Pesawat SMKN 29 Jakarta Ditawarkan Rp1,3 Miliar, Siap 20 Unit

Jakarta

| 06:59 Sat, 7 Jan 2012

5

 

Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional

Jurnas.com | PESAWAT Jabiru J430 hasil rakitan SMK Negeri 29 Jakarta bakal ditawarkan dengan harga sekitar Rp1,3 miliar. Ini lantaran menyesuaikan besarnya biaya perakitan dan bahan-bahan yang dipergunakan.

"Kami berani menawarkan harga pesawat ini sampai Rp1,3 miliar," kata Kepala Program Keahlian Airframe & Powerplant SMK N 29 Jakarta, Ahmad Budiman saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Jumat (6/1) di Jakarta. Rencananya, mereka akan memproduksi pesawat tersebut sebanyak 20 unit.

Budiman mengatakan, biaya merakit pesawat memang mahal bila dibandingkan merakit mobil. Sebab, banyak bahan yang digunakan didatangkan dari luar negeri. Tapi, biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Biaya perakitannya mahal sampai Rp200 juta," katanya.

Sedangkan, biaya membeli bahan-bahan lokal dikeluarkan sekitar Rp100 juta dan ongkos kirim bahan impor sekitar Rp300 juta. Sebagian besar komponen pesawat masih diimpor dari Australia dan 10 persen berasal dari bahan lokal.

"Saat ini pengerjaan sudah sampai 95 persen," katanya. Yaitu proses finishing, seperti pemasangan sayap, pemasangan tangki bensin, pengecatan dan lain-lain. "Perkiraan akhir bulan ini sudah selesai," kata Budiman. Pesawat Jabiru J430 merupakan keluaran terbaru anak SMKN 29 Jakarta.

Sebelumnya pada 2009, mereka berhasil merakit pesawat sejenis yang diberinama "Jabiru J200". Bedanya, pesawat yang lama hanya berkapasitas dua orang, sementara yang terbaru mampu menampung empat orang.

sumber : Jurnas

Pemerintah dan Parlemen Berdebat Alutsista, Calo Mengintai

MBT T-90 buatan Rusia jadi alternatif pengganti Leopard. (Foto: Uralvagonzavod)

9 Februari 2012, Jakarta: Pernyataan mengenai rencana pembelian Alutsista TNI kembali dilontarkan salah satu anggota Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin. Kali ini sang purnawirawan Mayjen TNI, mempertanyakan dana pinjaman luar negeri sebesar AS$ 6,5 miliar. Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengaku, tidak mengetahui dari mana sumber pinjaman dana tersebut.

Perang pernyataan mengenai rencana TNI membeli Alutsista belakangan ini memang menjadi perdebatan menarik, antara DPR dan Pemerintah/TNI. DUa instansi ini seakan berdebat di media, saling tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga membuat bingung publik.

Kepada itoday, pengamat pertahanan Mufti Makarim mengatakan, mekanisme pembelian Alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri sebenarnya sudah menjadi hal biasa, sejak jaman Juwono Sudarsono, dan itu relatif membantu.

Mufti juga menambahkan, beberapa tahun terakhir, anggaran TNI untuk membeli Alutsista memang meningkat cukup signifikan. Namun hal itu belum bisa membuat Indonesia membeli Alutisista secara masif.

“Pembelian Alutsista TNI hanya berdasarkan kepada kebutuhan minimum, sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) saja,” jelas Mufti ketika dihubungi itoday, Kamis, (9/2).

Lucunya, DPR seharusnya sudah mengetahui detil jumlah anggaran dan dari mana anggaran pembelian Alutsista TNI. Karena pemerintah/TNI pasti akan melaporkan sumber dana kepada DPR sesuai mekanisme yang ada.

Mengenai banyaknya perang pernyataan antara DPR dan Pemerintah/TNI, mengenai hal yang berkaitan dengan rencana pembalian Alutsista. Menurut Mufti, ada kemungkinan ada orang-orang yang memiliki kepentingan yang masuk dari perang di media tersebut.

“Broker bisa saja masuk ke dua instansi setelah melihat perdebatan antara DPR dan Pemerintah/TNI,” terangnya.

