Menhan : Tak ada mark up dalam pembelian enam Sukhoi itu

Jakarta -Kabar tak sedap berhembus terkait pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2 buatan Rusia yang akan melengkapi armada TNI Angkatan Udara.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai ada penggelembungan dengan nilai total Rp1.596 triliun. Sebab, diduga menggunakan mekanisme kredit eksport (KE). Ini diperkuat dengan adanya agen atau pihak ketika PT Trimarga Rekatama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus ini.

Terkait itu, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mempersilakah lembaga antikorupsi menyelidiki perkara itu. "Oh silakan, nggak ada masalah. Silakan diselidiki. Proses kami lewat berjenjang, no problem. Tapi tolong informasinya yang akurat," kata dia di Kementerian Pertahanan, Selasa 6 Maret 2012.

Purnomo kembali menegaskan, tak ada mark up dalam pembelian enam Sukhoi itu. "Yang kami lakukan, kami akan membangun skuardon Sukhoi yang jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, jadi kurang enam," dia menambahakan.

Pembelian pertama, dia menceritakan, dilakukan pada 2007. "Tentu harganya berbeda. Tapi perbedaannya tidak banyak, karena perbedaan hanya untuk meng-cover inflasi. Tidak ada perbedaan yang besar dan signifikan sehingga itu di mark-up," kata dia.

Purnomo memperingatkan, semua pihak untuk berhati-hati melihat nilai kontrak. "Nilai kontrak kita di samping beli Sukhoi juga peralatan lain. Engine yang kita dapatkan 12. Jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan Vietnam," tambah dia.

Pembelian Sukhoi, dia menambahkan, juga tak lepas dari pengawasan. "Kami juga punya dua organ yang mengawasi, pertama HLV (High Level Commite) yang ditunjuk presiden. Karena kita mendapat budget yang besar untuk 5 tahun ini. Kedua, Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan pembelian produk-produk barang dan jasa pemerintah," kata dia.

Dijelaskannya, satu paket senilai US$470 juta digunakan untuk pembelian 6 Sukhoi, suku cadang satu paket, engine 12 unit, training 10 penerbang dan 35 teknisi.

Bagaimana dengan dugaan keterlibatan pihak ketiga, PT Trimarga Rekatama?

"Kontrak Sukhoi itu goverment to goverment. Rusia menunjuk Rosoboroneksport untuk melakukan kontrak kerjasama dengan kita. Kita tidak melihat ada agen atau perantara," kata Purnomo.

Kalaupun itu ada, bukan kita yang menunjuk tapi urusan mereka. "Saya tidak kenal perusahaan itu, dan saya tidak tahu perusahaan itu kaitannya dengan kita apa, di kontrak tidak ada," tambah dia.

Sementara soal kredit ekspor, Purnomo menjelaskan, itu bukan dalam rangka pengadaan Sukhoi, tapi untuk kapal selam. "Jadi tidak betul itu menggunakan kredit ekspor Rusia."

Sumber : VIVANEWS

Indonesia Pasar Potensial F-35

 

 jsf.mil Pesawat tempur generasi kelima F-35

SINGAPURA, KOMPAS.com — Kontraktor utama pembuat pesawat F-35 Lightning II, Lockheed Martin, melirik Indonesia sebagai salah satu negara pasar potensial untuk penjualan pesawat generasi kelima berteknologi stealth tersebut.

Demikian diungkapkan majalah pertahanan Jane's Defence Weekly (JDW) edisi 22 Februari 2012. Direktur pencarian pelanggan internasional Lockheed Martin, Dave Scott, mengatakan, kepercayaan komunitas internasional terhadap pesawat yang dibuat dalam program Joint Strike Fighter (JSF) itu makin tumbuh setelah Jepang memutuskan membeli F-35 akhir tahun lalu.

Selain Jepang, negara yang dipandang sebagai calon pelanggan potensial pesawat berkemampuan mengelak dari deteksi radar itu adalah Korea Selatan, yang sudah mengajukan permohonan proposal penawaran, dan Singapura, yang menjadi salah satu partisipan kerja sama keamanan JSF.

Di luar kedua negara itu, Lockheed Martin melihat Indonesia dan Thailand juga menjadi pasar potensial. Kedua negara tersebut saat ini tengah mencari calon pengganti armada pesawat F-16 Fighting Falcon mereka yang sudah mulai tua.

