Philippine Navy to Sign Contract for MRVs this July

23 Maret 2012

Two MultiRole Vessels (MRVs) along with three new helicopters will be ordered to the Navy. While PT PAL offers Strategic Sealift Vessel LPD for Philippines Navy (photo : Defense Studies)

MANILA — Philippine Navy (PN) flag-officer-in charge Vice Admiral Alexander Pama on Thursday expressed optimism that the contracts for the service's two multi-role vessels (MRVs) will be signed by July this year.

With the expected signing of this vital document, the contracting shipbuilder can proceed ahead with the construction of the above-mentioned ships as per design specification of the Philippine government.

The acquisition cost for the two MRVs is estimated to be worth P10 billion.

Pama said that the two vessels would greatly increase the PN's patrolling and disaster relief mission capabilities as the proposed ships are capable of cruising even at the heaviest seas,aside from being equipped with helicopters and and LCMs, allowing them easy access to calamity-stricken communities.

Aside from the MRVs contract, the PN chief stated that the contract for the three brand-new helicopters for the naval service will also be signed by the end of the year, giving the command's air arm new equipment to fulfill its mandate of patrolling and securing Philippine maritime sovereignty.

(Zamboa Times)

Fayakhun Minta Menlu Klarifikasi atas Peluncuran Rudal Korut

Fayakhun Andriadi (JPI/Andri Nurdriansyah)

Senayan - Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi meminta Kemenlu RI untuk segera mengklarifikasi  informasi rencana peluncuran rudal Korea Utara pada April mendatang yang diarahkan Ke Asia Tenggara, karena berpotensi melintasi wilayah kedaulatan RI.

"Selama ini hubungan dengan Negara Korut cukup dekat. Karena itu, dengan adanya informasi tersebut, Kemenlu harus segera berkomunikasi dengan Pemerintah Korut," kata Fayakhun di DPR, Sabtu (24/3).

Fayakhun mengatakan, jika benar rudal yang akan diluncurkan berpotensi melintasi wilayah RI, maka Pemerintah Indonesia perlu minta jaminan pihak Korut bahwa aktifitas tersebut tidak membahayakan keselamatan warga negara RI.

Politisi Golkar ini percaya, meski kemampuan sistem pertahanan RI masih terbatas, namun TNI memiliki kemampuan untuk menembakkan rudalnya guna mematahkan benda asing yang memasuki wilayah RI. "Kita punya rudal penangkis serangan udara. Di Jakarta saja ada dua batalion," ujar dia.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengingatkan bahwa peluncuran rudal Korea Utara pada 15 April mendatang, akan diarahkan ke Asia Tenggara dan Australia. Peringatan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kurt Campbell dalam pertemuan dengan Menlu Australia, Bob Carr di Sydney hari Jumat (23/3).

Selama ini, rudal jarak jauh Korea Utara selalu diarahkan ke arah timur, yakni ke arah Jepang. Namun sekarang menurut laporan dinas intelejen Amerika Serikat, arah peluncuran rudal itu untuk pertama kalinya ke selatan.

"Bila peluncuran itu berjalan seperti yang direncanakan Korea Utara, maka kami perkirakan daerah yang menjadi sasaran adalah di wilayah antara Australia, Indonesia, dan Filipina," kata Kurt Campbell yang merupakan Wakil Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, seperti dilaporkan harian The Sydney Morning Herald.

sumber : Jurnal Palemen

Jakarta Amerika Serikat (AS) menyebut peluncuran roket jarak jauh Korea Utara pada 15 April akan berdampak ke Indonesia. 

Pemerintah Indonesia tidak khawatir atas hal itu. Sebab Indonesia dan Korea Utara mempunyai hubungan yang cukup baik.

"Dengan kebijakan CBM (Confidence Building Measure), untuk saling mempercayai, tidak ada saling curiga mencurigai. Hubungan kita dengan Korut sangat baik. Tidak ada alasan apa pun kita khawatir," ujar Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin kepada detikcom, Minggu (25/3/2012).

Hartind mengatakan, pihaknya telah menghubungi atase pertahanan RI di Beijing, China, untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan pemerintah Amerika Serikat yang menuding uji coba roket Korut dapat berimbas kepada Indonesia. Bahkan Hartind mengatakan Kemenhan telah menghubungi badan intelijen Korut dua hari lalu.