Hal itu bisa terjadi, karena publik bisa mengetahui apa yang sedang diperdebatkan. Masalah Leopard 2 misalnya, broker senjata jadi memiliki kesempatan untuk menawarkan tank ringan-medium entah lewat DPR atau masuk ke TNI dengan menyodorkan spesifikasi barangnya, sekaligus memberitahu jika barangnya sesuai dengan apa yang diributkan.

Tidak hanya itu, Mufti menganggap, perdebatan mengenai anggaran Alutsista ini hanya masalah politik saja. Karena jika dilihat, pernyataan yang menolak rencana pemerintah selalu berasal dari kalangan partai oposisi. “Kalangan oposisi akan selalu menjadi pihak yang bertolak belakang dengan pemerintah penguasa,” jelasnya.

Untuk mengurangi adanya penyusupan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, Mufti menyarankan agar perdebatan dilakukan secara paralel, bukan dilakukan di gelanggang terbuka.

“Publik diuntungkan dengan adanya perdebatan ini, dan memang berhak tahu, sebab menyangkut dana besar,” ungkap Mufti. “Tetapi ada baiknya DPR dan Pemerintah melakukan debat secara paralel, agar saling mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, jangan saling tuduh tak berdasar. Ini jadi lucu, karena yang terjadi adalah siapa mengawasi siapa,” pungkasnya.

Sumber: itoday

Iran akan selenggarakan latihan perang lagi

Jumat, 6 Januari 2012 20:01 WIB

ilustrasi Sebuah misil darat-ke-laut jarak jauh bernama Qader (Kuasa) diluncurkan saat latihan perang Velayat-90 di pesisir Laut Oman dekat Selat Hormuz, Iran selatan, Senin (2/1). (FOTO REUTERS/Jamejamonline/Ebrahim Norouzi/Handout/ox/12.)

Teheran (ANTARA News/AFP) - Iran akan menyelenggarakan latihan militer lagi di dan sekitar Teluk Hormuz dalam beberapa pekan ke depan, kata panglima angkatan laut Pengawal Revolusinya yang dikutip kantor berita Fars, Jumat.

Manuver-manuver itu akan diselenggarakan dalam bulan kalender Iran dari 21 Januari sampai 19 Februari, kata Fars mengutip pernyataan Ali Fadavi.

Latihan-latihan itu akan menekankan pernyataan tegas Iran bahwa pihaknya "menguasai penuh perairan Selat Hormuz dan mengawasi segala pergerakan di daerah itu," tambah Fadavi.

Pengumuman itu-- yang waktunya dibatasi bagi latihan yang Pengawal Revolusi umumkan sebelumnya "secepat mungkin"-- yang berisiko meningkatkan ketegangan dengan Barat di selat itu.

Perairan itu adalah "jalur paling penting dunia" untuk kapal-kapal tangki, kata Badan Informasi Energi Amerika Serikat. Sekitar 20 persen pengiriman minyak dunia melewati perairan sempit itu memasuki Teluk.

Angkatan laut reguler Iran menyelesaikan latihan perang 10 hari di timur selat itu, di Teluk Oman, awal pekan ini dengan uji-uji coba tiga rudal anti-kapal.

Para pemimpin militer dan politik Iran memperingatkan mereka akan mendekat ke selat itu jika sanksi-sanksi Barat ditingkatkan untuk menghambat ekspor minyak Iran.

Angkatan laut juga memperingatkan bahwa pihaknya akan bereaksi jika Amerika Serikat berusaha menggelar satu dari kapal-kapal induknya di perairan itu.

Pengawal Revolusi, yang menggunakan kapal-kapal kecil berkecepatan tinggi yang membawa peluncur-peluncur rudal dan kapal-kapal kecil lainnya, secara berkala menyelenggarakan latihan -latihan di dan sekitar Selat Hormuz.

Pelatihan terbaru diselenggarakan Juli 2011 dan termasuk penembakan beberapa rudal anti-kapal antara lain rudal Khalij Fars yang memiliki jangkauan tembak 300km.

Fadavi tidak merinci manuver-manuver baru itu.

