Pages

Monday, March 5, 2012

Skadron Udara 21 Latihan Penembakan dengan Maverick



5 Maret 2012, Palembang: Satu Flight Black Panther Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru bertolak ke Lanud Palembang dalam rangka melaksanakan latihan penembakan dari udara ke darat (Air To Ground) jarak menengah dengan menggunakan rudal Maverick. Keberangkatan para penerbang tempur yang memiliki motto “Temukan dan Hancurkan” tersebut dilepas langsung oleh Komandan Lanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Bowo Budiarto, SE di Shelter Skadron Udara 12, Minggu (4/3).

Pada latihan yang direncanakan berlangsung selama satu minggu tersebut melibatkan seluruh penerbang dan beberapa teknisi pesawat yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, Letkol Pnb Prasetya Halim. Selain sebagai latihan rutin, latihan Maverick ini bertujuan untuk terus membina dan meningkatkan kemampuan para penerbang dalam melaksanakan misi-misi penerbangan maupun melaksanakan penembakan dari udara ke sasaran yang ada di darat dengan menggunakan rudal Maverick.

Hawk Manuver Di Atas Jembatan Ampera

Langit cerah diatas bumi Sriwijaya yang terasa panas pagi itu seakan membuat terlena masyarakat kota Palembang pada umumnya untuk melakukan aktifitas keseharian yang tertunda karena cuaca mendung dan beberapa hari belakangan diguyur hujan.

Aktifitas masyarakat dengan berbagai kepentingan di hari libur itu, tiba-tiba terusik oleh suara gemuruh mesin pesawat yang semakin lama semakin jelas dan menggelegar seakan membelah angkasa dan bumi yang dipijak saat empat pesawat Hawk 100/200 dari Skadron Udara (Skadud) 12 Lanud Pakanbaru melakukan manuver diatas kota Palembang khususnya diatas jembatan Ampera kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan yang saat itu sedang ramai pengunjung.

Decak kagum dan bangga terpancar lewat kata lebih-lebih apabila mengetahui bahwa Lettu PNB Arie Prasetyo, salah satu dari mereka adalah merupakan putra daerah yang saat itu terbang bersama Komandan Skadud 12, Letkol PNB Prasetya Halim.

Seusai melakukan manuver sebagai ungkapan salam pertemuan kepada seluruh masyarakat Sumatra Selatan khususnya kota Palembang, akhirnya tepat pukul 08.35, ke empat pesawat tersebut mendarat di Bandara Int’ SMB II Palembang disambut langsung Komandan Lanud Palembang, Letkol PNB Adam Suharto didampingi pejabat jajaran Lanud Palembang.

Selanjutnya rombongsn menuju ke Base Ops untuk melaksnakan breafing sebelum melaksanakan Latihan Maverick selama beberapa hari kedepan di wilayah Sumatra Selatan. Sedangkan untuk pergeseseran personel pendukung, peralatan dan amunisi latihan ini didukung satu pesawat angkut C-130 Hercules dari Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh Malang dan satu pesawat EC-120B Colibri dari Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, Kalijati.

Sumber: TNI AU

Sunday, March 4, 2012

Tb Hasanudin Tuding Ada Mark Up Pengadaan 6 Unit Sukhoi


Jurnas.com | KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki pengadaan enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini terkait adanya dugaan penggelembungan dana (mark up) dalam pembelian enam pesawat tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam APBN 2010-2014 alokasi dana pembelian enam pesawat tempur buatan Rusia itu senilai US$470 juta (sekitar Rp4,27 triliun) menggunakan skema state credit. Pengadaan itupun harus dilakukan dengan cara Government to Government (G to G).

“Tapi kemudian memakai kredit ekspor, dan tidak lewat Rosoboron, tapi dengan sebuah PT X di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di pabrik pesawat nasional PT DI di Bandung, Jumat (2/3). Rosoboron adalah semacam BUMN di Rusia, yang menjadi pintu ekspor produk militer Rusia.

Padahal, menurut Tubagus, terdapat sisa dana sekitar US$760 juta dari US$1 miliar yang disediakan pemerintah Rusia. Jika sebelumnya harga satu unit pesawat sekitar US$55 juta, akhirnya mengalami kenaikan jadi US$60-70 juta per unit.