"Mereka membantah roket yang akan diluncurkan adalah senjata militer. Kata mereka itu roket untuk kepentingan sipil, yaitu penempatan satelit Korut," jelas Hartind.

Sebelumnya dilaporkan, seorang pejabat senior AS memperingatkan, wilayah Australia, Indonesia dan Filipina dapat terpengaruh roket Korea Utara yang akan diluncurkan bulan depan.

"Jika uji coba rudal Korea Utara terlaksana, kami menilai dampaknya kira-kira sampai ke wilayah di antara Australia, Indonesia dan Filipina," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, seperti dikutip Harian Sydney Morning Herald, Sabtu (24/3).

Campbell kemudian meminta Indonesia, Australia dan Filipina untuk mengutuk rencana Korut meluncurkan roket tersebut.

Korea Utara sendiri mengatakan roket itu diluncurkan untuk menempatkan satelit di angkasa, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya yakin peluncuran itu sebagai dalih uji coba senjata

sumber Detik

BPK Audit Pembelian Sukhoi Mulai Dari Era Pemerintahan Megawati

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit pembelian jet tempur Sukhoi yang disinyalir terjadi penggelembungan harga. Audit investigasi dilakukan setelah ada sinyal permintaan khusus dari Presiden.

“Benar, biasanya Presiden mempersilakan BPK memeriksa, dan itu kami periksa secara khusus untuk tujuan tertentu, itu laporan tersendiri,” kata Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Sabtu (24/3).

Saat ini, katanya lagi, BPK masih melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2011. Pemeriksaan laporan keuangan ini akan rampung pada Mei 2012. Namun, kewajaran laporan keuangan itu tidak secara khusus memeriksa satu per satu laporan pembelian atau pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.

“Kami melihat apa yang bertambah dalam pengadaan alutsista tahun ini, baru nanti dilihat bagaimana prosesnya. Jadi pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 beli apa saja, 2010 apa saja. Pemeriksaan akan dilakukan dari zaman Presiden Megawati juga,” ujarnya.

Ia pun menanggapi prosedur pembelian Sukhoi oleh Kementerian Pertahanan. Menurut dia, ada perbedaan prosedur pembelian alutsista di dalam dan luar negeri. Sistem pembelian di luar negeri, bisa melalui G to G (government to government) dan B to B (business to business). “Bicara proses pembelian, ada ketentuan peraturan perundannya, ada Keppres pengadaan di luar negeri dengan dalam negeri. Tapi saya harus lihat dulu (detil peraturannya),” ujar Moermahadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mempersilakan BPK melakukan audit investigasi. Audit diminta dilakukan sejak sebelum ia menjabat sebagai Presiden, hingga saat ini.

Sumber : JURNAS.COM

 

Presiden: Usut Pengadaan Sukhoi

Sejumlah prajurit TNI AU bersama tentara AU Rusia menurunkan pesawat sukhoi dari perut pesawat Antonov milik Rusia setibanya di Bandara Hasanuddin Makassar, Jumat (26/12). Dua pesawat tersebut merupakan pesanan TNI AU dari enam yang akan dibeli. (Foto: As/Yusran Uccang/ant)

24 Maret 2012, Beijing: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum dan intansi terkait untuk mengusut dan menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan pesawat tempur Sukhoi.

"Buka dan investigasi secara utuh. Kalau ada penggelembungan, tindak siapapun, baik dari (pemerintahan) dulu sampai sekarang," kata Kepala Negara di sela-sela kunjungan kenegaraan di Beijing, Republik Rakyat China, Sabtu.

Menurut Presiden Yudhoyono, rakyat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, apalagi sudah ada pihak yang mempertanyakan proses pengadaan pesawat tempur buatan Rusia itu.

Terlepas dari polemik pesawat Sukhoi, Yudhoyono menegaskan TNI tetap harus dipersenjatai secara layak.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat harus memperkuat sistem pertahanan.

Oleh karena itu, peremajaan alat utama sistem persenjataan harus dilakukan.

"Setelah perekonomian kita baik, tentara kita perkuat untuk mempertahankan setiap jengkal Tanah Air," katanya.

Kewenangan di Tangan Pemerintah

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, kewenangan kontrak pembelian enam jet tempur Sukhoi Su-30MK2 ada di tangan pemerintah. Sjafrie yang ditemui di sela Jakarta International Defense Dialogue, Kamis (22/3), menerangkan, ada bagian legislative dan peran eksekutif dalam pembelian senjata.

