Pertahanan Negara

Jakarta - Soal pertahanan negara
berorientasi pada kewibawaan di
dunia internasional, maka, membahas
serta menelisik seluruh sektor.
Misalnya, ekonomi, budaya,hukum,
politik, keamanan dan kesejahteraan
rakyat.
Namun, apabila spesifikasi
pembahasan pertahanan negara
pada mempertahankan kedaulatan,
tentunya, menelisik kekuatan militer
dan alutsista (TNI) serta komponen
pendukungnya (Industri Pertahanan/
IP). Militer dan alutsista sebagai
komponen utama untuk menghadapi
intervensi asing, dalam bentuk
doktrin maupun aresi militer.
Kementerian Pertahanan (Kemhan)
punya tugas dan tanggungjawab
merumuskan, menetapkan dan
melaksanakanan kebijakan bidang
pertahanan. Kebijakan Kemhan pada
2011, relatif sukses dan patut
diapresiasi seluruh masyarakat.
Pasalnya, perumusan kebijakan jangka
pendek dan jangka panjang untuk
mendukung kekuatan pertahanan
negara berhasil ditetapkan Kemhan
dengan baik.
Pada Juni 2011, sebanyak 19 bidang
kerja sama pertahanan antara
Kemhan dan Badan Usaha Milik
Negara Industri Pertahanan
(BUMNIP) dan Badan Usaha Milik
Negara Industri Strategis (BUMNIS)
ditandatangani dalam kerangka
percepatan revitalisasi industri
pertahanan nasional.
Penandatanganan 19 nota
kesepahaman bidang pertahanan
antara kementerian pertahanan,
industri pertahanan dan industri
pendukung pertahanan itu disaksikan
Menteri Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro, Menteri Perindustrian
MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa
Abubakar, Menristek Suhana
Suryapranata, Panglima TNI
Laksamana TNI Agus Suhartono dan
Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol
Pujianto di Jakarta.
Selain itu, instansi yang ikut
menandatangani MoU itu,
diantaranya, PT Dirgantara Indonesia
(DI), PT Pindad, PT PAL, PT Krakatau
Steel, PT Inti, PT Indo Tech, PT LEN
dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Kemhan berhasil menyatukan hati
dan pikiran BUMNIP dan BUMBIS,
serta instansi swasta dan pemerintah
untuk melakukan kerja sama
membangun industri pertahanan,
sekaligus menguatkan pertahanan
negara.
Namun demikian, anggota Komisi I
DPR dari Fraksi Partai Golkar,
Fayakhun Andriadi menelisik,
kebijakan Kemhan itu belum
sepenuhnya didukung maupun
diimplementasikan instansi
pemerintah yang lain, termasuk TNI.
Salah satu contoh nyata, pengadaan
alutsista TNI serta armada patroli
instansi keamanan dalam negeri
masih didatangkan dari luar negeri.
Ketertarikan terhadap produksi
industri pertahanan dalam negeri
lebih kecil dibandingkan ketertarikan
terhadap produksi industri
pertahanan luar negeri.
"Tak senada antara kebijakan dan
implementasi. Pada satu sisi
membangkitkan revitalisasi industri
pertahanan. Sedangkan, satu sisi lain
masih ketergantungan dengan
prodduksi luar," ujar dia. Alasan
instansi pemerintah maupun lembaga
pertahanan memesan produksi asing,
karena industri dalam negeri belum
mampu memproduksi alutsista atau
armada yang dibutuhkan.
Dia memberi contoh kecil, seperti
rencana retrofit 24 unit pesawat
tempur jenis F-16 hasil hibah Amerika
Serikat (AS) dan pengadaan
kelengkapan tempur pesawat Sukhoi
yang dibeli Indonesia dari Rusia. PT
DI, sebagai industri pertahanan
udara yang memiliki kemampuan
untuk meretrofit maupun melengkapi
alutsista Sukhoi, sama sekali belum
diberi kesempatan untuk terlibat.
Dia mengakui, niat Kemhan untuk
membangun kemandirian industri
pertahanan dalam negeri serta
membangun militer yang tanguh dan
kuat patut diapresiasi.
Pengamat militer dan pertahanan dari
Universitas Indonesia (UI), Andi
Widjajanto meminta Indonesia
melalui Kemhan, agar agresif dalam
menciptakan Kolaborasi Industri
