Peacekeeping Center untuk Kesiapan RI Pelihara Perdamaian Dunia

Jurnas.com | PUSAT pasukan perdamaian (peacekeeping center) sengaja dibangun dengan taraf internasional. Alasannya, intensitas, partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam berbagai tugas-tugas pemeliharaan perdamaian sangat tinggi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Indonesia negara yang sangat aktif berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian dunia. Di mana pun mengemban tugas, dunia menilai kontingen Indonesia berprestasi yang baik.

“Penilaian ini wajib kita pertahankan bahkan terus kita tingkatkan," kata Presiden, di Sentul, Bogor, Senin (19/12). Alasan lain adalah, pengalaman Indonesia dalam berbagai penugasan peace keeping association.

Di bekas negara Yugoslavia, Indonesia mendapat apresiasi tinggi karena disiplin, spirit, kinerja, bahkan hubungan para peacekeeper Indonesia dengan masyarakat lokal, baik. “Kita dinilai sebagai good luck,” kata Presiden.

Di Bosnia, Indonesia tidak terlalu banyak menempatkan posisi kepemimpinan. Padahal Indonesia punya 650 perwira dan military observer dari 38 negara. Tenyata ada hambatan bahasa dan pengetahuan tentang peacekeeping missionitu sendiri.

Pengalaman lainnya, 3-5 persen anggota Kontingen Indonesia, TNI dan Polri, perwira dan bintara yang dipulangkan kembali ke Indonesia. Padahal baru dua minggu berada di Bosnia. “Itu karena mereka tidak lulus mengemudi dan tidak lulus bahasa Inggris,” katanya.

Indonesia juga pernah mendapat penawaran menambah kontingennya satu batalyon mekanik karena akan didirikan komando baru. Indonesia ditawari untuk menempatkan jenderal berbintang dua untuk menjadi pos commander, jika satu batalyon itu bisa ditambahkan. “Ternyata kita tidak siap,” katanya.


jurnas

Indonesia Sampaikan Belasungkawa kepada Korea Utara

Jakarta (ANTARA
News) - Kementerian
Luar Negeri
Indonesia
menyampaikan belasungkawa atas
meninggalnya Pemimpin Korea Utara
Kim Jong-Il seperti yang dilaporkan
Kantor Berita "Korean Central News
Agency" (KNCA), Senin.
"Atas nama pemerintah dan rakyat
Indonesia, Presiden Republik Indonesia
menyatakan belasungkawa yang
mendalam atas meninggalnya
Pemimpin Besar Republik Demokratik
Rakyat Korea, Yang Mulia Kim Jong-Il, "
demikian pernyataan resmi
Kemenetrian Luar Negeri yang diterima
di Jakarta, Senin.
Menurut pernyataan itu, pemerintah
dan rakyat Indonesia mendoakan agar
keluarga yang ditinggalkan, pemerintah,
bangsa dan seluruh rakyat Korea Utara
diberikan kekuatan dan kesabaran
dalam menghadapi suasana kedukaan
pada saat ini.
Pemerintah Indonesia juga yakin bahwa
Korea Utara akan mampu mengatasi
masa sulit ini dan tumbuh berkembang
sesuai aspirasi bangsa dan rakyatnya.
Pemerintah Indonesia juga
berkeyakinan bahwa Korea Utara akan
meneruskan komitmennya dalam
membantu memelihara perdamaian,
keamanan, dan kesejahteraan di
wilayah Semenanjung Korea dan Asia
Pasifik pada umumnya.
Kim Jong Il meninggal pada Sabtu
(19/12) pada usia 69 akibat kelelahan
mental dan fisik yang berlebihan dalam
perjalanan kereta api seperti yang
dilaporkan KCNA, Senin.
Kondisi kesehatan Kim Jong-Il diyakini
telah memburuk setelah menderita
stroke pada tahun 2008 lalu.
Jasad Kim Jong-Il akan disemayamkan
di Kumsusan Memorial Palace, di lokasi
yang juga tersimpan jasad ayahnya, Kim
Il-sung, yang merupakan bapak pendiri
negara tersebut.
Pemerintah Korea Utara telah
menetapkan masa berkabung dari 17
Desember - 29 Desember 2011 dan
menyatakan untuk tidak menerima
delegasi asing pada upacara
pemakaman yang akan diadakan di
Pyongyang pada 28 Desember
mendatang.