“Ambillah harga tertinggi US$70 juta jadinya US$420 untuk enam unit. Jadi ada perbedaan US$50 juta (sekitar Rp454,9 miliar),” kata Tubagus. Menurutnya, DPR sudah menanyakan soal ini kepada Kemhan tapi tidak mendapat jawaban memuaskan. “Jawabannya muter-muter. Ya sudahlah karena ini menyangkut user di TNI AU dan broker kita serahkan saja ke KPK,” kata Tubagus.

KPK tak perlu takut memeriksa permainan anggaran ini agar kerugian negara bisa diselamatkan.

sumber : JURNAS

Satuan Radar Timika diresmikan

Senin, 5 Maret 2012
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat. (FOTO ANTARA)
Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal
Timika (ANTARA News) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Papua, Senin.

Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol (Lek) Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

Marsekal Imam Sufaat mengatakan pembangunan Satuan Radar 243 Timika merupakan perwujudan dari program strategis yang telah disusun untuk mengcover situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah udara bagian timur Indonesia terhadap pelanggaran udara.

Satuan Radar 243 Timika yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV Biak dibangun sejak 2009 di atas lahan seluas 298.786 meter.

Radius jangkauan operasi radar di Timika akan over lapping dengan Satuan Radar 245 Saumlaki bagian barat di Provinsi Maluku dan juga akan over lapping dengan Satuan Radar 244 Merauke di bagian timur Papua.

Dengan telah beroperasinya radar-radar tersebut, maka seluruh wilayah udara Indonesia bagian timur dapat dicover dan tidak ada lagi area kosong yang tidak termonitor radar.

Melalui beroperasinya Satuan Radar Timika ini juga konsep strategis gelar Kosek Pertahanan Udara Nasional IV di wilayah Indonesia bagian timur dapat terus diwujudkan mengingat di wilayah ini terdapat sejumlah obyek vital nasional dan merupakan jalur penerbangan internasional.

Marsekal Imam Sufaat mengakui hingga saat ini kemampuan, kekuatan dan gelar radar TNI AU dibandingkan dengan luas wilayah udara nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah radar yang dimiliki itu mengakibatkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pemantauan seluruh obyek yang bermanufer di wilayah udara Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kasau berpesan agar seluruh satuan radar senantiasa melakukan analisis dan pengkajian dalam upaya meningkatkan kemampuan karena fungsi satuan radar sangat vital bagi organisasi perang dalam menjaga kedaulatan negara.

"Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal," pesan Imam Sufaat.

sumber : Antara

PT. DI Serahkan 3 Helikopter ke TNI



2 Maret 2012, Bandung: Seiring dengan komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri, kekuatan Alutsista TNI kembali diperkuat dengan kehadiran tiga unit Helikopter Bell 412 EP, masing-masing 2 unit untuk TNI AD dan 1 unit untuk TNI AL, produksi kedirgantaraan dalam negeri dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (DI) yang mendapat lisensi langsung dari Bell Helicopter Textron Inc, Amerika Serikat.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima tiga unit Helikopter Bell 412 EP yang dilakukan oleh Direktur PT. DI Budi Santoso, Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksda TNI Sru Handayanto dan Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasad Brigjen TNI Nengah Widana, Jum’at, (2/3), di Rotary Wing Hall PT. DI, Bandung.

Penyerahan dan penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro, Pimpinan Komisi I DPR RI, TB. Hasanudin, Kasal Laksamana TNI Soeparno, Wakasad Letjen TNI Budiman, S.IP., Ka Baranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes AD dan Mabes AL.

Penyerahan tiga unit Helikopter Bell 412 EP APBN-P TA. 2011 tersebut merupakan penyerahan tahap pertama dari total pesanan berjumlah 7 unit. Saat ini, PT DI masih mengerjakan sisa 4 unit Bell 412 EP yang diperuntukkan 2 unit bagi TNI AD dan 2 unit untuk TNI AL. Total anggaran yang digunakan dari APBN-P 2011 untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 421 EP ini sekitar 102 Milyar Rupiah, dan total anggaran untuk pemesanan sebanyak 7 Unit Helikopter Bell 421 EP membutuhkan sekitar 700 Milyar Rupiah.

