Dua Kapal Perang RI "Terbakar"

Dua kapal perang RI terbakar akibat serangan musuh dalam latihan bersama di Bintan, Minggu (19/2/2012).

 

Tribun Medan - Minggu, 19 Februari 2012 13:27

 

 

TRIBUN-MEDAN.com, BINTAN - KRI Banda Aceh dan KRI Yos Sudarso terbakar, Minggu (19/2/2012) di Dermaga Mentingi, Bintan, Kepulauan Riau. Kebakaran itu menyusul serbuan pesawat musuh pada Minggu pagi.

Selain menyerang dua kapal perang, pesawat musuh juga menjatuhkan bom ke dermaga. Suara ledakan terdengar sampai satu kilometer dari dermaga.

Semua kejadian itu berlangsung dalam simulasi pertahanan pangkalan, Latihan Tingkat Tiga TNI AL Armada RI Kawasan Barat. Latihan berlangsung di Dermaga Metinggi, Bintan, pada hari pertama. Sementara pada hari kedua latihan digelar di Laut Natuna. ”Di sana akan latihan perang laut,” ujar perwira pelaksana latihan, Kolonel Pelaut Denih Hendrata.

Latihan itu melibatkan 14 kapal dan 1.100 prajurit. Selain itu, dilibatkan pula dua tank, satu pesawat, dan dua BTR. Tank dan BTR tersebut digunakan pada operasi pendaratan. ”Operasi pendaratan di Pulau Mantang digelar hari ketiga, 21 Februari 2012,” tuturnya.

 

sumber : TRIBUNMedan

Institut Teknologi Surabaya Rancang Kapal Patroli Rudal

Kapal cepat rudal rancangan PT PAL. (Foto: Berita HanKam)

19 Februari 2012, Surabaya: ITS yang dikenal sebagai universitas teknologi dengan keahlian teknologi perkapalan, energi, dan kelautan kini "panen" pesanan kapal dari berbagai kalangan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan bahkan sejumlah kalangan asing.

"PGN memesan kapal untuk mendukung `Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)` PGN dan ITS terlibat mulai tahap perancangan hingga mengawasi pembangunan kapal-kapal pendukung FSRU itu," kata Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Prof Eko Budi Djatmiko, di Surabaya, Minggu.

Pesanan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari serangkaian kerja sama yang tertuang dalam "Memorandum of Understanding" (MoU) PGN-ITS yang meliputi bidang jasa konsultasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan rancang bangun dan rekayasa.

"Jadi, PGN akan melibatkan ITS dalam mendukung distribusi dan transportasi gas domestik. Itu penting bagi ITS guna mendukung strategi ITS untuk meraih `international recognition` di bidang kelautan dan perkapalan," katanya.

Saat ini, katanya, PGN sendiri telah mengoperasikan FSRU di Sumatera Utara, Labuhan Maringgai, dan Belawan, namun pemerintah juga menuntut PGN untuk mengembangkan fasilitas LNG dan memperbanyak unit FSRU.

Oleh karena itu, PGN memesan kapal kepada ITS, karena FSRU itu memerlukan kapal-kapal pendukung dalam operasionalnya, seperti "tug boat", "crew boat", dan "mooring boat".

"PGN yang diwakili Direktur Teknologi dan Pengembangan, Jobi Trinanda Hasjim, telah menandatangani kerja sama PGN-ITS itu pada 17 Februari lalu. Kerja sama untuk kurun waktu 36 bulan itu akan menjadi langkah awal yang baik untuk PGN dan ITS," katanya.

Tidak hanya itu, Pembantu Rektor IV ITS Surabaya Prof Dr Darminto MSc menyatakan Kemenristek juga memesan desain kapal patroli rudal kepada ITS.

"Ada 16 konsorsium yang terlibat dalam proyek kapal patroli rudal itu dan ITS diminta untuk membantu dalam desain atau perancangan, tapi ITS juga diminta untuk mengawasi sampai kapal itu benar-benar terwujud," katanya.

Ia menilai kepercayaan pemerintah itu menunjukkan adanya pengakuan atas kemampuan bangsa sendiri dalam merancang dan memproduksi kapal sesuai kebutuhan.

