Kostrad jaga perbatasan Indonesia-Malaysia

Minggu, 1 April 2012 14:31 WIB | Dibaca
1333 kali
Balikpapan (ANTARA News) - Tugas
mengamankan perbatasan langsung
Indonesia-Malaysia diserahterimakan
dari Batalyon Infanteri 621 Manuntung
(Yonif 621/Mtg) kepada Batalyon 413
Komando Strategis Cadangan Angkatan
Darat (Yonif 413 Kostrad), Minggu
(1/4).
Serah terima tersebut dilakukan dalam
upacara militer di Pelabuhan Semayang,
Minggu.
"Tugas mereka mencegah dan
memberantas semua yang ilegal. Ya
illegal logging, illegal mining ," tegas
Panglima Kodam VI Mulawarman
Mayor Jenderal TNI Subekti.
Yonif 621/Mtg telah bertugas selama
setahun di perbatasan. Mereka
berpatroli di sepanjang batas
Indonesia-Malaysia mulai dari Pulau
Sebatik, di pegunungan Muller hingga
ke Krayan. Mereka mengamankan batas
antara Indonesia dengan Sabah,
Malaysia.
Di sisi barat, batalyon infanteri yang
bermarkas di Kandangan, Kalimantan
Selatan itu berjaga di sepanjang Kutai
Barat dengan Sabah dan sebagian
Sarawak.
Panjang perbatasan Indonesia-
Malaysia pada bagian Kalimantan
Timur adalah 1.038 kilometer. Pada
jarak itu, yang hampir seluruhnya
berada di punggungan pegunungan
Muller yang berhutan lebat, TNI
membangun 79 pos pengamanan.
Sebagian pos tersebut dekat dengan
pemukiman penduduk, sebagian lagi
terpencil namun strategis.

PT DI Siapkan Pusat Keunggulan Dirgantara

Bandung, 12:37 Sat, 31 Mar 2012
Jurnas.com | PT Dirgantara Indonesia (Persero)
sedang mempersiapkan pembangunan pusat
keunggulan pertahanan dan dirgantara berkerja
sama dengan mitra-mitra dalam dan luar negeri.
Dalam persiapan rencana itu, Kepala Humas PTDI
Rakhendi Priyatna, Sabtu, mengatakan bahwa
Direktur Utama PTDI Budi Santoso telah
menandatangani kerja sama tiga pihak, PTDI,
Nusantara Secom Infotrch (NSI), dan Dassault
Systemes (DS) Prancis. Penandatanganan
dilakukan pada hari Jumat (30/3) di Bandung.
Kedua penandatangan lainnya, Presiden Dasault
Systemes, Forestier, dan Managing Director NSI,
Reinhard Sitorus. Kerja sama Kemitraan Kreasi
jangka panjang bertujuan membangun pusat
unggulan di bidang pertahanan dan dirgantara.
Mengutip pernyataan Dirut PTDI, Rakhendi
mengatakan bahwa kerja sama ini sungguh
membuat PTDI semakin bernilai di mata
internasional, dan ini akan berdampak besar bagi
kelancaran rancang bangun dan produksi N219,
pesawat tempur KFX/IFX, dan program-program
lainnya.
Apa yang disepakati ketiga perusahaan bukanlah
terjadi tiba-tiba. Ketiga pihak sudah saling
mengetahui dan memahami kemampuan masing-
masing, baik dari sisi sumber daya manusia,
khususnya para insinyur ( engineers) yang dimiliki,
pengalaman, maupun fasilitas masing-masing.
Dalam kerja sama ini PTDI berkomitmen untuk
menyiapkan insinyur, tempat kerja, jaringan kerja,
dan proses bisnis (business process) untuk
pengembangan dan sertifikasi. NSI yang sarat
dengan pengalaman dan memiliki insinyur yang
berkualitas dan mampu menyiapkan perangkat
lunak dan pelayanan.
NSI berkomitmen untuk mendukung pusat
rancang bangun, mengembangkan kemampuan
staf serta membangun pusat pertahanan dan
dirgantara bersama.
Ia menjelaskan bahwa DS sebagai perusahaan
terkemuka di Prancis merupakan inovator yang
menginovasi para perancang (designer ), insinyur,
manajer marketing. Perusahaan ini berkomitmen
menyiapkan solusi tingkat dunia serta mendukung
kerjasama pusat pertahanan dan luar angkasa
secara langsung.
Dengan pengalamannya, kata dia, DS telah
mampu membuat 'digital mock up' yang juga akan
digunakan untuk pesawat prototype N 219 yang
sedang dirancang bangun PTDI. Dengan demikian,
maka akan memudahkan para insinyur PTDI di
engineering untuk menyelesaikan proses
pembuatan rancang bangun pesawat N 219.
Sebelumnya, Kepala Divisi Rancang Bangun PTDI
Bagus Eko mengatakan bahwa paket tersebut
merupakan salah satu jalan untuk membuka
peluang proyek-proyek berikutnya yang lebih
besar.
Sebagai salah satu bukti kemampuan para insinyur
PTDI adalah telah lulusnya mereka dalam audit
(assesment) yang dilakukan para insinyur Aisumber jurnasrbus.
Pada saat ini, lanjut dia, para insinyur PTDI sedang
melakukan pekerjaan paket pekerjaan untuk
pesawat A 350 sebagai pintu masuk ke proyek-
proyek besar berikutnya. Antara

Wamenhan Tinjau Hercules Hasil Retrofit ARINC

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Syamsoedin beserta rombongan didampingi Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE; melakukan pengecekan langsung ke pesawat angkut TNI AU jenis Hercules C-130 A-1323, di Skadron Udara 31 Halim Perdanakusuma. Pesawat tersebut sebelumnya menjalani perawatan total di Oklahoma, Amerika Serikat.

