Jangan skeptis soal Leopard

Kamis, 2 Februari 2012 21:20 WIB 

Leopard 2A5, sementara yang direncanakan untuk dibeli TNI-AD dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda sebanyak 100 unit adalah tipe yang lebih mutakhir, Leopard 2A6. (wikipedia)

... jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua...

Jakarta (ANTARA News) - Belum final rencana pembelian 100 tank 2A6 Leopard buatan Jerman dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Rektor Universitas Pertahanan, Letjen TNI Syarifudin Tippe, mengajak masyarakat jangan skeptis melihat permasalahan tentang itu.

TNI-AD memerlukan main battle tank (MBT) Leopard 2A6 karena tank bekas asal Belanda itu memiliki teknologi canggih. "Tank ini bisa menjangkau sasaran secara presisi. Kita perlu tank ini, untuk mengembangkannya di masa depan," katanya, di Jakarta, Kamis.

Rencana pembelian 100 unit tank Leopard dari pemerintah Belanda merupakan keputusan yang tepat.

Di sisi lain, Tippe yang berasal dari korps infantri bisa menerima pendapat bahwa Leopard dengan bobot kosongnya yang 62 ton tidak pas dengan keadaan infrastruktur dan topografi Tanah Air.

Menurut dia, Leopard didesain bisa beroperasi di segala medan, sehingga cara melihatnya harus diproyeksikan menghadapi medan peperangan dan tidak semata mempermasalahkan penempatannya di Jakarta dan Surabaya.

"Kita jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua," ujar Syarifudin.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono E Wibowo, menegaskan, rencana pembelian 100 unit Leopard masih dalam perundingan. "Kami ini sedang mencari yang sesuai dengan permintaan prajurit di lapangan serta anggaran yang tersedia, " kata Wibowo, di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat 2012.

KSAD juga mengatakan telah meminta maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara TNI AD dan badan legislatif. Dana dari pemerintah untuk meremajakan arsenal militer Indonesia sebanyak Rp14 triliun. (ANT)

sumber : ANTARA

Jaleswari: Cegah Mark Up, TNI Harus Mampu Hapus Broker Alutsista

www.tni.mil.id
Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik

Baca juga:

Kemhan Bolehkan KPK Pantau Pengadaan Barang

Presiden Cium Godaan ke Arah Penyimpangan dalam Pengadaan Alutsista

CSIS Nilai Wajar Pembelian Alutsista Pakai Utang Luar negeri

Kemhan Akui Terpaksa Pakai Utang Luar Negeri untuk Pengadaan Alutsista

Anggaran Alutsista TNI Angkatan Udara Bertambah

Jurnas.com | PENGAMAT Pertahanan Jaleswari Pramodhawardani menyambut baik imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta semua pihak menjalankan secara benar pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Tanah Air.

Menurut Jaleswari, semua pihak utamanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah seyogianya menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista tersebut. ”Saya kira pernyataan Presiden SBY itu tepat karena Alutsista itu dibeli dari APBN. Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik,” ujar Jaleswari saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Kamis (2/2).

Jaleswari melanjutkan dirinya dapat memahami imbauan Presiden SBY tersebut. Pasalnya sambung dia, sudah menjadi rahasia umum apabila pengadaan Alutsista TNI selama ini kerap disusupi oleh broker atau makelar.

”Broker-broker harus dihilangkan. Karena Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa tahun lalu juga pernah menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu penuh borok dan bocor,” katanya.

Untuk itu kata Jaleswari lagi, dalam rangka penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut maka TNI harus konsisten dalam menjakankan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Renstra ini harus tetap dijalankan secara berkelanjutan meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan TNI. ”Tidak hanya TNI tapi juga semua pihak harus mendukung berjalanya Renstra tersebut,” katanya.

 

sumber : JURNAS

Kemhan: Bantuan Perbatasan Hanya Diterima dalam Bentuk Peralatan

Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional
Bantuan dalam bentuk peralatan diperbolehkan, namun untuk personel tidak.

