Presiden: Riset Untuk Pertahana Perlu Ditingkatksn

Peningkatan alutsista dan modernisasi TNI dalam kurun waktu lima tahun yang dilakukan secara besaar-besaran mendapat reaksi dari sejumlah pihak di tingkat internasional. Meski demikian peningkatan alutsista ini tidaklah berniat untuk melakukan tindakan agresi yang menyimpang dari semangat ASEAN. Peningkatan dan modernisasi alutsista ini karena semata-mata ingin meningkatkan kemampuan pertahanan baik dari tugas operasi perang terlebih lagi banyak sekali terdapat tugas operasi selain perang yang harus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi dengan Menhan, bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 bidang Polhukkam, Panglima TNI dan Kapolri, Kamis (9/8) di Gedung Pimpinan Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap Jakarta. Sementara itu, dalam peningkatan alutsista Presiden menginginkan untuk memiliki alutsista yang berkelas dunia melalui kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah akan terus mendukung pengembangan program industri pertahanan dalam negeri dengan memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan riset dan pengembangan dalam rangka menopang industri pertahanan. " Agar tidak tergantung dari luar lagi, maka pemerintah terus meningkatkan dan mengembangkan industri pertahanan sehingga indonesia akan mandiri, namun tolong dipertimbangan juga dari sisi ekonomi dan bisnisnya, " jelas presiden SBY. Sehubungan peningkatan Alutsista ini juga pemerintah juga memberikan dorongan dengan meningkatkan anggaran pertahanan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Menurut Presiden peningkatan anggaran pertahanan ini seiring dengan kondisi ekonomi saat ini juga terus meningkat, sehingga memungkinkan untuk membangun Alutsista tersebut. Disampaikan Presiden mengenai peningkatan anggaran pertahanan ini yang dimulai dari Tahun 2004 sebesar 21,7 Triliun, Tahun 2009, 33,67 Triliiun, Tahun 2012 sebesar 72,54 Triliun dan untuk tahun 2013 bisa dialokasikan sekitar 77, Triliun Rupiah. Presiden SBY menghimbau kepada jajaran Kemhan dan TNI untuk pengadaan alutsista ini dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang benar, sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan penggelembungan anggaran pertahanan. “ Saya berpesan kepada jajaran Kemhan dan TNI agar peningkatan anggaran yang cukup signifikan harus direncanakan dengan baik dan dikelola sebaik-baiknya, dan cegah dari penyimpangan, karena kalo terjadi penyimpangan maka akan timbul masalah” Harap Presiden SBY. Tidak hanya dari pengelolaan anggaran, namun menurut Presiden setiap pengadaan alutsista maka harus terdapat kehandalan dari segi sistem dan teknologinya sehingga didalam penggunaannya dapat mendukung pelaksanaan operasi gabungan kearah yang lebih efektif. Sumber : DMC