Pesawat Hercules tersebut tiba di Indonesia pada 17 Februari lalu diawaki oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Eko Sudjatmiko selaku Captain-Pilot bersama tujuh belas awak pesawat dari TNI AU langsung dari AS. Kedatangan pesawat ini didukung oleh empat teknisi dari pihak ARINC, perusahaan yang ditunjuk meretrofit Hercules TNI AU tesebut.



Pesawat tersebut diserahkan secara resmi pada 24 Februari dari Pemerintah Amerika yang diwakili Duta Besar AS untuk RI Mr. Scot Marciel kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil KSAU Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, di Ruang VIP Suma 2 Base-Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Sumber : POSKOTANEWS.COM

Indonesia Protes Pangkalan Pesawat Intai AS di Pulau Cocos, Australia

Pesawat intai jenis Global Hawk seperti inilah yang akan ditempatkan di Pulau Cocos, Australia. (Foto: defensetech.org)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat dan meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia.

Pangkalan AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000km sebelah barat daya Jakarta.

Dan menurut rencana di pangkalan itu, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawaknya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman sebaiknya pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu.

"Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters.

Asrin menambahkan upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia dan AS.

"Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," lanjut dia.

Pulau Cocos

Sebelumnya pada Rabu (28/3) Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Namun rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington.

"Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith.

Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.

Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak namun juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Apalagi Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015.

Keuntungan AS

Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Namun jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, maka angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tegas Asrin.

Namun pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama.

Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin dan Singapura.

"Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi.

Dia menambahkan AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia seperti kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.

Sumber : BBC.CO.UK

Tanya Soal Pangkalan Pesawat AS di Cocos, Marty Telepon Menlu Australia

Jakarta Militer Amerika Serikat (AS) berencana menggunakan Kepulauan Cocos di Australia sebagai pangkalan untuk meluncurkan pesawat-pesawat pengintai AS dari wilayah Australia. Untuk meminta kejelasan soal itu, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menghubungi Menlu Australia Bob Carr.

"Tadi pagi saya menelepon ke menlu Australia (Bob Carr) untuk meminta penjelasan dari sumbernya langsung. Saya mendapat penjelasan dan penegasan bahwa Australia tidak pernah diminta dan ditawari oleh AS," ujar Marty, di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jl Pejambon, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

"Jadi tidak pernah ada pembahasan menteri terkait masalah ini," sambung Marty.

Menurut Marty, informasi yang beredar menjadi simpang siur. Sehingga pihaknya perlu memberi penjelasan agar tidak mengganggu keharmonisan di kawasan Australia.

"Bukankah dalam zaman sekarang ini di mana bentuk tantangan dan peluang dunia sudah sangat berubah. Sekarang tantangan dunia sudah berbeda. Kita harus memberi penjelasan jangan sampai mengganggu kepentingan kawasan," tegas Marty.

Sebelumnya diberitakan bahwa militer, AS tertarik untuk menggunakan Kepulauan Cocos di Australia sebagai pangkalan untuk meluncurkan pesawat-pesawat pengintai AS dari wilayah Australia. Namun pemerintah Australia masih mempertimbangkan keinginan AS tersebut.

Kepulauan Cocos merupakan kepulauan terpencil yang terletak di sebelah barat Samudera Hindia atau sekitar selatan Indonesia. Wilayah itu berjarak sekitar 3.000 km sebelah barat daratan Australia dan sebelah selatan Pulau Sumatra, Indonesia.

Menurut Washington Post, Departemen Pertahanan AS tertarik menggunakan Kepulauan Cocos sebagai pangkalan baru bagi armada pesawat pengintai mereka supaya bisa memantau keadaan di Laut China Selatan. Wilayah itu rawan konflik karena berlokasi sangat strategis untuk jalur perdagangan dan kaya akan sumber daya alam.