"F-35 adalah pesawat pengganti untuk pesawat F-16, F-18, A-10, Mirage, dan pesawat jet tempur generasi keempat lainnya. Jadi, logis jika melihat ke semua basis pelanggan kami yang saat ini mengoperasikan pesawat (generasi) itu dan mengatakan mereka akan menjadi pelanggan potensial F-35," tutur Scott.

Program JSF saat ini masih menghadapi berbagai masalah teknis, penundaan produksi, dan pembengkakan biaya pengembangan, serta sudah mencatat rekor sebagai program pengembangan senjata termahal dalam sejarah Pentagon. Dalam kesepakatan dengan Jepang, satu unit pesawat ini dihargai tak kurang dari 120 juta dollar AS (Rp 1,1 triliun). 

sumber : Kompas

TNI akan Tempatkan Pesawat Tempur di Papua

5 Maret 2012, Timika: Markas Besar TNI Angkatan Udara merencanakan menempatkan sejumlah pesawat tempurnya di wilayah Papua.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat kepada wartawan di Timika, Senin, mengatakan, rencana penempatan sejumlah pesawat tempur tersebut dalam rangka menjaga kedaulatan udara nasional.

"Kami ada rencana seperti itu ke depan. Sementara ini pesawat-pesawat yang ke Papua hanya untuk mengenal medan sekaligus melatih operasional suatu pangkalan," jelas KSAU Imam Sufaat usai meresmikan Satuan Radar 243 Timika.

Ia mengatakan, Bandara Mozes Kilangin Timika layak untuk didarati pesawat tempur. Namun pesawat tempur tidak bisa dioperasikan dari Pangkalan TNI AU Timika karena terkendala ketersediaan bahan bakar mengingat pesawat tempur setelah terbang 1,5 jam harus mengisi kembali bahan bakar.

"Ini yang menjadi kendala. Kami berharap Pertamina bisa masuk ke Timika sehingga nantinya pesawat tempur kita bisa dioperasikan dari Timika. Hal itu tidak berarti kondisi di Timika tidak aman, tetapi untuk penerbang sendiri harus tahu kondisi di suatu tempat," jelas orang nomor satu di jajaran TNI AU itu.

Sejauh ini baru tiga Bandara di Papua yang bisa didarati oleh armada pesawat tempur yaitu Biak, Jayapura dan Merauke.

Marsekal TNI Imam Sufaat pada Senin pagi meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1 Timika, Papua.

Bersamaan dengan itu, KASAU juga melantik Letkol Lek Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

KSAU yang didampingi sejumlah perwira tinggi dari Mabes TNI AU tiba di Timika sejak Minggu (4/3) menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Pada Minggu malam, KSAU dan rombongan menggelar tatap muka dengan jajaran Pemkab Mimika dan manajemen PT Freeport.

Setelah meresmikan Satuan Radar 243 Timika, KSAU bersama rombongan langsung kembali ke Jakarta.

Sumber: ANTARA News

Skadron Udara 21 Latihan Penembakan dengan Maverick

5 Maret 2012, Palembang: Satu Flight Black Panther Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru bertolak ke Lanud Palembang dalam rangka melaksanakan latihan penembakan dari udara ke darat (Air To Ground) jarak menengah dengan menggunakan rudal Maverick. Keberangkatan para penerbang tempur yang memiliki motto “Temukan dan Hancurkan” tersebut dilepas langsung oleh Komandan Lanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Bowo Budiarto, SE di Shelter Skadron Udara 12, Minggu (4/3).

Pada latihan yang direncanakan berlangsung selama satu minggu tersebut melibatkan seluruh penerbang dan beberapa teknisi pesawat yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, Letkol Pnb Prasetya Halim. Selain sebagai latihan rutin, latihan Maverick ini bertujuan untuk terus membina dan meningkatkan kemampuan para penerbang dalam melaksanakan misi-misi penerbangan maupun melaksanakan penembakan dari udara ke sasaran yang ada di darat dengan menggunakan rudal Maverick.

Hawk Manuver Di Atas Jembatan Ampera

Langit cerah diatas bumi Sriwijaya yang terasa panas pagi itu seakan membuat terlena masyarakat kota Palembang pada umumnya untuk melakukan aktifitas keseharian yang tertunda karena cuaca mendung dan beberapa hari belakangan diguyur hujan.

