Rusia Paksakan State Credit untuk Kapal Selam, Kemhan Terpaksa Beli Sukhoi Pakai KE

Suci Dian Hayati / PT. Media Nusa Pradana
Penggunaan state credit sebenarnya lebih menguntungkan bagi pemerintah.

Jurnas.com | PEMBELIAN enam unit pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 dilakukan dengan menggunakan kredit ekspor (KE) karena pemerintah Rusia tak mau menerima jika pembelian dilakukan melalui state credit.

"Padahal, penggunaan state credit lebih menguntungkan Indonesia," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3). State credit yang tersedia untuk Indonesia bernilai US$1 miliar dan baru digunakan US$300 juta.

Menurut Sjafrie, pemerintah Rusia meminta state credit digunakan untuk pembelian kapal selam. Namun, pengadaan kapal selam oleh Indonesia tidak dilakukan melalui Rusia melainkan dari Korea Selatan. “Mereka memaksa sisa kredit dihabiskan untuk membeli kapal selam,” ujarnya.

Karenanya, pemerintah Indonesia memutuskan membeli Sukhoi menggunakan kredit ekspor. Namun begitu, untuk menyiasati beban pembayaran, Kemhan memasukkan pembelian suku cadang Sukhoi menggunakan state credit.

Penggunaan state credit sebenarnya lebih menguntungkan bagi pemerintah. Misalnya, tenor (jangka waktu pinjaman) lebih panjang yaitu sekitar 15 tahun, dengan bunga rendah. Dengan kredit ekspor hanya 2-5 tahun dengan bunga yang lebih besar.

sumber : JURNAS

RI akan beli pesawat tanpa awak teknologi Israel

Senin, 26 Maret 2012

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertahanan berencana membeli empat pesawat tanpa awak dari Filipina.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, pesawat tanpa awak yang akan dibeli dari Filipina itu menggunakan teknologi dari Israel.

Sejauh ini, rencana pembelian pesawat tanpa awak itu masih menunggu persetujuan DPR.

"Yang paling spesifik dalam masalah pembelian 4 pesawat tanpa awak ini sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat, apabila disetujui oleh DPR sehingga kontraknya efektif, maka pesawat itu akan diterima dalam waktu 18 bulan setelah kontrak," kata Sjafrie.

 Ia menjelaskan, pesawat tanpa awak ini mampu terbang dengan radiusnya 200-400 kilometer. Pesawat tanpa awak ini juga, kata dia, dapat dioperasikan manual dengan daya jelajah terbang selama 20 jam.

Ia menambahkan, produk Filiphina ini dibuat oleh Kital Philippine Corporation (KPC). Mereka mengkombinasikan mesin dari Italia, infrastruktur dari Filipina dan teknologi dari Israel.

"Kami membeli teknologi. Ini yang perlu bapak-bapak ketahui bahwa kita tidak membeli ke Israel tetapi membeli teknologi sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada di pesawat tersebut. Kami berhubungan ke perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC) itu. Dan kami tidak berhubungan dengan Israel," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta rencana pembelian pesawat tanpa awak tersebut dibatalkan sebab Indonesia sudah bisa mempunyai produk serupa bahkan dibeli negara tetangga seperti Malaysia.

Ketika menjawab Muzani, Sjafrie menerangkan produk Indonesia belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Misalnya soal radius terbang yang 200 kilometer, tidak bisa digunakan secara otomatis serta soal kamera. Ia meminta agar Indonesia tetap membeli empat pesawat tanpa awak teknologi Israel itu. 

 

sumber : Antara

Latihan Bersama Satpaska & US Navy Seals di Laksanakan di Guam, AS

JAKARTA - Latihan bersama Flas Iron (Flash Iron 12-01 JCET) antara Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) dan US Navy Seals kembali dilaksanakan. Latihan bersama selama 23 hari (24 Maret sampai 16 April 2012) kali ini di selenggarakan di Guam, Amerika.

Latihan meliputi Military Free Fall, Maritime Craft Aeral Delivery System, Combat Diving dan Final Training Exercise. Personel akan diuji kemampuannya, baik secara individu maupun tim dengan pemantapan standar prosedur operasi khususnya manuver di lapangan, dibawah pimpinan Komandan Satuan Tugas Flash Iron 12-01 JCET Kolonel Laut (P) R. Eko Suyatno sebagai Komandan Satkopask Koarmabar.

