Pages

Tuesday, March 20, 2012

Asia Pasar Senjata Terbesar


Sebuah Ultimax 100 MK8 dipamerkan di Singapore Air Show di Singapura, 16 Februari lalu. Sebuah kajian yang dipublikasikan SIPRI mengungkapkan, Asia telah menjadi importir senjata terbesar di dunia dengan India menempati tempat pertama disusul Korea Selatan (Korsel). Singapura berada di tempat kelima.

STOCKHOLM – Asia telah menjadi importir terbesar senjata di dunia. Hal ini terlihat pada kajian yang dilakukan Institut Penelitian Perdamaian Internasional (SIPRI) yang berbasis di Stockholm.

Secara global volume perdagangan senjata pada periode 2007—2011 lebih tinggi 24% dibandingkan pada periode 2002—2006.Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perdagangan senjata di Asia dan Oceania mencapai 44% dari perdagangan impor senjata di seluruh dunia.Angka itu tentu lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 19% untuk wilayah Eropa, 17 untuk Timur Tengah,11% untuk Amerika Selatan dan Utara,serta 9% untuk Afrika.

India adalah importir senjata terbesar pada periode 2007—2011 dengan persentase impor mencapai 10% dari volume perdagangan internasional. Diikuti oleh Korea Selatan (Korsel) dengan 6%,China dan Pakistan (masing-masing 5%), serta Singapura (4%). Impor senjata India, Korsel, China, Pakistan, dan Singapura mencapai 30% dari volume perdagangan internasional. “Impor senjata India meningkat menjadi 38% pada periode 2002—2006 dibandingkan dengan 2007–2011,” demikian keterangan SIPRI yang dikutip AFP.

“Itu termasuk pengiriman pesawat udara pada periode 2007—2011 meliputi 120 Su-30MK dan 16 MiG-29K dari Rusia serta 20 Jaguar Ss dari Inggris.” Ketika India menjadi importir senjata terbesar, tetangga yang juga musuh bebuyutannya, Pakistan menjadi pengimpor senjata terbesar ketiga.“Pakistan membeli pesawat tempur pada periode 2007—2011 yakni 50 JF-17 dari China dan 30 F-16,” papar SIPRI. India dan Pakistan juga mengimpor tank dalam jumlah besar.

“Sebagian besar negara pengimpor senjata kini terus mengembangkan industri senjata mereka. Dengan demikian, itu memengaruhi penurunan pasokan senjata dari luar,”kata Pieter Wezeman,peneliti senior Program Impor Senjata SIPRI. Pada 2006—2007 China merupakan pengimpor senjata terbesar dunia.Kini Beijing hanya menempati urutan keempat.“ Penurunan impor China dipengaruhi peningkatan industri senjata China,” demikian keterangan SIPRI.

Dengan penurunan peringkat China dalam impor, India merebut posisi itu. SIPRI menyimpulkan, peningkatan posisi India itu karena faktor Pakistan. Sementara setelah tidak lagi menjadi pengimpor senjata terbesar, China kini terus membuat terobosan. Negeri Panda itu kini justru menjadi pengekspor terbesar keenam senjata setelah Amerika Serikat (AS), Rusia, Jerman, Prancis,dan Inggris.

Bagaimana dengan Eropa? Yunani menjadi importir terbesar senjata pada periode 2007—2011. Antara 2002— 2011 Suriah juga mengalami peningkatan senjata sebanyak 580% dan sebagian besar mengimpor dari Rusia. Sedangkan Venezuela juga mengalami peningkat 554% pada periode yang sama. Timur Tengah secara keseluruhan mengalami pengurunan sebesar 8% pada periode yang sama.Tapi,SIPRI memperingatkan bahwa tren itu bakal berbalik.

“Selama 2011 Pemerintah Bahrain, Mesir, Libya, Tunisia,dan Suriah menggunakan senjata impor untuk menekan para demonstran.Tudingan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional pun dilakukan negara-negara itu,” demikian temuan SIPRI. Revolusi Musim Semi Arab berawal ketika rakyat Tunisia berhasil menggulingkan Zine el Abidine ben Ali awal tahun lalu.

