KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI KE RUSSIA MEMBUKA TABIR BEBERAPA PENDING MATTERS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - RUSSIA

Anggota Komisi I DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja ke Moskow berjumlah 11 (sebelas) orang Anggota dan 2 (dua) orang Sekretaris Delegasi telah melaksanakan kunjungan ke berbagai instansi di Moskow yang terkait dengan bidang tugas Komisi I DPR RI pada tanggal 25 dan 26 April 2011.

Tujuan utama dari kunjungan kerja Delegasi Komisi I DPR RI ini adalah untuk melakukan pengawasan atas kinerja KBRI Moskow, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI untuk Russia di Moskow dalam mendukung program-program Pemerintah dengan Pemerintahan Russia serta melakukan pelayanan untuk perlindungan WNI di Russia.

 

Foto:     Pertemuan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dengan Direktur Departemen Asia ke-3 Kementerian Luar Negeri Negara Federasi Rusia.

Selain kunjungan ke KBRI pada tanggal 25 April 2011, pada hari yang sama, Delegasi juga melaksanakan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Negara Federasi Russia. Dalam pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri tersebut, Delegasi Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan beberapa hal yang menjadi pending matters hubungan bilateral kedua Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi menyampaikan fakta bahwa Gedung Kantor Perwakilan RI di Moskow dan Wisma Duta masih berstatus menyewa tariff sewa seharga USD 60 ribu per bulan, hal ini kontras sekali dengan Kedutaan Russia di Jakarta yang sampai memilki 30 buah properti di Indonesia dengan status hak milik. Kondisi semacam ini tentu saja sangat membebani keuangan Negara, terlebih KBRI telah menyewa gedung ini sudah sejak lebih dari 50 tahun lalu. Apabila dikalkulasi, nilai sewa yang setara dengan Rp 515 juta per bulan sebenarnya bisa digunakan untuk mulai mengangsur pembelian gedung kantor perwakilan RI di Moskow.

Kondisi kontras tersebut disampaikan Delegasi kepada Kementerian Luar Negeri Russia untuk mendapatkan dukungan Kementerian Luar Negeri dalam hal proses kepemilikan gedung perkantoran KBRI di Moskow. Dalam tanggapannya, Direktur Departemen Asia Ke-3 Kementerian Luar Negeri Russia sempat menyatakan kekagetannya atas ”ketidakadilan” kondisi tersebut dan memberikan komitmen penuhnya untuk memberi dukungan politis atas rencana kepemilikan gedung kantor KBRI oleh Pemerintah Indonesia dapat segera terealisir.

Selain dari pada itu, mencermati kekhususan bidang tugas komisi I DPR RI di bidang pertahanan, dalam pertemuan dengan Pimpinan Federal Security on Military and Technical Cooperation (FSMTC), Delegasi Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI mendapatkan komitmen pihak Russia pembangunan fasilitas service maintenance center atas alutsista yang diimpor Indonesia dari Negara Federasi Rusia.

Delegasi menyampaikan kepada FSMTC Negara Federasi Russia bahwa mengingat kerjasama teknis militer yang telah begitu erat terjalin antara Indonesia dengan Negara Federasi Rusia selama lebih dari setengah abad ini, maka adalah sangat perlu untuk mengembangkan kerja sama agar makin erat dan makin menguntungkan bagi kepentingan nasional kedua negara.

Foto: Suasana pertemuan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dengan Federal Security on Military and technical Cooperation (FSMTC) Negara Federasi Rusia

Delegasi juga mengharapkan dukungan FSMTC Negara Federasi Rusia untuk segera membantu terealisasikannya peran BUMNIP (Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan) Indonesia untuk dijadikan mitra lokal dalam proses maintenance, repair dan overhaul seluruh peralatan militer yang diimpor Indonesia dari Rusia. Hal ini sangat penting dalam rangka proses transfer of technology (ToT) kepada BUMNIP Indonesia sehingga pada saatnya nanti BUMNIP kita dapat secara mandiri menjadi agen maintenance, repair dan overhaul seluruh peralatan militer yang dimiliki Indonesia.