Menurut Pangarmabar, banyak hal yang harus dimiliki oleh para pelaku latihan, yaitu kesamaan persepsi, rencana latihan jangka panjang serta sistem dan metode latihan yang tepat terutama dalam hal teknik maupun taktik operasi-operasi yang bersifat khusus, sesuai fungsi asasinya di bidang Naval Special Warfare.

Selain taktik, strategi dan teknologi, keberhasilan pelaksanaan tugas maupun latihan juga ditentukan oleh doktrin/mental kejuangan yang terkait erat dengan semangat, dedikasi, kekompakan dan rasa kebersamaan yang mendalam dari semua prajurit peserta latihan.


Simulasi penyergapan teroris Satpaska. (Foto: ANTARA/Syaiful Arif/Koz/mes/10)

Melalui latihan bersama tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yaitu memantapkan kerjasama antara TNI AL dan US Navy sekaligus perkembangan hubungan bilateral bagi kedua negara yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

Pangarmabar menegaskan kepada prajurit peserta latihan Flash Iron 12-01 JCET untuk melaksanakan latihan secara serius, bersungguh-sungguh, bertanggungjawab dan terintegrasi sesuai dengan materi dan SOP.

Sumber : POSKOTANEWS.COM

Apel Pengamanan Kenaikan BBM

MEDAN - Personel TNI AD dan Polri melakukan persiapan menuju lokasi pengamanan usai upacara apel siaga di Karebosi, Makassar, Sulsel, Senin (26/3) dan di Mako Brimob Polda Sumut, di Medan, Minggu (25/3). Sejumlah aparat TNI/Polri disiagakan guna mengamankan obyek vital menyusul rencana mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar MInyak (BBM) secara besar-besaran. FOTO ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/Koz/Spt/12.

sumber : Antara

Philippine Navy to Sign Contract for MRVs this July

23 Maret 2012

Two MultiRole Vessels (MRVs) along with three new helicopters will be ordered to the Navy. While PT PAL offers Strategic Sealift Vessel LPD for Philippines Navy (photo : Defense Studies)

MANILA — Philippine Navy (PN) flag-officer-in charge Vice Admiral Alexander Pama on Thursday expressed optimism that the contracts for the service's two multi-role vessels (MRVs) will be signed by July this year.

With the expected signing of this vital document, the contracting shipbuilder can proceed ahead with the construction of the above-mentioned ships as per design specification of the Philippine government.

The acquisition cost for the two MRVs is estimated to be worth P10 billion.

Pama said that the two vessels would greatly increase the PN's patrolling and disaster relief mission capabilities as the proposed ships are capable of cruising even at the heaviest seas,aside from being equipped with helicopters and and LCMs, allowing them easy access to calamity-stricken communities.

Aside from the MRVs contract, the PN chief stated that the contract for the three brand-new helicopters for the naval service will also be signed by the end of the year, giving the command's air arm new equipment to fulfill its mandate of patrolling and securing Philippine maritime sovereignty.

(Zamboa Times)

Fayakhun Minta Menlu Klarifikasi atas Peluncuran Rudal Korut

Fayakhun Andriadi (JPI/Andri Nurdriansyah)

Senayan - Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi meminta Kemenlu RI untuk segera mengklarifikasi  informasi rencana peluncuran rudal Korea Utara pada April mendatang yang diarahkan Ke Asia Tenggara, karena berpotensi melintasi wilayah kedaulatan RI.

"Selama ini hubungan dengan Negara Korut cukup dekat. Karena itu, dengan adanya informasi tersebut, Kemenlu harus segera berkomunikasi dengan Pemerintah Korut," kata Fayakhun di DPR, Sabtu (24/3).

Fayakhun mengatakan, jika benar rudal yang akan diluncurkan berpotensi melintasi wilayah RI, maka Pemerintah Indonesia perlu minta jaminan pihak Korut bahwa aktifitas tersebut tidak membahayakan keselamatan warga negara RI.

Politisi Golkar ini percaya, meski kemampuan sistem pertahanan RI masih terbatas, namun TNI memiliki kemampuan untuk menembakkan rudalnya guna mematahkan benda asing yang memasuki wilayah RI. "Kita punya rudal penangkis serangan udara. Di Jakarta saja ada dua batalion," ujar dia.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengingatkan bahwa peluncuran rudal Korea Utara pada 15 April mendatang, akan diarahkan ke Asia Tenggara dan Australia. Peringatan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kurt Campbell dalam pertemuan dengan Menlu Australia, Bob Carr di Sydney hari Jumat (23/3).