Baca juga:

Kemhan Bolehkan KPK Pantau Pengadaan Barang

Pemprov Sulut Kerja Sama Perbatasan dengan AS, Kemhan Merasa Dilangkahi

Kemhan Akui Terpaksa Pakai Utang Luar Negeri untuk Pengadaan Alutsista

Pembelian Tank Leopard Belum Diputuskan

Wamenhan: Modernisasi Alutsista Pil Pahit Kemhan

Jurnas.com | MENANGGAPI rencana kerja sama Pemrov Sulawesi Utara dengan militer AS dalam pengamanan wilayah laut dan perbatasan Sulut, Kepala Pusat Komuniaski Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan, bantuan pertahanan di perbatasan hanya dapat diterima dalam bentuk peralatan.

“Selama bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan, itu diperbolehkan, namun untuk personel tidak,"kata Hartind di Jakarta, Kamis (1/2).

Hartind menuturkan, selama ini AS telah memberikan bantuan peralatan kepada Indonesia. Salah satu bantuan AS yang disebut Hartind adalah peralatan untuk memperkuat kawasan maritim Indonesia. Bantuan ini berupa radar yang telah dipasang di 12 titik sepanjang Selat Malaka dan Pulau Sumatera, mulai dari Sabang ke Batam. “Tapi secara resmi tidak ada kerja sama dengan AS di perbatasan,”ujar Hartind.

Kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia, sebutnya, dilakukan bersama Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, Australia, dan India.

Pemrov Sulut disebut-sebut melakukan rencana pengamanan wilayah laut dan perbatasan dengan militer AS. Gubernur Sulut Sarundajang bahkan telah mengunjungi Angkatan Laut AS untuk mempresentasikan kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah acara penanggulangan terumbu karang dan masalah perbatasan di Sulawesi Utara. Rencana kerja sama ini memunculkan kekhawatiran akan dilakukannya pembangunan pangkalan AS di Sulut.

“Sebenarnya tidak masalah, kita bisa terima bantuan AS itu, tapi harusnya melalui Kementerian Pertahanan,”tegas Hartind.

 

sumber : JURNAS

Presiden Cium Godaan ke Arah Penyimpangan dalam Pengadaan Alutsista

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Prinsip transparan dan akuntabel berlaku bagi pengadaan di semua domain.

Baca juga:

Bantah Ada Pelengseran, Jero Minta Kader Demokrat Jaga Citra Partai

Jero Wacik Tegaskan Kembali Demokrat Tetap Solid

Menang di Florida, Romney Klaim Calon Terkuat Republik

Dari “Cinta Coca-Cola”, Presiden Filipina Terpikat dengan Perempuan Korea

Presiden Menerima Ketua Sinode Papua

Jurnas.com | SEMUA pihak diminta menghindari praktek bisnis alutsista yang tidak benar dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dari praktik tidak benar ini ujung-ujungnya membuat kemampuan prajurit berkurang. Presiden mencium masih berjalan praktek bisnis alutsista yang tidak benar itu.

"Jangan ada mark up, jangan ada lobi sana, lobi sini, menggalang sana menggalang sini. Akhirnya harganya menjadi berlebihan, negara dirugikan. Jumlahnya berkurang, sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit kita untuk berperang menjadi berkurang. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kantornya, Jakarta, Kamis (2/2).

Presiden meminta jajarannya mempetanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Kementerian terkait harus memberikan penjelasan kepada publik atas penggunaan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan informasi. "Saya sudah sampaikan itu. Menhan harus aktif, semua harus aktif untuk menjelaskan. Jangan isunya digeser ke sana kemari, dan bisa membingungkan semua. Jelaskan dengan baik, komunikasikan dengan baik," ujar Kepala Negara.

Kementerian Pertahanan diminta membuat perencanaan yang tertata terkait pengadaan alutsista. Presiden sendiri udah memberikan kebijakan dasar soal itu. "Yakni menggunakan industri dalam negeri sendiri manakala itu tersedia, dan itu wajib," kata Presiden.

Namun bila tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Namun mesti dilakukan di atas kerangka kerja sama yang baik. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu, dan kalau terjadi akan kita berikan tindakan yang tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan dalam pengadaan alutsista," kata Presiden.

Prinsip transparan dan akuntabel berlaku bagi pengadaan di semua domain di negeri, di kementerian manapun. "Mari kita pertanggungjawabkan anggaran yang tidak sedikit yang tujuannnya baik, untuk negara kita, kedaulatan negara kita, pertahanan dan keamanan kita, melindungi rakyat dan tanah air kita," kata Presiden.