Pertahanan ASEAN dengan tidak
membiarkan negara tetangga
mendominasi membuat perencanaan
proposal. "Indonesia harus
melakukan konsorsium dalam
perencanaan kawasan industri
pertahanan sehingga tidak
didominasi, diantaranya Malaysia,"
kata dia.
Menurut dia, Indonesia dapat
mengusulkan untuk memproduksi
pesawat angkut dengan Airbus yang
telah berjalan atau memproduksi
peluncur rudal yang telah
dikembangan oleh PT Pindad dan
Perusahaan Belgia yang telah
melakukan MoU.
Menteri Pertahanan yang juga Ketua
Komite Kebijakan Industri Pertahanan
(KKIP), Purnomo Yusgiantoro
mengatakan, penandatanganan kerja
sama tersebut merupakan komitmen
pemerintah bersama BUMNIP dan
Badan Usaha Milik Negara Industri
Strategis untuk mempercepat
pemberdayaan dan pengembangan
industri pertahanan dalam negeri.
"Kerja sama itu juga merupakan
bagian dari Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MPE3 I) bidang
pertahanan," katanya.
Paling dinantikan masyarakat
Indonesia, pemerintah Indonesia
melalui Kemhan melaukan kerja sama
dengan Korea Selatan untuk
membangun pesawat tempur super
canggih, Korean Fighter X-periment
(KFX) atau Indonesia Fighter X-
Perimient (IFX) serta pembangunan
kapal perang laut, yakni kapal tempur
Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis
Sigma 10514 di PT PAL, dermaga
Ujung, Surabaya. PKR merupakan
tempur terbesar dan pertama di
Indonesia dan kini sedang dalam
tahap perampungan.
"Ini adalah salah satu langkah
konkret dalam kerjasama dengan
Korsel dalam pengadaan pesawat
tempur bersama untuk segera
diwujudkan pada masa ke depannya,"
jelas Purnomo.
Pemerintah Indonesia telah meminta
PT PAL untuk mempercepat
penyelesaian pembuatan kapal
tempur yang lebih canggih dibanding
kapal tempur milik Malaysia dan
Singapura itu. Kapal PKR memiliki
panjang 105 meter, berat 2400 ton,
dilengkapi avionik-elektronik yang bisa
digunakan untuk berbagai misi
operasi peperangan, seperti
elektronika, peperangan anti-udara,
peperangan anti-kapal selam,
peperangan anti-kapal permukaan
dan bantuan tembakan kapal.
Kapal perang laut yang menelan biaya
220 juta US dolar dari APBN tersebut
juga memiliki radar pendeteksi kapal
selam dan pesawat udara. Tak hanya
itu, Kapal tersebut juga memiliki
persenjataan meriam kaliber 76-100
mm, dan kaliber 20-30 mm dan
peluncur rudal ke udara serta senjata
terpedo.
Kesejahteraan Personil
Dibalik kesuksesan melahirkan
kebijakan pembangunan industri
pertahanan, Kemhan relatif berhasil
merumuskan kebijakan berorientasi
pada perbaikan kesejahteraan
prajurit TNI dan pegawai negeri sipil
Kemhan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Mohammad Syahfan Badri Sampurno
mengungkapkan, DPR mendukung
nilai anggaran Kemhan/TNI sebesar
Rp 7,6 triliun untuk remunerasi atau
tunjangan kinerja di lingkungan
Kemhan/TNI. Remunerisasi itu
membuka pintu untuk meningkatkan
kinerja, profesionalitas, dan
kesejahteraan anggota TNI dan
pegawai Kemhan.
"Saya pribadi dan beberapa anggota
Komisi I dari fraksi lain sangat
mendukung anggaran Kemhan/TNI
sebesar Rp 7,6 triliun untuk
remunerasi. Kita berharap semoga
remunerasi ini akan mampu
meningkatkan kinerja, profesionalitas
dan kesejahteraan TNI/Kemhan," ujar
Syahfan.
Komisi I tetap akan memastikan dan
terus mengawasi secara ketat agar
anggaran remunerasi tersebut tetap
berada pada koridor yang benar yaitu
diperuntukkan bagi pegawai Kemhan
dan anggota TNI bukan dialihkan ke
program lain.
"Kita akan terus mengawasi dan
memastikan bahwa Anggaran
remunerasi Kemhan/TNI, tetap
berada pada koridor yang benar dan
tidak dialihkan ke program lain,"
pungkas dia.
Sumber : Suara Karya