Selama ini, rudal jarak jauh Korea Utara selalu diarahkan ke arah timur, yakni ke arah Jepang. Namun sekarang menurut laporan dinas intelejen Amerika Serikat, arah peluncuran rudal itu untuk pertama kalinya ke selatan.

"Bila peluncuran itu berjalan seperti yang direncanakan Korea Utara, maka kami perkirakan daerah yang menjadi sasaran adalah di wilayah antara Australia, Indonesia, dan Filipina," kata Kurt Campbell yang merupakan Wakil Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, seperti dilaporkan harian The Sydney Morning Herald.

sumber : Jurnal Palemen

Jakarta Amerika Serikat (AS) menyebut peluncuran roket jarak jauh Korea Utara pada 15 April akan berdampak ke Indonesia. 

Pemerintah Indonesia tidak khawatir atas hal itu. Sebab Indonesia dan Korea Utara mempunyai hubungan yang cukup baik.

"Dengan kebijakan CBM (Confidence Building Measure), untuk saling mempercayai, tidak ada saling curiga mencurigai. Hubungan kita dengan Korut sangat baik. Tidak ada alasan apa pun kita khawatir," ujar Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin kepada detikcom, Minggu (25/3/2012).

Hartind mengatakan, pihaknya telah menghubungi atase pertahanan RI di Beijing, China, untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan pemerintah Amerika Serikat yang menuding uji coba roket Korut dapat berimbas kepada Indonesia. Bahkan Hartind mengatakan Kemenhan telah menghubungi badan intelijen Korut dua hari lalu.

"Mereka membantah roket yang akan diluncurkan adalah senjata militer. Kata mereka itu roket untuk kepentingan sipil, yaitu penempatan satelit Korut," jelas Hartind.

Sebelumnya dilaporkan, seorang pejabat senior AS memperingatkan, wilayah Australia, Indonesia dan Filipina dapat terpengaruh roket Korea Utara yang akan diluncurkan bulan depan.

"Jika uji coba rudal Korea Utara terlaksana, kami menilai dampaknya kira-kira sampai ke wilayah di antara Australia, Indonesia dan Filipina," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, seperti dikutip Harian Sydney Morning Herald, Sabtu (24/3).

Campbell kemudian meminta Indonesia, Australia dan Filipina untuk mengutuk rencana Korut meluncurkan roket tersebut.

Korea Utara sendiri mengatakan roket itu diluncurkan untuk menempatkan satelit di angkasa, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya yakin peluncuran itu sebagai dalih uji coba senjata

sumber Detik

BPK Audit Pembelian Sukhoi Mulai Dari Era Pemerintahan Megawati

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit pembelian jet tempur Sukhoi yang disinyalir terjadi penggelembungan harga. Audit investigasi dilakukan setelah ada sinyal permintaan khusus dari Presiden.

“Benar, biasanya Presiden mempersilakan BPK memeriksa, dan itu kami periksa secara khusus untuk tujuan tertentu, itu laporan tersendiri,” kata Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Sabtu (24/3).

Saat ini, katanya lagi, BPK masih melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2011. Pemeriksaan laporan keuangan ini akan rampung pada Mei 2012. Namun, kewajaran laporan keuangan itu tidak secara khusus memeriksa satu per satu laporan pembelian atau pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.

“Kami melihat apa yang bertambah dalam pengadaan alutsista tahun ini, baru nanti dilihat bagaimana prosesnya. Jadi pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 beli apa saja, 2010 apa saja. Pemeriksaan akan dilakukan dari zaman Presiden Megawati juga,” ujarnya.

Ia pun menanggapi prosedur pembelian Sukhoi oleh Kementerian Pertahanan. Menurut dia, ada perbedaan prosedur pembelian alutsista di dalam dan luar negeri. Sistem pembelian di luar negeri, bisa melalui G to G (government to government) dan B to B (business to business). “Bicara proses pembelian, ada ketentuan peraturan perundannya, ada Keppres pengadaan di luar negeri dengan dalam negeri. Tapi saya harus lihat dulu (detil peraturannya),” ujar Moermahadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mempersilakan BPK melakukan audit investigasi. Audit diminta dilakukan sejak sebelum ia menjabat sebagai Presiden, hingga saat ini.

Sumber : JURNAS.COM

 

Presiden: Usut Pengadaan Sukhoi

Sejumlah prajurit TNI AU bersama tentara AU Rusia menurunkan pesawat sukhoi dari perut pesawat Antonov milik Rusia setibanya di Bandara Hasanuddin Makassar, Jumat (26/12). Dua pesawat tersebut merupakan pesanan TNI AU dari enam yang akan dibeli. (Foto: As/Yusran Uccang/ant)

24 Maret 2012, Beijing: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum dan intansi terkait untuk mengusut dan menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan pesawat tempur Sukhoi.