Pengadaan Alutsista diperioritaskan Produk Dalam Negeri

residen meminta jajaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memprioritaskan produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dalam negeri. Namun Presiden juga meminta produk alutsista yang dihasilkan tersebut harus berkelas dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi membahas pembangunan di sektor pertahanan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8) sore. "Kalau tidak bisa diproduksi di dalam negeri, baru kita beli dari negara lain dan itupun masih dalam kerangka kerja sama seperti alih teknologi dan produksi bersama, riset dan pembangunan secara bersama," kata Presiden SBY. Menurut Presiden, sejauh ini produk alutsista dalam negeri tidak kalah mutunya dengan industri pertahanan negara lain. Dalam mengembangkan industri pertahanan, Presiden meminta dipertimbangkan aspek ekonomi dan bisnis. "Sehingga tidak terjadi karena hanya mengejar produksi tanpa memperhatikan sisi ekonomi dan bisnisnya lantas mengalami masalah. Belajar dari pengalaman masa lalu, kita pastikan semuanya dipertimbangkan dengan seksama," Presiden mengingatkan. Insutri pertahanan akan berkembang manakala Indonesia membeli barang yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. "Jangan sampai kita memproduksi perlengkapan militer dan alutsista, kemudian TNI dan Polri kita membeli dari negara sahabat padahal sama atau barangkali lebih bagus produksi kita," SBY menambahkan. Dalam rakor tadi, pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap masalah penelitian dan pengembangan industri pertahanan. Sebagai contoh, saat ini tengah dilakukan penelitian dan pengembangan untuk kendaraan tempur dan kendaraan taktis. "Harapan saya bisa diproduksi di dalam negeri sehingga bisa lebih efisien dan bisa mendesain kendaraan tempur dan kendaran taktis yang sesuai dengan geografi, sifat ancaman, dan kekhasan Indonesia," ujar Presiden SBY. Pada kesempatan ini Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang udang-undang untuk kekuatan non militer yang bisasanya dipergunakan untuk mobilisasi dan konsep tentara cadangan. "Dengan demikian dalam keadaan damai kita cukup memiliki yang disebut dengan minimum essentials force. Tetapi dalam keadaan perang bisa dengan cepat dibesarkan dengan cara mobilisasi," Kepala Negara menjelaskan. "Konsep bela negara inilah yang ingin kita hadirkan, dengan demikian sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, harus siap untuk membela negaranya," ujar Presiden SBY. Sebelumnya, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia terus memutahirkan kebijakan dan strategi pertahanan. Pemutakhiran ini disesuaikan dengan perkembangan geopolitik dan perkiraan lingkungan strategis. Kebijakan tersebut nantinya akan diturunkan ke dalam doktrin militer, rencana kampanye, rencana operasi, dan rencana kontigensi. "Nantinya juga akan diwujudkan dalam latihan-latihan gabungan bersekala besar," kata Presiden. Dalam memberikan keterangan pers, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Sumber : PresidenRI