sumber Antara

RI - Korsel bahas TOT Kapal Selam

Bandung (ANTARA
News) - Indonesia
dan Korea Selatan
masih membahas
mekanisme alih teknologi dalam
pengadaan tiga kapal selam baru untuk
TNI Angkatan Laut.
"Proses pengadaan kapal selam kini
telah selesai pada tahap penentuan
produsen dan kontrak," kata Wakil
Menteri Pertahanan Sjafrie
Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja ke
PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia,
di Bandung, Selasa.
Wakil Menhan Sjafrie menambahkan
dalam kontrak itu ada ketentuan
mengenai mekanisme alih teknologi
mulai dari awal hingga akhir pengadaan
selesai seluruhnya.
"Artinya dari awal pembelian proses
alih teknologi itu sudah berjalan, yakni
dengan mengirimkan sejumlah teknisi
yang masa kerjanya masih panjang
untuk melihat langsung proses
pembuatan kapal selam itu," ujar
Wamenhan.
"Pengadaan sumber daya manusia
yang akan dikirim ini menjadi tantangan
tersendiri bagi Indonesia, khususnya PT
PAL. Dan jumlahnya relatif besar
minimal 50 orang," ujar Sjafrie.
Pada pengadaan tahap kedua, para
teknisi yang telah dikirimkan tersebut
diharapkan mulai terlibat dalam hal-hal
teknis menyangkut pembuatan kapal
selam.
"Nah, disini mulai ada interaksi fisik
langsung para teknisi kita dalam proses
pembuatan kapal selam. Jadi, peran
negara produsen sudah sekitar 50
persen diambil oleh para teknisi kita,"
tutur dia.
Sjafrie menambahkan selama proses
pembuatan dua kapal selam itu selain
menyiapkan dan mengirimkan para
teknisi juga sudah dibangun pula
galangannya.
"Sehingga semua ini berjalan paralel,"
katanya.
Selanjutnya, ujar Sjafrie, pada
pembuatan kapal selam ketiga sudah
dapat dilakukan di Indonesia dan
seluruhnya dilakukan oleh tenaga-
tenaga Indonesia.
"Itu kebijakan dasar, strategi besar
dalam mekanisme pengadaan alat
utama sistem senjata yang ditetapkan
Indonesia baik untuk pengadaan alat
utama sistem senjata berteknologi
tinggi seperti kapal selam, maupun
berteknologi sedang," kata Wamenhan.
Proses pengadaan tiga kapal selam
tersebut diadakan dari Korea Selatan.
Sebelumnya untuk pengadaan kapal
selam TNI AL ada beberapa negara
yang menjadi pilihan seperti Jerman
(U-209) , Korea Selatan (Changbogo),
Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis
(Scorpen).
Setelah melalui tender dan disesuaikan
dengan spesifikasi teknis dan
kebutuhan operasional serta anggaran
yang ada, akhirnya diputuskan
pengadaan dilakukan dari Korea
Selatan.

sumber Antara

Industri Pertahanan Didaerah Harus Maju

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan
Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan
produsen alat utama sistem senjata
(alutsista) di daerah harus maju
untuk mendukung modernisasi
peralatan militer.
"Harus 'Ok' (maju). ..," kata Wakil
Menteri Pertahanan Sjafrie saat tiba
di Apron PT Dirgantara Indonesia
(PTDI) dalam rangkaian kunjungan
kerja ke beberapa produsen alutsista
di daerah, Selasa (20/12) .
Sjafrie menambahkan sudah saatnya
produsen alutsista di daerah untuk
diberdayakan lebih maju dalam
mendukung modernisasi peralatan
militer.
Kunjungan kerja ke beberapa
produsen alutsista daerah diawali
dengan peninjauan ke PT Pindad dan
PT Dirgantara Indonesia di Bandung.
Kunjungan ke kedua Badan Usaha
Milik Negara Industri Pertahanan itu,
dimaksudkan untuk melihat
perkembangan pembuatan
kendaraan taktis dan pesawat angkut.
Kegiatan dilanjutkan dengan
peninjauan ke PT Lundin Banyuwangi
untuk memonitor akselerasi proses
produksi kapal combatan dan
noncombatan.
Kepala Pusat Komunikasi Publik
Kementerian Pertahanan Hartind
Asrin mengatakan peninjauan ke
beberapa produsen alutsista daerah
bertujuan memantau percepatan
pengadaan sekaligus sebagai bentuk
pengawasan terhadap kualitas
produk alat utama sistem senjata
yang dihasilkan.
"Apalagi, Kementerian Pertahanan
tengah mengawasi pengelolaan
manajemen keuangan modernisasi
persenjataan militer TNI, sehingga
kualitasnya bisa terjamin," imbuh
Hartind.
Tak hanya itu, peninjauan juga
dimaksudkan untuk mempercepat
atau mengakselerasi produksi
alutsista TNI, sehingga pada Agustus
2014 seluruh pengadaan segala jenis
peralatan militer dapat dipastikan
terpenuhi.
Sumber : Media Indonesia