"Buka dan investigasi secara utuh. Kalau ada penggelembungan, tindak siapapun, baik dari (pemerintahan) dulu sampai sekarang," kata Kepala Negara di sela-sela kunjungan kenegaraan di Beijing, Republik Rakyat China, Sabtu.

Menurut Presiden Yudhoyono, rakyat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, apalagi sudah ada pihak yang mempertanyakan proses pengadaan pesawat tempur buatan Rusia itu.

Terlepas dari polemik pesawat Sukhoi, Yudhoyono menegaskan TNI tetap harus dipersenjatai secara layak.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat harus memperkuat sistem pertahanan.

Oleh karena itu, peremajaan alat utama sistem persenjataan harus dilakukan.

"Setelah perekonomian kita baik, tentara kita perkuat untuk mempertahankan setiap jengkal Tanah Air," katanya.

Kewenangan di Tangan Pemerintah

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, kewenangan kontrak pembelian enam jet tempur Sukhoi Su-30MK2 ada di tangan pemerintah. Sjafrie yang ditemui di sela Jakarta International Defense Dialogue, Kamis (22/3), menerangkan, ada bagian legislative dan peran eksekutif dalam pembelian senjata.

“Kalau ini merupakan kewenangan pemerintah. Mari kita melihat secara jernih.” ujar Wakil Menhan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin sebelumnya menyanggah keterangan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang mengatakan kontrak pembelian Sukhoi sudah disetujui Komisi I DPR. Bahkan, disebutkan Menhan, Wakil Ketua Komisi I terlibat dan memimpin tim DPR dalam panitia kerja tersebut.

“Sampai saat ini Komisi I belum final menyetujui pembelian tersebut. Pembahasan kedua justru baru akan dilakukan hari Senin, 26 Maret. Panja tidak berhak memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Keputusan ada di siding pleno Komisi I,” kata Tubagus.

Dia juga mempertanyakan, mengapa sudah dilakukan kontrak, padahal belum mendapat persetujuan DPR.

Dipermasalahkan

Para aktivis antikorupsi yang dipimpin Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mempermasalahkan pembelian Sukhoi yang diduga terjadi penggelumbungan harga dan indikasi korupsi. Total biaya pembelian enam unit pesawat tanpa senjata tersebut mencapai 470 juta dolar AS.

Hal tersebut lebih mahal daripada nilai pembelian oleh Vietnam yang membeli pesawat sejenis dua tahun lebih awal dengan senjata lengkap. Harga tersebut juga masih lebih mahal daripada produk tercanggih Sukhoi Su-30MKM oleh Tentara Udara Diraja Malaysia yang sudah lengkap dipersenjatai.

Imparsial, Indonesia Corruption Watch, bersama tujuh lembaga mengadukan dugaan penggelembungan harga dan kemungkinan terjadinya korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi awal pekan ini.

Sumber: ANTARA News/KOMPAS

 

Komisi I DPR Akan Gelar Rapat Terbuka Soal Pengadaan Alutsista

JAKARTA - Komisi I DPR RI, Senin (26/3) dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin membahas berbagai isu pengadaan Alutsista TNI.

Menurut Wakil Ketua Komisi satu DPR RI Hayono Isman, rapat dilakukan secata terbuka, dengan agenda pengadaan jet tempur Sukhoi, tank Leopard, kapal korvet eks Brunei. "Rapat kerja harus dinyatakan terbuka kepada pubilk karena berbagai isu penggemblungan anggaran pembelian alutsista tersebut yang sudah beredar di publik," ujar Hayono, saat dihubungi Liputan6.com.

Sejumlah lembaga swadaya masyar kat (LSM) mengadukan pembelian alutsista ke Komisi Pertahanan DPR. Tak hanya itu mereka meminta KPK untuk turun tangan melakukan investegasi. Pengaduan ini ditanggapi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dirinya memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti, ada indikasi kejanggalan harga dari pembelian pesawat tempur Sukhoi Rusiat. Sejumlah LSM itu pun mempertanyakan mengapa Indonesia lebih memilih menggunakan skema dana pinjaman luar negeri atau kredit komersial. "Padahal ada MoU antara Pemerintah dengan Rusia terkait dengan state credit yang dialokasi sebesar US$1 miliar," kata Adnan.