2012 PT DI Optimis

20 Desember 2011, Bandung
(bisnis-jabar. com): PT Dirgantara
Indonesia optimistis bisnis
perusahaan pada 2012 semakin
kompetitif menyusul pemutihan
utang perusahaan kepada negara
serta adanya penyertaan modal
baru.
Sonny Saleh Ibrahim, Asisten
Direktur Utama Bidang Sistem
Jaminan Mutu PT Dirgantara
Indonesia (PTDI), mengatakan
dengan pemutihan serta
penyertaan modal baru tersebut
akan membuat perusahaan
semakin leluasa untuk menggarap
berbagai peluang bisnis.
“Hal itu tentunya membuat
neraca keuangan perusahaan
menjadi sehat sehingga kita dapat
meminjam kredit lagi ke bank,”
katanya hari ini.
Selama ini, perbankan tidak mau
mengucurkan kredit kepada
perusahaan akibat ekuitas
perusahaan yang negatif. Hal itu
berdampak pada sulitnya
perusahaan untuk menggarap
berbagai peluang bisnis. Dengan
penyehatan ekuitas tersebut
sudah ada beberapa bank yang
siap menopang usaha PTDI.
“Seperti Bank BRI dan BNI.
Sekarang sudah seperti saudara
lagi,” katanya. Seperti diketahui
pemerintah dan DPR menyetujui
pemutihan utang perusahaan dan
memberikan penyertaan modal
sekitar Rp2,4 triliun pada 2012,
untuk menopang usaha industri
strategis milik negara tersebut.
Sumber: Bisnis Jabar

MBT BISA JALAN DI INDONESIA

Ahir ahir ini mencuat masalah cocok atau tidak cocok dengan akan keberadaan MBT ( Main Battle Tank ) di Indonesia , ada yang bilang MBT itu tidak cocok di indonesia dengan alasan keadaan geografis dan tekstur tanah Indonesia, alasan tersebut menurut hemat saya hanya alasan klasik yang akibatnya kita paranoid dengan MBT.

Indonesia Luas ada dataran, ada lembah, ada pegunungan, nah kalo kita punya MBT ya harus digunakan sesuai spesifikasinya jangan MBT diletakkan di daerah pegunungan lembah dan bukit ya rontoklah tanah bahkan bisa menyebabkan longsor.  Dan musuh pastinya akan menyerang dengan MBT tidak mungkin lewat pegunungan lembah dan bukit. Terlalu dini untuk menyatakan MBT tidak bisa jalan dan tidak cocok di indonesia lantaran letak geografis nya.

Jadi janganlah membuat opini opini kepada rakyat yang membingungkan masalah di jalan raya tronton - tronton dan kontainer yang berkeliaran dengan muatan-muatan lebih dari buku speksi toh gak dipermasalahkan bahkan lebih dari 62 ton mutan, nah MBT yang untuk pertahan kita kok dipermasalahkan.

Kesimpulannya MBT cocok di Indonesia dan pasti bisa jalan apabila tepat guna tepat sasaran, Jadi Pak Menhan, Wamenhan, segala jajaran Petinggi TNI kami mendukung MBT, apapun ceritanya RI harus punya MBT, entah dari mana asalnya yang penting segera datang dan dapatkan teknologinya dengan TOT. Bravo MBT, maju Indonesiaku.

By INDONESIA DEFENCE 

Peneliti Minta Rencana Pembelian Tank Leopard Diuji Kelayakannya

Jurnas.com | NIAT membeli 100 tank unit Leopard milik Belanda harus melalui pengkajian kelayakan beroperasi di Indonesia. Peneliti Puslit Kemasyarakatan LIPI Jaleswari Pramodhawardani‬ mengatakan, tank-tank buatan Jerman itu tidak cocok dengan medan di Indonesia.