Isu lain yang mengemuka saat pertemuan dengan FSMTC, dimana pihak FSMTS meminta pihak Indonesia untuk segera merealisasikan kesepakatan kredit pembelian Alutsista yang disepakati pada tahun 2007 sebesar 1 miliar Dollar AS dimana sampai dengan saat ini baru terealisasi 1/3 (sepertiga) dari nilai kesepakatan tersebut. Dalam kaitan ini, Pihak FSMTC sangat mengharapkan Indonesia agar segera menentukan Alutsista mana yang akan dibeli mengingat dalam proses pembuatan Alutsista dengan tekhnologi tinggi akan memerlukan waktu sedikitnya 2 tahun. Delegasi menyampaikan pula agar hal ini menjadi nilai dukung untuk segera dibukanya service maintenance center di Indonesia.

 

Selain pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan FSMTC Negara Federasi Rusia, Delegasi Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan Institute Studi Asia Afrika (ISAA) Pusat Studi Ketimuran dimana Delegasi sempat bertemu dengan Rektor ISAA dan mahasiswa Rusia yang sedang belajar Budaya dan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Delegasi menyatakan penghargaan yang sedalam-dalamnya mengingat studi tentang Indonesia telah ada sejak awal pendirian institute ini. Delegasi juga menekankan bahwa dengan mempelajari budaya dan bahasa suatu bangsa maka akan makin menyuburkan tumbuhnya saling pengertian antara bangsa Indonesia dan bangsa Rusia sehingga pada gilirannya akan menjadi mesin pendorong kerja sama kedua negara yang lebih erat kedepannya.

Delegasi Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Russia juga berkesempatan untuk mengunjungi Ria Novosti (Kantor Berita Rusia). Di Kantor Berita Ria Novosti tersebut, Delegasi diajak melihat-lihat kantor dari mulai ruang pembuatan berita dari berbagai belahan dunia, ruang editor dan tempat launching berita. Delegasi ditemui oleh Pimpinan Editor, Mrs. Stevana Mironyuk, dan Direktur Mr Nikoly Birunkov, dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan Kantor Berita Ria Novosti sejak awal pembentukannya tahun 1941 sampai dengan sekarang dimana pada awal pendiriannya sebagai corong pemerintah dan sekarang berubah total menjadi perusahaan Mass Media yang bebas meskipun untuk pembayaran gaji karyawan dan pemeliharaan gedung dan peralatan Ria Novosti masih disuplay Pemerintah sebesar 70% dari total anggaran, namun Ria Novosti telah mampu menjadi media massa yang mandiri dan tidak lagi menjadi corong pemerintah.

 

Dalam pertemuan dengan Retsesnev, Pabrik Pembuatan Satelit Telkom-3, dan PT Telekomunikasi Indonesia, Delegasi mendapatkan informasi mengenai kebutuhan atas satelit Telkom-3 yang nantinya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia terlebih yang belum terjangkai oleh jaringan fiber optik. Satelit telkom 3 akan memiliki kapasitas 42 transponder aktif yang terdiri dari 24 transponder berkapasitas 36MHz Standar C-Band 8 transponder extension C-Band masing2 54MHz dan 4 transponder Ku-Band masing-masing 36MHz dan 6 transponder Ku-Band masing2 kapasitas 54MHz. Satelit ini rencananya akan diluncurkan pada bulan Nopember tahun 2011 ini di Boikonur, Kazakstan. Delegasi juga diyakinkan adanya upaya transfer of technology dari proses pembuatan satelit telkom-3 ini dengan keterlibatan 10 (sepuluh) orang pejabat Lapan dan PT Telkom Indonesia untuk memantau pembuatan satelit telkom-3.

Terkait dengan aspek pengawasan, Delegasi telah mengadakan pengawasan langsung terhadap kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Disampaikan oleh KBRI bahwa upaya kepemilikan Gedung dan Wisma KBRI di Moskow kurang mendapat dukungan dari kementerian terkait di Indonesia, padahal dilain sisi, anggaran negara terus akan terbebani dengan nilai sewa gedung yang makin mahal dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi temuan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI.

DPR RI