Rusia Kembali Menghidupkan Patroli Rutin KS di Perairan Internasional Seluruh Dunia

Borey-class SSBN Yuriy Dolgorukiy

MOSKWA, KOMPAS.com -

Kapal-kapal selam strategis

Rusia akan menghidupkan

lagi "tradisi" berpatroli rutin

di perairan internasional di

seluruh dunia mulai Juni

2012 nanti. Ini berarti

mengulang kebiasaan

angkatan bersenjata Uni

Soviet pada era Perang

Dingin.

"Pada 1 Juni atau tak lama

setelah itu, kami akan

melanjutkan patroli tetap di

lautan di seluruh dunia oleh

kapal-kapal selam nuklir

strategis," tutur Kepala Staf

Angkatan Laut Rusia,

Laksamana Vladimir

Vysotsky.

Sejak Uni Soviet runtuh,

jumlah patroli kapal selam

nuklir Rusia di perairan

internasional terus merosot.

Pada puncaknya di tahun

1984, pada saat era Perang

Dingin, ada lebih dari 230

operasi patroli kapal selam di

perairan internasional setiap

tahun. Sementara saat ini,

hanya ada sekitar 10 operasi

kapal selam per tahun.

Vysotsky meyakini, armada

kapal selam tetap menjadi

tulang punggung kekuatan

AL Rusia, dan akan terus

memainkan peran

pertahanan yang penting di

masa depan.

Rusia saat ini

mengoperasikan 12 kapal

selam strategis bertenaga

nuklir, yakni lima kapal kelas

Delta-III, enam kapal kelas

Delta-IV, dan satu kapal kelas

Akula (Typhoon menurut

sebutan NATO). Dua kapal

selam kelas Akula, yakni

Arkhangelsk dan Severstal,

disimpan sebagai kekuatan

cadangan di pangkalan AL

Severodvinsk, Rusia utara.

Rusia juga berencana

membuat delapan kapal

selam strategis generasi

terbaru, yakni kelas Borey,

hingga 2020. Kapal selam

pertama dari generasi ini,

Yury Dolgoruky, dijadwalkan

bergabung dengan Armada

Pasifik Rusia di Vladivostok

paling cepat bulan Juni tahun

ini. (RIA Novosti/DHF)

sumber kompas

F35 Tertunda, AU AS Perpanjang Usia F16

WASHINGTON DC,
KOMPAS.com — Angkatan
Udara Amerika Serikat
(USAF) berencana
menganggarkan dana 2,8
miliar dollar AS (Rp 25,1
triliun) untuk memodernisasi
armada pesawat tuanya. Hal
itu dilakukan setelah
produksi pesawat masa
depan F-35 Lightning II terus
tertunda-tunda.
USAF saat ini merencanakan
meningkatkan kemampuan
350 pesawat tempur F-16
Fighting Falcon untuk
menjaga kondisinya agar
layak operasional sambil
menunggu F-35 memasuki
skala produksi penuh.
"Masalah dengan F-35
adalah pesawat-pesawat
tersebut tidak dikirim secepat
rencana awal," ujar Jenderal
Norton Schwartz, Kepala Staf
Angkatan Udara AS, Jumat
(3/2 /2012).

 

Rencana modernisasi
armada F-16 ini sedang
disusun sebagai bagian dari
pengajuan anggaran
pertahanan untuk tahun
fiskal 2013.
Pesawat yang dibuat dalam
program Joint Strike Fighter
(JSF) itu dirancang untuk
mengganti seluruh armada
pesawat tempur yang
dioperasikan angkatan
bersenjata AS saat ini. Varian
F-35A , yang lepas landas dan
mendarat dari lapangan
terbang konvensional,
dirancang untuk
menggantikan F-16.
Namun, berbagai masalah
teknis serius terus
menghambat produksi
pesawat tempur generasi
kelima ini, dan ongkos
produksinya pun terus
membengkak.
Meski demikian, Menteri
Angkatan Udara AS, Michael
Donley, menegaskan,
Pemerintah AS akan
berkomitmen terhadap
program JSF dan tetap akan
memesan 2.443 unit
pesawat ini seperti rencana
semula.
Sebelumnya, sempat ada
kekhawatiran beberapa
negara mitra program JSF
bahwa militer AS akan
memangkas jumlah
pesanannya, yang akan
berdampak pada kenaikan
harga satuan F-35 .
"Ini adalah program yang
harus dilakukan bagi
angkatan bersenjata kami.
Ini adalah masa depan
kekuatan udara kami, tidak
hanya bagi AU, AL, dan Korps
Marinir, tetapi juga bagi 12
mitra internasional kami,"
tandas Donley.
Sebelumnya, militer AS
berharap 423 unit pesawat
ini sudah akan dikirim
selama periode 2013-2017.
Namun, dengan berbagai
kendala yang terjadi, jumlah
rencana pengiriman itu
dipangkas menjadi hanya
244 pesawat. (AFP/DHF)