Anggaran Pertahanan RI meningkat dari tahun ketahun

Pemerintah memproyeksikan anggaran pertahanan untuk 2013 sebesar Rp 77 triliun, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp 72,54 triliun. Presiden meminta Kementerian Pertahanan untuk membicarakan anggaran ini dengan DPR, termasuk anggaran 2012 yang masih diberi tanda bintang oleh DPR. "Kalau sudah kita rencanakan, uangnya ada, diperlukan segera, untuk menjaga kedulatan dan keutuhan wilayah tentu pemerintah akan senang kalau implementasinya juga lancar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain keterangan persnya seusai rapat koordinasi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8) sore. Pembahasan mengenai anggaran pertahanan ini dibahas secara mendalam dalam rakor yang dimulai pukul 13.30 WIB tadi. Presiden merinci kenaikan anggaran pertahanan ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, anggaran pertahanan berjumlah Rp 21,7 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp 72,54 triliun dan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun. "Ini peningkatan yang signifikan dan tentu diperlukan," ujar Presiden SBY. "Oleh karena itu saya berpesan agar kelola dengan sebaik-baiknya dan rencanakan dengan baik. Kalau ada perubahan, lakukan sepanjang itu diperlukan dan kalau mengadakan alutsista apapun harus ada kehandalan sistemnya dan keterhubungan operasi," SBY menambahkan. Pengadaan alutsista, Presiden mengingatkan, dapat dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar. "Cegah penyimpangan karena kalau terjadi akan menjadi masalah," SBY menegaskan. "Saya melihat jajaran TNI makin profesional dalam perencanaan dan pelaksanaannya makin baik, sistem makin dijalankan dengan benar sehingga jangan sampai ada masalah apapun dengan yang sudah diraih saat ini," Kepala Negara berpesan. Terkait dengan pengadaan alutsista secarabesar-besaran selama lima tahun ini, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada niat Indonesia untuk melakukan agresi atau tindakan yang tidak sesuai dengan semangat ASEAN. Modernisiasi alutsista dilakukan karena selama ini kita sudah lama tidak melakukannya. "Semata-mata kita meningkatkan kemampuan pertahanan ini karena tugas yang harus kami laksanakan," SBY menjelasksan. Menyangkut sejumlah undang-undang pertahanan dan keamanan, Presiden meminta kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro agar meneruskan pembahasannya dengan DPR. "Jelaskan kepada rakyat mengapa undang-undang itu penting karena itu juga berlaku di negara demokrasi dan berlaku bagi tentara yang profesional," kata Presiden SBY. Kalau undang-undang tersebut disahkan, TNI dan Polri dapat melaksanakan tugas tanpa ragu karena sudah diakomodir dalam undang-undang. "Inilah contohnya undang-undang yang diperlukan di negeri kita," ujar SBY. Presiden : 5 Tahun Lagi, Indonesia Macan Asia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia segera menjadi Macan Asia dalam lima tahun lagi. Selain perekonomian yang terus tumbuh positif di tengah krisis Eropa, Indonesia juga terus aktif melakukan politik luar negeri. Cita-cita dan harapan Bapak Pendiri Bangsa Soekarno agar Indonesia menjadi Macan Asia akan menjadi kenyataan. "Kita juga terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan mengembangkan industri pertahanan," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012). J Kepala Negara mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat. Pada 2004, anggaran pertahanan mencapai Rp 21,07 triliun. Pada 2009 dan 2012 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun dan Rp 72,54 triliun. "Insya Allah pada 2013 mencapai sekitar Rp 77 triliun. Ini peningkatan yang sangat signifikan," kata Presiden. Terkait meningkatnya anggaran pertahanan Indonesia, Kepala Negara meminta pihak-pihak tertentu, termasuk negara tetangga, untuk tidak khawatir. Modernisasi anggaran semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan RI. "Indonesia juga telah lama tidak melakukan modernisasi. Indonesia bukan agressor," katanya. Modernisasi juga dipandang penting mengingat meningkatkan operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana dan pemberantasan terorisme. Sumber : PresidenRI

Kekuatan TNI Masih Jauh Dari Standar

: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menggelar rapat koordinasi (rakor). Kali ini di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur untuk membahas persoalan ketahanan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekuatan TNI masih jauh dari standard. "Kekuatan TNI sekarang ini, terus terang masih jauh di bawah, yang disebut minimum essensial force," katanya saat membuka rakor, Kamis (9/8). Ia mengatakan Indonesia sudah lama tidak memodernisasi dan menambah alutsista. Bukan hanya pada saat Indonesia mengalami krisis, sebelumnya pun Indonesia tidak menambah alutsista dalam jumlah yang besar. Padahal, sekarang ini tugas TNI bukan hanya mencakup pertahanan yang disebut operasi militer untuk perang, tetapi juga banyak melaksanakan tugas-tugas operasi militer lain selain perang. Misalnya penanganan bencana, tugas memelihara perdamaian, bahkan dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, saat ini pemerintah sudah bisa berupaya memenuhi dan memodernisasi alutsista. Tak lain karena ekonomi Indonesia sudah memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. "Yang lebih penting lagi, kita bisa meningkatkan pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista ini karena ekonomi kita tumbuh baik. Anggaran negara agak lebih kuat dan porsi dari anggaran itu, yang tepat kita lakukan untuk membangun TNI kita," katanya. Ia pun meminta agar sektor pertahanan bisa menggunakan anggaran yang besar itu dengan sebaik-baiknya. "Bukan hanya khas Indonesia, di negara manapun, anggaran pertahanan, defence budget relatif besar. Oleh karena itu, saya meminta agar anggaran ini dikelola dengan baik," katanya. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengakui bahwa keberadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia masih rendah dan lemah. Hal ini sesuai seperti yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berkunjung ke Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8). Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, menjelaskan hal tersebut terjadi, karena Indonesia sebelum tahun 2010 belum mulai membangun alutsita. Menurut dia, baru pada rencana strategis (renstra) 2010-2014, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mulai membangun dan memodernisasi alutsita. "Memang masih lemah karena belum mulai membangun. Tapi sejak 2010 kita sudah mulai membangun," ungkap Hartind, Kamis (9/8). Tak main-main, dalam penganggaran yang dilakukan, pelaksanaan pembangunan sistem persenjataan itu menelan biaya yang tidak sedikit, yakni berjumlah Rp 156 triliun. Hingga saat ini, ungkap Hartind, belum banyak alutsita yang sudah bisa ditunjukkan ke masyarakat. Tapi memasuki akhir 2012, sejumlah alutsita sudah mulai berdatangan, seperti pesawat militer CN-295. Pesawat yang dibeli dari Airbus Military itu menelan anggaran sebesar 325 juta US Dolar. Nantinya, pesawat yang dalam kontraknya juga mencakup penyediaan suku cadang dan pelatihan itu akan dioperasikan oleh TNI AUA untuk kepentingan militer, logistik, kemanusiaan, maupun misi evakuasi medis. "2013 ada F-16. Kapal selam kita baru masuk 2015," ungkap Hartind. Sumber : Republika