"Ketujuh dalam rangkaian Manuver Nabi Besar itu akan dilakukan di daerah Teluk Persia dan Selat Hormuz. Latihan itu akan berbeda dari latihan sebelumnya, " kata Fars mengutip pernyataan Fadavi.
(H-RN/H-AK)  

sumber : Antara

F-35 JSF Delays Could Force Australia to Revert to Super Hornet

06 Januari 2012

The Joint Strike Fighter (JSF) in flight during testing. (photo : News Limited)

AUSTRALIA may be forced to purchase more Super Hornet fighter-bombers to prevent a capability gap in the nation's air defences if work on the Joint Strike Fighter is further delayed due to a new US military strategy and budget plan.

Ambassador to the US Kim Beazley, who received a comprehensive briefing from American officials about the changes, conceded production of the stealthy, multi-role JSF now named the F-35 Lightning II may be impacted by the shift to a leaner US military.

"The meaning of what the President (Barack Obama) and (US Defence Secretary Leon) Panetta have had to say for the F35 program is not that there won't be one but that perhaps in the long term the numbers might change and come down bit," Mr Beazley, former defence minister from 1984-90, told ABC News.

"I don't expect that out of this will emerge delays to a successful conclusion of the project but it may have an impact on the cost structure. The impact on delivery, paradoxically, will probably be quite useful."

Australia plans to buy up to 100 F-35s for an estimated $16 billion and has so far ordered 14, with the RAAF's first squadron supposed to be operating by 2018.

Asked if Australia could fill the gap if the F-35s were not ready by that time by buying more Super Hornet fighter-bombers Mr Beazley indicated that was a possibility.

"Well that's of course for defence ministers rather than ambassadors to say but he is always, (Defence Minister Stephen) Smith has always made clear that he keeps options open in terms of addressing any capability gaps," Mr Beazley said.

Development of the revolutionary JSF was already running behind schedule in April last year when The Australian revealed the RAAF was contemplating purchasing 18 more Super Hornets for $1.5bn to fill the gap.

It is understood delivery may be pushed back even further when the proposed US defence budget for 2013 is announced in coming weeks. The budget is expected to detail $487bn in spending cuts and call for a slowing of the pace of production for the F-35 jet.

The Howard government bought 24 Super Hornets for $6bn in 2007 to fill an earlier strategic gap left when the RAAF's F-111 bombers were withdrawn ahead of time because of concerns about fatigue.

But the announcement overnight, which included a new strategic focus towards the Asia-Pacific, may mean Australia could need even more Super Hornets.

"The Americans are very clear that as they proceed with the F35 program they're under close watch by the Australian government and if at any point of time a risk develops to the capacity for Australia to be satisfied with the forcing being that it has for the air defence of Australia then the Australian government will take action," Mr Beazley said.

US company Lockheed Martin Corporation is building the F-35s which are packed with sophisticated radars and other electronic equipment.

The original plan was for Lockheed to build 2443 JSFs for various arms of the American forces with about 500 others going to allies including Britain, Australia, Israel and Canada.

British Defence Minister Philip Hammond today voiced concern about possible cuts or delays in the F-35 fighter program.

Mr Hammond, who is currently visiting Washington, said he would like to speak with Mr Panetta about the impact the US announcement could have on the JSF.

"One of the things I hope to understand in the meetings I am to have later today is what, if any, impact the announcements being made today will have on the Joint Strike Fighter program," Mr Hammond said.

Opposition defence spokesman David Johnston told The Australian Online he was "not concerned" that the progress of the JSF program would be hindered by the US announcement.

However he said America's shifted focus on the Asia-Pacific region would place extra responsibility on Australia.

"Australia is now under the microscope to step up," Senator Johnston said.

"With the current state of the navy and the disinterest of our Prime Minister in defence issues we are at risk of being found wanting."

Acting Defence Minister Warren Snowdon referred The Australian Online to Mr Beazley's comments.

(The Australian)

Ukraine will Deliver 49 MBT T-84 Oplot to Thailand and will be Completed in 2014

06 Januari 2012

T-84 Oplot Main Battle Tanks (photo : Militaryphotos)

Ukrainian State Company for Export and Import of Military and Special Products and Services (Ukrspetseksport), which is a part of the Ukroboronprom state concern, intends to supply 49 T-84 Oplot tanks to Thailand.