Banyak negara Timur Tengah lainnya juga mengalami hal serupa seperti Tunisia. “Ekspor senjata ke negara yang terkena dampak Revolusi Musim Semi Arab memicu kritikan dari publik dan menjadi perdebatan di parlemen pada sejumlah negara pengekspor senjata, ”ungkap SIPRI. Volume ekspor senjata ke negara-negara Afrika meningkat sebesar 110% pada 2007— 2011.

Khususnya untuk periode yang sama pada Afrika Utara meningkat sebesar 273%. Maroko yang sempat diguncang revolusi mengalami peningkatan impor senjata sebesar 443%. Siapa yang paling diuntungkan dalam perdagangan senjata? Jawabannya adalah AS. SIPRI mencatat AS memasok 30% perdagangan senjata di seluruh dunia dan menjual senjata dan perlengkapan tempur kepada 80 negara.Sebesar 60% perdagangan senjata asal AS adalah pesawat.

Rusia juga menjadi pesaing AS dalam penjualan senjata. Moskow menguasai 24% perdagangan senjata dengan pasar utama adalah China.Posisi ketiga ditempati oleh Jerman dan diikuti oleh Prancis.

sumber: SINDO

Presiden terima Sekjen PBB


Selasa, 20 Maret 2012 07:25 WIB | 1068 Views
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menyambut kedatangan Sekjen PBB Ban Ki-moon (kanan) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon juga mengunjungi International Peace and Security Centre (IPSC) di Sentul, Bogor. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Hal ini penting untuk mewujudkan visi 4.000 Indonesian Peacekeepers di UN Peacekeeping Operations.

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa dijadwalkan menerima Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon di Istana Bogor, Jawa Barat.

Di Istana Bogor, Presiden dan Ban Ki-Moon akan melakukan pertemuan bilateral yang dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Setelah itu, Ban Ki-Moon dengan didampingi oleh Presiden Yudhoyono dijadwalkan mengunjungi International Peace and Security Centre (IPSC) di Sentul, Bogor, untuk menyampaikan pidato bertema "UN Peacekeeping: Challanges and Opportunities for Indonesia, the region and Beyond."

Ban Ki-Moon selama berada di IPSC juga dijadwalkan menyaksikan demonstrasi kegiatan dari beberapa satuan tugas di IPSC, yaitu Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Kompi Zeni, Satuan Tugas POM atau pengaturan lalu lintas, Satuan Tugas Batalyon Mekanis atau patroli, serta Satuan Tugas Force Protection Company dan Clinic Smart Car atau mobil pintar.

Kunjungan resmi Ban Ki-Moon di Indonesia akan dilanjutkan pada Rabu 21 Maret 2012 untuk menghadiri The Second Jakarta International Defence Dialogue (JIDD II) yang akan dibuka oleh Presiden Yudhoyono

Pada forum dialog itu, Ban Ki-Moon kembali dijadwalkan menyampaikan pidato bertema "The UN and Global Security: Collaboration and Partnership."

Kunjungan resmi Ban Ki-Moon yang didampingi oleh istrinya, Ban-Soon-taek, dan sejumlah pejabat tinggi Sekretariat PBB, di Indonesia pada 19-21 Maret 2012 dilakukan atas undangan Presiden Yudhoyono.

Menurut Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, kunjungan Sekjen PBB itu diharapkan dapat lebih meningkatkan kerjasama Indonesia dan PBB dalam berbagai bidang termasuk untuk memastikan keberhasilan Indonesia memenuhi target pencapaian Millenium Development Goals (MDG).

Sedangkan kehadiran Ban Ki-Moon di IPSC diharapkan dapat memberikan informasi langsung tentang perkembangan terkini dari operasi tentara penjaga perdamaian PBB sekaligus memberikan kesempatan pada Sekjen PBB untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas tentara penjaga perdamaian Indonesia.

"Hal ini penting untuk mewujudkan visi 4.000 Indonesian Peacekeepers di UN Peacekeeping Operations," demikian Faizasyah.

