Satuan Radar Timika diresmikan

Senin, 5 Maret 2012

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat. (FOTO ANTARA)

Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal

Timika (ANTARA News) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Papua, Senin.

Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol (Lek) Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

Marsekal Imam Sufaat mengatakan pembangunan Satuan Radar 243 Timika merupakan perwujudan dari program strategis yang telah disusun untuk mengcover situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah udara bagian timur Indonesia terhadap pelanggaran udara.

Satuan Radar 243 Timika yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV Biak dibangun sejak 2009 di atas lahan seluas 298.786 meter.

Radius jangkauan operasi radar di Timika akan over lapping dengan Satuan Radar 245 Saumlaki bagian barat di Provinsi Maluku dan juga akan over lapping dengan Satuan Radar 244 Merauke di bagian timur Papua.

Dengan telah beroperasinya radar-radar tersebut, maka seluruh wilayah udara Indonesia bagian timur dapat dicover dan tidak ada lagi area kosong yang tidak termonitor radar.

Melalui beroperasinya Satuan Radar Timika ini juga konsep strategis gelar Kosek Pertahanan Udara Nasional IV di wilayah Indonesia bagian timur dapat terus diwujudkan mengingat di wilayah ini terdapat sejumlah obyek vital nasional dan merupakan jalur penerbangan internasional.

Marsekal Imam Sufaat mengakui hingga saat ini kemampuan, kekuatan dan gelar radar TNI AU dibandingkan dengan luas wilayah udara nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah radar yang dimiliki itu mengakibatkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pemantauan seluruh obyek yang bermanufer di wilayah udara Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kasau berpesan agar seluruh satuan radar senantiasa melakukan analisis dan pengkajian dalam upaya meningkatkan kemampuan karena fungsi satuan radar sangat vital bagi organisasi perang dalam menjaga kedaulatan negara.

"Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal," pesan Imam Sufaat.

sumber : Antara

PT. DI Serahkan 3 Helikopter ke TNI

2 Maret 2012, Bandung: Seiring dengan komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri, kekuatan Alutsista TNI kembali diperkuat dengan kehadiran tiga unit Helikopter Bell 412 EP, masing-masing 2 unit untuk TNI AD dan 1 unit untuk TNI AL, produksi kedirgantaraan dalam negeri dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (DI) yang mendapat lisensi langsung dari Bell Helicopter Textron Inc, Amerika Serikat.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima tiga unit Helikopter Bell 412 EP yang dilakukan oleh Direktur PT. DI Budi Santoso, Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksda TNI Sru Handayanto dan Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasad Brigjen TNI Nengah Widana, Jum’at, (2/3), di Rotary Wing Hall PT. DI, Bandung.

Penyerahan dan penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro, Pimpinan Komisi I DPR RI, TB. Hasanudin, Kasal Laksamana TNI Soeparno, Wakasad Letjen TNI Budiman, S.IP., Ka Baranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes AD dan Mabes AL.

Penyerahan tiga unit Helikopter Bell 412 EP APBN-P TA. 2011 tersebut merupakan penyerahan tahap pertama dari total pesanan berjumlah 7 unit. Saat ini, PT DI masih mengerjakan sisa 4 unit Bell 412 EP yang diperuntukkan 2 unit bagi TNI AD dan 2 unit untuk TNI AL. Total anggaran yang digunakan dari APBN-P 2011 untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 421 EP ini sekitar 102 Milyar Rupiah, dan total anggaran untuk pemesanan sebanyak 7 Unit Helikopter Bell 421 EP membutuhkan sekitar 700 Milyar Rupiah.

Pengadaan Helikopter Bell 412 EP dilakukan berdasarkan Rencana Strategis TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut Tahun 2009-2014 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, khususnya helikopter angkut militer, yang selanjutnya armada ini akan memperkuat Alutsista TNI Angkatan Darat di Skadron 12 serbu Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad) dan Skadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).

Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru di kelasnya dan merupakan jenis helikopter angkut militer yang handal karena dapat mengangkut 10 orang personel serta mampu mengangkut beban sekitar tiga ton. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin sehingga dapat digunakan untuk kegiatan operasi militer sekaligus operasi bantuan kemanusiaan serta penanganan bencana alam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pembelian helikopter Bell- 412 EP oleh kedua Angkatan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu menjadi bukti keberhasilan industri pertahanan dalam negeri khususnya PT.DI dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI sehingga meningkatkan kemampuan operasional.

“Saya meyakini bahwa PT.DI akan berupaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan Alutsista pertahanan Indonesia, karena PT.DI telah berkomitmen akan tetap eksis jika produk-produknya dapat dimanfaatkan secara kontinyu oleh Kementerian Pertahanan dan TNI,” Ungkap Menhan.

Menurut Menhan, dalam rangka mendukung kemandirian dalam produksi Alutsista kedepannya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, akan tetap concern dan terus melakukan berbagai terobosan. Diantaranya, melakukan penyiapan perangkat lunak pengembangan industri dalam negeri maupun optimalisasi pendayagunaan produksi dalam negeri melalui kontrak pengadaan alat peralatan TNI.

“Pada akhirnya diharapkan kita dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan pengadaan Alutsista dari luar negeri,” tutur Menhan.

Sumber: Kemhan

Indonesia TidakTerpengaruhPenempatan TentaraAS di Asia Pasifik

Jurnas.com | PEMERINTAH Indonesia
tidak terpengaruh atas
kebijakanPemerintah Amerika Serikat
(AS) yang kini banyak menempatkan
tentaranya di kawasan Asia Pasifik.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar
Negeri (Kemlu) RI, Michael Tene, hal
utama yang diinginkan Pemerintah
Indonesia adalah terciptanya
perdamaian dan stabilitas di kawasan.
”Itu merupakan kebijakan Pemerintah
AS, dan kebijakan tentara
sekutunya.Adapun Pemerintah
Indonesia tetap mengikuti
perkembangan ini karena kami
menginginkan kawasan tetap damai,
aman serta stabil,” ujar Michael di
Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (2/3).
Seperti diketahui, Pemerintah AS
belakangan memutuskan menarik
tentaranya dari kawasan Eropa. AS kini
lebih memfokuskan penempatan bala
tentaranya di kawasan Asia Pasifik.
Terciptanya perdamaian dan stabilitas
itu kata Michael bukan keinginan
Pemerintah Indonesia semata. Namun
juga menjadi keinginan negara-negara
di kawasan Asia Pasifik lainya.
Mengingat perdamaian dan stabilitas
menjadi modal untuk mengembangkan
pembangunan ekonomi dan sektor
lainya.
”Utamanya pembangunan dalam
berbagai sektor untuk
mensejahterakan rakyat,” katanya.

sumber jurnas

US Aprroved the RWR's Software Development Support for Malaysia and Australia

Radar Warning Receiver on F/A-18 A/
B/C/D Hornet configuration.
Raytheon™ AN/ALR-67(V)3 couples
sophisticated digital receiver
technology with Power PC G4 based
processing power, yielding superior,
reliable performance in high density,
complex electromagnetic
environments. The system is
integrated with all F/A-18 avionics
and is supported by a
comprehensive, state-of-the-art PBL
sustainment program. (photo :
vnfawing)
Raytheon Co., Goleta, Calif., is being
awarded a $48,663,690 cost-plus-
fixed-fee, indefinite-delivery/
indefinite-quantity contract for
software development support of the
ALR-67(V) 3 radar for the U.S. Navy
and the governments of Australia,
Kuwait, Qatar, Malaysia, Switzerland,
Canada, and various other future
foreign military sales customers.
Work will be performed in Point
Mugu, Calif., and is expected to be
completed in February 2017. Contract
funds will not expire at the end of the
current fiscal year.
This contract combines purchases for
the U.S. Navy ($28,891,633; 59.2
percent) and, under the Foreign
Military Sales Program, the
governments of Australia
($4,550,055; 9.4 percent), Kuwait
($1,975,745; 4.1 percent), Qatar
($1,975,746; 4.1 percent), Malaysia
($1,975,746; 4.1 percent),
Switzerland, ($1,382,049; 2.8
percent), Canada ($1,386,915; 2.9
percent), and other future foreign
military sales customers ($6,525,801;
13.4 percent). This contract was not
competitively procured pursuant to
FAR 6302-1. The Naval Air Systems
Command, Weapons Division, China
Lake, Calif., is the contracting activity
(N68936-12-D-0018).
(US DoD )

