Pembelian Sukhoi 30 MK2 Masih Nego

Jakarta - Kementerian Pertahanan
(Kemhan) sedang mengupayakan
pembelian enam unit pesawat
tempur Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia,
namun masih dalam tahap negosiasi.
"Pembelian enam unit pesawat
Sukhoi dari Rusia masih dalam tahap
negosiasi," kata Sekretaris Jenderal
Kemhan Marsekal Madya Eris
Heriyanto usai peresmian Crisis
Center Pramuka di Kwartir Nasional
(Kwarnas) Pramuka, Jakarta, Jumat.
Pembelian enam pesawat Sukhoi itu
sebagai rencana strategis (Renstra)
Kemhan dalam memenuhi kekuatan
udara jet tempur Shukoi hingga satu
skuadron atau setara 16 jet tempur.
Saat ini, TNI AU baru memiliki 10 jet
tempur terdiri dua versi, yakni Shukoi
Su-30MK2 dan Su-27SKM.
Penambahan Sukhoi itu untuk
menambah kekuatan tempur TNI AU
dalam menjaga kawasan udara
Indonesia. Belajar dari pengalaman
selama ini, jumlah pesawat yang ada
belum mencukupi untuk
mengamankan wilayah udara dari
penyusupan pesawat asing.
Eris pun mengaku belum bisa
menyebut harga pembelian enam
unit Shukoi itu.
"Sistem pembayaran pembelian
Sukhoi kepada pemerintah Rusia
melalui pinjaman lunak luar negeri.
Karena saat ini masih proses
negoisasi, kami belum bisa
memastikan kedatangan enam jet
tempur tersebut," ucapnya.
Sumber : ANTARA