Sekjen PBB kunjungi Fasdiklat TNI

Selasa, 20 Maret 2012 09:20 WIB | 1066 Views
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon (FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana)

Jakarta (ANTARA News) - Sekjen PBB Ban Ki-moon, akan mengunjungi Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (Fasdiklat PMPP TNI) yang baru diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Selasa.


Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa, mengatakan, Sekjen PBB didampingi istrinya Ban Soon Taek dan sejumlah anggota delegasi PBB, pada Selasa akan menyempatkan mengunjungi Fasdiklat PMPP TNI, dalam sela-sela kunjungannya di Indonesia selama tiga hari mulai 19-21 Maret 2012.

Sekjen PBB juga memberikan kuliah umum mengenai United Nations Peace Keeping Challenge and Opportunities.

Selain memberikan paparan mengenai pasukan perdamauan dunia, Ban Ki-noon juga direncanakan akan melakukan penanaman pohon bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Peace Keeping Center tersebut.

Hartind mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian kungjungan Sekjen PBB ke Indonesia selama tiga hari. Ban Ki-moon direncanakan hadir dalam pembukaan dan menjadi keynote speaker Jakarta International Defence Dialogue II yang akan berlangsung pada Rabu (21/3) di Balai Sidang Jakarta.
(S037/A011) 


sumber : Antara

Menhan Dilaporkan ke KPK oleh LSM

Menhan Purnomo Yusgiantoro Dilaporkan ke KPK

JAKARTA - Dugaan penggelembungan harga pembelian enam pesawat tempuV Sukhoi akhirnya dilaporkan Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Semua surat-surat, perhitungan-perhitungan yang menimbulkan kerugian negara sekitar US$73 juta dilampirkan," kata Poengki Indarti di kantor KPK, Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut Poengki, pihak yang dilaporkan dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku lembaga yang bertanggungjawab atas pengadaan Alutsista RI. Dijelaskan Poengki bahwa praktik korupsinya dengan modus penggelembungan harga pembelian pesawat tempur asal Rusia ini menggunakan agen atau rekanan.

"Karena inikan G to G, nggak boleh ada rekanan. Pemerintah Rusia mereka punya perusahaan sendiri, mereka punya kantor di sini. Namun operasionalnya dilakukan oleh Trimarga. Kecurigaan lain adalah kredit ekspor. Ini banyak ruginya, buat rekanan akan ada fee sekitar 15 persen," papar Poengki yang mengaku akan diterima oleh langsung oleh pimpinan KPK.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium ketidakberesan dalam proses pengadaan 6 Sukhoi dari Rusia. ICW mencurigai ada penggelembungan dengan nilai total Rp1.596 triliun.

"Sejak awal proses pengadaan 6 Sukhoi oleh pemerintah Indonesia yang diwakili Kemenhan dan Rusia, diduga menggunakan mekanisme kredit eksport (KE). Ini diperkuat dengan adanya agen atau pihak ketika PT Trimarga Rekatama. Hal inilah yang membuat harga dalam pengadaan Sukhoi ini menjadi sangat fantastis," ujar Wakil Koordinator Ketua ICW, Adnan Topan Husodo hari ini.



Disampaikan dia pada tahun 2010 harga Sukhoi diketahui US$55 juta per unit, namun kemudian menjadi US$83 juta per unit pada 2011-2012. Karena itu diperoleh selisih harga US$28 juta untuk setiap unitnya.

"Sehingga total penggelembungan atau mark up untuk 6 unit mencapai US$168 juta. Kalau dihitung di rupiah US$1 adalah Rp9.500 maka totalnya menjada Rp1.596 triliun," jelas Adnan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi. "Baiknya sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit kasih komentar macam-macam. Orang nggak ngerti menganggap kami korupsi. Sekarang saya balik menuding mereka anteknya asing, mau nggak?" kata di Gedung DPR, Senin, 19 Maret 2012.

Sumber : VIVANEWS.COM


20 Maret 2012, Jakarta: Sejumlah lembaga pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 20 Maret 2012. Menteri Purnomo diduga melakukan korupsi dalam pembelian enam pesawat tempur Sukhoi jenis SU-30 MK2 dari Rusia.

"Kami menduga ada penggelembungan dana dalam proyek ini," kata Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial, salah satu lembaga yang bergabung dalam koalisi tersebut saat mendatangi KPK.

