JAKARTA, (PRLM).- Wakil Menteri Pertahanan
Sjafrie Samsuddin mengatakan, jika semua persyaratannya terpenuhi,
Indonesia akan beli enam Hercules dari Australia. Sebelumnya, Australia
telah menghibahkan empat pesawat, sehingga akan punya 10 Hercules baru.
"Kita akan punya total sekitar 30 Hercules guna meng-cover dua touble
spot dalam waktu bersamaan, dan tempat berbeda," kata Sjafrie, di
Jakarta, Rabu (5/9).
Menurutnya, TNI AU akan punya dua batalion airborne, sekaligus kalau
ada bencana alama bisa digerakkan simultan. "Jadi manfaatnya bisa juga
kita gunakan untuk linud, transport udara dan operasi kemanusiaan,"
jelasnya.
Ketika disinggung soal protes ICW terkait proses pengadaan alutsista,
Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan dalam proses pengadaan tidak
dilakukan secara homogen, tapi melalui supervisi dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
"Kritikan ICW kita anggap kontrol agar kita terus waspada. Tapi
selama ini Kemhan lakukan proses pengadaan dapat supervisi dari BPKP dan
juga kita konsultasi dengan BPK. Sekarang kalau beli kita pikir
transparansi," jelasnya.
Misalnya pembeliaan Main Battle Tank dari Jerman, lanjutnya, beli MBT
itu semua masuk boks akuntabilitas terlebih dahulu. "Jadi saya kira
kalau ada pengamat mengatakan itu, itu bagaimana kita tingkatkan
ketelitian dan kecermatan dalam proses," terangnya.
Terkait rencana pemekaran Armada Laut, Wamenhan mengatakan tergantung
dari strategi pertahanan dan dari postrur. "Kita tidak bisa serta merta
kembangkan kekuatan bila tergantung anggaran, nanti gagal. Kita gak
boleh kembangkan kekuatan kalau nanti melebihi personel yang kita
miliki," katanya.
Pasalnya, lanjut Wamenhan, anggaran pertahanan sebanyak 42 persen
belanja pegawai. "Jadi setinggi-tingginya anggaran kalau untuk belanja
pegawai, nanti pembangunan kekuatan jadi turun. Jad kita sebagai
regulator dan policy maker, tidak bisa serta merta katakan iya sebelum
lakukan kajian-kajian yang komprehensif secara strategis," ujarnya.
Menurutnya, meski penguatan armada laut selalu berorientasi pada
ancaman, namun untuk menanggulangi ancaman itu tidak harus serta merta
dengan pemekaran kekuatan.
"Kita bisa dengan hight mobility, atau dengan kemampuan teknologi
persenjataan yang kita miliki. Semakin tinggi teknologi persenjataan,
semakin kurang pengawasannya, makin efisien penggunaan anggaran rutin,"
pungkasnya
Sumber : PIKIRAN RAKYAT