DPR Jangan Jadi Mafia Alutsista

Jakarta - Kita merasa sedih dengan
alat tempur yang dimiliki Tentara
Nasional Indonesia. Untuk itulah kita
sepakat memperbaiki alat utama
sistem persenjataan yang dimiliki
angkatan perang kita. Kita sudah
menetapkan untuk menyediakan
anggaran Rp 150 triliun hingga tahun
2014 bagi pengadaan peralatan
tempur TNI.
Tentunya kita berharap bahwa
anggaran itu benar-benar
dipergunakan untuk pembelian
alutsista yang benar. Kita harus
menjaga agar jangan sampai
anggaran itu bocor dan akhirnya kita
tidak pernah membangun angkatan
perang yang bisa diandalkan untuk
menjaga keseluruhan tumpah darah
kita.
Kementerian Pertahanan dinilai
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai salah satu kementerian yang
"Bo-Bo", boros dan bocor. Untuk
itulah Presiden mencoba
memperbaiki sistem pengadaan
persenjataan TNI agar sampai
menjadi tempat terjadinya praktik
korupsi.
Pengadaan alutsista dilakukan oleh
komite yang melibatkan unsur
Kementerian Keuangan, Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, serta Komite
Pemberantasan Korupsi. Tujuannya
jangan sampai pengadaan alutsista
hanya sekadar dilihat sebagai gula
yang manis dan semut-semut pun
berdatangan untuk menikmatinya.
Dewan Perwakilan Rakyat tentunya
diharapkan menjadi lembaga resmi
yang mengawasi agar jangan sampai
terjadi penyimpangan penggunaan
anggaran. Dengan tugas pengawasan
yang mereka miliki, DPR harus
menjaga agar setiap rupiah yang
dipergunakan sepenuhnya dipakai
untuk pembelian alutsista yang tepat.
Pertanyaannya, apakah DPR bisa
melakukan fungsi pengawasan secara
benar? Sejauh mana DPR tidak
tergoda untuk ikut menikmati
anggaran yang begitu besar, yang
dalam periode tiga tahun ke depan
mencapai Rp 150 triliun? Apalagi
partai-partai politik sedang
membutuhkan anggaran besar bagi
persiapan Pemilihan Umum 2004.
Potensi bagi tergodanya partai-partai
politik di DPR untuk
menyalahgunakan kewenangan
sangatlah besar. Bayangkan, satu
persen saja mengambil untung dari
Rp 150 triliun anggaran yang ada
sudah Rp 1,5 triliun. Padahal dalam
praktiknya selama ini, DPR bisa
mengambil sampai 20 persen seperti
yang terjadi dalam pembangunan
Wisma Atlet SEA Games XXVI.
Untuk mencegah jangan sampai DPR
tergoda memanfaatkan anggaran
pengadaan alutsista, maka DPR
sangat sampai masuk ke dalam
urusan teknis. DPR cukup duduk
bersama Kementerian Pertahanan
dan masing-masing Angkatan untuk
merumuskan postur TNI seperti apa
yang kita ingin bangun dan alutsista
seperti apa yang perlu diadakan.
Selanjutnya, DPR mengawasi saja
pelaksanaan teknis pengadaan yang
dilakukan Kementerian Pertahanan.
DPR tidak perlu sampai mengurusi
jenis alutsista yang perlu kita beli.
Apalagi ikut-ikut menentukan
darimana alutsista itu harus
didatangkan.
Kalau dinilai ada potensi
penyimpangan yang terjadi dengan
postur TNI yang ingin kita bangun,
DPR tinggal memperingatkan
Kementerian Pertahanan. Tugas
utama yang harus dilakukan DPR
adalah bagaimana membuat
anggaran Rp 150 triliun tidak ada
yang bocor.
Sebagai pemegang anggaran,
memang sekarang ini DPR merasa
paling berhak untuk mengatur-ngatur
bahkan sampai satuan tiga.
Ibaratnya, sampai hal yang sangat
mikro, DPR merasa berhak untuk ikut
menentukan. Akibatnya, mereka
sering dimanfaatkan oleh kelompok
yang terbiasa untuk mengakali
anggaran.
Sikap greedy seringkali membuat
anggota DPR terjerembab. Mereka
terjebak pada orientasi untuk
mengambil keuntungan dari anggaran
yang ada. Tidak sedikit anggota DPR
yang harus mendekam dalam penjara
karena terjebak dalam praktik
korupsi.
Kita harus menjaga agar jangan
sampai dalam pengadaan alutsista,
anggaran yang sudah disediakan
akhirnya dihambur-hamburkan
secara sembarangan. Jangan sampai
pada tahun 2014 mendatang,
anggaran Rp 150 triliun yang kita
sisihkan habis, namun kita tidak
memiliki postur TNI yang bisa
disegani oleh negara lain.
Untuk itu kita semua harus juga ikut
mengawal pengadaan alutsista yang
akan mulai dilaksanakan tahun 2012
ini. Terutama kelompok masyarakat
madani yang peduli terhadap masa
depan TNI dan memiliki pemahaman
tentang alutsita yang dibutuhkan
angkatan perang kita, mau ikut
berbicara serta mengawal
penggunaan anggaran yang ada.
Cukup sudah praktik korupsi yang
mewarnai pengadaan alutsista
selama ini. Anggaran yang kita
keluarkan akhirnya hanya dinikmati
segelintir orang saja, sementara TNI
tidak pernah memiliki sosok yang bisa
menggentarkan lawan.
Alutsista yang kita miliki tidak
didasarkan kepada sosok TNI yang
sebenarnya kita dambakan. Semua
lebih ditentukan oleh kick back apa
yang bisa dinikmati oleh sekelompok
orang yang mengatasnamakan
kepentingan TNI, namun sebenarnya
hanya memperkaya diri sendiri.
Saatnya bagi kita untuk memulai
sesuatu yang lebih baik. Kita
memikirkan kepentingan Indonesia
yang lebih besar, bukan hanya
sekadar keuntungan diri sendiri.
Kasihan negeri ini terlalu lama
dirugikan oleh warganya sendiri.
Sumber : MetrotvNews