Menurut Adnan, dengan menggunakan kredit dari Pemerintah Rusia, Indonesia akan mendapat keuntungan pengembalian masa pinjam yang lebih lama jika dibandingkan pemakaian kredit komersial.

Sumber : LIPUTAN6.COM

Perisai Rudal As

5329 Views
Perisai Rudal: Adu Strategi AS- Rusia yang akan
Terus Berlanjut
Kamis, 2012 Maret 22 17:48
Pasca publikasi berita yang menyebutkan Amerika
berkeinginan menyerahkan informasi mengenai instalasi
perisai rudalnya di Eropa kepada Rusia, para pejabat
Amerika dengan segera membantah berita ini. Seorang
pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Amerika yang
tidak ingin namanya disebutkan mengatakan bahwa
instalasi perisai rudal Eropa merupakan tema penting
yang dibicarakan dengan pihak Rusia dalam pertemuan
sebelumnya. Dalam pertemuan itu, kedua pihak
menyepakati kelanjutan partisipasinya terkait isu perisai
rudal lewat perundingan.
Menurutnya, pemerintah Amerika akan memberikan
kesempatan Rusia berpartisipasi dalam masalah perisai
rudal dalam bentuk bilateral atau dalam kerangka
NATO. Pejabat Kemenlu Amerika ini menambahkan
bahwa rencana Amerika untuk menempatkan perisai
rudal di Eropa sangat transparan dan Rusia juga
mengetahui dengan baik bahwa rencana ini digelar
untuk melindungi sekutu Amerika di Eropa dari
serangan sebagian negara.
Sementara Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen hari
Rabu (21/3) tanpa menyinggung perbedaan pendapat
antara Rusia dan Amerika soal perisai rudal AS di Eropa
mengatakan, "Situasi politik di dalam negeri Rusia
sendiri menjadi kendala bagi penyelenggaraan
pertemuan akan datang para pemimpin Dewan Rusia-
NATO yang dijadualkan akhir bulan Mei di Chicago,
Amerika." Ditambahkannya, "Penyelenggaraan
pertemuan para pemimpin NATO dan Rusia di Chicago
telah disampaikan dalam bincang-bincang dengan
Vladimir Putin, Presiden terpilih Rusia. Kedua pihak
sama-sama memahami dan menilai waktu pelaksanaan
pertemuan ini tidak terlalu tepat dengan mencermati
kondisi dalam negeri Rusia."
Perlu diketahui bahwa pertemuan para pemimpin NATO
rencananya akan diselenggarakan di akhir bulan Mei di
Chicago dan agenda utama yang akan dibicarakan
adalah situs perisai rudal. Sementara pertemuan para
pemimpin Dewan Rusia-NATO akan diselenggarakan di
sela-sela pertemuan ini. Para pejabat Rusia sebelum ini
telah mengumumkan bahwa mengingat belum
dicapainya kata sepakat antara Rusia dan Amerika
terkait penempatan perisai rudal di Eropa dan
ketidakpedulian partner "Barat" Rusia akan
kekhawatiran Moskow membuat tidak ada alasan untuk
melaksanakan pertemuan ini.
Para pejabat Rusia berkali-kali menyatakan bahwa
penempatan perisai rudal di Eropa membahayakan
keamanan Rusia. Oleh karenanya, Rusia menuntut
adanya jaminan agar perisai rudal ini tidak digunakan
terhadap Rusia. Amerika sendiri hingga kini tidak pernah
menyatakan kesediaannya untuk memberikan jaminan
yang diminta Rusia.
Namun penolakan Rusia soal penempatan perisai rudal
NATO di Eropa tidak membuat Amerika dan sekutu
NATO-nya surut dari upaya untuk menempatakan
perisai rudal di negara-negara lain. Rusia sendiri melihat
penempatan perisai rudal Amerika di Turki dan rencana
penempatan perisai rudal di Rumania pada tahun 2015
dan pada tahun 2018 di Polandia, begitu juga program
AS lainnya dalam bentuk kesepakatan dengan Spanyol
merupakan langkah AS untuk menyempurnakan
lingkaran situs perisai rudal global Amerika. Strategi ini
dengan sendirinya akan melemahkan kemampuan rudal
strategis Rusia.
Oleh karenanya, selain menyatakan penolakannya akan
rencana ini, Rusia juga melakukan langkah-langkah yang
sama dengan menempatkan instalasi radar di kawasan
Kaliningrad dan rudal Iskandar di daerah ini. (IRIB
Indonesia)