Tipe Radar Beda di Kohannudnas, Akibatkan Komunikasi tak Optimal

Indonesia dan Northrop Grumman akan bekerjasama membuat TPS-78 Solid State Radar. (Foto: Northrop Grumman)

24 Mei 2012, Jakarta: Perbedaan tipe radar yang ada di Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) akan berdampak pada perbedaan keluaran sistem data. Hal ini akan mengakibatkan pengoperasian komunikasi data radar tidak optimal. Pangkohanudnas Marsekal Muda TNI JFP Sitompul, melalui siaran persnya, di Jakarta, Kamis (24/5), mengungkapkan soal ini.

Dikatakannya, sistem yang diterapkan pada pertahanan udara nasional saat ini mengintegrasikan radar-radar yang terhubung dengan Sektor Operation Center (SOC) yang berada di Kosekhanudnas. "SOC yang ada di Kosekhanudnas tersebut terintegrasi dengan beberapa tipe radar yang berbeda, sehingga terjadi perbedaan output data. Dengan adanya perbedaan output data maka komunikasi data tidak optimal," katanya.

Adanya suatu penelitian dan pembuatan Protokol Komunikasi Data Radar yang dilaksanakan oleh Dislitbangau, maka Kohanudnas menyambut optimistis karena hingga kini, jajaran Kohanudnas belum memiliki standarisasi Protokol Komunikasi Data Radar.

Padahal, Protokol Komunikasi Data Radar itu bisa menjadi solusi atas persoalan ini. Oleh karena itu, pihaknya mendukung langkah Dislitbangau agar dikembangkan protokol ini guna lebih mendukung tugas-tugas Kohanudnas di masa mendatang, kata Pangkohanudnas.

Kohanudnas sendiri telah berupaya untuk mencari solusi terkait masalah tersebut, salah satunya dengan dengan menggelar diskusi di Makohanudnas pada Rabu (23/5). Upaya itu dilakukan bersama Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara (Dislitbangau), Dinas Komonikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara (Diskomlekau), Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, dan BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material.

Kapen Kohanudnas Letkol Sus Maylina Saragih, mengatakan, diskusi itu untuk mencari dan menentukan Protokol Komunikasi Data Radar yang terbaik bagi seluruh alutsista yang ada di jajaran Kohanudnas, sehingga proses komunikasi data dapat terlaksana dengan baik dan optimal dalam mendukung tugas-tugas Kohanudnas.

Sumber: Republika

Menhan Terima Commissioner of DAPA Korea Selatan

24 Mei 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro, Kamis (24/5), menerima kunjungan Commissioner of the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) dari Korea Selatan oleh Mr Noh Dae-Lae bersama dengan Delegasi Defense Industry Cooperation Committee (DICC) Korea di Kantor Kemhan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan Purnomo Yusgiantoro didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto. Kunjungannya menemui Menhan ini merupakan kegiatan penutup dalam rangkaian pertemuan DICC Ke-1 usai mengunjungi BUMN Industri Strategis di Bandung pada pagi hari ini dan pertemuan dengan Industri Pertahanan,

Kementerian Pertahanan, dan Instansi pemerintah terkait yang diadakan dari tanggal 21 dan 22 Mei 2012 lalu. Pertemuan DICC yang berlangsung selama dua hari dan dilanjutkan kunjungan ke beberapa industri pertahanan ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama MoU mengenai DICC antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Korea pada tanggal 9 September 2011 lalu yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara.

Dari MoU tersebut disepakati diadakannya pertemuan secara bergantian di Indonesia dan Korea untuk mengkaji ulang dan memfasilitasi pelaksanaan MoU ini. Kerjasama industri pertahanan antara Kemhan RI dan Kemhan Korea ini dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan peluang terlibat secara aktif dalam kerjasama produksi dan alih teknologi Alutsista untuk mendukung pertahanan negara.

Kerjasama industri pertahanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan teknologi industri pertahanan dibarengi dengan nilai ekonominya. Kegiatan kerjasama industri pertahanan tersebut antara lain: pengembangan dan produksi bersama serta proyek bersama pada peralatan pertahanan dan suku cadang, pertukaran dan peralihan informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan nasional, dan pemasaran bersama produk pertahanan sebagai barang dagangan internasional.

Di MoU juga menyebutkan mengenai kemungkinan diadakannya penelitian dan pengembangan serta identifikasi peluang kerjasama lain di bidang industri pertahanan.