Apalagi di Kalimantan yang akan menjadi lokasi penempatan tank jenis main battle tank (MBT) itu. “Harus dikaji dulu apakah cocok dengan medan di Indonesia. Apalagi kalau ditempatkan di Kalimantan yang tanahnya tak bagus,” kata perempuan yang akrab disapa Dani itu, saat ditemui di sela-sela seminar Keamanan Laut Yurisdiksi Nasional di Jakarta, Senin (19/12).

Dani mengakui, ada teknologi yang memungkinkan tank berat dapat berjalan tanpa merusak jalan yang dilalui. Namun begitu, menurutnya, hal ini harus dipastikan sebelum dilakukan pembelian. Tank 2A6 Leopard memiliki bobot 62,3 ton. Dani meragukan medan jalan di Indonesia dapat menahan bobot sebesar itu.

Ia berharap rencana pembelian tank bekas itu tidak dipengaruhi negara tetangga yang telah memiliki tank sejenis MBT. “Malaysia misalnya, membeli MBT kenapa kita harus membeli juga. Yang kita beli seharusnya apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan,” katanya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo kemarin (18/12) menyatakan, Tank Leopard merupakan pilihan tepat untuk menghadapi kekuatan lawan yang memiliki tank MBT. “Dalam taktik bertempur kekuatan tank tempur harus dihadapi dengan tank tempur pula,” kata KSAD. Menurutnya, tank Leopard punya keunggulan seperti kemampuan firing control system dan automatic target tracking system yang sangat akurat, serta auto ammo loader guna mempercepat daya tembak, thermal imaging sight, laser range finder, dan balistic computer.

Tank Leopard 2A6 ini direncanakan menempati Batalyon Kavaleri TNI AD di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltim (Yonkav VI/ Mulawarman). Rencananya Yonkav ini mulai dibangun, 2012.


SUMBER : JURNAS

Jaga Merah Putih dan tetap waspada Senin, 19 Desember 2011

Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di mana pun untuk selalu menjaga kejayaan Merah Putih dan waspada guna keberhasilan misi.

"Jaga Merah Putih dan nama baik Bangsa Indonesia, serta tetap waspada," katanya saat melakukan telewicara dengan para prajutit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, Kongo dan Haiti, di Sentul, Bogor, Senin.

Presiden Yudhoyono mengawali telewicaranya dengan Sekretaris PBB Untuk Misi Perdamaian Herve Ladsous didampingi Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib.

Dalam perbincangan dengan Ladsous, Presiden menyampaikan visi dan misi Indonesia mendirikan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, yang antara lain menyiapkan prajurit TNI yang akan bergabung dalam misi perdamaian PBB.

"Kami ingin menyiapkan prajurit kami untuk lebih siap dan lebih kapable, dalam menjalankan setiap misi perdamaian PBB di mana pun," katanya.

Terkait itu, Presiden Yudhoyono juga menyampaikan terimakasih atas kepercayaan PBB dalam mengikutsertakan Indonesia dalam setiap misi pemeliharaan PBB.

"Kami juga telah mengundang Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk bisa melihat fasilitas di Pusat Pemeliharaan Perdamaian di Sentul, sekaligus membuka peluang apa saja yang bisa dikerjasamakan atau diberikan Indonesia dalam setiap misi perdamaian PBB," ujarnya.

Sedangkan kepada prajurit TNI yang tengah menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di Kongo, Lebanon, Haiti, Presiden mengingatkan untuk selalu menjaga nama baik bangsa dan menjaga profesionalisme sesuai kode etik misi pemeliharaan perdamaian PBB.

"Saya berharap, kalian dapat berbuat dan memberikan yang terbaik untuk setiap misi yang diemban di mana pun," katanya.

Khusus bagi prajurit yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon, Kepala Negara mengatakan," perkembangan situasi di Timur Tengah senantiasa mendapat sorotan khusus internasional,".

"Karena itu, berbuatlah yang terbaik, jaga `Merah Putih` dan nama baik bangsa serta tetap waspada, jangan lengah, junjung tinggi nama baik Indonesia, karena misi perdamaian di Lebanon juga diprakarsai Indonesia dengan lebih dulu mengupayakan gencatan senjata," katanya.