He said a statement made by Volodymyr Kuratchenko, deputy director general of Ukroboronprom, in Kharkiv that enterprise will supply close to 100 tanks to Thailand was a mistake.

Volodymyr Kuratchenko told the press in Kharkiv that the execution of the contract will begin in 2012 and will be completed in 2014.

He said the execution of the contract will allow the Kharkiv Malyshev Plant to boost production volume 10 times in 2012 over 2011.

He did not specify a sum of the contract.

Mykola Belov, acting director general of the Kharkiv Malyshev Plant, told Ukrainian News the Cabinet of Ministers allocated UAH 40.2 million in December to the plant for preparing the execution of this and other contracts concerning production of tanks and armored personnel carriers.

Chief Designer Volodymyr Vakulenko told the press some 40 changes will be introduced in the design on demands from the customer, including installation of air conditioners.

As Ukrainian News reported, Ukrspetseksport on September 1 signed a contract with the Defense Ministry of Thailand to deliver 49 Oplot tanks for a sum exceeding USD 200 million.

On August 5, Ukrspetseksport reached agreement with Thailand for manufacture of 121 pieces of

BTR-3E1 armored personnel carriers and support vehicles based on them worth a total of more than USD 140 million.

Ukrspetseksport is part of the Ukroboronprom state-run concern, which also comprising enterprises producing military hardware, including tank-building enterprises.

(Army Recognition)

UE akui peran baru Indonesia di kawasan

Jumat, 6 Januari 2012 21:52 WIB | 1225 Views

Marty Natalegawa (FOTO ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa bertemu dengan para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa (UE) yang dipimpin Dubes UE di Jakarta Julian Wilson di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat.

Menurut siaran pers Kementerian Luar (Kemenlu) yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat malam, dalam pertemuan yang dihadiri 14 duta besar (dubes) dan tujuh wakil dubes itu, Wilson mengucapkan selamat atas peran baru yang ditunjukkan Indonesia di tingkat global sepanjang 2011.

"Ditandatanganinya 131 perjanjian bilateral pada tahun 2011 menunjukkan kinerja diplomasi yang luar biasa," kata Wilson.

Pertemuan ini, katanya, menjadi bentuk koordinasi RI-UE di jalur yang benar. Hal ini mengingat pada 2012 akan menjadi tahun yang besar karena kedua pihak akan mengesahkan Perjanjian Kerja sama Kemitraan atau Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dan Joint Committee sebagai mekanisme baru dialog bilateral.

Sementara itu Menlu Marty mengharapkan forum pertemuan dengan para dubes UE tersebut dapat dilembagakan dalam bentuk pertemuan reguler yang dilakukan tiap tiga atau empat bulan sekali.

"Ini forum yang tepat, karena pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan informasi mengenai capaian diplomasi 2011 dan proyeksi kebijakan luar neger 2012," ujar Marty.

Marty menegaskan pentingnya dibuka jembatan dalam memperkuat hubungan RI-UE. Untuk itu, ia menekankan perlunya dikembangkan score-card peta hubungan di semua negara UE yang melibatkan semua perwakilan negara-negara UE di Jakarta dan perwakilan RI di negara-negara Eropa.

Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu, Dewi Mayangsari Kusumaastuti saat dihubungi menyampaikan, pertemuan antara Menlu Marty dengan para dubes negara-negara anggota UE adalah untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

Terkait dengan hal-hal yang dibahas, Dewi menyampaikan pertemuan tersebut difokuskan pada hubungan bilateral RI-UE. "Bagaimana ke depannya hubungan tersebut agar lebih berbobot, lebih fokus," ujarnya.

Hubungan ekonomi akan lebih ditingkatkan. Demikian pula, harus ada kesinambungan antara hubungan bilateral RI dengan negara-negara UE dan bilateral RI dengan UE sendiri agar lebih fokus, lebih terarah dan maju bersama-sama.

Mengenai krisis keuangan yang kini melanda negara-negara Eropa, Indonesia, kata Dewi, belum melihat dampaknya bagi hubungan bilateral. Indonesia berharap UE dapat mengatasi krisis tersebut sehingga dapat terhindar dari dampak yang lebih parah.