Poengky mengatakan dugaan penggelembungan dana beserta dokumen-dokumennya bakal diserahkan kepada Ketua KPK Abraham Samad. Ia berharap Abraham segera menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami telah menyiapkan sejumlah data dan informasi yang menguatkan dugaan penggelembungan dana ini," ucap dia.

Kasus ini pertama diembuskan oleh Komisi Pertahanan DPR yang melihat kejanggalan pembelian pesawat tersebut. Pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat itu, kemudian mengkaji dan menemukan dugaan keterlibatan pihak ketiga, yakni PT Trimarga Rekatama, dalam membeli Sukhoi ke perusahaan Rusia, JSC Rosoboronexport Rusia.

Menurut Poengky, pelibatan pihak ketiga yang akrab disebut broker itu melanggar aturan pembelian. "Apalagi ada perwakilan kantor perusahaan Rusia itu di Indonesia," ucap dia.

Bahkan, kata Poengky, kebijakan ini mengakibatkan harga per unit melambung dari US$ 55 juta pada 2010 menjadi US$ 83 juta pada 2011. "Kami menduga ada fee 15-20 persen dari harga barang untuk rekanan itu (PT Trimarga)," kata dia.

Koalisi menduga kerugian negara yang ditimbulkan dari kebijakan ini mencapai US$ 70 juta atau sekitar Rp 700 miliar. Menurut Poengky, kondisi ini terjadi karena Kementerian Pertahanan tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembelian pesawat.

Koalisi mendesak penegak hukum mengawasi setiap kebijakan Kementerian ke depannya. "Apalagi pembelian alat utama sistem senjata ini ditaksir mencapai Rp 150 triliun," ujar dia.

Menteri Purnomo sebelumnya telah membantah adanya penggelembungan dana dalam pembelian pesawat tersebut.

Sumber: TEMPO

 

Menhan : Sebelum Diklarifikasi Secara Jelas, Jangan Asal Komentar!

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah adanya korupsi dalam pengadaan enam pesawat tempur jenis Sukhoi SU-30 MK2 milik Rusia. Menurut Purnomo, lembaga swadaya masyarakat yang menyebut ada korupsi dalam pengadaan itu tak mengerti persoalan.

"LSM yang bilang begitu ngga ngerti mereka," kata Purnomo seusai rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (19/3).

Sebelumnya, sejumlah LSM diantaranya Indonesian Corruption Watch, Kontras, Imparsial, Elsam, Human Right Working Grup melaporkan hasil penelusuran dugaan penyimpangan dalam pengadaan enam Sukhoi ke Komisi I DPR.

Dugaan penyimpangan yang terjadi, menurut mereka, yakni permainan harga, pemilihan skema kredit, dan keterlibatan pihak ketiga. "Baiknya sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit kasih komentar macam-macam. Orang ngga ngerti, (tuduh) kita korupsi. Sekarang saya balik, (saya sebut) mereka anteknya asing mau ngga?," kata Purnomo.

"Tolong, jangan karena negara ini demokrasi. Demokrasi ada batasnya. Demokrasi bebas, tapi kebebasan itu ada tanggungjawabnya," tambah dia.

Purnomo belum mau menjelaskan mengenai masalah itu lantaran akan dijelaskan secara resmi oleh pemerintah pada 21 Maret 2012 di Panitia Kerja Alutsista Komisi I. Sebagai Menteri, katan Purnomo, ia tak mengetahui detail setiap pengadaan alutsista. "Tolong suruh mereka (LSM) datang tanggal 21 Maret. Nanti dengerin penjelasan pemerintah. Menteri kan hanya tahu kulitnya aja," pungkas dia.



Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan, pihaknya akan mengklarifikasi seluruh temuan berbagai LSM ke pemerintah. Komisi I, kata Tubagus, tak akan menggagalkan proses proses pembelian lantaran pesawat tempur merupakan kebutuhan.

Syarat Beli Senjata Impor Diperketat

Guna memperkuat industri pertahanan pemerintah dan swasta di Indonesia, syarat pembelian senjata impor diperketat. Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengungkapkan usai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pertahanan, menjelaskan bahwa senjata impor boleh dibeli asal belum mampu dibuat di dalam negeri.

