RI-China PerkuatKerja SamaPertahanan

17 Februari 2012, Jakarta:
Pemerintah Indonesia dan
Republik Rakyat China sepakat
memperkuat kerja sama
pertahanan kedua negara, yang
telah terjalin baik, utamanya
dalam industri pertahanan.
Juru bicara Kementerian
Pertahanan Brigjen TNI Hartind
Asrin saat ditemui ANTARA di
Jakarta, Jumat petang
mengatakan, komitmen
memperkuat kerja sama industri
pertahanan keduua negara
menjadi salah satu topik utama
bahasan antara Menteri
Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro dengan mitranya
Menteri Pertahanan China
Jenderal Liang Guanglie di Beijing
pekan depan.
"Kami sudah melakukan banyak
kerja sama baik pendidikan dan
latihan pertukaran perwira dan
lainnya, dan kita juga telah
merintis beraam kerja sama
industri pertahanan," kata Brigjen
Hartind Asrin.
Kerja sama pertahanan kedua
negara sebenarnya sudah
berlangsung cukup lama, hingga
pada 2006 telah dirintis forum
konsultasi bersama yang pertama
di Jakarta dan dilanjutkan dengan
forum konsultasi bilateral kedua
pada 2007 di Beijing.
Forum tersebut sangat baik dan
dapat membantu dalam
meningkatkan hubungan kerja
sama pertahanan kedua negara,
yang telah dibuktikan dengan
dilakukannya penandatanganan
Defence Cooperation Agreement
(DCA) antara Indonesia-China
pada 2007.
Meskipun DCA tersebut masih
dalam proses ratifikasi di
Indonesia dan belum dapat
dilaksanakan,Menhan Purnomo
mengharapkan forum konsultasi
bilateral kedua negara dapat
terus dilaksanakan sebagai
wahana untuk meningkatkan
hubungan bilateral bidang
pertahanan.
Selain melakukan kunjungan
kehormatan kepada Menhan
China, Menhan Purnomo
Yusgiantoro juga berencana
melakukan kunjungan
kehormatan kepada Wakil
Perdana Menteri China Li
Keqiang.
Tak hanya itu, Menhan juga
berencana meninjau perusahaan
roket dan peluru kendali China
ALIT (Aerospace Long March
International Trade and Co.Ltd)
dan China Precision Machinery
Impor-Export Cooperation terkait
proyek peluru kendali C-705 yang
diadakan untuk TNI Angkatan
Laut.
Sumber: ANTARA News

ACAB Appointed by LIG Nex1 to Develop KFXFighter Radome Prototype

The Volvo Aero owned company, Applied Composites AB – ACAB
– has been appointed by LIG Nex1, a LIG Group company in
South Korea, for the development of a prototype stealth radome
for the KFX aircraft programme.
ACAB is recognized as one of the leading European suppliers of
advanced composite components for military applications.
Among other things, ACAB is specialized in advanced radome
technology, including the latest generation stealth and low-
observable technology. ACAB has supported and supplied Saab
for over half a century with radome technology for the Saab
fighter programmes. ACAB is the supplier of the Gripen fighter
radomes.
LIG Nex1 is South Korea’s number one company on military
products. LIG Nex1 is working in close collaboration with
advanced global companies. LIG Nex1 is developing state-of-the-
art weapon systems, including radar and surveillance systems.
The radome (radar dome) is the streamlined structural part in the
nose of the aircraft which protects the radar antenna from wind
and weather. It is carefully designed to withstand the mechanical
loads without compromising the radar performance. In addition,
it increases the survivability of the aircraft due to its sophisticated
stealth features.
The KFX aircraft is intended to replace South Korea’s aging F-4
Phantom II and F-5 Tiger II aircraft. The production numbers are
estimated to exceed 250 aircraft. The contract includes
exploratory development and production of prototypes for an
undisclosed contract value. It is still too early to determine the
number of people at ACAB that will be involved in development
and production.
“We are very proud of and pleased with the contract from LIG
Nex1 since it consolidates our position as world leader in
radomes” says Torgny Stenholm, President of ACAB.
“In addition, the agreement is considered to be strategically
important for ACAB as the company has plans to expand within
the commercial and military aerospace segments”, he adds.
(Volvo Aero/ ACAB)