Sedangkan untuk di prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Haiti, Presiden meminta untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di wilayah itu, untuk mempermudah proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa bumi yang mengakibatkan 200 ribu orang meninggal dan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Didampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan beberapa menteri lainnya, Yudhoyono secara bergantian berbincang dengan Komandan Misi Perdamaian PBB di Kongo (Monusco) Jenderal Chander Prakash.

Pada kesempatan itu, Prakash menyampaikan awal mula dibentuknya misi perdamaian PBB di Kongo, dan perkembangan keamanan di wilayah itu terkait pelaksanaan Pemilu di negeri itu.

Kepala negara juga berbincang dengan Komandan Satuan Tugas (Satgas) Kompi Zeni TNI Konga XX-H/Monusco Letkol Czi Widiyanto, yang menyangkut tugas kontingen TNI dalam misi PBB di Kongo.

Presiden Yudhoyono juga berbincang dengan Wakil Komandan Misi Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL) Brigjen Santi Bonfanti dan Komandan Kontingen Garuda Kolonel Darmawan Bakti terkait misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon, dan tugas kontingen TNI di wilayah itu.

Terakhir Yudhoyono berbincang dengan Wakil Komandan Misi Perdamaian PBB di Haiti (Minustah) Felicio de Los Santos dan Komandan Konga XXXII-A Kolonel Winarno, terkait misi PBB di Haiti dan peran TNI yang dijalankan di wilayah itu.

Sejak 1957, Indonesia telah mengirimkan 24.284 personel militer dalam misi perdamaian PBB.


ANTARA

Presiden: Indonesia perlu pusat perdamaian berkelas dunia

Senin, 19 Desember 2011 10:39 WIB | 991 Views

Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai sudah waktunya Indonesia memiliki pusat pemeliharaan perdamaian berkelas dunia untuk menciptakan perwira yang berkualitas. Menurut Presiden, partisipasi aktif Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia sangat tinggi.

"Indonesia dinilai `good guy` (dalam misi perdamaian dunia--red) namun kita juga pernah kehilangan peluang di Bosnia," kata Presiden Yudhoyono saat meresmikan Pusat Pemeliharaan Perdamaian di Kompleks Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia Santi Dharma, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Menurut Kepala Negara, saat bergabung dengan misi perdamaian PBB di Bosnia tidak banyak perwira Indonesia yang mengisi posisi kepemimpinan dalam misi itu karena hambatan bahasa dan pengetahuan tentang misi perdamaian itu.

Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah personil asal Indonesia harus dipulangkan dari Bosnia karena tidak lulus keterampilan mengemudi dan bahasa.

Oleh karena pengalaman itu maka kata Presiden, muncul ide agar Indonesia memiliki Pusat Pemeliharaan Perdamaian seiring dengan partisipasi aktif Indonesia dan penerimaan baik masyarakat internasional agar misi perdamaian Indonesia lebih siap dan terampil.

Sejak mengirimkan misi perdamaian dunia pertama pada 1957 hingga saat ini Indonesia telah mengirimkan sekitar 24.284 prajurit yang tergabung dalam misi perdamaian Indonesia, Tim Garuda.

Presiden kemudian menyebutkan ketidaksiapan Indonesia untuk segera melakukan gelar pasukan di perbatasan Lebanon-Israel saat terjadi ketegangan di kawasan itu.

"Saat itu pertanyaannya bagaimana dapat mengirimkan cepat pasukan," ujarnya.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu maka Pusat Pemeliharaan Perdamaian juga akan memiliki satu satuan mekanis yang berfungsi sebagai "standby force" yang dapat segera dikirim kemana pun.

Tahap selanjutnya, kata Presiden, Pusat Pemeliharaan Perdamaian itu juga akan menjadi pusat latihan tanggap bencana, pelatihan kontraterorisme dan kampus Universitas Pertahanan.

"Saya juga berharap di tempat ini suatu saat ada lokasi kompetisi militer internasional," katanya merujuk pada kompetisi menembak atau "military games" yang lain.

Presiden Yudhoyono yang pagi itu mengenakan rompi pasukan misi perdamaian juga mengingatkan keperluan untuk menjaga kawasan Pusat Pemeliharaan Perdamaian itu tetap hijau.

