 Maret 2013, Jakarta: Proyek bersama pembuatan pesawat canggih Korean Fighter eXperiment (KFX) yang dihentikan sepihak oleh Korea Selatan telah merugikan Indonesia sebagai mitranya.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin yang mengaku sudah mendengar pembatalan itu mengatakan, Indonesia telah dirugikan sekitar Rp1,6 triliun akibat pembatalan itu.

"Kami (Komisi I DPR) sudah mendapatkan informasi dalam beberapa hari belakangan ini bahwa pemerintah Korea Selatan sudah membatalkan secara sepihak perjanjian pembuatan pesawat tempur KFX," kata TB Hasanuddin ketika ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat.

Kerugian Rp1,6 triliun itu merupakan nilai yang telah diinvestasikan Indonesia selama proyek bersama dengan Korsel itu berlangsung.

"Kini proyek Indonesia-Korea Selatan, Korean Fighter eXperiment, yang dibangga-banggakan itu ternyata sudah dihentikan secara sepihak oleh pemerintah Korsel," ujarnya.

Selanjutnya, Hasanuddin menjelaskan, pemerintah sebenarnya tidak pernah melaporkan proyek KFX secara jelas kepada DPR.

Dia menambahkan, pemerintah juga tidak pernah secara resmi mengajukan anggaran untuk proyek KFX secara terbuka kepada DPR.

Menurut dia, DPR hanya mendapatkan keterangan mengenai proyek kerja sama KFX itu melalui pernyataan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dikutip oleh media massa.

"Sedangkan, laporan anggaran yang diterima oleh DPR berbeda. Dalam laporan, anggaran itu dibuat untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan, di mana Kemenhan mengeluarkan uang dengan total Rp1,6 triliun," jelasnya.

"Selain itu, sudah ada sekitar 30 orang dari PTDI (PT. Dirgantara Indonesia) yang ikut mendesain pesawat itu di Korea Selatan," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.

Oleh karena itu, kata dia, dalam waktu dekat, Komisi I DPR akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk menjelaskan secara detail persoalan proyek KFX.

"Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan. DPR tidak bertanggung jawab atas hal ini karena kami tidak pernah menerima laporan yang jelas tentang proyek ini," katanya.

Dia juga menyebutkan pembatalan proyek KFX oleh pihak Korea Selatan itu diduga karena masa pemerintahan Presiden SBY yang akan berakhir pada 2014.

Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun pesawat super canggih KFX sudah berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan.

Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana Rp80 triliun yang dibutuhkan.

Sumber: ANTARA News