sumber Kompas

Nanggala Telah Tiba di Perairan RI

KRI Nanggala diserahterimakan ke Indonesia oleh DSME. (Foto: DSME)

Jakarta (ANTARA News) - Kapal selam TNI

Angkatan Laut KRI Nanggala/402 telah tiba

di perairan Indonesia, setelah menjalani

perbaikan menyeluruh di Korea Selatan

selama hampir dua tahun.

Juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana

Pertama Untung Suropati kepada ANTARA

di Jakarta, Minggu mengungkapkan KRI

Nanggala kemungkinan sudah berada di

Laut Jawa sebelum akhirnya tiba di

Dermaga Ujung Surabaya, Komando

Armada RI Kawasan Timur, Senin (6/2 ).

"KRI Nanggala secara resmi akan disambut

kedatangannya oleh Kepala Staf Angkatan

Laut Laksamana TNI Soeparno dan Ketua

Komisi I DPR," katanya menambahkan.

Seperti KRI Cakra-401 , maka KRI Nanggala

menjalani perbaikan total di galangan kapal

di galangan kapal Daewoo Shipbuilding &

Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan.

Kembalinya kapal selam tipe U-209 /1300

buatan Jerman pada 1981 itu,

memantapkan kekuatan pemukul TNI

Angkatan Laut bersama KRI Cakra-401

sebagai arsenal bawah laut Tanah Air.

Selama perbaikan total di Korea Selatan itu,

KRI Nanggala-402 bermesin diesel-listrik

buatan galangan kapal di Kiel, Jerman, itu

diperkuat struktur kapal, lapisan bajanya,

sistem navigasi, dan persenjataan bawah

air serta sonarnya.

KRI Nanggala dan KRI Cakra dibuat

galangan kapal Howaldtswerke, Kiel, Jerman

pada 1981 tipe U-209 /1300.

Kapal selam tersebut berbobot mati 1.395

ton, berdimensi 59,5 meter x 6,3 meter x

5,5 meter. Dengan mesin diesel elektrik

mampu melaju dengan kecepatan kurang

lebih 25 knot di dalam air, menyelam di

kedalaman sekitar 200 meter dari

permukaan laut.

Sumber Antara

UAV BPPT Tidak Terdeteksi Radar

UAV Alap-Alap dalam sebuah pengujian oleh BPPT (photo : BPPT)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Teknologi

pesawat intai tanpa awak alias unmanned

aerial vehicle (UAV), buatan Badan

Pengkajian dan Pengembangan Teknologi

(BPPT) tidak bisa dideteksi radar pesawat.

Kepala Program Pesawat Udara Nir Awak

(PUNA) BPPT Joko Puwono, mengatakan

prototipe pesawat terbang produksinya

dijamin tidak terdeteksi radar musuh.

Pasalnya seluruh bahan pesawat terbuat

dari komposit murni tidak mengandung

unsur metal. Meski begitu, pihaknya

menyatakan pesawat intai Wulung, Gagak,

Pelatuk, Alap-alap, hingga Slipi, tetap butuh

pengembangan dan inovasi untuk

menyiasati semakin canggihnya

pendeteksian teknologi radar lawan.