"Impor senjata itu masih disertai sejumlah persyaratan untuk mendorong pertumbuhan industri strategis Indonesia. Impor senjata harus disertai transfer teknologi atau setidaknya sebagian produksi dikerjakan di Indonesia dan dibuka keran imbal beli dengan barang produksi Indonesia," papar Hasanudin.

RUU Industri Pertahanan merupakan produk legislasi inisiatif DPR. Saat ini sedang dilakukan inventarisasi masalah dalam RUU tersebut.

Sumber : KOMPAS.COM

Monday, March 19, 2012

Kredit Export Agar Tidak di Dikte Negara Produsen Senjata

19 Maret 2012, Jakarta: Tuduhan
indikasi mark up terkait rencana
pembelian enam unit pesawat
tempur Sukhoi tipe SU-30MK2
dari pemerintah Rusia dibantah
oleh Menteri Pertahanan,
Purnomo Yusgiantoro. Ia
menegaskan pilihan
menggunakan kredit ekspor
karena pemerintah tidak ingin
ada pinjaman yang mengikat.
‘’Kami menghindari hal itu. Kami
harus melihat flesksibilitas
pinjaman tersebut. Apakah
mengikat atau tidak, menyulitkan
kita atau tidak." katanya di
Gedung DPR, Jakarta, Senin
(19/3). Diskresi masalah pinjaman
Sukhoi, ujarnya, di Kementerian
Keuangan cq Ditjen Pengelolaan
Hutang Negara,’’ katanya di
gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
Sebelumnya, kementerian
pertahanan mendapatkan banyak
tekanan terkait pembelian enam
unit Sukhoi menggunakan
mekanisme kredit ekspor yang
lebih mahal. Bukan fasilitas state
loan yang telah disediakan oleh
Pemerintah Federasi Rusia
sebesar satu miliar dolar AS.
Menurut Purnomo, rencana
pembayaran pembelian enam
buah pesawat melalui agen
Rosoborontexport asal Rusia ini,
dinilai akan lebih efektif dan
efisien dengan menggunakan
kredit ekspor atau state kredit
milik Indonesia.
Dengan mekanisme kredit
ekspor, pemerintah bisa lebih
memberdayakan keuangan dalam
negeri. berbeda dengan
menggunakan fasilitas kredit dari
negara lain yang dikhawatirkan
dapat mengganggu kedaulatan
bangsa.
‘’Karena kita akan didikte untuk
segala hal. Makanya, hal ini
tolong dilihat dan bisa dijadikan
dijadikan pertimbangan,’’ jelas
dia.
Apalagi, tambahnya, saat ini
perekonomian Indonesia sedang
dalam kondisi yang bagus.
Sehingga, ada keinginan dari
pemerintah untuk menggunakan
konten lokal. Dalam konteks ini,
berupa sindikasi perbankan
nasional dalam pembelian
pesawat Sukhoi.
Ia pun menegaskan kalau
kementerian pertahanan tidak
pernah menunjuk agen seperti
diindikasikan oleh beberapa LSM.
‘’Perjanjian kita adalah dengan
pemerintah Rusia yang menunjuk
Rosoborontexport, agen untuk
pembelian pesawat Sukhoi. Kalau
ada agen-agen lain, kami tidak
pernah mengadakan deal dengan
agen tersebut,’’ tambah dia.
Sumber: Republika

