Beraroma Korupsi, Rapat Alutsista
Diminta Terbuka
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgioantoro (kiri)
berjalan bersama Menteri Perindustrian MS. Hidayat
(dua dari kiri), diikuti Menteri BUMN Dahlan Iskan (dua
dari kanan) usai sidang pleno kelima Komite Kebijakan
Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan,
Jakarta, Selasa (6/3). Pemerintah menjelaskan tentang
program kerja KKIP 2012, yaitu penyiapan regulasi
industri pertahanan, penetapan kebijakan nasional
terkait stabilisasi dan oprtimalisasi industri pertahanan,
penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan
produk masa depan. Dalam kesempatan tersebut,
pemerintah juga memberi klarifikasi tentang isu 'mark
up' pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2
buatan Rusia. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/
NZ/12)
26 Maret 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pertahanan
DPR Hayono Isman meminta rapat kerja Komisi I Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Menteri Pertahanan dan
jajaran TNI dibuka untuk publik. Alasannya, aroma
korupsi pembelian sejumlah alutsista sudah tercium
oleh publik. "Saya akan minta rapat terbuka saja, biar
publik juga bisa mengawasi. Karena dugaan korupsi
pembelian sejumlah alutista sudah terdengar publik,"
ujarnya kepada Tempo melalui pesan singkat, Senin, 26
Maret 2012.
Hari ini, Senin, 26 Maret 2012, Komisi I DPR akan
menggelar rapat kerja soal pembelian sejumlah alutsista
dengan Menteri Pertahanan dan jajaran TNI. Pembelian
sejumlah alutista memang ditenggarai bermasalah
karena berbagai hal.
Soal pembelian sejumlah Sukhoi, misalnya. Dugaan
penggelembungan pesawat canggih asal Rusia ini sudah
santer terdengar di publik. Selain itu, pembelian tank
Leopard oleh TNI Angkatan Darat juga mendapat
tentangan karena dianggap tak sesuai dengan karakter
geografis Indonesia. Demikian juga dengan pembelian
kapal tempur bekas dari Brunai Darusalam jenis fregat
oleh TNI Angkatan Laut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pertahanan TB
Hasanuddin masih menyatakan menentang pembelian
Tank Leopard. Namun, ia melihat adanya gelagat
Kemenhan dan TNI AD akan ngotot untuk membeli tank
dengan artileri berat ini.
Ia mengatakan, "Dari aspek manapun tank ini tak sesuai
dengan doktrin dan geografi Indonesia," ujarnya.
Purnawirawan TNI AD berpangkat Mayor Jenderal ini
juga mengatakan bahwa tentangan juga akan dilakukan
oleh para purnawirawan TNI AD. "Pernyataan saya juga
diperkuat oleh para mantan jenderal TNI AD seperti
Letjen Purn Kiky Syahnakri dan Jendreal Purn Hartono,"
ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sumber: TEMPO
Diminta Terbuka
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgioantoro (kiri)
berjalan bersama Menteri Perindustrian MS. Hidayat
(dua dari kiri), diikuti Menteri BUMN Dahlan Iskan (dua
dari kanan) usai sidang pleno kelima Komite Kebijakan
Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan,
Jakarta, Selasa (6/3). Pemerintah menjelaskan tentang
program kerja KKIP 2012, yaitu penyiapan regulasi
industri pertahanan, penetapan kebijakan nasional
terkait stabilisasi dan oprtimalisasi industri pertahanan,
penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan
produk masa depan. Dalam kesempatan tersebut,
pemerintah juga memberi klarifikasi tentang isu 'mark
up' pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2
buatan Rusia. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/
NZ/12)
26 Maret 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pertahanan
DPR Hayono Isman meminta rapat kerja Komisi I Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Menteri Pertahanan dan
jajaran TNI dibuka untuk publik. Alasannya, aroma
korupsi pembelian sejumlah alutsista sudah tercium
oleh publik. "Saya akan minta rapat terbuka saja, biar
publik juga bisa mengawasi. Karena dugaan korupsi
pembelian sejumlah alutista sudah terdengar publik,"
ujarnya kepada Tempo melalui pesan singkat, Senin, 26
Maret 2012.
Hari ini, Senin, 26 Maret 2012, Komisi I DPR akan
menggelar rapat kerja soal pembelian sejumlah alutsista
dengan Menteri Pertahanan dan jajaran TNI. Pembelian
sejumlah alutista memang ditenggarai bermasalah
karena berbagai hal.
Soal pembelian sejumlah Sukhoi, misalnya. Dugaan
penggelembungan pesawat canggih asal Rusia ini sudah
santer terdengar di publik. Selain itu, pembelian tank
Leopard oleh TNI Angkatan Darat juga mendapat
tentangan karena dianggap tak sesuai dengan karakter
geografis Indonesia. Demikian juga dengan pembelian
kapal tempur bekas dari Brunai Darusalam jenis fregat
oleh TNI Angkatan Laut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pertahanan TB
Hasanuddin masih menyatakan menentang pembelian
Tank Leopard. Namun, ia melihat adanya gelagat
Kemenhan dan TNI AD akan ngotot untuk membeli tank
dengan artileri berat ini.
Ia mengatakan, "Dari aspek manapun tank ini tak sesuai
dengan doktrin dan geografi Indonesia," ujarnya.
Purnawirawan TNI AD berpangkat Mayor Jenderal ini
juga mengatakan bahwa tentangan juga akan dilakukan
oleh para purnawirawan TNI AD. "Pernyataan saya juga
diperkuat oleh para mantan jenderal TNI AD seperti
Letjen Purn Kiky Syahnakri dan Jendreal Purn Hartono,"
ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sumber: TEMPO