Dalam pertemuan DICC pertama ini dibahas mengenai review MoU DICC dan kebijakan Indonesia dalam melokalisasi industri pertahanan, finalisasi kerjasama pesawat latih T-50 dan Kapal Selam 209 class. Dibahas pula mengenai joint development medium tank dan radio set cooperation project serta hellicopter joint production project. Selain itu, turut dibahas cooperation armor vehicle and propellant project serta Marine Patrol Ship project.

Sumber: DMC

Kapal RI Bisa Kacaukan Radar Kapal Perang AS

Kapal korvet kelas Sigma, KRI Frans Kaisiepo-368

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus mempercanggih kekuatan kapal perang milik Indonesia untuk menjaga daerah perbatasan perairan dengan negara tetangga. Bahkan salah satu jenis kapal perang yang dimiliki Indonesia, dikabarkan dapat melakukan jamming atau mengacaukan radar kapal perang Amerika Serikat (AS).

"Setahu saya kapal kita yang baru, Sigma, mampu menge-jam radar kapal perangnya Amerika (AS)," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman yang ditemui usai acara diskusi di Sekretariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Jakarta, Ahad (20/5).

Hayono menambahkan informasi tersebut ia dapatkan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL). Menurut KASAL TNI, tambahnya, kapal perang jenis korvet kelas Sigma sudah mampu mengacak atau mengacaukan sistem radar kapal perang milik AS yang sedang berdekatan.

Ia pun meminta agar TNI AL dapat mengecek kembali kemampuan kapal perang tersebut sejauh mana kebenarannya. Kalau pun benar, ia pun menyatakan kebanggaannya jika kapal perang milik Indonesia dapat mengacaukan sistem radar kapal perang milik AS.

"Ini menunjukkan kemampuan alutsista (alat utama sistem senjata) TNI kita. Kalau teknologinya kelas 2 dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana negara kita bisa berdaulat di perbatasan," tegasnya.

 

 

sumber : REPUBLIKA

Indonesia dan Korea Selatan Bahas Kerjasama ToT Industri Pertahanan

24 Mei 2012, Jakarta: Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama dengan Korea Selatan melalui Defense Acquisition Program Administration (DAPA) telah mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya guna membahas kerjasama Transfer of Technology ( ToT) di bidang industri pertahanan. Kerjasama ToT tersebut dibahas dalam pertemuan Defense Industry Cooperation Committee (DICC) Ke-1 yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 21 hingga 22 Mei 2012.

“Maksud dan tujuan pertemuan DICC adalah membicarakan mengenai masalah- masalah industri pertahanan yang sedang dilakukan saat ini. Dengan pertemuan seperti ini kita menyamakan bagaimana pelaksanaan ToT kedepan”, jelas Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., usai mendampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro menerima Commissioner of DAPA Noh Dae-lae selaku Ketua Delegasi DICC Korea Selatan, Kamis Sore (24/5) di kantor Kemhan, Jakarta.

Lebih lanjut Sekjen menjelaskan bahwa Indonesia dan Korea Selatan mempunyai sistem yang berbeda, contohnya bahwa industri pertahanan di Korea Selatan adalah murni swasta, sedangkan di Indonesia adalah BUMN. Sehingga, dalam kerjasama ini, dengan status dan karakter yang berbeda maka dalam kerjasama ada hal - hal yang perlu didiskusikan.

Kedua negara sepakat bahwa kerjasama ToT bukan berfokus pada hasil, tetapi berdasarkan proses. Menurut Sekjen Kemhan proses ini penting supaya Indonesia dapat mendapatkan teknologi dan berinovasi terhadap teknologi. Selama ini banyak kegiatan kerjasama pertahanan antara kedua negara khususnya industri pertahanan yang memuat kerjasama ToT antara lain kerjasama pesawat tempur KFX / IFX, pembuatan kapal LPD, dan dalam waktu kedepan ada kerjasama kapal selam. Ada juga kerjasama kendaraan tempur Tarantula yang sudah mulai dikerjakan bersama dan beberapa peralatan - peralatan lainnya seperti komunikasi.

Terkait dengan kerjasama pesawat tempur KFX / IFX, Sekjen Kemhan mengatakan saat ini sudah pada phase Technical Development (TD) dan ini akan berakhir pada akhir tahun 2012. Tahun 2013 kerjasama akan masuk pada phase Enginering Mannufacturing Development (EMD). Pada phase EMD, kedua negara akan membuat prototype pesawat yang direncanakan akan dibuat 6 buah. Untuk phase TD saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana.