LSM tidak mengerti persoalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
membantah adanya korupsi dalam
pengadaan enam pesawat tempur jenis
Sukhoi SU-30 MK2 milik Rusia. Menurut
Purnomo, lembaga swadaya masyarakat
yang menyebut ada korupsi dalam
pengadaan itu tak mengerti persoalan.
"LSM yang bilang begitu ngga ngerti
mereka," kata Purnomo seusai rapat
dengan Komisi I Dewan Perwakilan
Rakyat, Senin ( 19/3/2012 ).
Sebelumnya, sejumlah LSM diantaranya
Indonesian Corruption Watch, Kontras,
Imparsial, Elsam, Human Right Working
Grup melaporkan hasil penelusuran
dugaan penyimpangan dalam
pengadaan enam Sukhoi ke Komisi I
DPR.
Dugaan penyimpangan yang terjadi,
menurut mereka, yakni permainan
harga, pemilihan skema kredit, dan
keterlibatan pihak ketiga. "Baiknya
sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan
komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit
kasih komentar macam-macam. Orang
ngga ngerti, (tuduh) kita korupsi.
Sekarang saya balik, (saya sebut) mereka
anteknya asing mau ngga?," kata
Purnomo.
"Tolong, jangan karena negara ini
demokrasi. Demokrasi ada batasnya.
Demokrasi bebas, tapi kebebasan itu ada
tanggungjawabnya," tambah dia.
Purnomo belum mau menjelaskan
mengenai masalah itu lantaran akan
dijelaskan secara resmi oleh pemerintah
pada 21 Maret 2012 di Panitia Kerja
Alutsista Komisi I. Sebagai Menteri,
katan Purnomo, ia tak mengetahui detail
setiap pengadaan alutsista. "Tolong
suruh mereka (LSM) datang tanggal 21
Maret. Nanti dengerin penjelasan
pemerintah. Menteri kan hanya tahu
kulitnya aja," pungkas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I
Tubagus Hasanuddin mengatakan,
pihaknya akan mengklarifikasi seluruh
temuan berbagai LSM ke pemerintah.
Komisi I, kata Tubagus, tak akan
menggagalkan proses proses pembelian
lantaran pesawat tempur merupakan
kebutuhan.

Sunday, March 18, 2012

Russia to Develop New Arms Program to 2025


Topic: Russian Military Reform

Russia to Develop New Arms Program to 2025
In 2010, a 10-year arms procurement program was adopted, until 2020.
“The state arms program is developed for a 10-year term,” he said in an interview with the Rossia 24 TV channel.
“This means that we are to develop a state arms procurement program through 2025 not later than in 2015.”
The program will be developed by the Military Analysis Committee of the Armed Forces, which is already “looking into 2030 and further on,” he said.

Teknologi Hankam Dalam Negeri Roket R-Han 122 Siap di Uji Coba




Dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa terutama dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis yang termasuk dalam konsorsium mendukung Kementerian Pertahanan dalam mengembangkan Roket R-Han 122.

Tujuan lain dari pengembangan roket R-Han 122 dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan riset anak bangsa serta industri pertahanan dalam negeri. 

Roket R-Han 122 adalah roket hasil karya anak bangsa yang merupakan hasil kerjasama ini diwujudkan melalui penelitian yang dilakukan berbagai institusi diantaranya PT.Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT.Dahana yang didukung penuh oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

Kementerian Pertahanan berencana kembali melakukan uji coba R-Han 122 dengan pengembangan terbarunya pada 28 Maret 2012 mendatang. Uji coba roket yang akan dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan rencananya dihadiri langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi, sejumlah anggota DPR RI dan para undangan lainnya. 

Persiapan uji coba yang akan dilaksanakan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka pada tanggal 15 Maret 2012 bertempat di PT.Pindad diadakan rapat koordinasi dengan agenda pembahasan segala kesiapan peralatan dan personil serta bagaimana teknis mobilisasi keduanya yang akan diberangkatkan ke Baturaja. Sampai saat ini, roket yang rencananya akan diluncurkan sebanyak 50 buah dan peralatan pendukung sebagian telah siap diuji coba.

Masing-masing stakeholder yang terlibat didalam uji coba peluncuran mempunyai peran, seperti, PT. DI berperan dalam penyiapan roket, adapun PT. PINDAD mengembangkan launcher dan firing system menggunakan platform GAZ dan Nissan yang sudah dimodifikasi dengan laras 16. Selain itu, dalam sistem pendukung peluncuran roket ini BMKG akan mendukung dengan menyediakan alat untuk menentukan posisi jatuh roket dan ITB juga akan mendukung dalam uji coba sistem kamera nirkabel untuk menangkap dan mengirim gambar saat roket sampai dilokasi target sasaran.

BERITA POLULER