Iran Mampu Membuat Kapal Induk AL Iran

Sabtu, 2012 Maret 10 16:29

 

Panglima Angkatan Laut Iran Laksamana Habibollah Sayyari mengatakan, Republik Islam memiliki keahlian untuk memproduksi kapal induk.

"Mengingat kemampuan para pakar muda di angkatan laut dan industri pertahanan negara serta universitas, Republik Islam mampu membuat kapal induk, tapi kami tidak melihat kebutuhan dalam hal itu," kata Sayyari pada Sabtu (10/3) dalam wawancara dengan IRNA.

Seraya menyoroti kemampuan besar pertahanan Iran, Sayyari menuturkan, "Sekarang, kita berada pada tingkat di mana negara mampu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh angkatan laut dan angkatan bersenjata lainnya."

"Saat ini, pembuatan kapal induk bukan merupakan salah satu prioritas angkatan laut, namun negara siap untuk membangun kapal itu bila pejabat tinggi melihat adanya kebutuhan," ujarnya.

Sayyari berpendapat bahwa doktrin pertahanan Iran berbeda dengan para penjajah dan bertentangan dengan kebijakan ekspansionis kekuatan hegemonik. Ditambahkannya, strategi pertahanan Republik Islam ditujukan untuk melayani kepentingan nasional.

Pada bagian lain komentarnya, Sayyari memuji kehadiran Iran di perairan internasional dan mengumumkan bahwa Tehran berencana untuk meningkatkan partisipasinya pada tahun baru Iran (mulai 21 Maret 2012).

Angkatan Laut Iran telah meningkatkan kehadirannya di perairan internasional sejak tahun lalu. Mereka mengerahkan kapal-kapal perang di Samudra Hindia dan mengirim dua kapal perang melalui Terusan Suez ke Laut Mediterania untuk pertama kalinya pada Februari 2011. sumber :(IRIB Indonesia/RM/MF)