Indonesia Tidak Khawatir Apabila Belanda Tak Jual Thank leopard 2A6

Bandung - Indonesia tidak khawatir
jika Belanda menolak pembelian main
battle tank "Leoprad 2A6" sekitar 100
unit. "Kami tidak khawatir, kami
masih memiliki alternatif untuk
membeli alat utama sistem senjata
yang memiliki spesifikasi teknik dan
operasional sama," kata Wakil
Menteri Pertahanan Sjafrie
Sjamsoeddin di sela-sela
kunjungannya ke PT Pindad di
Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/12) .
Tank yang ingin dibeli itu bekas
Angkatan Darat Kerajaan Belanda
yang sesungguhnya tidak pernah
dipakai dalam misi perang
sesungguhnya. Juga hanya dipakai
sekali dua kali untuk berlatih di hutan
Eropa Barat. Rencananya Belanda
akan melepas 150 Tank Leopard 2A6
yang dibuat pada 2003.
Sjafrie mengungkapkan hingga kini
belum ada penolakan secara resmi
dari parlemen Belanda terkait
pembelian tank tersebut. Parlemen
Belanda disinyalir menolak rencana
pembelian itu dikaitkan dengan isu
pelanggaran hak asasi manusia.
"Namun, jika pun mereka menolak.
Kami tidak khawatir. Kami ada uang
untuk membeli, bukan hibah kok dan
kami sudah memiliki alternatif jika
memang ada penolakan," kata Sjafrie.
Ia menambahkan alternatif dapat
dilakukan melalui pembelian ke Asia
atau Afrika. Terkait kemungkinan
penolakan tersebut Kepala Staf
Angkatan Darat Jenderal TNI
Pramono Edhie Wibowo telah
menerima utusan Pemerintah
Belanda.
"Rencananya, utusan tersebut juga
akan melakukan pembicaraan dengan
Kementerian Pertahanan RI. Dalam
pertemuan itu, akan kami jelaskan
maksud dan tujuan pembelian main
battle tank tersebut," ujar Sjafrie.
Namun ia yakin pembelian tank
Leopard bakal tidak ada masalah, dan
tahun depan pihaknya menargetkan
pembelian 100 Tank Leopard seharga
Rp 14 triliun tersebut tuntas. Sjafrie
menjelaskan pembelian tank
merupakan bagian modernisasi
alutsista TNI periode 2011-2015 untuk
mencapai kekuatan pokok minimum
(essential minimum forces) dengan
total anggaran Rp150 triliun.
Sumber : Metro TV