Fasilitas Indonesian Peace and Security Center (IPSC) merupakan bangunan pertama yang diresmikan pengoperasiannya disamping beberapa bangunan lain yang ada di kawasan kompleks Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian seluas 242, 712 ha.

Seluruh pembangunan IPSC akan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2013 namun untuk fasilitas pelatihan dan pendidikan, pembangunannya sudah mencapai 90 persen dan diharapkan sudah dapat dioperasionalkan dalam waktu dekat.

Sedangkan yang masih dalam taraf pembangunan dan diharapkan selesai pada tahun 2013 yaitu fasilitas Pusat Latihan Penanggulangan Bencana, Pusat Latihan Penanggulangan Terorisme, Standby Force dan National Language Center (NLC).


ANTARA

Presiden Resmikan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian

Sentul

| 08:48 Mon, 19 Dec 2011

45

 

Jurnas.com | PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di Indonesian Peace and Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (19/12) pukul 09.00 WIB.

Presiden akan didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Fasilitas diklat PMPP menjadi pusat pendidikan bagi prajurit TNI yang akan bertugas menjadi pasukan perdamaian PBB. Tempat ini memiliki fasilitas dan pendidikan, antara lain Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme, Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana, Pusat Pelatihan Bahasa, dan Markas Pasukan Siaga TNI.

Pangkalan PMPP terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Sentul, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 261,712 hektare. Kawasan IPSC terdiri dari lima areal atau 5 in 1, yaitu areal Pusat Pemeliharaan Perdamaian seluas 242,712 ha, Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme (7 ha), Markas Pasukan Siaga TNI (4 ha), Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana (4 ha), dan Pusat Bahasa seluas 2,1 hektare. Selain itu juga dibangun rumah dinas di atas lahan seluas 18,2 ha.

Pada kegiatan tersebut, Presiden Yudhoyono akan meninjau sejumlah fasilitas yang dimiliki PMPP, sebagai salah satu fasilitas pendidikan misi perdamaian dan keamanan terbesar di Asia Tenggara.

Dalam peresmian itu Presiden juga dijadwalkan melakukan telewicara dengan prajurit TNI yang tengah menjalankan misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon Selatan. Presiden juga akan menyerahkan baret biru PBB yang pernah digunakan Yudhoyono saat menjadi prajurit TNI yang tergabung dalam misi serupa di Bosnia, sebagai koleksi museum PMPP.

Seluruh pembangunan PMPP akan diselesaikan pada tahun anggaran 2013. Saat ini, proses pembangunan sudah mencapai 62 persen. Antara

JURNAS

Menhan: Tujuh Manfaat Kawasan Peacekeeping Center Sentul

Jakarta

| 11:19 Mon, 19 Dec 2011

24

 

Jurnas.com | MENTERI Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kawasanpeacekeeping center akan digunakan untuk tujuh kegiatan. Pertama, Pusat Pemeliharaan Perdamaian. Kedua, Markas Pasukan Siaga; Ketiga, Pusat Latihan Penanggulangan Terorisme. Keempat, Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana; Kelima, Pusat Bahasa; Keenam, Kampus Universitas Pertahanan, dan Ketujuh, Kegiatan Olahraga Militer baik nasional dam internasional.

Demikian laporan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada acara Peresmian Fasilitas Pendidikan dan Latihan Pusat Pemeliharaan Perdamaian di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (19/12).

Menurut Menhan, pada acara peresmian hadir sekitar 900 undangan, juga hadir para sesepuh Pasukan Pemelihara Perdamaian atau veteran perdamaian. Mereka pernah bertugas dalam misi perdamaian di berbagai negara.

Menurut Purnomo, pembangunan fasilitas pendidikan dan latihan Pusat Pemeliharaan Perdamaian secara bertahap dimulai dengan pembebasan tanah. Pada tahun 2010, pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola oleh Direktorat Zeni TNI AD dan secara kontraktual.

Menhan juga melaporkan bahwa pada akhir tahun 2011 ini pekerjaan fisik dari fasilitas perdamaian telah mencapai 70 persen selesai. Rencana ini ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2013. Namun demikian, pada saat ini fasilitas opperasional pusat pemeliharaan perdamaian sudah dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk pendidikan dan latihan.

Pada acara ini, hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para Duta Besar negara sahabat.

JURNAS