"Itu bagus, karena Indonesia merupakan kawasan bahari dengan 2/3 merupakan kawasan laut, sehingga orientasi ke laut itu penting, terutama kapal-kapal sederhana untuk mewujudkan `connecting` antar-pulau," katanya.

Apalagi, tenaga ahli lokal cukup tersedia di ITS, termasuk tenaga ahli yang berstandar RINA, bukannya justru membayar tenaga ahli asing dengan biaya mahal.

Hal itu dibenarkan seorang ahli perkapalan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ketika dikonfirmasi ANTARA tentang keahlian lokal dalam bidang pembuatan kapal, baik kapal sederhana maupun kapal besar.

"Kalangan asing saja pesan kapal kepada kami, kok. Tapi, pesanan itu lucu, karena pesanan itu berasal dari institusi di Indonesia, lalu mereka (asing) memberikan proyek itu kepada PPNS dan hasilnya dijual lagi kepada institusi dari Indonesia yang memesannya itu," katanya, enggan disebut namanya.

Ia menambahkan PPNS justru mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli, karena itu PPNS yang setiap tahunnya menerima pesanan 6-7 kapal antar-pulau dari sejumlah pemerintah daerah itu selalu menyerahkan proses pengerjaannya kepada para mahasiswa dengan bimbingan dosen.

Sumber: ANTARA News

Menuntut Transparasi Pembelian Senjata

Leopard 2A4 AD Singapura latihan menembak. (Foto: Mindef)

19 Februari 2012: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo memukau Komisi I DPR dengan retorikanya terkait rencana pembelian main battle tank (MBT). Argumen Pramono, Indonesia perlu melakukan perimbangan teknologi alat utama sistem persenjataan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki MBT.

Argumennya, dengan senjata kuat, Malaysia takan main-main dengan Indonesia. ”Dari segi hitungan kekuatan angkatan darat di antaranya terletak pada jumlah pasukan dan jumlah MBT,” katanya.

Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen Purwadi Mukson mengatakan, 100 MBT akan ditempatkan di kota-kota besar seperti, Jakarta dan Surabaya. Alasannya, infrastrukturnya lebih menunjang sehingga bisa digerakkan ke mana-mana. Dari riset yang dilakukan Pusenkav, tank Leopard juga menawarkan transfer teknologi. Tank lain seperti Merkava tidak ada transfer teknologinya. Sementara T-72, dari Rusia, teknologi dan jarak jangkauan senjatanya kalah jauh dibandingkan dengan Leopard.

Pengamat militer UI, Andi Widjajanto, mengatakan, ada latar belakang di TNI AD bahwa selama ini taktik perang di darat hanya dalam skala infanteri, sementara tank untuk support. Taktik ini tidak ada masalah karena selama ini tidak ada indikasi penggunaan MBT. Masalahnya, perkembangan lingkungan strategis terbaru, yaitu adanya pangkalan marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia. Pangkalan ini dilengkapi dengan MBT Abrams sehingga, secara teoritis, marinir bisa merapat dengan cepat di salah satu titik di Indonesia seperti Jakarta lalu menduduki dengan Abrams.

Sementara itu, ada celah pasar senjata yang terbuka karena Belanda akan menonaktifkan 150 MBT Leopard-nya, sementara Jerman akan mengalokasikan pabrik Leopard ke Turki. ”Ini dinamika lingkungan strategis yang harus diantisipasi,” kata Andi.

Akan tetapi, tidak semua wacana berpihak pada pembelian MBT Leopard secara spesifik. Mantan Wakil KASAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri sejak awal mengatakan, masalahnya adalah pada prioritas. Dilihat dari ancaman pertahanan aktual yang paling mencolok adalah separatisme di Papua. ”Misalnya, beli pesawat intai mata-mata jadi bisa ketahuan penembak-penembak misterius di Papua itu sebenarnya siapa dan ada di mana.” kata Kiki.

Apalagi, sepanjang sejarah peperangan di Asia Tenggara, seperti perang Vietnam dan Perang Dunia II, tidak pernah melibatkan MBT dengan alasan keadaan alam yang tidak sesuai. Menurut Kiki, yang prioritas seharusnya batalyon mekanis yang sudah sangat minim dalam menunjang prajurit TNI AD.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin mempertanyakan kecocokan MBT dengan karakteristik daratan di perbatasan Papua dan Kalimantan. Apalagi, dalam rencana strategis yang dibuat Kementerian Pertahanan, tidak ada prioritas pembelian MBT. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq malah memunculkan alternatif, yaitu tank T-90 buatan Rusia yang lebih ringan.