AS Siap Kirim Pasukan untuk Memerdekakan Papua

itoday - Asing akan tetap melibatkan diri dengan urusan Papua. Itulah yang menjadi perhatian Hariyadi Wirawan ketika diwawancarai itoday, Senin (20/2). “Asing terlibat karena persoalan Papua tidak pernah selesai,” tutur pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia ini. Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sekarang, jelas mengikuti skenario kemerdekaan Kosovo, yang berhasil memerdekakan dirinya dengan bantuan lembaga internasional. Hal ini terlihat dengan didaftarkannya kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu lalu. “Jika asing melihat masalah Papua sebagai sebuah isu internasional yang hangat, dan menganggap Indonesia tidak peduli. Maka kesempatan Papua untuk merdeka akan semakin besar,” jelasnya. Hariyadi mengingatkan, keberadaan AS di Darwin, Australia, walau sebenarnya adalah untuk membendung Cina, tetapi jika masalah Papua semakin memanas, dan memperoleh pengakuan lembaga internasional sebagai sebuah negara merdeka, maka pangkalan AS di Darwin akan menjadi pangkalan yang bersifat multifungsi. “AS akan mengerahkan pasukannya di Darwin guna melindungi Papua, jika Indonesia nantinya menolak kemerdekaan Papua yang disahkan PBB secara sepihak,” kata Hariyadi. Apa yang dikatakan Hariyadi mengenai ancaman pangkalan AS di Darwin memang tidak bisa dianggap enteng. Sebab posisi Darwin sangat untuk mendukung posisi AS di ASEAN dan Laut Cina Selatan, atas Cina dan Rusia. Tidak hanya itu, posisi Darwin juga memudahkan AS untuk mengirimkan pasukannya dengan menggunakan kapal selam dan kapal induk, ke berbagai belahan dunia, khususnya Asia Pasifik. Bagi Hariyadi, alasan mengapa masalah Papua tidak pernah selesai, karena pemerintah selalu menggunakan cara represif dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan cara pendekatan lainnya kurang maksimal, sebab tim yang dibentuk selalu saja tidak bekerja dengan semestinya.* sumber : ITODAY baca juga Operasi Trikora, juga disebut Pembebasan Irian Barat, adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956. Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga. Militer KRI Irian, Penjelajah kelas Sverdlov Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. [1] Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov (yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian). Dari jenis pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat.[1] [sunting] Diplomasi Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Ekonomi Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti: Perusahaan Perkebunan Netherlansche Handels Mattscapij Perusahaan Listrik Perusahaan Perminyakan Rumah Sakit (CBZ) manjadi RSCM Dan kebijakan-kebijakan lain seperti: Memindahkan pesar pelelangan tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat) Aksi mogok buruh perusahaan Belanda di Indonesia Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di wilayah Indonesia Melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda Konfrontasi Total Sesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut: Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau ada unsur kekuasaan/ pemerintah daerah Republik Indonesia. Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut. Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. Tahap Eksploitasi (awal 1963),yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting. Tahap Konsolidasi (awal 1964),yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak. Akhir Konfrontasi Surat perintah tersebut dikeluarkan setelah ditandatangani persetujuan antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang selanjutnya dikenal dengan Perjanjian New York. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menlu Subandrio sementara itu Belanda dipimpin oleh Van Royen dan Schuurman. Kesepakatan tersebut berisi. Konflik bersenjata Soekarno, Presiden Indonesia yang mencetuskan Trikora Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Belanda mengirimkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman ke Papua bagian barat. Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Papua bagian barat, dan sampai tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Papua Barat terdiri dari: Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) Korps Mariniers Marine Luchtvaartdienst[2] Keadaan ini berubah sejak tahun 1958, di mana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Belanda) dan Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, batalyon infantri 6 Angkatan Darat merupakan bagian dari Resimen Infantri Oranje Gelderland yang terdiri dari 3 batalyon yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana, dan Teminabuan.[2] [sunting] Operasi-operasi Indonesia Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Papua bagian barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, namun misi itu dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan. Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam Operasi Trikora sama sekali belum siap, bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau Jawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Papua bagian barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL. Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI AU yang mengetahui tentang misi ini. Walaupun misi ini sebenarnya tidaklah rumit, TNI AU hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules, hal lainnya tidak menjadi tanggung jawab TNI AU. Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobil yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran (RTP). Beberapa RTP Brimob ini digelar di kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Papua bagian barat. Sementara itu Resimen Pelopor (unit parakomando Brimob) yang dipimpin Inspektur Tingkat I Anton Soedjarwo disiagakan di Pulau Gorom. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Papua bagian barat melalui laut dengan mendarat di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Papua bagian barat melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda. Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letfuan. Pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pimpinan angkatan lain melapor ke Soekarno bahwa karena tidak ada perlindungan dari TNI AU, sebuah operasi menjadi gagal.[3] Pertempuran laut Aru Komodor Yos Sudarso yang tenggelam di Laut Aru pada saat terjadinya Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 4°49' LS dan 135°02' BT. Menjelang pukul 21:00 WIT, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, dimana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.[3] Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, namun tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan.[3] Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran". Operasi penerjunan penerbang Indonesia Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Papua bagian barat. Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, namun karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.[1] Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Pattimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi titik kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03:30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabuan. Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T56A-15 C-130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda.[1] TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia.[4] Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Akhir dari konflik Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.[5][6] Persetujuan New York Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah: Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan. Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah. UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan. Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat penetapan tanggal penentuan pendapat perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk tetap bergabung dengan Indonesia; atau memisahkan diri dari Indonesia hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan. Penentuan Pendapat Rakyat Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakya_ Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.[7][8] Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi.[9] Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya. Setelah penggabungan Patung di Jakarta untuk merayakan "pembebasan" Papua barat. Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut: Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua. Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.[2][1] Setelah Jendral Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan. Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai gerakan transmigrasi, di mana puluhan ribu orang dari pulau Jawa dan Sumatera dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat.[10][11][12] Pada tahun 2000, presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus kepada provinsi Papua untuk meredam usaha separatis. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi: Papua dan Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) melalui instruksi Presiden Megwti Soekarnoputri pada tahun 2001. sumber : WIKIPEDIA