DPR Jangan Jadi Mafia Alutsista

Jakarta - Kita merasa sedih dengan
alat tempur yang dimiliki Tentara
Nasional Indonesia. Untuk itulah kita
sepakat memperbaiki alat utama
sistem persenjataan yang dimiliki
angkatan perang kita. Kita sudah
menetapkan untuk menyediakan
anggaran Rp 150 triliun hingga tahun
2014 bagi pengadaan peralatan
tempur TNI.
Tentunya kita berharap bahwa
anggaran itu benar-benar
dipergunakan untuk pembelian
alutsista yang benar. Kita harus
menjaga agar jangan sampai
anggaran itu bocor dan akhirnya kita
tidak pernah membangun angkatan
perang yang bisa diandalkan untuk
menjaga keseluruhan tumpah darah
kita.
Kementerian Pertahanan dinilai
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai salah satu kementerian yang
"Bo-Bo", boros dan bocor. Untuk
itulah Presiden mencoba
memperbaiki sistem pengadaan
persenjataan TNI agar sampai
menjadi tempat terjadinya praktik
korupsi.
Pengadaan alutsista dilakukan oleh
komite yang melibatkan unsur
Kementerian Keuangan, Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, serta Komite
Pemberantasan Korupsi. Tujuannya
jangan sampai pengadaan alutsista
hanya sekadar dilihat sebagai gula
yang manis dan semut-semut pun
berdatangan untuk menikmatinya.
Dewan Perwakilan Rakyat tentunya
diharapkan menjadi lembaga resmi
yang mengawasi agar jangan sampai
terjadi penyimpangan penggunaan
anggaran. Dengan tugas pengawasan
yang mereka miliki, DPR harus
menjaga agar setiap rupiah yang
dipergunakan sepenuhnya dipakai
untuk pembelian alutsista yang tepat.
Pertanyaannya, apakah DPR bisa
melakukan fungsi pengawasan secara
benar? Sejauh mana DPR tidak
tergoda untuk ikut menikmati
anggaran yang begitu besar, yang
dalam periode tiga tahun ke depan
mencapai Rp 150 triliun? Apalagi
partai-partai politik sedang
membutuhkan anggaran besar bagi
persiapan Pemilihan Umum 2004.
Potensi bagi tergodanya partai-partai
politik di DPR untuk
menyalahgunakan kewenangan
sangatlah besar. Bayangkan, satu
persen saja mengambil untung dari
Rp 150 triliun anggaran yang ada
sudah Rp 1,5 triliun. Padahal dalam
praktiknya selama ini, DPR bisa
mengambil sampai 20 persen seperti
yang terjadi dalam pembangunan
Wisma Atlet SEA Games XXVI.
Untuk mencegah jangan sampai DPR
tergoda memanfaatkan anggaran
pengadaan alutsista, maka DPR
sangat sampai masuk ke dalam
urusan teknis. DPR cukup duduk
bersama Kementerian Pertahanan
dan masing-masing Angkatan untuk
merumuskan postur TNI seperti apa
yang kita ingin bangun dan alutsista
seperti apa yang perlu diadakan.
Selanjutnya, DPR mengawasi saja
pelaksanaan teknis pengadaan yang
dilakukan Kementerian Pertahanan.
DPR tidak perlu sampai mengurusi
jenis alutsista yang perlu kita beli.
Apalagi ikut-ikut menentukan
darimana alutsista itu harus
didatangkan.
Kalau dinilai ada potensi
penyimpangan yang terjadi dengan
postur TNI yang ingin kita bangun,
DPR tinggal memperingatkan
Kementerian Pertahanan. Tugas
utama yang harus dilakukan DPR
adalah bagaimana membuat
anggaran Rp 150 triliun tidak ada
yang bocor.
Sebagai pemegang anggaran,
memang sekarang ini DPR merasa
paling berhak untuk mengatur-ngatur
bahkan sampai satuan tiga.
Ibaratnya, sampai hal yang sangat
mikro, DPR merasa berhak untuk ikut
menentukan. Akibatnya, mereka
sering dimanfaatkan oleh kelompok
yang terbiasa untuk mengakali
anggaran.
Sikap greedy seringkali membuat
anggota DPR terjerembab. Mereka
terjebak pada orientasi untuk
mengambil keuntungan dari anggaran
yang ada. Tidak sedikit anggota DPR
yang harus mendekam dalam penjara
karena terjebak dalam praktik
korupsi.
Kita harus menjaga agar jangan
sampai dalam pengadaan alutsista,
anggaran yang sudah disediakan
akhirnya dihambur-hamburkan
secara sembarangan. Jangan sampai
pada tahun 2014 mendatang,
anggaran Rp 150 triliun yang kita
sisihkan habis, namun kita tidak
memiliki postur TNI yang bisa
disegani oleh negara lain.
Untuk itu kita semua harus juga ikut
mengawal pengadaan alutsista yang
akan mulai dilaksanakan tahun 2012
ini. Terutama kelompok masyarakat
madani yang peduli terhadap masa
depan TNI dan memiliki pemahaman
tentang alutsita yang dibutuhkan
angkatan perang kita, mau ikut
berbicara serta mengawal
penggunaan anggaran yang ada.
Cukup sudah praktik korupsi yang
mewarnai pengadaan alutsista
selama ini. Anggaran yang kita
keluarkan akhirnya hanya dinikmati
segelintir orang saja, sementara TNI
tidak pernah memiliki sosok yang bisa
menggentarkan lawan.
Alutsista yang kita miliki tidak
didasarkan kepada sosok TNI yang
sebenarnya kita dambakan. Semua
lebih ditentukan oleh kick back apa
yang bisa dinikmati oleh sekelompok
orang yang mengatasnamakan
kepentingan TNI, namun sebenarnya
hanya memperkaya diri sendiri.
Saatnya bagi kita untuk memulai
sesuatu yang lebih baik. Kita
memikirkan kepentingan Indonesia
yang lebih besar, bukan hanya
sekadar keuntungan diri sendiri.
Kasihan negeri ini terlalu lama
dirugikan oleh warganya sendiri.
Sumber : MetrotvNews