Di tengah semua wacana itu, perlu diingat bahwa yang harus membayar adalah rakyat Indonesia. Bukan rahasia lagi, banyak pihak yang berkepentingan. Presiden Yudhoyono menengarai banyak makelar yang bermain dalam pembelian sistem persenjataan. Sudah saatnya Kemhan, DPR, TNI lebih transparan.

Sumber: KOMPAS

RI-China PerkuatKerja SamaPertahanan

17 Februari 2012, Jakarta:
Pemerintah Indonesia dan
Republik Rakyat China sepakat
memperkuat kerja sama
pertahanan kedua negara, yang
telah terjalin baik, utamanya
dalam industri pertahanan.
Juru bicara Kementerian
Pertahanan Brigjen TNI Hartind
Asrin saat ditemui ANTARA di
Jakarta, Jumat petang
mengatakan, komitmen
memperkuat kerja sama industri
pertahanan keduua negara
menjadi salah satu topik utama
bahasan antara Menteri
Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro dengan mitranya
Menteri Pertahanan China
Jenderal Liang Guanglie di Beijing
pekan depan.
"Kami sudah melakukan banyak
kerja sama baik pendidikan dan
latihan pertukaran perwira dan
lainnya, dan kita juga telah
merintis beraam kerja sama
industri pertahanan," kata Brigjen
Hartind Asrin.
Kerja sama pertahanan kedua
negara sebenarnya sudah
berlangsung cukup lama, hingga
pada 2006 telah dirintis forum
konsultasi bersama yang pertama
di Jakarta dan dilanjutkan dengan
forum konsultasi bilateral kedua
pada 2007 di Beijing.
Forum tersebut sangat baik dan
dapat membantu dalam
meningkatkan hubungan kerja
sama pertahanan kedua negara,
yang telah dibuktikan dengan
dilakukannya penandatanganan
Defence Cooperation Agreement
(DCA) antara Indonesia-China
pada 2007.
Meskipun DCA tersebut masih
dalam proses ratifikasi di
Indonesia dan belum dapat
dilaksanakan,Menhan Purnomo
mengharapkan forum konsultasi
bilateral kedua negara dapat
terus dilaksanakan sebagai
wahana untuk meningkatkan
hubungan bilateral bidang
pertahanan.
Selain melakukan kunjungan
kehormatan kepada Menhan
China, Menhan Purnomo
Yusgiantoro juga berencana
melakukan kunjungan
kehormatan kepada Wakil
Perdana Menteri China Li
Keqiang.
Tak hanya itu, Menhan juga
berencana meninjau perusahaan
roket dan peluru kendali China
ALIT (Aerospace Long March
International Trade and Co.Ltd)
dan China Precision Machinery
Impor-Export Cooperation terkait
proyek peluru kendali C-705 yang
diadakan untuk TNI Angkatan
Laut.
Sumber: ANTARA News

ACAB Appointed by LIG Nex1 to Develop KFXFighter Radome Prototype

The Volvo Aero owned company, Applied Composites AB – ACAB
– has been appointed by LIG Nex1, a LIG Group company in
South Korea, for the development of a prototype stealth radome
for the KFX aircraft programme.
ACAB is recognized as one of the leading European suppliers of
advanced composite components for military applications.
Among other things, ACAB is specialized in advanced radome
technology, including the latest generation stealth and low-
observable technology. ACAB has supported and supplied Saab
for over half a century with radome technology for the Saab
fighter programmes. ACAB is the supplier of the Gripen fighter
radomes.
LIG Nex1 is South Korea’s number one company on military
products. LIG Nex1 is working in close collaboration with
advanced global companies. LIG Nex1 is developing state-of-the-
art weapon systems, including radar and surveillance systems.
The radome (radar dome) is the streamlined structural part in the
nose of the aircraft which protects the radar antenna from wind
and weather. It is carefully designed to withstand the mechanical
loads without compromising the radar performance. In addition,
it increases the survivability of the aircraft due to its sophisticated
stealth features.
The KFX aircraft is intended to replace South Korea’s aging F-4
Phantom II and F-5 Tiger II aircraft. The production numbers are
estimated to exceed 250 aircraft. The contract includes
exploratory development and production of prototypes for an
undisclosed contract value. It is still too early to determine the
number of people at ACAB that will be involved in development
and production.
“We are very proud of and pleased with the contract from LIG
Nex1 since it consolidates our position as world leader in
radomes” says Torgny Stenholm, President of ACAB.
“In addition, the agreement is considered to be strategically
important for ACAB as the company has plans to expand within
the commercial and military aerospace segments”, he adds.
(Volvo Aero/ ACAB)