“Kalau ini merupakan kewenangan pemerintah. Mari kita melihat secara jernih.” ujar Wakil Menhan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin sebelumnya menyanggah keterangan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang mengatakan kontrak pembelian Sukhoi sudah disetujui Komisi I DPR. Bahkan, disebutkan Menhan, Wakil Ketua Komisi I terlibat dan memimpin tim DPR dalam panitia kerja tersebut.

“Sampai saat ini Komisi I belum final menyetujui pembelian tersebut. Pembahasan kedua justru baru akan dilakukan hari Senin, 26 Maret. Panja tidak berhak memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Keputusan ada di siding pleno Komisi I,” kata Tubagus.

Dia juga mempertanyakan, mengapa sudah dilakukan kontrak, padahal belum mendapat persetujuan DPR.

Dipermasalahkan

Para aktivis antikorupsi yang dipimpin Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mempermasalahkan pembelian Sukhoi yang diduga terjadi penggelumbungan harga dan indikasi korupsi. Total biaya pembelian enam unit pesawat tanpa senjata tersebut mencapai 470 juta dolar AS.

Hal tersebut lebih mahal daripada nilai pembelian oleh Vietnam yang membeli pesawat sejenis dua tahun lebih awal dengan senjata lengkap. Harga tersebut juga masih lebih mahal daripada produk tercanggih Sukhoi Su-30MKM oleh Tentara Udara Diraja Malaysia yang sudah lengkap dipersenjatai.

Imparsial, Indonesia Corruption Watch, bersama tujuh lembaga mengadukan dugaan penggelembungan harga dan kemungkinan terjadinya korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi awal pekan ini.

Sumber: ANTARA News/KOMPAS

 

Komisi I DPR Akan Gelar Rapat Terbuka Soal Pengadaan Alutsista

JAKARTA - Komisi I DPR RI, Senin (26/3) dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin membahas berbagai isu pengadaan Alutsista TNI.

Menurut Wakil Ketua Komisi satu DPR RI Hayono Isman, rapat dilakukan secata terbuka, dengan agenda pengadaan jet tempur Sukhoi, tank Leopard, kapal korvet eks Brunei. "Rapat kerja harus dinyatakan terbuka kepada pubilk karena berbagai isu penggemblungan anggaran pembelian alutsista tersebut yang sudah beredar di publik," ujar Hayono, saat dihubungi Liputan6.com.

Sejumlah lembaga swadaya masyar kat (LSM) mengadukan pembelian alutsista ke Komisi Pertahanan DPR. Tak hanya itu mereka meminta KPK untuk turun tangan melakukan investegasi. Pengaduan ini ditanggapi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dirinya memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti, ada indikasi kejanggalan harga dari pembelian pesawat tempur Sukhoi Rusiat. Sejumlah LSM itu pun mempertanyakan mengapa Indonesia lebih memilih menggunakan skema dana pinjaman luar negeri atau kredit komersial. "Padahal ada MoU antara Pemerintah dengan Rusia terkait dengan state credit yang dialokasi sebesar US$1 miliar," kata Adnan.

Menurut Adnan, dengan menggunakan kredit dari Pemerintah Rusia, Indonesia akan mendapat keuntungan pengembalian masa pinjam yang lebih lama jika dibandingkan pemakaian kredit komersial.