Jangan Kuliahi Indonesia Soal HAM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia tidak akan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara produsen yang menerapkan berbagai persyaratan, terlebih yang bersifat politik. Indonesia berkomitmen untuk tidak tergantung dengan negara asing terkait alutsista. Kepala Negara mencontohkan, ada negara yang membatalkan pesanan alutsista Indonesia. Indonesia sempat dinilai tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. "Jangan menguliahi Indonesia tentang HAM. Di era penjajahan, itulah puncak pelanggaran HAM. Jangan ada anasir-anasir di negara mana pun," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012). Kepala Negara kembali menegaskan, kerja sama di bidang militer perlu dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Indonesia dan negara mitra perlu melakukan joint production dan alih teknologi. Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, selalu ada pihak yang tidak puas ketika Indonesia memesan alutsista ke negara tertentu. Menurut Presiden, sepanjang pengadaan alutsista tersebut tidak merusak komitmen ASEAN, hal tersebut sah-sah saja. Indonesia Bukan Negara Agresor Pemerintah menganggarkan dana Rp 77 trilyun dalam RAPBN 2013 untuk pos pertahanan. Tingginya anggaran tersebut diperlukan buat percepatan program modernisasi dan menambah kekuatan alutsista TNI/Polri agar bisa sejajar dengan negara-negara tetangga. "Sebab, mohon maaf saja, kalau alutsista kurang kurang, kita juga diremehkan," kata Presiden SBY usai rapat kabinet di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8). Sebelumnya dipaparkan, anggaran pertahanan pada 2004 besarnya Rp 21,7 trilyun. Jumlahnya lalu terus ditambah seiring dengan bertambahnya pendapatan negara dan yang kemampuan menyisihkan dana untuk modernisasi alutsista yang bahkan sejak sebelum era reformasi tidak dilakukan. "Pesan saya kenaikan anggaran ini tolong dikelola yang baik. Cegah penyimpangan, jangan nanti malah menjadikan masalah di masa mendatang," wanti SBY. Lebih lanjut SBY menegaskan, bila kebijakan pengadaan alutsista TNI bukan untuk perlombaan senjata. Melainkan menjaga kedaulan dan keutuhan NKRI yang menjadi hak serta kewajiban negara. "Antara 5-10 tahun lagi kita akan kembali jadi macan Asia. Kita mau jadi negara yang kuat, tetapi yang teduh dan melindungi," sambung SBY. Sumber : Kompas