Aktifitas masyarakat dengan berbagai kepentingan di hari libur itu, tiba-tiba terusik oleh suara gemuruh mesin pesawat yang semakin lama semakin jelas dan menggelegar seakan membelah angkasa dan bumi yang dipijak saat empat pesawat Hawk 100/200 dari Skadron Udara (Skadud) 12 Lanud Pakanbaru melakukan manuver diatas kota Palembang khususnya diatas jembatan Ampera kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan yang saat itu sedang ramai pengunjung.

Decak kagum dan bangga terpancar lewat kata lebih-lebih apabila mengetahui bahwa Lettu PNB Arie Prasetyo, salah satu dari mereka adalah merupakan putra daerah yang saat itu terbang bersama Komandan Skadud 12, Letkol PNB Prasetya Halim.

Seusai melakukan manuver sebagai ungkapan salam pertemuan kepada seluruh masyarakat Sumatra Selatan khususnya kota Palembang, akhirnya tepat pukul 08.35, ke empat pesawat tersebut mendarat di Bandara Int’ SMB II Palembang disambut langsung Komandan Lanud Palembang, Letkol PNB Adam Suharto didampingi pejabat jajaran Lanud Palembang.

Selanjutnya rombongsn menuju ke Base Ops untuk melaksnakan breafing sebelum melaksanakan Latihan Maverick selama beberapa hari kedepan di wilayah Sumatra Selatan. Sedangkan untuk pergeseseran personel pendukung, peralatan dan amunisi latihan ini didukung satu pesawat angkut C-130 Hercules dari Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh Malang dan satu pesawat EC-120B Colibri dari Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, Kalijati.

Sumber: TNI AU

Tb Hasanudin Tuding Ada Mark Up Pengadaan 6 Unit Sukhoi

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
DPR sudah menanyakan soal ini kepada Kemhan.

Baca juga:

Hercules TNI Angkut Material Masjid dan Gereja ke Papua

Menhan Saksikan Penandatanganan Kontrak Pembelian CN- 295

F-16 Jajal Radar Saumlaki Timika

Pesawat Intai Kemhan US$8 Juta Per Unit

Pesawat Intai Tanpa Awak Dikirim Tahun Ini

Jurnas.com | KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki pengadaan enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini terkait adanya dugaan penggelembungan dana (mark up) dalam pembelian enam pesawat tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam APBN 2010-2014 alokasi dana pembelian enam pesawat tempur buatan Rusia itu senilai US$470 juta (sekitar Rp4,27 triliun) menggunakan skema state credit. Pengadaan itupun harus dilakukan dengan cara Government to Government (G to G).

“Tapi kemudian memakai kredit ekspor, dan tidak lewat Rosoboron, tapi dengan sebuah PT X di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di pabrik pesawat nasional PT DI di Bandung, Jumat (2/3). Rosoboron adalah semacam BUMN di Rusia, yang menjadi pintu ekspor produk militer Rusia.

Padahal, menurut Tubagus, terdapat sisa dana sekitar US$760 juta dari US$1 miliar yang disediakan pemerintah Rusia. Jika sebelumnya harga satu unit pesawat sekitar US$55 juta, akhirnya mengalami kenaikan jadi US$60-70 juta per unit.

“Ambillah harga tertinggi US$70 juta jadinya US$420 untuk enam unit. Jadi ada perbedaan US$50 juta (sekitar Rp454,9 miliar),” kata Tubagus. Menurutnya, DPR sudah menanyakan soal ini kepada Kemhan tapi tidak mendapat jawaban memuaskan. “Jawabannya muter-muter. Ya sudahlah karena ini menyangkut user di TNI AU dan broker kita serahkan saja ke KPK,” kata Tubagus.

KPK tak perlu takut memeriksa permainan anggaran ini agar kerugian negara bisa diselamatkan.

sumber : JURNAS

Satuan Radar Timika diresmikan

Senin, 5 Maret 2012

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat. (FOTO ANTARA)

Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal

Timika (ANTARA News) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Papua, Senin.

Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol (Lek) Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

Marsekal Imam Sufaat mengatakan pembangunan Satuan Radar 243 Timika merupakan perwujudan dari program strategis yang telah disusun untuk mengcover situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah udara bagian timur Indonesia terhadap pelanggaran udara.

Satuan Radar 243 Timika yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV Biak dibangun sejak 2009 di atas lahan seluas 298.786 meter.

Radius jangkauan operasi radar di Timika akan over lapping dengan Satuan Radar 245 Saumlaki bagian barat di Provinsi Maluku dan juga akan over lapping dengan Satuan Radar 244 Merauke di bagian timur Papua.