Kadispen AU: Tidak Ada Rencana Akuisisi F-5 Taiwan

F-5 E/F Tiger II Milik TNI AU (Foto: Istimewa) itoday - Terkait adanya pemberitaan TNI AU tertarik dengan rencana Taiwan yang akan menghibahkan pesawat tempur F-5 E/F Tiger II, Kadispen TNI AU, Marsma TNI Azman Yunus membantah adanya rencana tersebut. “Kita tidak ada program F-5 dari Taiwan,” jelas Azman Yunus melalui pesan singkat kepada itoday, Jum’at (9/3). F-5 E/F Tiger II adalah pesawat tempur buatan Northrop Grumman, Amerika Serikat (AS), yang mulai dikembangkan sejak dekade 1960-an. Pesawat tempur yang dikenal dengan sebutan “needle fighter” ini, termasuk pesawat sukses dalam hal penjualan dan performanya, walau AS sendiri tidak menggunakan F-5 di jajaran tempur utamanya. Sebagai pesawat tempur interceptor/pencegat, F-5 E/F Tiger II mampu menggotong senjata seperti, dua meriam kaliber 20 mm Pontiac M39A2, berbagai jenis rudal seperti AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick dan AIM-120 AMRAAM. Dan persenjataan jenis bom, seperti, M129 Leaflet, bom Mk82, bom Mk84 dan bom cluster CBU-24/49/52/58. Indonesia sendiri sudah menggunakan pesawat tempur ini sejak 1980, lewat program Foreign Military Sales (FMS), dan pernah mengalami peningkatan kemampuan di 1995, lewat program Modernize of Avionics Capabilities for Armament & Navigation (MACAN) oleh SABCA, Belgia. Kini setelah berumur 22 tahun, TNI AU berencana kembali meningkatkan kemampuan pesawat tempur mungil ini, dengan menggandeng PT. Infoglobal Teknologi Semesta, dimana rencananya perusahaan asal Surabaya ini akan meningkatkan kemampuan avionik sang Macan TNI A, agar bisa bertugas hingga 2020.* sumber : ITODAY

CN235 MPA

CN-235MPA Korean Coast Guard di
Terbangkan ke Korea
BANDUNG - PT Dirgantara Indonesia (PTDI)
menyerahkan pesawat CN-235MPA keempat pesanan
Badan Penjaga Pantai Korea Selatan atau Korea Coast
Guard, Jumat (9/3). Penyerahan ini sekaligus melepas
keberangkatan pesawat patroli maritim ini dari Bandung
menuju skuadronnya di Gimpo, Korea Selatan.
Penyerahan pesawat disaksikan Wakil Menteri
Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie
Syamsudin dan Duta Besar Korea Selatan untuk
Indonesia Kim Young Sun. Pesawat ini merupakan
pesawat pesanan terakhir (keempat). Total nilai kontrak
untuk empat pesawat KCG itu mencapai 94,5 juta dolar
AS. FOTO ANTARA/Syarif Abdullah/ed/NZ/12

Korsel Hibahkan F5 tiger Ke RI

Semula pernah diberitakan bahwa sebagai bonus
pembelian 16 T-50 Golden Eagle maka Korea Selatan
akan menghibahkan 16 pesawat latih lanjut Hawk
Mk-67, namun akhirnya tipe pesawat beralih menjadi
F-5 Tiger (photo : Scramble)
Kementrian Pertahanan dalam upaya percepatan
pemenuhan MEF TNI telah merencanakan untuk
menambah puluhan pesawat tempur baru hingga akhir
tahun 2014. Termasuk diantaranya adalah hibah 16
pesawat tempur F-5 (1 skadron) bekas pakai dari
Angkatan Udara Korea Selatan.
Menhan Purnomo Yusgiantoro dalam keterangannya
menjelaskan mengenai rencana Kementrian Pertahanan
untuk melengkapi alutsista yang diperlukan oleh TNI
Angkatan Udara khusunya jenis pesawat tempur pada
Lokakarya 50 Tahun Kohanudnas bulan lalu di Jakarta.
“Kita akan push pada akhir tahun 2014 nanti kita akan
ada tambahan paling sedikit 78 pesawat tempur : 6
Sukhoi, 24 F-16, kemudian T-50 satu skadron, dan
karena kita mendapatkan T-50 1 skadron maka kita
akan mendapatkan hibah juga dari Korea - memang
akan ada tambahan lagi 1 skadron F-5 Tiger dari Korea
karena kita membeli T-50 - dan tambah lagi 16 pesawat
atau 1 skadron Super Tucano” kata Menhan.
Menhan Purnomo Yusgiantoro melanjutkan “Jadi kalo
dihitung-hitung kita punya 3 skadron penuh light
fighters, untuk counter insurgency adalah Super
Tucano, kemudian 2 lagi adalah 1 F-5 Tiger dan 1 T-50.
Kemudian tambahan 6 Sukhoi dan 24 F-16 yang kita
akan upgrade jadi setara block 52.”
Mengenai rencana upgrade 24 pesawat F-16 hibah dari
AS Menhan menambahkan “Saya katakan setara blok 52
karena ini permintaan dari DPR, kita tadinya akan
upgrade/falcon up setara blok 32 tapi kemudian kita
memenuhi permintaannya jadi setara blok 52”.
“Jadi kalau ditotal at the end of 2014 kita akan
mempunyai tambahan 78 pesawat tempur baru”
tambah Purnomo sambil menutup penjelasannya
(Statement Menteri Pertahanan )