Pada awalnya teknisi - teknisi dari Indonesia memang belum seimbang dengan teknisi dari Korea Selatan, namun dengan berjalannya phase TD ini sudah mengurangi gap kemampuan dari teknisi Indonesia dengan teknisi dari Korea Selatan.

Sekjen Kemhan lebih lanjut mengatakan, dalam kerjasama ToT dengan Korea Selatan ini, ada yang harus dipersiapkan oleh Indonesia antara lain sarana prasarana, SDM dan Manajemen. Indonesia tentunya akan berupaya untuk melengkapinya khususnya di bidang sarana dan prasarana agar alih tekonologi ini dapat berjalan baik.

 “Tentunya ini tanggung jawab pemerintah dan industri untuk bisa menyiapkan sarana dan prasarana, sedangkan SDM kita mencari yang sudah ada saat untuk kita tingkatkan kemampuannya”, tambah Sekjen Kemhan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Commissioner of DAPA Noh Dae-lae mengatakan pada pertemuan DICC Ke- 1 ini telah dibahas lebih detail mengenai ToT atau pelaksanaan local production secara lebih dalam.

Menurutnya, kerjasama kedua negara sudah berjalan cukup baik hingga sekarang dan pihaknya yakin kedepannya akan mampu berjalan lebih baik lagi. Hal ini diyakininya karena kebijakan revitalisasi industri pertahanan yang di bawah Presiden SBY memiliki arah yang sama dengan kebijakan yang dipegang teguh oleh pemerintah Korea. “Oleh karena itu kedepannya Korea Selatan berharap hubungan kerjasama antara kedua negara dapat maju dengan cepat, ”tambahnya.

Sumber: DMC

Hibah 25 Tank LVT Korsel Tunggu Izin AS

24 Mei 2012

Indonesia telah menerima 10 LVT-7 hibah dari Korea dari rencana 35 unit (photo : dixie)

Jakarta, InfoPublik - Kembali Indonesia akan menerima hibah 25 tank amphibi Landing Vehicle Tracked (LVT) dari Korea Selatan untuk digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Namun, prosesnya masih menunggu izin dari Amerika Serikat, pembuat tank tersebut.

"Hibah 25 unit alat tempur LVT itu harus mendapatkan izin dari Amerika Serikat, karena LVT itu merupakan buatan Amerika," jelas Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai mengikuti sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/5).

Menurut Panglima TNI, Indonesia sebelumnya juga telah mendapatkan 10 unit LVT dari Korea Selatan, namun di Korsel masih ada 25 unit lagi yang masih layak digunakan dan dihibahkan. "Saat ini sedang diproses untuk mohon dihibahkan pada Indonesia tapi pelaksanaan hibah ini pun harus seizin Amerika. Kita masih menunggu keputusan dari Kemhan Korea dan Amerika Serikat apakah menyetujui untuk dihibahkan ke Indonesia atau tidak," kata Panglima.

Mengenai pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di dalam negeri, Panglima TNI selaku anggota KKIP, mengatakan, PT PAL sebagai "Lead Integrator" sangat penting untuk diberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan kapal, baik Kapal Cepat Rudal (KCR), Perusak Kapal Rudal (PKR) maupun kapal angkut. "KCR 40M sudah selesai dibangun dan ada beberapa unit. PT PAL juga akan membangun 6 unit KCR-60M dan kapal 105 M, yakni PKR," katanya.

Terkait pembelian Tiga Kapal Selam Korea, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, tiga unit kapal masih dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Korsel dan PT PAL. "Kapal selam pertama akan dilakukan oleh Korsel. Yang kedua separuh-separuh antara Korsel dan PT PAL dan ketiga dibangun di PT PAL. Ini harus dibahas kembali karena harus dilihat kesiapan PT PAL sendiri," katanya.

Pasalnya, kata Menhan yang juga selaku Ketua KKIP, peralatan untuk pembangunan kapal selam itu tidak mudah, sehingga harus terus dibicarakan, sementara proses dari pembuatan ini tetap berjalan.

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan proyek kapal selam ini ada dua macam, yakni pengadaannya dan transfer of technology-nya. "Kalau pengadaannya kan sudah selesai dan kita telah kontrak. Ini akan berjalan sekaligus," tuturnya.