Sumber : LIPUTAN6.COM

Perisai Rudal As

5329 Views
Perisai Rudal: Adu Strategi AS- Rusia yang akan
Terus Berlanjut
Kamis, 2012 Maret 22 17:48
Pasca publikasi berita yang menyebutkan Amerika
berkeinginan menyerahkan informasi mengenai instalasi
perisai rudalnya di Eropa kepada Rusia, para pejabat
Amerika dengan segera membantah berita ini. Seorang
pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Amerika yang
tidak ingin namanya disebutkan mengatakan bahwa
instalasi perisai rudal Eropa merupakan tema penting
yang dibicarakan dengan pihak Rusia dalam pertemuan
sebelumnya. Dalam pertemuan itu, kedua pihak
menyepakati kelanjutan partisipasinya terkait isu perisai
rudal lewat perundingan.
Menurutnya, pemerintah Amerika akan memberikan
kesempatan Rusia berpartisipasi dalam masalah perisai
rudal dalam bentuk bilateral atau dalam kerangka
NATO. Pejabat Kemenlu Amerika ini menambahkan
bahwa rencana Amerika untuk menempatkan perisai
rudal di Eropa sangat transparan dan Rusia juga
mengetahui dengan baik bahwa rencana ini digelar
untuk melindungi sekutu Amerika di Eropa dari
serangan sebagian negara.
Sementara Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen hari
Rabu (21/3) tanpa menyinggung perbedaan pendapat
antara Rusia dan Amerika soal perisai rudal AS di Eropa
mengatakan, "Situasi politik di dalam negeri Rusia
sendiri menjadi kendala bagi penyelenggaraan
pertemuan akan datang para pemimpin Dewan Rusia-
NATO yang dijadualkan akhir bulan Mei di Chicago,
Amerika." Ditambahkannya, "Penyelenggaraan
pertemuan para pemimpin NATO dan Rusia di Chicago
telah disampaikan dalam bincang-bincang dengan
Vladimir Putin, Presiden terpilih Rusia. Kedua pihak
sama-sama memahami dan menilai waktu pelaksanaan
pertemuan ini tidak terlalu tepat dengan mencermati
kondisi dalam negeri Rusia."
Perlu diketahui bahwa pertemuan para pemimpin NATO
rencananya akan diselenggarakan di akhir bulan Mei di
Chicago dan agenda utama yang akan dibicarakan
adalah situs perisai rudal. Sementara pertemuan para
pemimpin Dewan Rusia-NATO akan diselenggarakan di
sela-sela pertemuan ini. Para pejabat Rusia sebelum ini
telah mengumumkan bahwa mengingat belum
dicapainya kata sepakat antara Rusia dan Amerika
terkait penempatan perisai rudal di Eropa dan
ketidakpedulian partner "Barat" Rusia akan
kekhawatiran Moskow membuat tidak ada alasan untuk
melaksanakan pertemuan ini.
Para pejabat Rusia berkali-kali menyatakan bahwa
penempatan perisai rudal di Eropa membahayakan
keamanan Rusia. Oleh karenanya, Rusia menuntut
adanya jaminan agar perisai rudal ini tidak digunakan
terhadap Rusia. Amerika sendiri hingga kini tidak pernah
menyatakan kesediaannya untuk memberikan jaminan
yang diminta Rusia.
Namun penolakan Rusia soal penempatan perisai rudal
NATO di Eropa tidak membuat Amerika dan sekutu
NATO-nya surut dari upaya untuk menempatakan
perisai rudal di negara-negara lain. Rusia sendiri melihat
penempatan perisai rudal Amerika di Turki dan rencana
penempatan perisai rudal di Rumania pada tahun 2015
dan pada tahun 2018 di Polandia, begitu juga program
AS lainnya dalam bentuk kesepakatan dengan Spanyol
merupakan langkah AS untuk menyempurnakan
lingkaran situs perisai rudal global Amerika. Strategi ini
dengan sendirinya akan melemahkan kemampuan rudal
strategis Rusia.
Oleh karenanya, selain menyatakan penolakannya akan
rencana ini, Rusia juga melakukan langkah-langkah yang
sama dengan menempatkan instalasi radar di kawasan
Kaliningrad dan rudal Iskandar di daerah ini. (IRIB
Indonesia)

Menhan: Saya Tidak mengerti dgn LSM yang menuding ada korupsi dlm pembelian 6 sukhoi

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo
Yusgiantoro mengaku tidak mengerti soal tudingan
adanya praktik korupsi dalam pengadaan enam jet
tempur Sukhoi MK2 dari Rusia bisa muncul.
Menurutnya, mekanisme pengadaan alat utama sistem
pertahanan (alutsista) melalui prosedur yang ketat
sehingga kecil kemungkinan ada penggelembungan
dana.
"Proses pengadaan alutsista itu tidak mudah dan ada
mekanisme. Banyak tim yang terlibat untuk mengawasi.
Jadi, kecil kemungkinan ada korupsi dalam pengadaan,"
kata Purnomo di Jakarta, Rabu (21/3).
Purnomo kemudian menjelaskan proses pengadaan
Sukhoi di kementeriannya. "Kalau Sukhoi pertama dari
TNI AU karena mereka yang tahu spesifikasinya. Lalu
naik ke Mabes TNI. Di Mabes TNI akan dilihat operation
requirement. Baru Kemenhan yang melakukan negosiasi
harga," katanya.
Di Kemenhan, pengadaan tersebut dianalisis tim
evaluasi. Setelah dievaluasi, proses pengadaan
kemudian dibahas di high level committee (HLC) yang
diketuai Wamenhan selain juga dibahas tim konsultasi
pencegah penyimpangan pembelian barang dan jasa.
"Setelah digodok lalu dilaporkan ke menteri sebagai
penanggung jawab anggaran," katanya.
Pada posisi sebagai penanggung jawab anggaran inilah,
kata Purnomo, tudingan mark up itu diarahkan
kepadanya. "Saya itu di ujung sekali (pada proses
pengadaan)," katanya.
Sumber : Media Indonesia