Dengan telah beroperasinya radar-radar tersebut, maka seluruh wilayah udara Indonesia bagian timur dapat dicover dan tidak ada lagi area kosong yang tidak termonitor radar.

Melalui beroperasinya Satuan Radar Timika ini juga konsep strategis gelar Kosek Pertahanan Udara Nasional IV di wilayah Indonesia bagian timur dapat terus diwujudkan mengingat di wilayah ini terdapat sejumlah obyek vital nasional dan merupakan jalur penerbangan internasional.

Marsekal Imam Sufaat mengakui hingga saat ini kemampuan, kekuatan dan gelar radar TNI AU dibandingkan dengan luas wilayah udara nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah radar yang dimiliki itu mengakibatkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pemantauan seluruh obyek yang bermanufer di wilayah udara Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kasau berpesan agar seluruh satuan radar senantiasa melakukan analisis dan pengkajian dalam upaya meningkatkan kemampuan karena fungsi satuan radar sangat vital bagi organisasi perang dalam menjaga kedaulatan negara.

"Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal," pesan Imam Sufaat.

sumber : Antara

PT. DI Serahkan 3 Helikopter ke TNI

2 Maret 2012, Bandung: Seiring dengan komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri, kekuatan Alutsista TNI kembali diperkuat dengan kehadiran tiga unit Helikopter Bell 412 EP, masing-masing 2 unit untuk TNI AD dan 1 unit untuk TNI AL, produksi kedirgantaraan dalam negeri dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (DI) yang mendapat lisensi langsung dari Bell Helicopter Textron Inc, Amerika Serikat.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima tiga unit Helikopter Bell 412 EP yang dilakukan oleh Direktur PT. DI Budi Santoso, Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksda TNI Sru Handayanto dan Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasad Brigjen TNI Nengah Widana, Jum’at, (2/3), di Rotary Wing Hall PT. DI, Bandung.

Penyerahan dan penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro, Pimpinan Komisi I DPR RI, TB. Hasanudin, Kasal Laksamana TNI Soeparno, Wakasad Letjen TNI Budiman, S.IP., Ka Baranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes AD dan Mabes AL.

Penyerahan tiga unit Helikopter Bell 412 EP APBN-P TA. 2011 tersebut merupakan penyerahan tahap pertama dari total pesanan berjumlah 7 unit. Saat ini, PT DI masih mengerjakan sisa 4 unit Bell 412 EP yang diperuntukkan 2 unit bagi TNI AD dan 2 unit untuk TNI AL. Total anggaran yang digunakan dari APBN-P 2011 untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 421 EP ini sekitar 102 Milyar Rupiah, dan total anggaran untuk pemesanan sebanyak 7 Unit Helikopter Bell 421 EP membutuhkan sekitar 700 Milyar Rupiah.

Pengadaan Helikopter Bell 412 EP dilakukan berdasarkan Rencana Strategis TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut Tahun 2009-2014 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, khususnya helikopter angkut militer, yang selanjutnya armada ini akan memperkuat Alutsista TNI Angkatan Darat di Skadron 12 serbu Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad) dan Skadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).

Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru di kelasnya dan merupakan jenis helikopter angkut militer yang handal karena dapat mengangkut 10 orang personel serta mampu mengangkut beban sekitar tiga ton. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin sehingga dapat digunakan untuk kegiatan operasi militer sekaligus operasi bantuan kemanusiaan serta penanganan bencana alam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pembelian helikopter Bell- 412 EP oleh kedua Angkatan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu menjadi bukti keberhasilan industri pertahanan dalam negeri khususnya PT.DI dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI sehingga meningkatkan kemampuan operasional.

“Saya meyakini bahwa PT.DI akan berupaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan Alutsista pertahanan Indonesia, karena PT.DI telah berkomitmen akan tetap eksis jika produk-produknya dapat dimanfaatkan secara kontinyu oleh Kementerian Pertahanan dan TNI,” Ungkap Menhan.

Menurut Menhan, dalam rangka mendukung kemandirian dalam produksi Alutsista kedepannya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, akan tetap concern dan terus melakukan berbagai terobosan. Diantaranya, melakukan penyiapan perangkat lunak pengembangan industri dalam negeri maupun optimalisasi pendayagunaan produksi dalam negeri melalui kontrak pengadaan alat peralatan TNI.

“Pada akhirnya diharapkan kita dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan pengadaan Alutsista dari luar negeri,” tutur Menhan.

Sumber: Kemhan