Namun, dalam ToT, ada tiga tahapan, yakni pembangunan kapal selam di Korea, separuh-separuh antara Korsel dan PT PAL, dan PT PAL sendiri. "Sejak fase pertama kita sudah melibatkan tenaga-tenaga teknis yang kita kirim dari Indonesia yakni PT PAL ke Korea. Yang menjadi tantangan apabila kita ingin masuk ke fase ketiga, infrastruktur yang ada di PT PAL harus dipersiapkan karena membangun kapal selam memiliki infrastruktur tersendiFi dan yang paling penting, harus didukung oleh anggaran yang perlu dipersiapkan. Kemhan juga tengah membicarakan bagaimana kesiapan PT PAL yang terdiri dari Meneg bumn, dan tentunya yang ahli dalam kontrak Kemhan," urainya.(dry)

(Kominfo)

Komisi I Belum Tahu Rencana Hibah Tank Amfibi dari Korsel

Dengan mengendarai tank jenis LVT-7, sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri ikut serta melakukan pendaratan. Tampak di atas ranpur ampibi tersebut, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kasal Laksamana TNI Soeparno, Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. (Foto: Ghazali Dasuqi/detikSurabaya)

24 Mei 2012, Senayan: Komisi I DPR RI hingga kini belum mengetahui dan belum menerima pengajuan secara resmi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) soal rencana hibah 25 unit tank amfibi jenis Landing Vehicle Track (LVT) milik Korea Selatan (Korsel).

"Kami belum tahu soal rencana Kemhan dan TNI menerima hibah 25 unit tank amfibi jenis LVT dari Korsel. Bahkan informasi resminya saja belum kami dapatkan," ujar Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung DPR, Kamis (24/5).

Agus berharap pihak pemerintah dalam hal ini Kemhan, Mabes TNI atau Panglima TNI sendiri, dapat menginformasikan secara resmi ke Komisi I DPR terkait pengadaan alutsista baik pembelian baru maupun hibah.

"Tidaklah elok jika Komisi I selalu mendapatkan informasinya dari masyarakat atau media massa. Sementara pihak Kemhan atau Mabes TNI telah menyampaikan ke media massa," ujar politisi Golkar ini. Menurut Agus, selama ini sudah sering pihak pemerintah dalam hal ini Kemhan banyak bicara ke publik terkait rencana pembelian alutsista tertentu untuk TNI yang belum disampaikan ke Komisi I.

Hal tersebut semakin memunculkan kesan di masyarakat bahwa pengadaan alutisista tidak dilandasi perencanaan yang matang dan kajian yang mendalam. Selain itu, tingkat kebutuhan alutsista yang dibeli itu juga sering dipertanyakan. "Sebab, begitu ada negara tetangga menawarkan alutsista bekas (hibah), terkesan menjadi agresif untuk menerima hibah itu. Meski alutsista bekas dalam bentuk hibah itu tetap saja Negara mesti mengeluarkan biaya mahal untuk retrofit atau upgrade-nya," ujarnya. Agus mengatakan,

Komisi I DPR tidak alergi dengan pembelian alutsista bekas untuk TNI. Tetapi hal itu harus dilihat dan dipelajari dulu, serta dibahas di Komisi I DPR. "Kalau kondisinya sudah tidak layak atau sudah rongsokan, jelas kita akan menolaknya," tegasnya.

Sebelumnya, seusai menghadiri Sidang KKIP Ke VI di PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/5), Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, TNI tengah mengincar 25 unit tank amfibi jenis LVT milik Korsel agar dihibahkan ke Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan hibah 10 unit LVT ini dari Korsel yang digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Namun, Panglima TNI menjelaskan hibah ini tak bisa serta merta dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Amerika Serikat, mengingat LVT tersebut merupakan produk Amerika. Negeri Paman Sam itu mengeluarkan kebijakan alutsista hasil produksi negara tersebut harus mendapat persetujuan jika akan dijual lagi pada pihak ketiga.

Sumber: Jurnal Parlemen

Kemhan Menargetkan Bangun 44 Kapal Cepat Rudal Hingga 2024

Kapal cepat rudal rancangan PT. PAL. (Foto: Berita HanKam)

24 Mei 2012, Surabaya: Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menyiapkan rancangan (roadmap) pembangunan kapal perang. Ini dilakukan guna mendorong industri pertahanan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri.

Kapal perang yang hendak dibangun mulai dari Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40 meter, KCR- 60 meter hingga Kapal Perusak Kawat Rudal (PKR) - 105.