Pertahanan Negara

Jakarta - Soal pertahanan negara
berorientasi pada kewibawaan di
dunia internasional, maka, membahas
serta menelisik seluruh sektor.
Misalnya, ekonomi, budaya,hukum,
politik, keamanan dan kesejahteraan
rakyat.
Namun, apabila spesifikasi
pembahasan pertahanan negara
pada mempertahankan kedaulatan,
tentunya, menelisik kekuatan militer
dan alutsista (TNI) serta komponen
pendukungnya (Industri Pertahanan/
IP). Militer dan alutsista sebagai
komponen utama untuk menghadapi
intervensi asing, dalam bentuk
doktrin maupun aresi militer.
Kementerian Pertahanan (Kemhan)
punya tugas dan tanggungjawab
merumuskan, menetapkan dan
melaksanakanan kebijakan bidang
pertahanan. Kebijakan Kemhan pada
2011, relatif sukses dan patut
diapresiasi seluruh masyarakat.
Pasalnya, perumusan kebijakan jangka
pendek dan jangka panjang untuk
mendukung kekuatan pertahanan
negara berhasil ditetapkan Kemhan
dengan baik.
Pada Juni 2011, sebanyak 19 bidang
kerja sama pertahanan antara
Kemhan dan Badan Usaha Milik
Negara Industri Pertahanan
(BUMNIP) dan Badan Usaha Milik
Negara Industri Strategis (BUMNIS)
ditandatangani dalam kerangka
percepatan revitalisasi industri
pertahanan nasional.
Penandatanganan 19 nota
kesepahaman bidang pertahanan
antara kementerian pertahanan,
industri pertahanan dan industri
pendukung pertahanan itu disaksikan
Menteri Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro, Menteri Perindustrian
MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa
Abubakar, Menristek Suhana
Suryapranata, Panglima TNI
Laksamana TNI Agus Suhartono dan
Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol
Pujianto di Jakarta.
Selain itu, instansi yang ikut
menandatangani MoU itu,
diantaranya, PT Dirgantara Indonesia
(DI), PT Pindad, PT PAL, PT Krakatau
Steel, PT Inti, PT Indo Tech, PT LEN
dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Kemhan berhasil menyatukan hati
dan pikiran BUMNIP dan BUMBIS,
serta instansi swasta dan pemerintah
untuk melakukan kerja sama
membangun industri pertahanan,
sekaligus menguatkan pertahanan
negara.
Namun demikian, anggota Komisi I
DPR dari Fraksi Partai Golkar,
Fayakhun Andriadi menelisik,
kebijakan Kemhan itu belum
sepenuhnya didukung maupun
diimplementasikan instansi
pemerintah yang lain, termasuk TNI.
Salah satu contoh nyata, pengadaan
alutsista TNI serta armada patroli
instansi keamanan dalam negeri
masih didatangkan dari luar negeri.
Ketertarikan terhadap produksi
industri pertahanan dalam negeri
lebih kecil dibandingkan ketertarikan
terhadap produksi industri
pertahanan luar negeri.
"Tak senada antara kebijakan dan
implementasi. Pada satu sisi
membangkitkan revitalisasi industri
pertahanan. Sedangkan, satu sisi lain
masih ketergantungan dengan
prodduksi luar," ujar dia. Alasan
instansi pemerintah maupun lembaga
pertahanan memesan produksi asing,
karena industri dalam negeri belum
mampu memproduksi alutsista atau
armada yang dibutuhkan.
Dia memberi contoh kecil, seperti
rencana retrofit 24 unit pesawat
tempur jenis F-16 hasil hibah Amerika
Serikat (AS) dan pengadaan
kelengkapan tempur pesawat Sukhoi
yang dibeli Indonesia dari Rusia. PT
DI, sebagai industri pertahanan
udara yang memiliki kemampuan
untuk meretrofit maupun melengkapi
alutsista Sukhoi, sama sekali belum
diberi kesempatan untuk terlibat.
Dia mengakui, niat Kemhan untuk
membangun kemandirian industri
pertahanan dalam negeri serta
membangun militer yang tanguh dan
kuat patut diapresiasi.
Pengamat militer dan pertahanan dari
Universitas Indonesia (UI), Andi
Widjajanto meminta Indonesia
melalui Kemhan, agar agresif dalam
menciptakan Kolaborasi Industri
Pertahanan ASEAN dengan tidak
membiarkan negara tetangga
mendominasi membuat perencanaan
proposal. "Indonesia harus
melakukan konsorsium dalam
perencanaan kawasan industri
pertahanan sehingga tidak
didominasi, diantaranya Malaysia,"
kata dia.
Menurut dia, Indonesia dapat
mengusulkan untuk memproduksi
pesawat angkut dengan Airbus yang
telah berjalan atau memproduksi
peluncur rudal yang telah
dikembangan oleh PT Pindad dan
Perusahaan Belgia yang telah
melakukan MoU.
Menteri Pertahanan yang juga Ketua
Komite Kebijakan Industri Pertahanan
(KKIP), Purnomo Yusgiantoro
mengatakan, penandatanganan kerja
sama tersebut merupakan komitmen
pemerintah bersama BUMNIP dan
Badan Usaha Milik Negara Industri
Strategis untuk mempercepat
pemberdayaan dan pengembangan
industri pertahanan dalam negeri.
"Kerja sama itu juga merupakan
bagian dari Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MPE3 I) bidang
pertahanan," katanya.
Paling dinantikan masyarakat
Indonesia, pemerintah Indonesia
melalui Kemhan melaukan kerja sama
dengan Korea Selatan untuk
membangun pesawat tempur super
canggih, Korean Fighter X-periment
(KFX) atau Indonesia Fighter X-
Perimient (IFX) serta pembangunan
kapal perang laut, yakni kapal tempur
Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis
Sigma 10514 di PT PAL, dermaga
Ujung, Surabaya. PKR merupakan
tempur terbesar dan pertama di
Indonesia dan kini sedang dalam
tahap perampungan.
"Ini adalah salah satu langkah
konkret dalam kerjasama dengan
Korsel dalam pengadaan pesawat
tempur bersama untuk segera
diwujudkan pada masa ke depannya,"
jelas Purnomo.
Pemerintah Indonesia telah meminta
PT PAL untuk mempercepat
penyelesaian pembuatan kapal
tempur yang lebih canggih dibanding
kapal tempur milik Malaysia dan
Singapura itu. Kapal PKR memiliki
panjang 105 meter, berat 2400 ton,
dilengkapi avionik-elektronik yang bisa
digunakan untuk berbagai misi
operasi peperangan, seperti
elektronika, peperangan anti-udara,
peperangan anti-kapal selam,
peperangan anti-kapal permukaan
dan bantuan tembakan kapal.
Kapal perang laut yang menelan biaya
220 juta US dolar dari APBN tersebut
juga memiliki radar pendeteksi kapal
selam dan pesawat udara. Tak hanya
itu, Kapal tersebut juga memiliki
persenjataan meriam kaliber 76-100
mm, dan kaliber 20-30 mm dan
peluncur rudal ke udara serta senjata
terpedo.
Kesejahteraan Personil
Dibalik kesuksesan melahirkan
kebijakan pembangunan industri
pertahanan, Kemhan relatif berhasil
merumuskan kebijakan berorientasi
pada perbaikan kesejahteraan
prajurit TNI dan pegawai negeri sipil
Kemhan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Mohammad Syahfan Badri Sampurno
mengungkapkan, DPR mendukung
nilai anggaran Kemhan/TNI sebesar
Rp 7,6 triliun untuk remunerasi atau
tunjangan kinerja di lingkungan
Kemhan/TNI. Remunerisasi itu
membuka pintu untuk meningkatkan
kinerja, profesionalitas, dan
kesejahteraan anggota TNI dan
pegawai Kemhan.
"Saya pribadi dan beberapa anggota
Komisi I dari fraksi lain sangat
mendukung anggaran Kemhan/TNI
sebesar Rp 7,6 triliun untuk
remunerasi. Kita berharap semoga
remunerasi ini akan mampu
meningkatkan kinerja, profesionalitas
dan kesejahteraan TNI/Kemhan," ujar
Syahfan.
Komisi I tetap akan memastikan dan
terus mengawasi secara ketat agar
anggaran remunerasi tersebut tetap
berada pada koridor yang benar yaitu
diperuntukkan bagi pegawai Kemhan
dan anggota TNI bukan dialihkan ke
program lain.
"Kita akan terus mengawasi dan
memastikan bahwa Anggaran
remunerasi Kemhan/TNI, tetap
berada pada koridor yang benar dan
tidak dialihkan ke program lain,"
pungkas dia.
Sumber : Suara Karya