AS Kurangi JumlahPangkalan F-35

WASHINGTON DC: Khawatir
dengan perkiraan biaya operasional dan
perawatan yang bisa mencapai 1 triliun
dollar AS (Rp 9,07 kuadriliun), Angkatan
Bersenjata Amerika Serikat memutuskan
mengurangi jumlah pangkalan yang akan
menjadi basis operasi pesawat tempur
masa depan F-35 Lightning II.
Majalah penerbangan Aviation Week,
Jumat (2/3/2012), menyebutkan, dua
calon operator utama F-35 di AS, yakni
Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS,
mulai meninjau kembali rencana
pengoperasian jet tempur generasi kelima
tersebut untuk memangkas biaya operasi
dan perawatan (O&S cost).
Kepala Staf AU AS Jenderal Norton
Schwartz mengatakan, pihaknya semula
berencana menempatkan F-35 di lebih
dari 40 pangkalan. "Dengan
perkembangan terbaru ini, kami
mengurangi jumlah pangkalan menjadi
sekitar 30 pangkalan saja," ujar Scwartz.
Pengurangan basis operasi F-35 ini
sejalan dengan rencana AU menutup
beberapa pangkalan dalam rangka
pengurangan kelebihan infrastruktur yang
mereka operasikan hingga 20 persen. AU
AS berencana mengoperasikan varian
F-35A untuk menggantikan armada
pesawat F-16 Fighting Falcon.
Ini adalah perkembangan terbaru dari
program Joint Strike Fighter (JSF), yang
sebelumnya sudah diwarnai sederet kabar
tak mengenakkan, mulai dari
pembengkakan biaya pengembangan
program, berbagai masalah teknis yang
ditemukan saat uji terbang, dan
kemungkinan penundaan produksi,
pengurangan jumlah pesanan, sampai
pembatalan pesanan.
Departemen Pertahanan AS telah
memutuskan menangguhkan pemesanan
179 unit F-35 dalam lima tahun ke depan
sebagai bagian dari langkah penghematan
anggaran pertahanan AS. AS sedianya
akan membeli sekitar 2.400 unit F-35
untuk menggantikan seluruh armada F-16,
F/A-18, dan AV-8B Harrier II, yang selama
ini menjadi andalan AU, AL, dan Korps
Marinir AS.
Kabar tersebut memicu kekhawatiran
negara-negara calon pembeli F-35 bahwa
harga satuan pesawat itu akan naik lagi.
Jepang sudah menyatakan akan
membatalkan rencana pembeliannya
apabila harga dinaikkan dan jadwal
pengiriman tertunda.
Sementara Italia, salah satu dari delapan
negara di luar AS yang menjadi mitra
utama program JSF, sudah memutuskan
memotong rencana pembelian 131 unit
F-35 sebesar 30 persen. Negara-negara
lain dikhawatirkan akan mengikuti langkah
Italia.
Meski demikian, dalam pertemuan yang
difasilitasi Menteri Muda Pertahanan
Nasional Kanada Julian Fantino di
Kedutaan Besar Kanada di Washington
DC, AS, Kamis hingga Jumat (2/3/2012),
perwakilan sembilan negara mitra JSF,
yakni AS, Kanada, Inggris, Australia, Turki,
Denmark, Norwegia, Italia, dan Belanda,
menyatakan tetap mendukung penuh
program F-35 tersebut.
Sumber : Kompas

