"Teroris kuasai" lima obyek vital

Kamis, 27 Oktober 2011 10:41 WIB | 1121 Views

Sejumlah Pasukan TNI- AL dari kesatuan Marinir Denjaka anti teror dalam upacara pembukaan latihan gabungan Pasukan antiteror TNI-Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Jakarta, Selasa (25/10). Polri bersama TNI akan terus memelihara kemampuan petugasnya di lapangan dalam menanggulangi adanya ancaman teroris dan Latihan bertajuk 'Waspada Nusa III' diikuti sekitar 2.000 personel yang berasal dari unsur satuan khusus Polri-TNI, Densus 88 Polri, Sat 81-Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Den Bravo-90 TNI AU. (FOTO ANTARA/Reno Esnir/Koz/pd/11)

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Teroris secara bersamaan menguasai lima obyek vital di laut dan darat wilayah Jakarta dan Banten. Mulai dari beberapa hotel jaringan internasional hingga Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Lima obyek vital yang dikuasai teroris adalah kapal KM Wahana, Hotel Permata 1 dan Hotel Permata 2, menguasai stasiun televisi satelit 1 dan bandara internasional Kristal.

Dalam aksi tersebut para teroris menuntut pembebasan tokoh utama mereka, yakni X dan Y, yang ditahan pemerintah.

Menyikapi itu aparat kewilayahan baik di Jakarta maupun Banten, TNI maupun Polri melakukan koordinasi secara berjenjang.

Dari hasil dinamika di lapangan, maka diputuskan mengerahkan satuan-satuan antiteror TNI-Polri, yakni Detasemen Khusus-88 Mabes Polri, Satuan Gultor-81 Kopassus, Detasemen Jala Mangkara TNI Angkatan Laut dan Detasemen Bravo-90 TNI Angkatan Udara.

Itulah rangkaian singkat latihan gabungan penanggulangan teror TNI-Polri bersandikan "Waspada Nusa III" 2011.

Rangkaian latihan antiteror TNI-Polri di lima lokasi itu disaksikan secara langsung melalui layar lebar berukuran 5 x 3 meter oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman di Lapangan Parkir Timur Senayan.

Hadir pula Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno dan perwakilan sejumlah negara sahabat.

Latihan kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan "Waspada Nusa III" itu melibatkan 470 personel Polri dan 2.180 personel TNI. 

ANTARA

Turkey Denies Losing Deal for Indonesian Navy Submarines

27 Oktober 2011

If Indonesia chooses Turkey’s bid, SSM will build two submarines at the Gölcük naval shipyard with an HDW license. (photo : Hurriyet)

Turkish procurement officials have denied a South Korean claim that the Korean Daewoo Shipbuilding and Marine has defeated a joint bid by Germany and Turkey to sell submarines to the Indonesian Navy.

‘’We are constantly in touch with Indonesian authorities. Together with Germany, we will soon submit an offer outlining our final offer with very favorable conditions. Indonesia is waiting for that,’’ a procurement official told the Hürriyet Daily News recently on condition of anonymity.

‘’In addition, Germany’s Howaldtswerke-Deutsche Werft [HDW] is our full partner and is the builder of the HDW-class 209 submarines that Indonesia wants to buy. We don’t know how the South Koreans may overcome this license problem, because HDW is working with us,’’ the official said. ‘’For us, the competition is continuing.’’

Daewoo Shipbuilding & Engineering said earlier this month that it aimed to seal a $1.1 billion agreement with the Indonesian government by November to build three submarines. The South Korean shipbuilder said in a statement that this would mark the first exports of submarines from the country.

“We have launched talks to sign a submarine contract with Indonesia’s Defense Ministry,’’ Daewoo said in a statement.

A team of Turkish and German companies and Turkey’s procurement office are also jointly seeking a contract to sell two HDW-class 209 diesel submarines to Indonesia worth about $1 billion in an offer with sweeteners against the South Korean rivals.

