Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Prinsip transparan dan akuntabel berlaku bagi pengadaan di semua domain.
Prinsip transparan dan akuntabel berlaku bagi pengadaan di semua domain.
Jurnas.com | SEMUA pihak diminta menghindari praktek bisnis alutsista yang tidak benar dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dari praktik tidak benar ini ujung-ujungnya membuat kemampuan prajurit berkurang. Presiden mencium masih berjalan praktek bisnis alutsista yang tidak benar itu.
"Jangan ada mark up, jangan ada lobi sana, lobi sini, menggalang sana menggalang sini. Akhirnya harganya menjadi berlebihan, negara dirugikan. Jumlahnya berkurang, sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit kita untuk berperang menjadi berkurang. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kantornya, Jakarta, Kamis (2/2).
Presiden meminta jajarannya mempetanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Kementerian terkait harus memberikan penjelasan kepada publik atas penggunaan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan informasi. "Saya sudah sampaikan itu. Menhan harus aktif, semua harus aktif untuk menjelaskan. Jangan isunya digeser ke sana kemari, dan bisa membingungkan semua. Jelaskan dengan baik, komunikasikan dengan baik," ujar Kepala Negara.
Kementerian Pertahanan diminta membuat perencanaan yang tertata terkait pengadaan alutsista. Presiden sendiri udah memberikan kebijakan dasar soal itu. "Yakni menggunakan industri dalam negeri sendiri manakala itu tersedia, dan itu wajib," kata Presiden.
Namun bila tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Namun mesti dilakukan di atas kerangka kerja sama yang baik. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu, dan kalau terjadi akan kita berikan tindakan yang tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan dalam pengadaan alutsista," kata Presiden.
Prinsip transparan dan akuntabel berlaku bagi pengadaan di semua domain di negeri, di kementerian manapun. "Mari kita pertanggungjawabkan anggaran yang tidak sedikit yang tujuannnya baik, untuk negara kita, kedaulatan negara kita, pertahanan dan keamanan kita, melindungi rakyat dan tanah air kita," kata Presiden.
"Jangan ada mark up, jangan ada lobi sana, lobi sini, menggalang sana menggalang sini. Akhirnya harganya menjadi berlebihan, negara dirugikan. Jumlahnya berkurang, sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit kita untuk berperang menjadi berkurang. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kantornya, Jakarta, Kamis (2/2).
Presiden meminta jajarannya mempetanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Kementerian terkait harus memberikan penjelasan kepada publik atas penggunaan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan informasi. "Saya sudah sampaikan itu. Menhan harus aktif, semua harus aktif untuk menjelaskan. Jangan isunya digeser ke sana kemari, dan bisa membingungkan semua. Jelaskan dengan baik, komunikasikan dengan baik," ujar Kepala Negara.
Kementerian Pertahanan diminta membuat perencanaan yang tertata terkait pengadaan alutsista. Presiden sendiri udah memberikan kebijakan dasar soal itu. "Yakni menggunakan industri dalam negeri sendiri manakala itu tersedia, dan itu wajib," kata Presiden.
Namun bila tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Namun mesti dilakukan di atas kerangka kerja sama yang baik. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu, dan kalau terjadi akan kita berikan tindakan yang tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan dalam pengadaan alutsista," kata Presiden.
Prinsip transparan dan akuntabel berlaku bagi pengadaan di semua domain di negeri, di kementerian manapun. "Mari kita pertanggungjawabkan anggaran yang tidak sedikit yang tujuannnya baik, untuk negara kita, kedaulatan negara kita, pertahanan dan keamanan kita, melindungi rakyat dan tanah air kita," kata Presiden.
sumber : JURNAS