Parlemen Belanda Masih Bingung Soal Leopard

17 Februari 2012: Pemerintah Belanda tidak menutup
kemungkinan akan menjual tank Leopard tuanya ke
Indonesia. Demikian pernyataan menteri Belanda Uri
Rosenthal (Luar Negeri) dan Hans Hillen (Pertahanan)
hari Rabu (15/02) menanggapi pertanyaan tertulis
yang diajukan parlemen Belanda medio Januari lalu.
Arjan El Fassed, anggota parlemen dari Partai Kiri
Hijau (Groenlinks), pertengahan Januari melayangkan
pertanyaan tertulis kepada kabinet setelah laporan
berbagai media, baik media Belanda maupun
Indonesia, menunjukkan bahwa negosiasi mengenai
kesepakatan transaksi belum dihentikan, meski telah
ada himbauan dari Parlemen. Radio Nederland
menanyakan komentar El Fassed akan tanggapan yang
diberikan kabinet.
Belum Bertindak
Anggota parlemen El Fassed kepada Radio Nederland
mengatakan, parlemen belum mengambil tindakan
karena belum ada kesepakatan apa-apa. Namun jika
kesepakatan sampai diambil, kabinet harus tetap
menginformasikannya dulu kepada parlemen. Dan
saat itu akan ditinjau kembali apakah situasi hak asasi
manusia masih terancam di Indonesia.
Sebelum Kementerian Pertahanan diizinkan melakukan
transaksi alutsista dengan negara tertentu, mereka
harus meminta rekomendasi dari Kementerian Luar
Negri mengenai situasi terkini di negara tersebut.
Rekomendasi tersebut lalu harus disampaikan ke
Parlemen. Stempel "kondusif/ tidak kondusif" dari
Kemenlu sangat berperan dalam menentukan
kelanjutan transaksi.
"Mayoritas anggota parlemen telah meminta
pemerintah Belanda untuk tidak menjual tank Leopard
ke Indonesia karena keterlibatan militer Indonesia
dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di Belanda
berlaku bahwa transaksi alat utama sistem senjata
(alusista) senilai di atas 2 juta Euro harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
parlemen. Yang terjadi saat ini adalah mayoritas
anggota parlemen menyetujui bahwa situasi Indonesia
tidak kondusif untuk membeli tank-tank kami."
Jangan Gegabah
"Indonesia dan beberapa negara lain telah
menunjukkan minatnya membeli tank Leopard.
Pembicaraan tertutup telah dilakukan dengan negara-
negara tersebut yang dapat berujung pada
kesepakatan penjualan,'' kata menteri Rosenthal dan
Hillen. Jika proses telah sampai pada tahap tersebut,
para menteri sebelumnya diharuskan melaporkan hal
ini pada Parlemen.
"Kalau pada akhirnya kabinet Belanda memutuskan
mengikat kesepakatan dengan Indonesia, tetap saja
harus dilihat kemungkinan adanya pelecehan hak asasi
manusia. Saat ini, sampai saat ini, kebanyakan dari
kami merasa transaksi tidak boleh dilakukan. Adanya
penjualan bisa diartikan sebagai sinyal yang salah dari
pemerintah Belanda, jika kita melihat situasi di Papua
Barat saat ini," demikian El Fassed menjelaskan kepada
Radio Nederland.
Ketika ditanya apakah Belanda akhirnya tidak rugi
kalau begitu saja melewatkan kemungkinan transaksi
senilai 213 juta dollar yang sanggup dikeluarkan
pemerintah Indonesia demi rongsokan tanknya, El
Fassed mengatakan Belanda tidak boleh gegabah dan
harus tetap berpegang pada peraturan yang ada.
"Yaaah, kalau mengenai masalah itu kita kembali lagi
ke debat tak berujung; uang atau moral. Tapi kami
(parlemen) berpegang pada ketetapan Eropa yang
mengatakan dalam transaksi senjata kita harus
mencermati risiko pemakaian senjata tersebut di
kemudian hari."
Menghalau Demonstrasi
Indonesia dinilai masih sangat kurang menghormati
hak-hak asasi manusia, terutama di Papua Barat.
Parlemen mengkhawatirkan Indonesia akan
menggunakan tank Leopard untuk menekan rakyatnya.
Apakah Indonesia sebegitu tidak dipercayanya untuk
diperbolehkan membeli tank?
"Begini, keberatan bukan hanya datang dari parlemen
Belanda. DPR Indonesia sendiri juga tidak seluruhnya
sepaham kok. Mereka meragukan apakah tank ini
cocok untuk situasi di sana. Apakah dana yang
dialokasikan tidak ketinggian. Tapi itu urusannya
parlemen Indonesia, bukan urusan saya", tegas
anggota parlemen Belanda ini.
"Lagipula Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Tank
semacam ini bukanlah senjata yang efektif digunakan
di situasi kepulauan. Karena itu menurut kami hanya
ada satu alasan mengapa mereka mau membeli tank
ini; untuk digunakan di kota besar untuk
memadamkan pemberontakan-pemberontakan
seperti yang Anda lihat terjadi di negara-negara arab.
Kemungkinan inilah yang ingin kami cegah."
Tidak Kecolongan Lagi
Bagaimana dengan desakan untuk berhemat bagi
Kementerian Pertahanan, seperti layaknya bagi semua
institusi pemerintahan di Belanda?
"Ya betul. Tapi walaupun demikian transaksi tidak
harus buru-buru dilakukan. Nilai pakai tank tidak akan
lantas berkurang. Menurut kami langkah
penghematan tidak boleh dijadikan alasan untuk
begitu saja berkelit dari peraturan yang telah
ditetapkan Eropa atas penjualan senjata," lanjut El
Fassed.
Menurutnya Belanda harus lebih berhati-hati agar
tidak dipermalukan lagi seperti yang terjadi tempo hari
di Bahrain dan Mesir, juga Libya. Melalui layar televisi
kita melihat tank-tank Belanda digunakan untuk
menghalau para demonstran. Saat itu Den haag
kecolongan karena mereka tidak menyelidiki perihal ini
dengan cermat. Demikian Arjan El Fassed kepada
Radio Nederland.
Sumber: RNW