French and Russian companies dropped out of the bidding for the Indonesian Nay deal earlier, allowing South Korea’s Daewoo Shipbuilding & Marine to emerge as the leading candidate. Daewoo was expected to bid together with HDW, but it later decided to bid on its own.

Facing the threat of being left out of the deal, HDW, a subsidiary of ThyssenKrupp Marine Systems, approached the Undersecretariat for Defense Industries (SSM), Turkey’s defense procurement agency.

Together with Turkey, HDW also is manufacturing six modern U-214 diesel submarines for the Turkish Navy. In partnership with HDW, Turkey earlier built 14 U-209 submarines, which Indonesia now wants to buy.

(Hurriyet)

Kapolri: 140 Anggota Polisi Dikirim ke Sudan

Pasca-referendum dan kemerdekaan dan Sudan Selatan banyak terdapat konflik bersenjata.

KAMIS, 27 OKTOBER 2011, 08:20 WIB

Ismoko Widjaya, Nila Chrisna Yulika

Mobile Brigade of the East Java Police (ANTARA/Eric Ireng)

VIVAnews - Markas Besar Kepolisian RI mengirim 140 anggota ke Sudan. Pengiriman pasukan ini dilakukan untuk membantu mencegah meluasnya konflik bersenjata dan menciptakan perdamaian di Sudan Selatan pasca-referendum.

"Ada 100 pasukan inti dan 40 pendukung. Ini adalah wujud kerja sama PBB dan Uni-Afrika," kata Kepala Kepolisian RI, Jenderal Timur Pradopo di Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta Selatan, usai upacara pemberangkatan pasukan, Kamis 27 Oktober 2011.

Dalam misi kemanusiaan ini, Polri ditugaskan untuk mengamankan aset Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di Sudan Selatan dan menjamin keselamatan pengungsi.

Pengamanan itu perlu dilakukan karena pasca-referendum dan kemerdekaan dan Sudan Selatan, banyak terdapat konflik bersenjata secara sporadis antara milisi pro-pemerintah dan gerilyawan pemberontak.

Sudan Selatan resmi merdeka pada 9 Juli 2011. Ia menjadi negara termuda di dunia setelah Ketua parlemen membaca proklamasi kemerdekaan dalam upacara yang digelar di Juba.

Sudan Selatan diharapkan menjadi negara ke-193 yang diakui PBB pada pekan depan, dan negara anggota PBB ke-54 di Afrika. Meski sudah merdeka, konflik bersenjata antara Sudan Selatan dan Sudan Utara masih terus terjadi hingga kini.

• VIVAnews

Menhan: 24 Unit F16 Hibah AS Akan Di-upgrade

Kekurangan alutsista yang dimiliki TNI AU adalah terbatasnya jam terbang operasi dan latih

KAMIS, 27 OKTOBER 2011, 09:02 WIB

Ismoko Widjaya, Nur Eka Sukmawati

Purnomo Yusgiantoro (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

• 
  

VIVAnews - Komisi I DPR RI akhirnya menyetujui penerimaan hibah 24 unit pesawat F-16 dari Amerika Serikat. Persetujuan itu diberikan setelah komisi itu menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Menhan Purnomo Yusgiantoro juga telah bertemu Menhan AS Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, pada 23 Oktober 2011 lalu. Menurut keterangan resmi Kementerian Pertahanan RI, Kamis 26 Oktober 2011, dalam pertemuan itu Purnomo mengharap dukungan Leon Panetta untuk merealisasi hibah F-16 dengan up gradesetara Blok 52. DPR menyetujui hibah ini dengan skema pembayaran Foreign Military Sale (FMS).

Purnomo juga menyampaikan kepada Leon Panetta untuk dapat membantu Kemhan dalam melancarkan negoisasi dengan Royal Australian Air Force (RAAF), guna memperlancar bantuan pesawat C-130 dari RAAF. Leon mengharapkan pemerintah Australia akan merealisasikan bantuan itu.