"Pesawat kami dijamin tidak terdeteksi

radar, tapi kalau memuai sedikit karena

panas mesin bisa jadi terdeteksi radar.

Masih butuh pengembangan," beber Joko

kepada Republika, Sabtu (4/2) .

Karena pengembangan pesawat intai butuh

modal, pihaknya menyarankan Kementerian

Pertahanan (Kemenhan) agar tidak perlu

jauh-jauh membeli produk Israel Aerospace

Industries (IAI). Selain bisa memperkuat

industri pertahanan dalam negeri, lanjut

Joko, anggaran pembelian pesawat dapat

digunakan untuk inovasi dan

pengembangan pesawat intai karya BPPT.

Berdasarkan catatan Republika, harga

pesawat intai IAI dengan teknologi terbaru

rata-rata 6 juta dolar AS atau Rp 54 miliar.

Adapun PUNA BPPT hanya menghabiskan

anggaran Rp 1,3 miliar per unit.

Memang diakuinya produk Israel lebih

canggih, namun kalau pesawat intai BPPT

semakin sering diutak-atik maka butuh

beberapa tahun untuk mengejar

ketertinggalan teknologi. Ini lantaran

sumber daya manusia (SDM) BPPT hanya

kurang mendapat kesempatan dan

pembelajaran sebab Kemenhan maupun

user lain tidak pernah mengajak pihaknya

untuk mengembangkan pesawat intai

terbaru. "Pesawat kami ada yang jenis

patroli keamanan di lautan hingga untuk

membuat hujan buatan, tinggal

dimodernisasi saja," papar Joko.

(Republika )

Panser Anoa dan N219 ada di ITB

Pesawat N219. (Foto: BBPT)
4 Februari 2012, Jakarta: Sebuah
panser Anoa buatan PT Pindad
menutup Jalan Ganesha,
Bandung, Sabtu, 4 Februari 2012.
Mobil komando itu dipamerkan
pada ITB Fair yang berlangsung
3-5 Februari 2012.
Puluhan pengunjung terlihat
mengerumuni kendaraan
berbahan baja tersebut yang
ditempatkan tepat di seberang
gerbang kampus ITB. Sebagian
memanfaatkan untuk memotret
dan menaiki kabin belakang
panser yang dibuka.
Tak jauh dari situ, PT Dirgantara
Indonesia memamerkan
purwarupa pesawat N219.
Pesawat berpenumpang 19 orang
itu dirancang untuk digunakan di
daerah terpencil sekaligus
sebagai pengangkut barang.
ITB Fair merupakan acara rutin
dua tahunan. Acara ini
menampilkan berbagai karya
mahasiswa ITB yang tergabung
dalam puluhan himpunan
kampus, dosen, juga sejumlah
produk BUMN dan swasta.
Menurut salah seorang panitia
acara, Adelia, beberapa wahana
yang bisa dinikmati pengunjung
tanpa tiket itu adalah planetarium
kecil, gua ITB, dan alunan musik
angklung yang dimainkan oleh
robot alias Klungbot. "Ada juga
festival kuliner mulai jam makan
siang nanti," ujarnya, Sabtu, 4
Februari 2012.
Acara yang dimulai pukul 10 pagi
hingga 10 malam itu tersebar dari
depan gerbang hingga tengah
kampus. Malam nanti, juga akan
digelar Pasar Malam dengan
iringan musik.
Sumber: TEMPO

Kami Dukung Presiden Yang Membrikan Intruksi Agar Pengadaan aLutsista bebas dari Mark Up