6 Pesawat F-16 Akan Dipereteli

NUSA DUA, KOMPAS.com — Selain memberikan hibah berupa 24 pesawat bekas jenis F-16 kepada Indonesia, Amerika Serikat juga akan memberi tambahan 6 pesawat F-16 bekas lainnya yang khusus untuk dipereteli dan diambili suku cadangnya.
"Saya pastikan biaya perbaikan akan jauh lebih rendah daripada membeli pesawat yang baru," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel, Kamis (8/12/2011), dalam jumpa pers sebelum pembukaan Bali Democracy Forum (DBF) di Nusa Dua, Bali. Adapun DBF sudah resmi dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pukul 10.00 WIT tadi.
Menurut Scot, pesawat yang diberikan itu bukan sampah dan kondisinya masih bagus. Scot juga menegaskan bahwa AS tidak memaksa Indonesia untuk menerima pesawat tersebut, tetapi Indonesia yang lebih dulu meminta.
Kini, pembicaraan lebih mendetail soal hibah pesawat ini masih dilakukan. Rencananya pesawat itu akan tiba di Indonesia sekitar tahun 2014.

kompas

Tanjungpinang Dijaga F16 dan Rudal Diposting oleh admin pada 8 Desember, 20110 Comment

Mayor Lek Budi

Dari 17 Satuan Radar di Indonesia, Satuan Radar 213 Kepulauan Riau termasuk memiliki peralatan radar tercanggih. Selain pesawat tempur F-16 block 52, di pertengahan 2012 mendatang, Satrad ini akan dilengkapi peralatan rudal yang dapat mengamankan ibu kota.

Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosekhanudnas) I, Marsekal Pertama TNI M Barkah,menyampaikan ada penambahan rudal itu usai serah terima jabatan Dansatrad 213 dari Letkol Lek Wichid Alchamdani Zen kepada Mayor Lek Budi, Rabu (7/12) di Markas Satrad 213 di Sri Bintan, Teluk Sebong.

Menurut Barkah, peralatan radar di Kepulauan Riau sudah paling bagus karena dapat memantau penerbangan baik lokal maupun internasional dengan jarak 240 meter per mil.
‘’Kita bekerja sama dengan Singapura dan lainnya. Jadi bila radar sipil tidak terpantau maka akan terpantau dengan radar militer,” tuturnya.

Bila ada pesawat tak berizin, Satuan Radar akan melakukan prosedur yang sudah ada. Seperti mengingatkan untuk kembali ke jalurnya. Tapi, bisa juga dilakukan pengusiran melalui radio dan jika tidak digubris bisa diterbangkan pesawat F-16.

‘’Namun, bila masuk tidak teridentifikasi, maka sasaran tersebut akan diserahkan ke Kosek II,” terang Barkah sembari menambahkan kalau di kawasan timur TNI memiliki Sukhoi.

Ditanya rencana penambahan personel di Satuan Radar 213 Kepri, menurutnya belum perlu. ‘’Personelnya tetap hanya profesionalisme kita tingkatkan lagi,’’ ungkap
Pangkosekhanudnas I mengimbau kepada Satuan Radar 213 lebih meningkatkan menjaga wilayah karena sangat strategis dan berdekatan dengan negara lain.

Sertijab Dansatrad

Serah terima jabatan Komandan Satuan Radar 213 dilakukan kemarin, dari Letkol Lek Wichid Alchamdani Zen kepada Mayor Lek Budi. Mayor Lek Budi sebelumnya menjabat di Pusat Operasi Komando Pertahanan Udara di Jakarta, sedangkan Letkol Lek Wichid Alchamdani Zen akan menjabat sebagai Direktur Diklat di Surabaya.

Pergantian jabatan dikatakan merupakan suatu hal yang dinamis dan merupakan sebuah penyeragan di sebuah organisasi. Namun dari pergantian itu, yang terpenting adanya peningkatan kinerja untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Mayor Lek Budi yang baru diangkat menjadi Komandan Satuan Radar 213 mengatakan, ia bertekad akan menambah jam operasi Satuan Radar 213 Kepri dari 1/2 hari atau 12 jam menjadi 18 jam.