Pemerintah Indonesia khususnya TNI Angkatan Udara masih membutuhkan penambahan alat utama sistem persenjaataan (alutsista). Karena, dampak lain dari kekurangan alutsista yang dimiliki TNI AU adalah terbatasnya jam terbang operasi dan latihan.

"Hal ini sangat mempengaruhi tingkat profesionalisme para penerbang tempur sekaligus dapat berdampak pada keselamatan terbang itu sendiri," kata Purnomo. Namun keinginan TNI AU untuk menambah kekuatan yang cukup memadai, terkendala dengan kemampuan keuangan negara, mengingat alutsista udara yang baru memang sangat mahal.

Nantinya, pesawat tempur F-16 akan di-up grade dari Blok 25 menjadi setara Blok 52. Pesawat juga akan dilengkapi persenjataan pertempuran udara ke udara (dog fight), jarak dekat dan jauh serta persenjataan dari udara ke permukaan.

Purnomo juga menyampaikan penghargaan yang tinggi atas dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia dalam upaya memodernisasi Alutsista TNI. Untuk saat ini modernisaasi alutsista sangat dibutuhkan TNI.

"Karena sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia masih menitikberatkan pada reformasi TNI yang meliputi depolitisasi dan debisnisasi TNI," kata Purnomo.

Pemerintah Indonesia masih berupaya untuk melakukan pemulihan ekonominya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah cukup meningkat, sudah saatnya kini pemerintah melakukan modernisasi kekuatan TNI.

• VIVAnews

Presiden Harapkan Kebangkitan PT Dirgantara Indonesia

Jurnas.com | PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berharap PT Dirgantara Indonesia mengawali tonggak baru kebangkitan menuju masa depan yang lebih baik sekaligus menandai dimulainya revitalisasi industri pertahanan Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan saat meninjau PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10).

Presiden mengatakan, setelah terjadi krisis moneter 13 tahun, jajaran industri pertahanan, BUMN industri strategis mengalami permasalahan yang berat.

"Alhamdulilah jajaran industri strategis nasional kita tidak kolaps dalam arti bisa bertahan meskipun persoalan dan tantangan dihadapi sungguh sangat berat. Tapi saya tahu bahwa jajaran kepemimpinan manajemen dengan dorongan dan bantuan pemerintah telah bekerja keras ditambah dengan loyalitas atau kesetiaan para karyawan sehingga PTDI pada khususnya dan jajaran industri strategis lainnya pada umumnya masih dapat bertahan," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pimpinan dan semua karyawan PTDI. "Saya yakin mulai hari ini dan ke depan dengan kerja keras, kita akan dapat bangkit kembali," katanya.

"Saya bukan hanya sekadar yakin tapi justru kebijakan kita, policy kita, termasuk solusi terhadap financing dan termasuk pula pemesanan pembelian Alutsista dari PTDI adalah jalan yang nyata untuk melakukan revitalisasi dan pemajuan industri strategis yang jadi kebanggan kita bersama," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyaksikan penandatangan kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Airbus Military Industry (AMI) untuk pembuatan pesawat CN-295.

Selain itu, Presiden juga menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan dengan PT Dirgantara Indonesia untuk pengadaan/pembelian pesawat CN-295 produk PTDI guna pemenuhan kebutuhan TNI pada tahun 2014. Presiden juga menyaksikan penandatangan perjanjian kerja sama pemasaran pesawat CN-295 untuk kawasan Asia Pasifik kepada PTDI dan penandatangan letter of intent (LoI) antara Kepolisian Republik Indonesia dengan PTDI untuk membeli dan menggunakan pesawat produk PTDI.

Usai menyaksikan penandatangan sejumlah nota kerja sama, Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono meninjau langsung pesawat CN-295 dan display produk-produk PTDI. Presiden juga meninjau produk baru PT Pindad baik kendaraan tempur, maupun kendaraan taktis yang digunakan untuk mendukung operasional TNI AD.