Sejumlah negara seperti China, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Taiwan selama ini bersitegang mengklaim batas maritim di Laut China Selatan.

sumber : DETIK

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin-Pembelian Itu Sudah Benar

Tuesday, 27 March 2012 (Foto: Kompas)
Bagaimana tanggapan Bapak terkait proses pengadaan Sukhoi ini? Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada siapa pun,termasuk ICW, karena dengan itu rincian menjadi terbuka. Selama ini,kita tidak mendapatkan itu.Ke depan,ini akan menjadi pembelajaran DPR dan pemer i n t a h agar proses lebih t r a n s - p a r a n d a n l e b i h v a l i d d a l a m membuat perencanaan. Nah, soal tadi itu, kita akan dorong, jadi tidak lagi menoleh masalah tadi, tapi kita akan dorong mungkin kita akan cari klarifikasi ke PT Rosoboronexport, mungkin ke kedutaan dan kalau mungkin pakai saja state credit.Dan diamendemen (shoping list) dimulai dari nol lagi. Jadi belum ada skandal? Yang bilang ada skandal siapa? Justru kita baru mulai, belum selesai,belum memproses. Tapi masalahnya bagus, ada masukan,lalu kita coba buka lagi karena kalau diteruskan ada potensi.Itu baru potensi (skandal). PT Trimarga sudah bermitra sejak dulu. Bagaimana Bapak menanggapinya? Wah, saya tidak tahu soal PT itu, soal broker yah.Saya tidak tahu. Kalau saya mempertanyakan juga tidak yakin mendapat. Tetapi, silakan publik mencari dan informasikan ke kami,bantu kamilah. Adakah beda mekanisme pembelian Sukhoi yang sekarang dengan pada tahap pertama dulu? Kalau pembelian secara langsung, saya tidak tahu, saya harus pelajari yang lama. Namun, menurut saya,dalam proses pembelian (yang dulu) itu, Kemhan sudah benar. Bahwa kemudian konon itu memakai sistem imbal beli, itu merupakan keputusan yang kemudian juga diakui oleh DPR saat itu. Jadi,menurut Bapak tidak ada masalah? Setahu saya tidak ada masalah. Dalam proses seperti ini, siapa pun presidennya, tidak sampai ikut dalam tawar-menawar harga dan lain sebagainya. Siapa pun presidennya,saya yakin tidak ikut tawar-menawar harga. Kami pun tidak tahu bahwa (untuk pembelian sekarang) akan terjadi tawar-menawar dan ternyata bisa,sehingga harga jatuh pada angka USD54,8 juta.Jadi,mari kita fokuskan pada prosedur unitunit operasional itu yang harus kita benahi dan tadi juga ada pernyataan dari wamenhan agar struktur perencanaannya itu disesuaikan lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan jika pembelian Sukhoi pertama penuh skandal. Saat itu adalah proyek Presiden Megawati Soekarnoputri. Tanggapan Bapak? Saya tidak tahu. Tapi saya harus menghormati Pak SBY. Siapa pun,yadiusut saja.Ya to? Silakan diusut. Sama kok, presiden tidak sampai mengurusi jual-beli. Kita yang ingin adalah tidak boleh terjadi penggelembungan harga pada pokok dan di DPR,di mana sajalah. sumber : SINDO

2014, Indonesia Siapkan Roket 100 Kilometer

29 Maret 2012

Rencana pengembangan roket R-Han 122 (photo : Defense Studies)

BATURAJA, KOMPAS - Tahun 2014 ditargetkan Indonesia sudah mampu membuat sendiri roket berdaya jelajah di atas 100 kilometer. Roket tersebut merupakan proyek jangka panjang dan kolaborasi teknokrat dan birokrat.

"Ini sebuah perjalanan maraton kebangkitan industri pertahanan kita," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (28/3), seusai menyaksikan uji coba R-Han 122 milimeter di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Sumatera Selatan.

Uji coba ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan uji-uji sebelurnnya. Sebelumnya, November 2011, peluncuran roket dilakukan dari dudukan berupa karung. Saat ini, PT Pindad sudah membuat peluncur roket yang terdiri atas 16 tabung.

Sjafrie menilai, terjadi kemajuan yang signifikan walaupun harus ada pengembangan kualitas. Rencana berikutnya adalah mengadakan transfer teknologi untuk perbaikan. "Targetnya, jarak tempuhnya tahun 2014 sudah tiga digit dan akan menggunakan seluruh kemampuan multilaunch rocket system," ujarnya.

Saat ini R-Han 122 yang berkaliber 122 millimeter itu memiliki jarak tempuh 14 kilometer. Roket ini diproduksi bersama oleh Kementerian Pertahanan serta Kementerian Riset dan Teknologi.
PT Dahana membuat bahan peledaknya, PT Krakatau Steel membuat baja untuk nozzle dan merakitnya, sementara PT Dirgantara Indonesia memproduksi berbagai komponen seperti selongsong dan sirip.

PT Pindad membuat hulu ledak (warhead) dan memodifikasi mobil untuk peluncur 16 tabung yang bisa berputar 360 derajat.

"Uji coba hari ini penting karena berarti kita sudah membuktikan bahwa konsep kita sudah benar, tinggal memperbaiki saja," kata Direktur Utarna PT Pindad Adik A Soedarsono.

Roket dalam strategi militer sangat penting dalam penangkalan dan penolakan.

Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD Brigjen Aryadi Patmanegara menjelaskan, kalau sudah bisa diproduksi di dalam negeri, akan sangat efisien. Sebab, seperti roket yang dibeli Singapura dan Malaysia, dengan jangkauan 43 kilometer dan 40 kilometer, harga seluruh sistemnya, termasuk 18 kendaraan peluncur, mencapai Rp 3 triliun. (EDN)

(Kompas)