Pengadaan Helikopter Bell 412 EP dilakukan berdasarkan Rencana Strategis TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut Tahun 2009-2014 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, khususnya helikopter angkut militer, yang selanjutnya armada ini akan memperkuat Alutsista TNI Angkatan Darat di Skadron 12 serbu Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad) dan Skadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).

Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru di kelasnya dan merupakan jenis helikopter angkut militer yang handal karena dapat mengangkut 10 orang personel serta mampu mengangkut beban sekitar tiga ton. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin sehingga dapat digunakan untuk kegiatan operasi militer sekaligus operasi bantuan kemanusiaan serta penanganan bencana alam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pembelian helikopter Bell- 412 EP oleh kedua Angkatan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu menjadi bukti keberhasilan industri pertahanan dalam negeri khususnya PT.DI dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI sehingga meningkatkan kemampuan operasional.

“Saya meyakini bahwa PT.DI akan berupaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan Alutsista pertahanan Indonesia, karena PT.DI telah berkomitmen akan tetap eksis jika produk-produknya dapat dimanfaatkan secara kontinyu oleh Kementerian Pertahanan dan TNI,” Ungkap Menhan.

Menurut Menhan, dalam rangka mendukung kemandirian dalam produksi Alutsista kedepannya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, akan tetap concern dan terus melakukan berbagai terobosan. Diantaranya, melakukan penyiapan perangkat lunak pengembangan industri dalam negeri maupun optimalisasi pendayagunaan produksi dalam negeri melalui kontrak pengadaan alat peralatan TNI.

“Pada akhirnya diharapkan kita dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan pengadaan Alutsista dari luar negeri,” tutur Menhan.

Sumber: Kemhan

Indonesia TidakTerpengaruhPenempatan TentaraAS di Asia Pasifik

Jurnas.com | PEMERINTAH Indonesia
tidak terpengaruh atas
kebijakanPemerintah Amerika Serikat
(AS) yang kini banyak menempatkan
tentaranya di kawasan Asia Pasifik.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar
Negeri (Kemlu) RI, Michael Tene, hal
utama yang diinginkan Pemerintah
Indonesia adalah terciptanya
perdamaian dan stabilitas di kawasan.
”Itu merupakan kebijakan Pemerintah
AS, dan kebijakan tentara
sekutunya.Adapun Pemerintah
Indonesia tetap mengikuti
perkembangan ini karena kami
menginginkan kawasan tetap damai,
aman serta stabil,” ujar Michael di
Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (2/3).
Seperti diketahui, Pemerintah AS
belakangan memutuskan menarik
tentaranya dari kawasan Eropa. AS kini
lebih memfokuskan penempatan bala
tentaranya di kawasan Asia Pasifik.
Terciptanya perdamaian dan stabilitas
itu kata Michael bukan keinginan
Pemerintah Indonesia semata. Namun
juga menjadi keinginan negara-negara
di kawasan Asia Pasifik lainya.
Mengingat perdamaian dan stabilitas
menjadi modal untuk mengembangkan
pembangunan ekonomi dan sektor
lainya.
”Utamanya pembangunan dalam
berbagai sektor untuk
mensejahterakan rakyat,” katanya.

sumber jurnas

US Aprroved the RWR's Software Development Support for Malaysia and Australia

Radar Warning Receiver on F/A-18 A/
B/C/D Hornet configuration.
Raytheon™ AN/ALR-67(V)3 couples
sophisticated digital receiver
technology with Power PC G4 based
processing power, yielding superior,
reliable performance in high density,
complex electromagnetic
environments. The system is
integrated with all F/A-18 avionics
and is supported by a
comprehensive, state-of-the-art PBL
sustainment program. (photo :
vnfawing)
Raytheon Co., Goleta, Calif., is being
awarded a $48,663,690 cost-plus-
fixed-fee, indefinite-delivery/
indefinite-quantity contract for
software development support of the
ALR-67(V) 3 radar for the U.S. Navy
and the governments of Australia,
Kuwait, Qatar, Malaysia, Switzerland,
Canada, and various other future
foreign military sales customers.
Work will be performed in Point
Mugu, Calif., and is expected to be
completed in February 2017. Contract
funds will not expire at the end of the
current fiscal year.
This contract combines purchases for
the U.S. Navy ($28,891,633; 59.2
percent) and, under the Foreign
Military Sales Program, the
governments of Australia
($4,550,055; 9.4 percent), Kuwait
($1,975,745; 4.1 percent), Qatar
($1,975,746; 4.1 percent), Malaysia
($1,975,746; 4.1 percent),
Switzerland, ($1,382,049; 2.8
percent), Canada ($1,386,915; 2.9
percent), and other future foreign
military sales customers ($6,525,801;
13.4 percent). This contract was not
competitively procured pursuant to
FAR 6302-1. The Naval Air Systems
Command, Weapons Division, China
Lake, Calif., is the contracting activity
(N68936-12-D-0018).
(US DoD )