PT DI Serahterimakan Tiga Heli NBell-412 EP ke TNI

JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia
(PT DI) menyerahkan tiga unit
helikopter NBell 412 EP pesanan TNI.
Dua unit helikopter Bell 412 EP
merupakan pesanan TNI AD, dan
pesanan TNI AL satu unit.
Serah terima ketiga helikopter yang
akan disaksian Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro ini, dilakukan di
pabrik PT DI di Bandung hari ini,
Jumat (2/3). "Penyerahan helikopter
NBell 412 EP ini merupakan realisasi
dari alokasi pengadaan alutsista yang
bergerak untuk BUMNIP dengan
memprioritaskan produk dalam
negeri sebagai komitmen pemerintah
dalam memberdayakan BUMNIP,”
kata Direktur Utama PT DI Budi
Santoso.
Menurutnya TNI AD berencana
meningkatkan kemampuan udaranya
terutama Skadron-12 Serbu Pusat
Penerbang TNI AD (Puspenerbad)
dengan kekuatan 32 unit helikopter,
yaitu 24 heli serbu dan 8 unit heli
serang.
Heli NBell-412 EP buatan PT DI (Foto:
DETIK.COM)
Penyerahan kedua unit heli Bell ini
merupakan awal penyerahan dari
rencana tersebut. Helikopter angkut
dan serbu yang merupakan jenis heli
medium dengan kapasitas 15
personel ini telah dioperasikan
Skadron-11/ Serbu dan Skadron-21/
Sena Puspenerbad.
Begitu juga untuk TNI AL, telah
mengoperasikan NBell 412 SP dan
NBell 412 HP. Helikopter NBell 412 EP
ini merupakan generasi terakhir dari
jenis helikopter Bell 412 yang masuk
armada helikopter Skadron- 400
Pusat Penerbang TNI AL
(Puspenerbal).
Penyerahan helikopter ini dilakukan
oleh Dirut PT DI Budi Santoso dengan
Waaslog KSAD Brigadir

Panglima TNI: Soal Calo Sukhoi Harus Dicek Kebenarannya!

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana
TNI Agus Suhartono menegaskan
benar tidaknya keterlibatan calo
dalam pengadaan enam unit jet
tempur Sukhoi dari Rusia, harus dicek
kembali kebenarannya.
"Ya saya kok merasa keberadaan calo
itu belum tentu benar, harus dicek
lagi kebenarannya," katanya
menjawab ANTARA usai memimpin
panen padi varietas unggul Siliwangi
Parikesit Dewi Sri Agung (SP DSA) di
Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu
(3/3).
Ia menegaskan setiap proses
pengadaan alutsista senjata termasuk
jet tempur Sukhoi harus diajukan dari
markas besar masing-masing
angkatan, yakni Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
setelah sebelumnya melalui tender
terbuka.
"Setelah ditentukan produk dengan
spesifikasi teknik dan kebutuhan
operasi yang dibutuhkan, maka
diajukan ke Mabes TNI untuk
dilanjutkan pengajuannya ke
Kementerian Pertahanan. Di
Kementerian Pertahanan diuji kembali
hingga memasuki tim evaluasi
pengadaan. Di sinilah baru ketahuan
apakah ada mark up atau tidak, ada
calo atau tidak," kata Agus.
Jika memang ada penggelembungan
harga atau keberadaan calo, maka
semua pihak yang terlibat dari mulai
tingkat mabes angkatan hingga
Panglima TNI yang meneruskan
pengajuan itu ke Kementerian
Pertahanan harus bertanggung
jawab.
"Tapi saya merasa kok tidak benar.
Proses pengadaannya juga terus
berjalan. Ya harus dicek kembali,"
ujar Panglima TNI menegaskan.
Kementerian Pertahanan menyatakan
tidak ada calo dalam pengadaan jet
tempur Sukhoi.
"Sampai detik ini, kami hanya
berhubungan dengan pihak JSC
Rosoboronexport sebagai wakil resmi
pemerintah Rusia dalam pengadaan
pesawat Sukhoi," kata Kepala Badan
Sarana Pertahanan Kemhan RI
(Kepala Baranahan Kemhan RI)
Mayjen TNI Ediwan Prabowo.
Sumber : ANTARANEWS.COM