Parlemen Belanda Masih Bingung Soal Leopard

17 Februari 2012: Pemerintah Belanda tidak menutup
kemungkinan akan menjual tank Leopard tuanya ke
Indonesia. Demikian pernyataan menteri Belanda Uri
Rosenthal (Luar Negeri) dan Hans Hillen (Pertahanan)
hari Rabu (15/02) menanggapi pertanyaan tertulis
yang diajukan parlemen Belanda medio Januari lalu.
Arjan El Fassed, anggota parlemen dari Partai Kiri
Hijau (Groenlinks), pertengahan Januari melayangkan
pertanyaan tertulis kepada kabinet setelah laporan
berbagai media, baik media Belanda maupun
Indonesia, menunjukkan bahwa negosiasi mengenai
kesepakatan transaksi belum dihentikan, meski telah
ada himbauan dari Parlemen. Radio Nederland
menanyakan komentar El Fassed akan tanggapan yang
diberikan kabinet.
Belum Bertindak
Anggota parlemen El Fassed kepada Radio Nederland
mengatakan, parlemen belum mengambil tindakan
karena belum ada kesepakatan apa-apa. Namun jika
kesepakatan sampai diambil, kabinet harus tetap
menginformasikannya dulu kepada parlemen. Dan
saat itu akan ditinjau kembali apakah situasi hak asasi
manusia masih terancam di Indonesia.
Sebelum Kementerian Pertahanan diizinkan melakukan
transaksi alutsista dengan negara tertentu, mereka
harus meminta rekomendasi dari Kementerian Luar
Negri mengenai situasi terkini di negara tersebut.
Rekomendasi tersebut lalu harus disampaikan ke
Parlemen. Stempel "kondusif/ tidak kondusif" dari
Kemenlu sangat berperan dalam menentukan
kelanjutan transaksi.
"Mayoritas anggota parlemen telah meminta
pemerintah Belanda untuk tidak menjual tank Leopard
ke Indonesia karena keterlibatan militer Indonesia
dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di Belanda
berlaku bahwa transaksi alat utama sistem senjata
(alusista) senilai di atas 2 juta Euro harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
parlemen. Yang terjadi saat ini adalah mayoritas
anggota parlemen menyetujui bahwa situasi Indonesia
tidak kondusif untuk membeli tank-tank kami."
Jangan Gegabah
"Indonesia dan beberapa negara lain telah
menunjukkan minatnya membeli tank Leopard.
Pembicaraan tertutup telah dilakukan dengan negara-
negara tersebut yang dapat berujung pada
kesepakatan penjualan,'' kata menteri Rosenthal dan
Hillen. Jika proses telah sampai pada tahap tersebut,
para menteri sebelumnya diharuskan melaporkan hal
ini pada Parlemen.
"Kalau pada akhirnya kabinet Belanda memutuskan
mengikat kesepakatan dengan Indonesia, tetap saja
harus dilihat kemungkinan adanya pelecehan hak asasi
manusia. Saat ini, sampai saat ini, kebanyakan dari
kami merasa transaksi tidak boleh dilakukan. Adanya
penjualan bisa diartikan sebagai sinyal yang salah dari
pemerintah Belanda, jika kita melihat situasi di Papua
Barat saat ini," demikian El Fassed menjelaskan kepada
Radio Nederland.
Ketika ditanya apakah Belanda akhirnya tidak rugi
kalau begitu saja melewatkan kemungkinan transaksi
senilai 213 juta dollar yang sanggup dikeluarkan
pemerintah Indonesia demi rongsokan tanknya, El
Fassed mengatakan Belanda tidak boleh gegabah dan
harus tetap berpegang pada peraturan yang ada.
"Yaaah, kalau mengenai masalah itu kita kembali lagi
ke debat tak berujung; uang atau moral. Tapi kami
(parlemen) berpegang pada ketetapan Eropa yang
mengatakan dalam transaksi senjata kita harus
mencermati risiko pemakaian senjata tersebut di
kemudian hari."
Menghalau Demonstrasi
Indonesia dinilai masih sangat kurang menghormati
hak-hak asasi manusia, terutama di Papua Barat.
Parlemen mengkhawatirkan Indonesia akan
menggunakan tank Leopard untuk menekan rakyatnya.
Apakah Indonesia sebegitu tidak dipercayanya untuk
diperbolehkan membeli tank?
"Begini, keberatan bukan hanya datang dari parlemen
Belanda. DPR Indonesia sendiri juga tidak seluruhnya
sepaham kok. Mereka meragukan apakah tank ini
cocok untuk situasi di sana. Apakah dana yang
dialokasikan tidak ketinggian. Tapi itu urusannya
parlemen Indonesia, bukan urusan saya", tegas
anggota parlemen Belanda ini.
"Lagipula Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Tank
semacam ini bukanlah senjata yang efektif digunakan
di situasi kepulauan. Karena itu menurut kami hanya
ada satu alasan mengapa mereka mau membeli tank
ini; untuk digunakan di kota besar untuk
memadamkan pemberontakan-pemberontakan
seperti yang Anda lihat terjadi di negara-negara arab.
Kemungkinan inilah yang ingin kami cegah."
Tidak Kecolongan Lagi
Bagaimana dengan desakan untuk berhemat bagi
Kementerian Pertahanan, seperti layaknya bagi semua
institusi pemerintahan di Belanda?
"Ya betul. Tapi walaupun demikian transaksi tidak
harus buru-buru dilakukan. Nilai pakai tank tidak akan
lantas berkurang. Menurut kami langkah
penghematan tidak boleh dijadikan alasan untuk
begitu saja berkelit dari peraturan yang telah
ditetapkan Eropa atas penjualan senjata," lanjut El
Fassed.
Menurutnya Belanda harus lebih berhati-hati agar
tidak dipermalukan lagi seperti yang terjadi tempo hari
di Bahrain dan Mesir, juga Libya. Melalui layar televisi
kita melihat tank-tank Belanda digunakan untuk
menghalau para demonstran. Saat itu Den haag
kecolongan karena mereka tidak menyelidiki perihal ini
dengan cermat. Demikian Arjan El Fassed kepada
Radio Nederland.
Sumber: RNW