 

sumber : JURNAS

Presiden rapat bahas pusat pelatihan pasukan perdamaian

Kamis, 2 Februari 2012 15:06 WIB | 414 Views

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA)

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangsungkan sidang kabinet terbatas membahas perkembangan pembangunan pusat pelatihan pasukan perdamaian di Sentul Bogor yang ditargetkan selesai 2014.

Dalam sid ng kabinet bidang Politik Hukum dan Keamanan yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Kamis siang, Presiden mendengarkan penjelasan dari Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan menteri terkait mengenai perkembangan pembangunan pusat pelatihan tersebut.

"Kawasan yang dibangun itu penting, berkaitan dengan tugas pokok kita menyangkut sesuatu yang belum kita miliki padahal manfaat dan kegunaannya sangat besar," kata Presiden.

Presiden menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berkontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB di daerah-daerah konflik.

Di pusat pendidikan pasukan perdamaian di Sentul tersebut, kata Kepala Negara selain akan didirikan pusat pelatihan bahasa, juga akan dibangun tempat latihan untuk penanganan tanggap darurat bencana alam serta pelatihan kontra teroris.

"Kita juga ingin memiliki kampus yang representatif untuk Universitas Pertahanan. Meski sudah berjalan (universitas-red) tersebut, namun kita memerlukan fasilitas yang lebih representatif," katanya.

Presiden juga mengatakan kebutuhan Indonesia yang aktif mengirimkan pasukan perdamaian adalah perlunya pangkalan bagi pasukan perdamaian yang siap diberangkatkan kapan pun.

"Semua kita bangun bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan prioritas," tegasnya.

Hadir dalam sidang kabinet tersebut menteri-menteri di jajaran Polhukam antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendikbud Muhammad Nuh, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, para kepala staf tiga angkatan, Menkeu Agus Martowardojo dan sejumlah pejabat lainnya.

No S-400 Missile Exports Before 2015

S-400 Triumph air defense system
© RIA Novosti. Artem Jitenev

13:13 02/02/2012

MOSCOW, February 2 (RIA Novosti)

Russia has no plans to export S-400 Triumf air-defense systems before 2015 and may not start deliveries to Belarus and Kazakhstan until after 2014, a state-controlled arms exporter said on Thursday.

“Until 2015 all the S-400s will be manufactured for Russian needs only,” Rosoboronexport head Anatoly Isaikin said.

The S-400 (SA-21 Growler) air defense system is expected to form the cornerstone of Russia's theater air and missile defenses by 2020.

The S-400 can engage targets at a range of up to 400 km and an altitude of 40,000-50,000 meters. The system uses an array of assets optimized for engaging ballistic and cruise missiles.

S-400 Triumf air missile defense system

sumber : RIA NOVOSTI

Pemprov Sulut Kerja Sama Perbatasan dengan AS, Kemhan Merasa Dilangkahi

Jurnas.com | KEMENTERIAN Pertahanan mengkonfirmasi tidak menerima laporan kunjungan Gubernur Sulawesi Utara Sinjo Sarundajang ke Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat yang mempresentasikan kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah acara penanggulangan terumbu karang dan masalah perbatasan di Sulawesi Utara. Kunjungan gubernur ini telah mendapat kritikan keras dari DPR RI.

“Belum ada laporan ke Kementerian Pertahanan untuk bantuan Amerika Serikat menjaga perbatasan Sulawesi Utara,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Brigjen Hartind Asrin di Jakarta, Kamis (2/2). Menurut Hartind, segala bentuk bantuan yang berkaitan dengan pertahanan seharusnya dilakukan melalui Kementerian Pertahanan.

“Approval-nya seharusnya melalui Kementerian Pertahanan," katanya. Isu adanya pengamanan wilayah perbatasan ini mengemuka saat pertemuan antara Wakil Gubernur Sulut Djauhari Kansil dengan Konsulat Jenderal Amerika Serikat, 24 Januari 2012 lalu.

Gubernur Sulut sendiri diberitakan telah melakukan pertemuan dengan para prajurit dan petinggi militer AS di San Diego kemarin (1/2) waktu setempat. Pertemuan ini sekaligus memberi masukan kepada peserta Mid Planing Conference, Pacific Partnership 2012 yang akan dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota Sulawesi Utara, Juni nanti.

Komisi I DPR RI memprotes tindakan pemrov Sulut yang mengatur pengamanan wilayah lautnya dengan Amerika. DPR menganggap tindakan ini telah melampaui kewenangan sekaligus melangkahi pemerintah pusat.

sumber : JURNAS