Kemhan : Pengadaan PKR Sudah Sesuai Prosedur

9 Agustus 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan seluruh proses pengadaan 1 Unit Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 sudah sesuai prosedur dan terhindar dari unsur korupsi. Ketegasan ini disampaikan Kemhan untuk menanggapi berita dan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 yang terindikasi korupsi. Sebelumnya salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempermasalahkan beberapa hal yang terkait dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda. Salah satunya terdapat intervensi pemerintah kepada TNI AL agar membeli kapal tersebut, Kepala Staf TNI AL Laksmana Soeparmo, tersirat adanya penolakan terhadap rencana pembelian kapal perang dari Belanda itu dan permasalahan perbandingan pengadaan Kapal KPR dari Italia yang lebih dapat mengefisiensikan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengadaan Kapal PKR dari Belanda kecil kemungkinan terjadinya korupsi karena pengadaan PKR sudah melalui proses yang panjang (hampir 2 tahun), dari mulai tahap perencanaan tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan ditandatangani kontrak pada tanggal 5 Juni 2012. Kontrak pengadaan PKR dengan skema joint production antara PT PAL Indonesia dan DSNS Belanda ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Evert Van den Broek, di Kantor Kemhan di Jakarta. Selama proses pengadaan Kapal PKR telah dibentuk Tim Manajemen Proyek Kerjasama Pembangunan dari TNI AL yang bertugas menunjang keberhasilan proyek khususnya dalam Transfer of Technology (ToT) dan pemberdayaan Industri Pertahanan (PT. PAL Indonesia) dan lokal Konten. Hal ini sudah sangat jelas menegaskan tidak adanya pemaksaan Pemerintah kepada TNI AL dan adanya penolakan dari Kasal. Terkait pengadaan Kapal PKR milik Italia, penawaran ToT yang ditawarkan untuk membangun Kapal secara keseluruhan di PT. PAL, bukan menjadi penentu kemenangan proses pengadaan ini. Dukungan logistic terpadu, sistem pemeliharaan dan komunaliti dengan kapal yang telah dimiliki TNI AL juga menjadi pertimbangan yang digunakan. Bila dibandingkan dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda tersebut sangatlah banyak terdapat kelebihan, diantaranya mencakup penyediaan Program Transfer of Technology kepada Industri dalam negeri dalam hal ini PT. PAL untuk pemahaman filosofi desain dan pembangunan konstruksi Kapal. Terdapat perolehan Hak yang menguntungkan, yakni pihak Belanda dapat memberikan lisensi untuk memproduksi dan hak untuk mengekspor setiap kapal PKR yang dibangun di Indonesia. Disamping itu tanpa adanya biaya royalti, Pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk memberikan lisensi untuk produksi dan hak untuk mengeskpor kepada industri Nasional Indonesia. Mengenai program training yang disediakan pihak Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda meliputi Familiarization, pengoperasian Kapal dan pemeliharaan tingkat organik untuk Anak Buah Kapal (ABK) termasuk pemeliharaan tingkat menengah untuk ABK ini serta pemeliharaan tingkat depo untuk Base Maintenance Team (BMT). Pada kesempatan ini, dapat diberikan gambaran tentang Nilai ToT yang diberikan pihak DSNS (Damen) kepada PT. PAL Indonesia (Persero) adalah sebesar 7 Juta Euro. Besarnya nilai ToT diperoleh berdasarkan hasil negosiasi Kemhan dengan DSNS yang mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya adalah berdasarkan standar biaya yang diterapkan di Eropa Timur, dan prioritas pencapaian sasaran penggunaan alokasi anggaran untuk 1 unit kapal PKR yang telah disetujui oleh user/TNI AL. Sehingga ToT merupakan prioritas namun tetap menjadi bahan pertimbangan yang harus diwadahi di dalam setiap pengadaan alutsista. Nilai ToT yang diberikan kepada PT. PAL Indonesia (Persero) untuk biaya pembayaran dalam rangka penggunaan personel dan fasilitas PT. PAL. Indonesia (Persero), sedangkan bahan dan raw materiil untuk pembangunan kapal ini didukung langsung oleh DSNS. Adapun rincian penggunaan dari nilai ToT yang diberikan ini adalah untuk biaya pembangunan empat bagian/modul kapal sebesar 5,5 juta Euro dan untuk pelatihan personel PT. PAL Indonesia (Persero) di Vlissingen, Netherland dan di Surabaya, Indonesia sebesar 1,5 Juta Euro. Total dari nilai ToT sebesar 7 Juta Euro belum termasuk Intellectual Property, materi ajar dan Tuition fee yang jika di hitung maka nilainya akan melebihi 7 Juta Euro. Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan main engine 2xdiesel engine, 2xE Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan antiserangan udara, antiserangan kapal selam, dan antiserangan kapal atas air. Data teknis platform, yaitu LOA 105 meter, lebar 14 meter, draft 3,7 meter, displacement 2.335 ton, speed max/cruise/economic 28/18/14 knot, range at 14/18 knot 5.000 NM, edurance 20 hari, sea keepinh upto sea state 5, crews 120 orang, helipad 10 ton. Harga kapal PKR 10514 per unitnya sebesar 220 juta dolar Amerika dengan waktu penyelesaiannya selama 49 bulan. Sumber: DMC