JURNAS

Presiden Kritik Pembelian Alutsista ke Negara Asing

BANDUNG, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik institusi yang selalu membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bisa diproduksi Indonesia ke negara asing. Presiden menilai, pihak-pihak tersebut memiliki rasa nasionalisme yang rendah.
"Saya tidak suka kalau ada yang tidak menjadi pahlawan di negeri sendiri. Berbuatlah sesuatu untuk negeri kita," kata Presiden seusai menyaksikan penandatanganan kerja sama produksi pesawat transportasi CN 295 antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Airbus Military Industry (AMI) di Hanggar CN 235N PT DI, Bandung, Rabu (26/10/2011).
Turut mendampingi Presiden, antara lain, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.
Presiden meminta institusi itu tidak membuat Indonesia menjadi tidak mandiri terkait alat utama sistem persenjataan, serta menimbulkan ketergantungan. Kepala Negara menambahkan, kebijakan agar membeli alutsista produksi dalam negeri tak membuat usaha jual-beli alutsista buatan negara asing terhambat.
"Saya tahu ada bisnis usaha di bidang alutsista. Silakan jalankan bisnis, tapi tetap segaris dengan kebijakan pemerintah," kata Presiden.
Pada kesempatan itu, selain nota kesepahaman antara PT DI dan AMI, Presiden juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dan PT DI untuk pengadaan/pembelian pesawat CN-295 produk, penandatanganan letter of intent antara Kepolisian Negara RI dan PT DI terkait pembelian sejumlah pesawat produk PT DI, serta penandatanganan perjanjian kerja sama pemasaran pesawat CN-295 untuk kawasan Asia Pasifik kepada PT DI.


KOMPAS

Ibukota "jatuh", negara juga "jatuh"

Selasa, 25 Oktober 2011 17:57 WIB | 561 Views

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, ibu kota negara harus memenuhi persyaratan aspek pertahanan dan keamanan, sebab kejatuhan ibu kota sama dengan kejatuhan negara.

"Idealnya, ibu kota negara terletak dan terlindung dalam suatu inner circle yang affordable to defence. Tidak di teras depan atau belakang teritorial negara," kata Staf Ahli Bidang Keamanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Zaenal F Tamzis, dalam acara "Optimalisasi Pembangunan Jakarta Dalam Perspektif Geopolitik Indonesia Guna Memperkuat Sistem Keamanan Nasional" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa.

Dalam strategi militer, lanjut dia, ibu kota negara adalahprimary command post atau pusat kendali operasi, apalagi bila ada ancaman militer dan nonmiliter.

"Ibu kota negara harus memiliki peran ganda. Ibu kota negara harus memiliki akses laut, udara, darat, yang memiliki kemampuan sebagai jembatan komunikasi aspek sosial ekonomi. Dari aspek manfaat ibu kota harus berperan sebagai one stop government channels," ucapnya.

Ibu kota juga dapat merepresentasikan empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno, pernah mewacanakan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangka Raya, di Kalimantan Tengah. Dari sisi geografis, ibukota Kalimantan Tengah itu bisa dibilang persis di tengah Indonesia.

Mantan Komandan Paspampres, Letnan Jenderal Marinir (Purn) Nono Sampono, menilai permasalahan keamanan di Jakarta tidak bisa dilihat secara parsial hanya pada bagian keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan secara global melingkupi keamanan nasional.

"Keamanan di ibu kota bukan hanya sekedar penanganan preman, melainkan juga keamanan negara, keamanan terhadap aset nasional dan nilai-nilainya. Keamanan nasional bukan hanya kamtibmas. Keamanan ideologi, politik. Bagaimana Jakarta dilihat dari perspektif geopolitik," kata Nono.

Pria yang berencana maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah DKI 2012 ini mengimbau masyarakat untuk tidak berpikir parsial dengan hanya terfokus pada permasalahan kemacetan dan banjir.
Tetapi berbagai permasalahan perkotaan seperti macet, banjir, maupun masalah sosial sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan permasalahan lingkungan hidup yang harus diselesaikan dalam jangan pendek, diantaranya dengan 

ANTARA