Kapal perang india bersandar di Makasar

Kapal perang India sandar di Makassar
Sabtu, 10 Maret 2012 13:56 WIB | Dibaca 1137 kali
Makassar (ANTARA News) - Kapal perang milik Angkatan Laut India
D 53 INS RANJIT bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta,
Makassar, Sulawesi Selatan, yang langsung disambut upacara oleh
sejumlah personel Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal)
VI Makassar, Sabtu.
Selama tiga hari, kapal perang bertipe kelas perusak (destroyer ) sepanjang 147 meter,
lebar 15.8 meter, dan bobot 4.974 ton itu akan berada di Pelabuhan Makassar.
"Selama tiga hari kami di Makassar, akan melakukan kunjungan ke tempat wisata
terdekat, selain untuk memenuhi bekal ulang logistik," kata Kapten Punit Chadda yang
menakhodai INS RANJIT.
Adapun jumlah ABK kapal perang andalan India ini tercatat sebanyak 320 orang. Para
ABK tersebut secara bergantian akan berkeliling dan menikmati keindahan Kota
Makassar.
Salah satu lokasi yang akan dikunjungi yang tak jauh dari Pelabuhan Soekarno-Hatta,
Makassar, adalah Benteng Rotterdam.
Benteng yang memiliki nilai historis tinggi tersebut, erat kaitannnya dengan perjuangan
prakemerdekaan dalam melawan pemerintah kolonial Belanda dan sekutunya,
termasuk perjuangan melawan pemerintah portugis yang pernah menguasai sebagian
besar wilayah Indonesia.
(T.S036)

Taiwan menawarkan Hibah F5 tiger F ke pada RI

TNI-AU pertimbangkan F-5 Tiger Taiwan
Jumat, 9 Maret 2012 19:54 WIB | Dibaca 854 kali
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI
Imam Sufaat, mengatakan pihaknya mempertimbangkan
hibah pesawat tempur F-5E/F Tiger dari Taiwan.
Taiwan merupakan satu sekutu Amerika Serikat. Negara
kepulauan itu berhadapan langsung dengan China dan
senantiasa mendapat kemudahan dalam pengadaan atau
peremajaan arsenal dari Amerika Serikat.
"Ya...itu baik...akan kami pertimbangkan," katanya, usai
memimpin serah terima jabatan Komandan Komando
Pendidikan TNI-AU, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan Taiwan akan menghibahkan sekitar satu
skadron F-5E/F. "Kira-kira jumlahnya satu skadron,"
ungkapnya. Satu skuadron udara berkekuatan antara 12
hingga 20 pesawat terbang, dilengkapi sejenis depo
pemeliharaan dan persenjataan.
Sufaat mengemukakan usia pakai pesawat-pesawat F-5E/F
Tiger II TNI-AU, yang saat ini tergabung dalam Skuadron
Udara 14, akan diperpanjang hingga 2020.
"Saat ini rata-rata jam terbang pesawat-pesawat F-5 kita
tersisa 4.000 dari 10.000 jam terbang yang dimiliki. Jika
setahun 200 jam terbang, maka bisa sampai 2020," ujar
Sufaat.
Pada kesempatan yang sama Asisten Perencanaan Kepala
Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo,
mengatakan semua F-5E/F Indonesia masih dapat berfungsi
baik tidak perlu ditingkatkan.
"Jika fungsi-fungsinya masih dapat berjalan baik dan
maksimal ...ya tidak perlu di-up grade ...hemat biaya,"
katanya.

sumber antara