Rusia: Aliansi Militer Sudah Ketinggalan zaman Selasa, 14 Februari 2012 - 13:59 wib

JAKARTA - Duta Besar Rusia untuk
Indonesia Alexander Ivanov menyikapi
dinamika keamanan di belahan dunia ini,
khususnya Asia Pasifik. Dirinya pun
menilai, sistem pertahanan berbentuk
aliansi militer sudah ketinggalan zaman.
"Menurut Rusia, apa yang saat ini kita
butuhkan bukanlah membangun sebuah
aliansi militer, hal itu adalah mental
Perang Dingin," ujar Dubes Ivanov, di
kediamannya, Selasa (14/2/2012).
Ivanov mencoba untuk mengilustrasikan
bagaimana sebuah negara besar mencoba
untuk membangun aliansi militer di
sejumlah negara-negara di satu kawasan.
Dengan membangun aliansi militer dari
beberapa negara, hal itu tentunya akan
menciptakan ancaman bagi negara lain
yang berada di kawasan yang sama.
Ketika disinggung mengenai peningkatan
kekuatan militer China, Ivanov langsung
mengatakan bahwasannya anggaran
pertahanan Amerika Serikat (AS) tentunya
lebih besar daripada China.
Seperti diketahui, AS berniat
menempatkan ribuan pasukannya di
Australia, sebagai bagian dari kerja sama
pertahanan. Ivanov pun mengatakan,
meski China juga mengalami peningkatan
personil dan kekuatan militer, Negeri
Panda itu tidak menempatkan pasukan-
pasukannya di wilayah manapun.
"Seharusnya Anda membandingkan
anggaran pertahanan AS dan China.
Apakah saat ini kalian menyaksikan
adanya pasukan China di Indonesia atau
perbatasan negara lain?," ucap Ivanov.
(AUL)
sumber okezone