Kemarin, Menteri Pertahanan yang juga Ketua KKIP Purnomo Yusgiantoro usai mengikuti sidang pleno KKIP di PT PAL Indonesia di Surabaya. Usai sidang pleno, dia mengatakan, dalam rapat KKIP kali ini,ada dua isu utama.

Pertama, membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pertahanan. Kedua, menyiapkan aturan-aturan turunan sebagai implementasi dari RUU tersebut. ”Saat ini, kami fokus pada pembangunan alutsista. Termasuk menyusun roadmap pembangunan kapal. Pembangunan kapal ini dilakukan secara bertahap,”ujarnya.

RUU Industri ini direncanakan disahkan pada Agustus 2012 mendatang. Diketahui, untuk menunjang pengamanan perairan Indonesia,Kementerian Pertahanan (Kemhan) menargetkan pembangunan 14 KCR mulai dari ukuran 40 meter hingga 60 meter di berbagai daerah hingga 2014. Dalam rencana strategis ini, Kemhan juga menargetkan jumlah KCR hingga 2024 mencapai 44 unit. Per unit KCR menelan anggaran sekitar Rp74 miliar. Dana tersebut sudah termasuk kelengkapan alutsista berteknologi tinggi di dalam kapal.

Dalam rapat KKIP ke-VI ini juga ditekankan pada penyelesaian cetak biru (blue print) Program Nasional Riset Pertahanan dan Keamanan. Blue print ini akan diajukan kepada Presiden pada 10 Agustus 2012 mendatang, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-17 di Bandung.

Nantinya, juga akan diadakan riset yang dilakukan Dewan Riset Nasional (DRN) untuk mendukung industri pertahanan. ”Keberadaan KKIP ini ingin mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri,” tandasYusgiantoro.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta dalam kesempatan ini menambahkan, pihaknya akan mengoptimalkan riset guna menunjang pengembangkan teknologi, khususnya dalam hal alutsista. Riset ini penting untuk menciptakan produk-produk alutsista yang canggih. Sedapat mungkin, mayoritas komponen untuk memroduksi alutsista ini harus berasal dari dalam negeri. ”Kemudian alih teknologi sebisa mungkin akan kami percepat,”imbuhnya.

Rapat KKIP yang digelar di perusahaan galangan kapal pelat merah ini juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo,Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono,Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wamenhan Syafrie Syamsudin selaku Sekretaris KKIP.

Komite ini dibentuk untuk mendorong peningkatan produksi industri pertahanan dalam negeri melalui kebijakan makro. Komite ini diketuai Menteri Pertahanan dan dibantu sejumlah menteri teknis lainnya. KKIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2010 dan bertugas membangun industri pertahanan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

Sumber: SINDO

Skadron Udara 3 Latihan Terbang Malam

23 Mei 2012, Madiun: Meski hanya mengandalkan instrumen dan visual yang sangat terbatas penerbang-penerbang tempur Lanud Iswahjudi, dalam beberapa hari kedepan sejak Rabu (23/5) dari petang hingga malam hari melaksanakan terbang malam untuk meningkatkan profesionalisme baik skill (keahlian) maupun kemampuan terbang (Profesiensi).

Bagi Lanud Iswahjudi sendiri, latihan terbang malam sudah menjadi agenda tetap, karena selain untuk mengasah keterampilan juga untuk membiasakan para penerbangnya melaksanakan misi pada malam hari yang hanya mengandalkan instrument yang ada, disamping visual yang sangat terbatas.

Dengan demikian para penerbang tempur setiap saat dapat melaksanakan tugas tidak mengenal siang maupun malam hari.

Sedangkan bagi para penerbang tempur, terbang malam bukan merupakan hal yang luar biasa namun perlu untuk pembiasaan diri terutama pada saat lepas landas maupun mendarat yang sangat mengandalkan instrumen yang ada dalam cokpit, disamping visual dengan alat bantu lampu penerangan yang ada di dua sisi landasan.

Untuk itu para penerbang tersebut dituntut lebih alert dan hati-hati dalam menerbangkan pesawat serta melakukan manuver-manuver tertentu.

Latihan terbang malam kali ini hanya melibatkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Skadron Udara 3, dengan area latihan aerodrome Lanud Iswahjudi, serta dipandu oleh Air Trafict Control (ATC) Lanud Iswahjudi.

Sumber: Lanud Iswahjudi