Anggaran meningkat untuk modernisasi militer

Presiden: Anggaran Naik untuk Modernisasi
Militer
Presiden Yudhoyono memegang senapan serbu SS2-V5
bersama Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, saat meninjau
booth Pindad di JIDD 2012 (Akreditasi Foto: HE219)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menyatakan, peningkatan belanja militer Indonesia
tidak untuk memicu perlombaan senjata. Peningkatan
tersebut semata-mata bagian dari modernisasi militer
Indonesia.
"Belanja pertahanan yang meningkat ini harus dilihat
dalam konteks proses biasa modernisasi militer dan
tidak untuk mendorong perlombaan senjata", kata
Yudhoyono, Rabu (21/3), saat membuka Jakarta
International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta.
Acara tahunan ini dihadiri para pejabat sipil dan militer
negara asing. Tema JIDD 2012 adalah Operasi Militer
Selain Perang (Military Operations Other Than War).
Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya
meningkatkan kemampuan militer agar dapat
memenuhi kekuatan minimum. Persenjataan dan
perlengkapan militer Indonesia lainnya sekitar satu
dekade tidak mengalami perkembangan akibat
persoalan ekonomi ataupun embargo senjata.
Menurut Yudhoyono peningkatan belanja militer tidak
hanya dilakukan Indonesia. Negara-negara lain juga
melakukan hal serupa. Seperti halnya Indonesia, negara
lain, dinilai Yudhoyono, menambah anggaran militer
tetap dalam konteks modernisasi biasa.
Akan tetapi, bagaimanapun, menurut Yudhoyono,
peningkatan anggaran pertahanan tetap mesti disertai
dengan sikap saling percaya diantara negara-negara,
khususnya diantara angkatan bersenjata mereka.
"Kita semua pun tahu, rasa saling percaya itu tidak
muncul dalam waktu semalam. Itu semua memerlukan
waktu dan mensyaratkan upaya keras untuk
menjaganya," katanya.
Mendorong sikap saling percaya, menurut Yudhoyono,
juga sangat penting dalam konteks menjaga perdamaian
di kawasan yang menyimpan potensi konflik, seperti
kawasan Laut China Selatan. Dikawasan ini, ada
persoalan rumit terkait sengketa wilayah.
Penyelesaian sengketa-sengketa wilayah di Laut China
memerlukan waktu lama untuk diselesaikan tuntas.
Sumber : KOMPAS

Philippine Navy to Sign Contract for MRVs this July

Philippine Navy to Sign Contract for MRVs
this July
23 Maret 2012
Two MultiRole Vessels (MRVs) along with three new
helicopters will be ordered to the Navy. While PT PAL
offers Strategic Sealift Vessel LPD for Philippines Navy
(photo : Defense Studies)
MANILA — Philippine Navy (PN) flag-officer-in charge
Vice Admiral Alexander Pama on Thursday expressed
optimism that the contracts for the service's two
multi-role vessels (MRVs) will be signed by July this
year.
With the expected signing of this vital document, the
contracting shipbuilder can proceed ahead with the
construction of the above-mentioned ships as per
design specification of the Philippine government.
The acquisition cost for the two MRVs is estimated to
be worth P10 billion.
Pama said that the two vessels would greatly increase
the PN's patrolling and disaster relief mission
capabilities as the proposed ships are capable of
cruising even at the heaviest seas,aside from being
equipped with helicopters and and LCMs, allowing
them easy access to calamity-stricken communities.
Aside from the MRVs contract, the PN chief stated that
the contract for the three brand-new helicopters for
the naval service will also be signed by the end of the
year, giving the command's air arm new equipment to
fulfill its mandate of patrolling and securing Philippine
maritime sovereignty.
(Zamboa Times )