AS Kurangi JumlahPangkalan F-35

WASHINGTON DC: Khawatir
dengan perkiraan biaya operasional dan
perawatan yang bisa mencapai 1 triliun
dollar AS (Rp 9,07 kuadriliun), Angkatan
Bersenjata Amerika Serikat memutuskan
mengurangi jumlah pangkalan yang akan
menjadi basis operasi pesawat tempur
masa depan F-35 Lightning II.
Majalah penerbangan Aviation Week,
Jumat (2/3/2012), menyebutkan, dua
calon operator utama F-35 di AS, yakni
Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS,
mulai meninjau kembali rencana
pengoperasian jet tempur generasi kelima
tersebut untuk memangkas biaya operasi
dan perawatan (O&S cost).
Kepala Staf AU AS Jenderal Norton
Schwartz mengatakan, pihaknya semula
berencana menempatkan F-35 di lebih
dari 40 pangkalan. "Dengan
perkembangan terbaru ini, kami
mengurangi jumlah pangkalan menjadi
sekitar 30 pangkalan saja," ujar Scwartz.
Pengurangan basis operasi F-35 ini
sejalan dengan rencana AU menutup
beberapa pangkalan dalam rangka
pengurangan kelebihan infrastruktur yang
mereka operasikan hingga 20 persen. AU
AS berencana mengoperasikan varian
F-35A untuk menggantikan armada
pesawat F-16 Fighting Falcon.
Ini adalah perkembangan terbaru dari
program Joint Strike Fighter (JSF), yang
sebelumnya sudah diwarnai sederet kabar
tak mengenakkan, mulai dari
pembengkakan biaya pengembangan
program, berbagai masalah teknis yang
ditemukan saat uji terbang, dan
kemungkinan penundaan produksi,
pengurangan jumlah pesanan, sampai
pembatalan pesanan.
Departemen Pertahanan AS telah
memutuskan menangguhkan pemesanan
179 unit F-35 dalam lima tahun ke depan
sebagai bagian dari langkah penghematan
anggaran pertahanan AS. AS sedianya
akan membeli sekitar 2.400 unit F-35
untuk menggantikan seluruh armada F-16,
F/A-18, dan AV-8B Harrier II, yang selama
ini menjadi andalan AU, AL, dan Korps
Marinir AS.
Kabar tersebut memicu kekhawatiran
negara-negara calon pembeli F-35 bahwa
harga satuan pesawat itu akan naik lagi.
Jepang sudah menyatakan akan
membatalkan rencana pembeliannya
apabila harga dinaikkan dan jadwal
pengiriman tertunda.
Sementara Italia, salah satu dari delapan
negara di luar AS yang menjadi mitra
utama program JSF, sudah memutuskan
memotong rencana pembelian 131 unit
F-35 sebesar 30 persen. Negara-negara
lain dikhawatirkan akan mengikuti langkah
Italia.
Meski demikian, dalam pertemuan yang
difasilitasi Menteri Muda Pertahanan
Nasional Kanada Julian Fantino di
Kedutaan Besar Kanada di Washington
DC, AS, Kamis hingga Jumat (2/3/2012),
perwakilan sembilan negara mitra JSF,
yakni AS, Kanada, Inggris, Australia, Turki,
Denmark, Norwegia, Italia, dan Belanda,
menyatakan tetap mendukung penuh
program F-35 tersebut.
Sumber : Kompas

BERITA POLULER