Jakarta - Komisi I DPR mendukung
penuh peringatan Presiden SBY pada
sidang terbatas kabinet bidang
Polhukam hari ini Kamis (2/2 ) soal
pengadaan Alutsista.
"Yaitu harus hindari mark-up akibat
percaloan dan utamakan produk
dalam negeri," ujar Ketua Komisi I
DPR Mahfudz Siddiq dalam pesan
singkatnya yang diterima
Jurnalparlemen.com.
Kata Mahfudz, untuk menghapuskan
praktek mark-up, Kemhan dan Mabes
TNI serta ketiga angkatan harus
terbuka kepada Komisi I DPR tentang
penganggaran dan penetapan
kontrak pembelian. "Juga harus
dipastikan tidak ada lagi terjadi
perubahan-perubahan di tengah
jalan. Kita semua tahu harga alutsista
sifatnya abu-abu, tidak seperti belanja
modal lainnya," ujarnya.
Sehingga, kata Mahfudz pengadaan
alutsista itu memang harus terbuka.
Agar tidak ada ruang bagi praktek
mark-up. "Adapun soal pengadaan
dari dalam negeri, Presiden harus
cermat monitor daftar belanja
alutsista dan bila perlu konfirmasi
langsung kesiapan perusahaan-
perusahaan industri pertahanan
nasional dalam memenuhi produk
alutsista," tegasnya.
Sebagai contoh, kata Mahfudz, pada
tahun 2011 alokasi belanja alutsista
ke dalam negeri baru sekitar 13
persen. Dengan alokasi anggaran
modernisasi alutsista 2010-2014
sebesar Rp 150 triliun, mestinya
minimal 40 persen dibelanjakan di
dalam negeri atau dengan skema
joint-production.
"Ini penting untuk merevitalisasi
industri pertahanan nasional yang
mulai didukung keuangannya oleh
Menkeu melalui PMN sebesar Rp 3
triliun pada 2011. Jika hal-hal ini
dijalankan dengan penuh komitmen,
maka Komisi I DPR tidak ragu untuk
terus mendorong peningkatan
anggaran modernisasi alutsista TNI
yang sudah banyak usang," ujarnya.
Juga yang terpenting, menurut
Mahfudz, perlunya peningkatan
prioritas modernisasi alutsista matra
laut untuk maksimalkan pengamanan
wilayah maritim Indonesia yang
sangat luas dan masih rawan
terhadap lalu-lintas ilegal yang
merugikan perekonomian nasional.
"Saat ini potensi kerugian negara per
tahun akibat illegal fishing, illegal
logging, penyelundupan BBM, dan
perompakan ditaksir mencapai nilai
Rp 40 triliun," ujarnya.
Mahfudz menambahkan, bahwa
Presiden SBY punya kesempatan 2
tahun lagi untuk majukan TNI dari
aspek alutsista dan kesejahteraan
prajurit. Sehingga Indonesia ke
depan benar-benar disegani di
kawasan dan bisa secara mandiri
mengontrol wilayah kedaulatannya.
"Last but not least, prinsip yang sama
juga harus dijalankan oleh Polri yang
anggaran belanja modalnya juga
sangat besar," tegasnya.
Sumber : Jurnal Parlemen

Pengadaan UAV yang penting Harus Sesuai Spek dari TNI AU

Jakarta - TNI AU memastikan akan melakukan pengadaan
enam unit Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA). Keenam
pesawat ini nantinya akan ditempatkan di Landasan Udara
(Lanud) Supadio di Pontianak.
“Dalam rencana pengadaan untuk memenuhi Minimum
Essential Forces (MEF) kami akan mengadakan enam unit
PPTA,”kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau)
Marsekal Pertama TNI Azman Yunus di Jakarta, Jumat
(3/2 ).
Menurut Azman, TNI AU berencana menempatkan
pesawat tersebut di Pontianak. Ke depan, TNI AU
berharap memiliki satu skadron PPTA. “Kalau butuh
skadron pesawat tanpa awak, bisa saja. Kami akan menuju
kesana,” jelasnya.
TNI AU disebut-sebut akan melakukan pengadaan PPTA
asal Israel. DPR RI menolak rencana pembelian ini. DPR
beralasan, Israel telah terlalu banyak melakukan
pelanggaran HAM.
Bagi TNI AU, dari manapun pesawat itu tidak menjadi
pertimbangan asalkan memenuhi spesifikasi yang
dibutuhkan. Namun begitu, kepastian apa yang menjadi
kebutuhan TNI AU dari PPTA tersebut belum disusun
karena tim penyusunnya belum terbentuk.
Sebelumnnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
menyatakan belum mengetahui rencana pengadaan PPTA
tersebut.
Sumber : JURNAS