2012 PT DI Optimis

20 Desember 2011, Bandung
(bisnis-jabar. com): PT Dirgantara
Indonesia optimistis bisnis
perusahaan pada 2012 semakin
kompetitif menyusul pemutihan
utang perusahaan kepada negara
serta adanya penyertaan modal
baru.
Sonny Saleh Ibrahim, Asisten
Direktur Utama Bidang Sistem
Jaminan Mutu PT Dirgantara
Indonesia (PTDI), mengatakan
dengan pemutihan serta
penyertaan modal baru tersebut
akan membuat perusahaan
semakin leluasa untuk menggarap
berbagai peluang bisnis.
“Hal itu tentunya membuat
neraca keuangan perusahaan
menjadi sehat sehingga kita dapat
meminjam kredit lagi ke bank,”
katanya hari ini.
Selama ini, perbankan tidak mau
mengucurkan kredit kepada
perusahaan akibat ekuitas
perusahaan yang negatif. Hal itu
berdampak pada sulitnya
perusahaan untuk menggarap
berbagai peluang bisnis. Dengan
penyehatan ekuitas tersebut
sudah ada beberapa bank yang
siap menopang usaha PTDI.
“Seperti Bank BRI dan BNI.
Sekarang sudah seperti saudara
lagi,” katanya. Seperti diketahui
pemerintah dan DPR menyetujui
pemutihan utang perusahaan dan
memberikan penyertaan modal
sekitar Rp2,4 triliun pada 2012,
untuk menopang usaha industri
strategis milik negara tersebut.
Sumber: Bisnis Jabar