AS Potong Anggaran, ChinaPerkuat Militer

HONG KONG - Seiring dengan adanya
pemotongan anggaran pertahanan oleh
Pentagon, Amerika Serikat (AS) tampaknya
hanya dapat mengerahkan kapal
perangnya dalam jumlah yang tidak
banyak, ke Asia. Sementara itu, China siap
memperbaharui kekuatan angkatan
lautnya dan meluncurkan kapal baru.
Perusahaan pembuat kapal di Shanghai,
China, Hudong Zhonghua meluncurkan
produk barunya yakni kapal perang
amphibi 071. Bersamaan dengan itu, para
pengamat menilai bahwa hal itu akan
semakin meningkatkan pengaruh China di
kawasan Asia.
"China menunjukkan kekuatannya dengan
mengerahkan armada tempur yang
merupakan kapal amphibinya," ujar
pengamat maritim dari International
Institute for Strategic Studies Christian Le
Miere, seperti dikutip GMA, Rabu
(15/2/2012).
Kapal perang dan kapal selam China yang
tercanggih, saat ini sudah dilengkapi
dengan sistem pertahanan anti-serangan
udara. Menurut laporan dari Pentagon
pada 2011 lalu, China memiliki 75 kapal
tempur yang besar, serta 60 kapal selam,
55 kapal tempur dengan ukuran sedang
dan juga kapal amphibi.
Meski China mengerahkan armada
tempurnya, Negeri Panda itu berniat akan
terus mengintensifkan kontak militer
dengan AS yang akan menempatkan
pasukannya di Asia. Kerja sama itu
digagas oleh Wakil Presiden China Xi
Jinping yang nantinya akan menjadi
Presiden China, menggantikan Hu Jintao.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan
AS Leon Panetta masih mendesak China
agar bersifat lebih transparan ketika
melakukan peningkatan kekuatan militer.
(AUL)

Sumber: okezone

ABK KRI Sultan Iskandar Muda-367 Menerima United Nations Medal

16 Februari 2012, Lebanon: Setelah melaksanakan penugasan selama 4 (empat) bulan lebih sebagai Pasukan pemelihara perdamaian (Peacekeeping) dibawah komando MTF UNIFIL seluruh prajurit Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-C/UNIFIL mendapatkan penganugerahan penghargaan United Nations (UN) Medal yang disematkan langsung oleh MTF Commander RADM Luiz Henrique Caroli kepada Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) Agus Hariadi selaku Dansatgas Maritim TNI Konga XXVIII-C/UNIFIL sebagai perwakilan dan pada kesempatan yang sama juga diberikan kepada Chief of Staff MTF Kolonel Laut (P) Bambang Irwanto.

United Nations Medal Parade merupakan upacara penganugerahan medali dari Dewan keamanan PBB kepada para Peacekeeper yang memenuhi syarat penugasan peacekeeping dan berkontribusi dalam tugas penegakan dan pemeliharaan perdamaian sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701.

Dalam amanatnya RADM Luiz Henrique Caroli menyampaikan apresiasi dan perhargaan yang tinggi atas partisipasi ABK KRI SIM-367 dalam upaya memelihara perdamaian di Lebanon.Sejak bergabung dengan UNIFIL MTF tanggal 1 Oktober 2011. KRI SIM-367 secara aktif memberikan kontribusi positif mulai dari pelaksanaan MIO, patroli rutin,latihan bersama dengan LAF Navy maupundengan unsur-unsur MTF lainnya diAMO.Pada akhir sambutannya MTF Commander mengharapkan kepada Pemerintah Indonesia secara kontinyu melalui Angkatan Laut Indonesia untuk selalu berpatisipasi pada misi perdamaian guna menjaga stabilitas keamanan di Lebanon.

Berikut kutipan amanat MTF Commander “...I wish to thank the Goverment of Indonesia for assigning KRI SULTAN ISKANDAR MUDA to UNIFIL. MTF is looking forward to continuing working with Indonesian Navy to help keeping the peace and stability in Lebanon.”

Acara tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI H.E Dimas Samodra Roem, Komandan Satgas FHQSU, Wadan Sector East, Komandan SEMPU, Staff Officer dari UNIFIL MTF dan segenap undangan dari kalangan pejabat UNIFIL maupun masyarakat setempat.