Rusia: Aliansi Militer Sudah Ketinggalan zaman Selasa, 14 Februari 2012 - 13:59 wib

JAKARTA - Duta Besar Rusia untuk
Indonesia Alexander Ivanov menyikapi
dinamika keamanan di belahan dunia ini,
khususnya Asia Pasifik. Dirinya pun
menilai, sistem pertahanan berbentuk
aliansi militer sudah ketinggalan zaman.
"Menurut Rusia, apa yang saat ini kita
butuhkan bukanlah membangun sebuah
aliansi militer, hal itu adalah mental
Perang Dingin," ujar Dubes Ivanov, di
kediamannya, Selasa (14/2/2012).
Ivanov mencoba untuk mengilustrasikan
bagaimana sebuah negara besar mencoba
untuk membangun aliansi militer di
sejumlah negara-negara di satu kawasan.
Dengan membangun aliansi militer dari
beberapa negara, hal itu tentunya akan
menciptakan ancaman bagi negara lain
yang berada di kawasan yang sama.
Ketika disinggung mengenai peningkatan
kekuatan militer China, Ivanov langsung
mengatakan bahwasannya anggaran
pertahanan Amerika Serikat (AS) tentunya
lebih besar daripada China.
Seperti diketahui, AS berniat
menempatkan ribuan pasukannya di
Australia, sebagai bagian dari kerja sama
pertahanan. Ivanov pun mengatakan,
meski China juga mengalami peningkatan
personil dan kekuatan militer, Negeri
Panda itu tidak menempatkan pasukan-
pasukannya di wilayah manapun.
"Seharusnya Anda membandingkan
anggaran pertahanan AS dan China.
Apakah saat ini kalian menyaksikan
adanya pasukan China di Indonesia atau
perbatasan negara lain?," ucap Ivanov.
(AUL)
sumber okezone