‘’Jam penerbangan akan kita tambah karena jalur penerbangan semakin banyak,” tegasnya.

Hadir dalam serah terima, Bupati Bintan Ansar Ahmad, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi, Kapolres Bintan AKBP Octo Budhi Prasetyo S,ik dan Kadis UKM, Koperasi dan Perindag Dioan Nusa serta pejabat lainnya yang ada di Tanjungpinang.(noc)

TANJUNG PINANG POS

Panzer, Raketen, Kampfjets: Indonesiens lange Einkaufsliste in Russland

Indonesien plant massive Waffeneinkäufe in Russland. Neben den sechs Kampfjets des Typs Su-30 will der südostasiatische Inselstaat demnächst T-90-Panzer sowie Mehrfachraketenwerfer Smertsch in Auftrag geben. 

Dies teilte der Vizechef des russischen Waffenexporteurs Rosoboronexport, Viktor Komardin, am Mittwoch, am Rande der Rüstungsmesse LIMA 2011 auf der malaysischen Insel Langkawi mit. Darüber hinaus zeigt Indonesien Komardin zufolge Kaufinteresse an russischen Hubschraubern des Typs Mi-17 und Mi-35 sowie an den Schützenpanzern BMP-3.

BMP-3 - schwimmfähiger Schützenpanzer

Die Schützenpanzer, die Russland zuvor geliefert habe, seien insbesondere bei der indonesischen Marineinfanterie sehr populär, sagte Komardin.

Zuvor bereits hatte Russland zehn Su-30-Jäger, 24 Hubschrauber der Typen Mi-35 und Mi-17 sowie Schützenpanzer 17 BMP-3F an Indonesien verkauft. Auch waren 48 Schützenpanzer des Typs BTR-80A und 9000 Sturmgewehre Kalaschnikow AK-102 an den äquatorialen Inselstaat geliefert worden.

Langkawi

Indonesia berencana membeli sejata skala besardari Rusia, Selain 6 pesawattempur Su-30, Negarakepulauan di Asia tenggaratersebut juga akan membeliTank T-90 dan Smerch MLRSdalam list belanjaalutsistanya.Hal ini diumumkan oleh wakilkepala ekportir senjata RusiaRosoboronexport, ViktorKomardin pada hari rabuyang ikut serta dalamPameran LIMA 2011 di pulauLangkawi Malaysia. Selain ituIndonesia juga tertarikmembeli helikopter Mi-17dan Mi-35 dan BMP-3.Sebelumnya BMP-3F buatanRusia yang telah dipakai olehmarinir Indonesia sangatpopuler, kata Komardin.Sebelumnya, Rusia telahmengirim pesawat tempurSu-27/30, 24 helikopterMi-17/35,17 BMP-3F, 48BTR-80A dan senapan serbuKalashnikov AK-102 keIndonesia.

SUMBER RIANOVOSTI

Kemhan Awasi Kualitas Produksi Alutsista

Jakarta | 19:18 Thu, 8 Dec 2011 24   Jurnas.com | KEMENTERIAN Pertahanan mengawasi pengelolaan manajemen keuangan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Pengawasan tersebut sangat penting agar kualitas produksi Alutsista TNI bisa terjamin. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin saat mengadakan kunjungan kerja ke PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), Jakarta Utara, Kamis (8/12). Sjafrie menjelaskan Kementerian Pertahanan melakukan pengawasan karena Menteri Pertahanan sebagai pembina industri Pertahanan khususnya selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan ( KKIP). Berkaitan dengan KKIP, Wamenhan menjelaskan bahwa Kemhan memiliki kewajiban untuk memberikan peluang dan tantangan kepada industri pertahanan baik pemerintah ataupun swasta. Menurut Wamenhan, pemerintah sedang mengakselarasi modernisasi alutsista TNI, khusus untuk modernisasi peralatan TNI AL yaitu sisi combatan dan sisi noncombattan. Wamenhan melakukan kunjungan kerja dengan tujuan untuk melihat proses pembuatan kapal non combatan untuk modernisasi peralatan militer, khususnya kapal jenis tanker dan jenis kapal Landing Ship Tank (LST). Ditanya soal kemampuan keuangan negara dalam rangka modernisasi alutsista TNI, menurut Sjafrie, Kemhan akan mementingkan aspek manajemen supaya terjadi resultan antara kualitas produksi dan kualitas manajemen keuangan pembangunan alutsista TNI. Sjafrie menambahkan anggaran pembangunan kekuatan TNI dari tahun 2010-2014 mencapai Rp150 triliun. jurnas