Sumber: Dispenarmatim

14 KCR-40 dan KCR-60 akan Dibangun Hingga 2014

17 Februari 2012

Kapal Cepat Rudal KCR-60 (image : Palindo Marine Shipyard)

Batam (ANTARA Kepri) - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menargetkan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal di berbagai daerah untuk menunjang pengamanan perairan Indonesia yang akan selesai pada 2014.

"Hingga 2014 kami merencanakan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40-60 meter untuk penunjang pengamanan perairan Indonesia," kata Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro setelah meresmikan KRC Kujang di Batam, Kamis.

Menteri mengatakan upaya tersebut sebagai langkah pembangunan strategis yang nantinya tidak terbatas pada pengembangan KCR saja, namun juga pada industri strategis lainnya.

"Pembangunan kapal merupakan langkah awal, nanti pembangunan strategis di daerah juga akan mengembangkan industri untuk kekuatan udara dan darat," kata dia.

Pada dasarnya, kata Menteri, selain membangun industri dalam negeri hal tersebut juga membangun kekuatan TNI.

"Pembangunan 14 kapal tersebut baru tahap awal. Kami telah menyiapkan rencana strategis pertahanan hingga tahun 2024 dengan target 44 kapal cepat," kata Menteri.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 44 KCR hingga 2024 untuk mengamankan seluruh wilayah laut NKRI dari gangguan-gangguan.

"Setidaknya dibutuhkan 44 kapal hingga tahun 2024 mendatang untuk keperluan penegakan hukum di laut, termasuk pengamanan terhadap pencurian terhadap kekayaan alam Indonesia, dan mencegah penyelundupan," kata dia.

Secara umum, kata dia, seluruh satuan TNI telah memiliki rencana pengembangan pertahanan masing-masing sebagai upaya peningkatan kekuatan.

"Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara telah memiliki blueprint pertahanan untuk membangun kekuatan. Pembangunan akan dilakukan bertahap," kata dia.

Ia mengatakan, salah satu rencana tersebut ialah penggantian utama sistem persenjataan (alustsista) yang sudah uzur dengan alat-alat baru yang akan dibangun, sementara alutsista yang masih bisa digunakan akan terus ditingkatkan kemampuannya.

(Antara)

 

TNI AL Dapat Kapal Baru

16 Februari 2012

Kapal Cepat Rudal KCR-40 KRI Kujang 642 (photo : Audrey)

BATAM, KOMPAS.com- TNI AL Armada Barat mendapat tambahan kapal baru, KRI Kujang-642. Kapal itu diserahkan pada Kamis (16/2/2012) pagi ini, di Dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

Komandan Satuan Kapal Patroli Armada Barat Kolonel Pelaut Denih Hendrata mengatakan, KRI Kujang merupakan kapal kelima di satuannya. KRI Kujang termasuk jenis KCR- 40. "Sekarang kami punya dua KCR-40 dan tiga FPB (Fast Patrol Boat)," ujarnya.

KRI Kujang dibuat PT Palindo Marine Shipyard, Batam. Seluruh komponen kapal itu buatan Indonesia. KCR-40 merupakan kapal patroli kedua yang diserahkan Palindo pada TNI AL. Tahun lalu, Palindo menyerahkan KRI Clurit yang sejenis dengan KRI Kujang.

KRI Kujang 642 merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang berfungsi menghancurkan target sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dalam waktu cepat pula. Kapal ini berukuran panjang 44 meter, lebar 7,4 meter, dengan kecepatan maksimal 30 knot. Kapal ini memiliki daya tembak dan daya hancur karena dilengkapi Rudal C-705.

Kapal KCR-40 ini mampu menampung bahan bakar 50 ton dan air tawar 15 ton. Kapal cepat ini terbuat dari baja khusus High Tensile Steel pada bagian hulu dan lambung kapal, yang merupakan produk PT Krakatau Steel, Cilegon. Sedangkan untuk bangunan atas menggunakan Aluminium Marine Grade, yang menggunakan tiga mesin penggerak.

(Kompas)