Indonesia dan Jepang Rintis Kerjasama Riset Penginderaan Jauh

Sumber : Antara Bandung (ANTARA News) -Pemerintah Indonesia dan Jepang merintis kerja sama pengembangan riset bidang teknologi penginderaan jauh atau remote sensing melalui program "Indonesia-Japan Joint Airborne Pi-SAR-L2 Campaign." Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta meresmikan permulaan program tersebut di hanggar Fix Wing CN-235 PT Dirgantara Indonesia Bandung, Rabu, dalam rangkaian peringatan Hari Teknologi Nasional. "Program ini melibatkan peneliti, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, tujuannya menuju penguasaan teknologi penginderaan jauh yang akan memegang peranan penting di masa depan," kata Gusti. Dalam hal ini, lembaga-lembaga riset Indonesia dan Japan Aerospace and Exploration Agency (JAXA) akan melakukan berbagai kegiatan dalam program yang ditujukan untuk menguji-kaji sensor dan sistem PALSAR untuk satelit Advanced Land Observation Satellite (ALOS-2) sebelum diluncurkan pada November 2013 oleh JAXA. Lingkup program tersebut meliputi pemantauan biomasa hutan, deteksi kapal, pemantauan untuk mitigasi bencana alam, evaluasi geometrik untuk menguji ketelitian citra radar dan pemantauan tanaman untuk memperkirakan biomasa tanaman padi. Menteri Riset dan Teknologi mengatakan pemerintah berkomitmen mendukung program pengembangan alih teknologi kedirgantaraan untuk penguatan industri. "Penguatan teknologi penginderaan jarah jauh salah satunya, karena melalui penginderaan maka akan dihimpun informasi geospasial yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi," katanya dalam acara yang dihadiri ilmuwan dari kedua negara itu. Sementara Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yosinori Katori, mengatakan kerja sama alih teknologi penginderaan jauh akan memberikan keuntungan bagi Indonesia maupun Jepang. "Kerjasama ini merupakan salah satu yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang yang sangat penting dan strategis bagi kedua belah pihak," katanya. Menurut Deputi Menteri Riset dan Teknologi Bidang SDA, Ridwan Djamaludin, misi alih teknologi penginderaan jauh sudah dimulai pada 4 Agustus lalu dengan menerbangi hutan Riau; pemotretan Gunung Krakatau; pemotretan dan pemetaan hutan dan lahan gambut; serta pemotretan udara Gunung Gamalama di Halmahera Utara. Program alih teknologi itu merupakan awal dari kegiatan yang lebih besar dan strategis dalam Pembangunan Sistem Satelit Pengindera Bumi Indonesia (Ina-SAT) dan Sistem Informasi Kebumian Indonesia (Indonesia Information Earth Observation Center/Ina-ICEO) dalam kerangka Konsorsium Nasional yang melibatkan setiap institusi terkait di Indonesia.