Selain masalah bilateral, Menlu menyampaikan sejumlah informasi khususnya mengenai hasil-hasil Keketuaan Indonesia di ASEAN 2011. Menlu juga memberikan informasi kepada para dubes negara-negara UE mengenai pandangan Indonesia terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama dan isu-isu di kawasan seperti masalah Iran, Myanmar dan Semenanjung Korea.

Dalam pertemuan itu, Menlu Marty didampingi oleh penjabat Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Dubes Yuli Mumpuni dan Dubes Retno Marsudi.

Para dubes dan wakil dubes dari 23 negara anggota berasal dari Republik Ceko, Bulgaria, Prancis, Polandia, Swedia, Italia, Finlandia, Siprus, Slovania, Rumania, Denmark, Kroasia, Belgia, Jerman, Luksemburg, Portugal, Irlandia, Spanyol, Hungaria, Inggris, Belanda, Republik Hellenic dan UE.

Dalam siaran pers Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu, UE merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan keduanya mencapai lebih dari 26 miliar dolar. Dari sisi investasi, UE menempati urutan ke-2 terbesar.

RI-UE saat ini dalam proses untuk meratifikasi Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Keduanya juga tengah mencanangkan Joint Committee sebagai mekanisme baru dialog bilateral. PCA dan Joint Committe tersebut nantinya diyakini akan dapat lebih meningkatkan hubungan bilateral RI-UE. 

sumber : Antara

Hercules Hibah Australia Diremajakan

06 Januari 2012

C-130H Hercules Angkatan Udara Australia (photo : FlightCrew)

Jakarta (ANTARA News) - "Pemerintah akan merenovasi dan meremajakan atau retrofit empat pesawat C-130 Hercules hibah dari Australia," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

"Biasanya kalau dapat hibah, atau dapat pesawat, selalu kami cek, renovate, retrofit, kami betul yakinkan bahwa pesawat itu layak terbang," kata Purnomo ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

"Sekitar ratusan miliar untuk empat pesawat terbang itu. Saya tak tahu persis karena belum diajukan oleh tim," katanya menyinggung perkiraan biaya peremajaan pesawat terbang transpor militer itu.

Menurut dia, tim dari kedua negara akan bertemu untuk membahas kondisi pesawat dan teknis hibah. Hasil pembicaraan tim itu bisa digunakan untuk mengukur biaya retrofit dan kemampuan keempat pesawat itu setelah diremajakan.

Yusgiantoro menjelaskan, pesawat hibah itu berjenis H, atau masuk dalam kategori pesawat baru. Hibah itu juga telah mendapat persetujuan dari Amerika Serikat.

"Karena setiap alutsista buatan Amerika Serikat, di mana pun juga, jika mau dihibahkan walau yang mau menghibahkan negara lain, harus melapor dulu pada Amerika Serikat," katanya.

Australia positif menghibahkan empat unit pesawat Hercules untuk Indonesia setelah sempat tertunda prosesnya pada 2011.

"Kemungkinan kedua tim teknis dari masing-masing negara akan bertemu pada pertengahan Januari ini," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa (3/1).

Asrin mengatakan, dalam pertemuan itu kedua tim akan membicarakan teknis hibah yang akan dilakukan setelah sempat tertunda pada 2011. Selain mengadakan pertemuan di Jakarta, akan dilakukan pula pertemuan di Australia untuk melihat langsung empat unit Hercules yang akan dihibahkan tersebut, katanya.

Sementara itu, Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo, mengatakan pesawat Hercules yang diperlukan TNI-AU saat ini sebanyak 30 unit. Namun, TNI-AU hanya memiliki 21 pesawat Hercules, sehingga masih kurang sembilan pesawat.

"Kekurangan pesawat Hercules itu akan dipenuhi dari hibah dan membeli. Ke-30 pesawat Hercules akan digunakan untuk pesawat tanki sebanyak dua unit, pesawat VIP dua unit, dan pesawat operasional dua batalion sebanyak 26 unit," kata Suprasodjo.

Dia menambahkan, pesawat tipe H yang akan dihibahkan Australia akan digunakan TNI-AU untuk menggantikan tipe B yang sudah sangat tua. Selain Angkatan Udara Amerika Serikat, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerima C-130 dari pabriknya. (F008)

(Antara)