Kembali, F-16 yg menghebohkan ........

Koran Republika

Sabtu, 19 November 2011 pukul 13:57:00
Biaya Hibah F-16 Melonjak

Rahmat Budi Harto

JAKARTA - Rencana Kementerian Pertahanan mendatangkan 24 pesawat tempur F-16 bekas dari Amerika Serikat bakal menemui kendala pendanaan. Departemen Pertahanan AS memperkirakan biaya peningkatan kemampuan (upgrade) 24 pesawat bekas itu mencapai 750 juta dolar AS, jauh dari perkiraan biaya yang disusun Kementerian Pertahanan Indonesia sekitar 450 juta dolar AS.

Dalam rilis Badan Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan (DSCA) untuk Kongres AS yang diterbitkan Rabu (16/11) lalu, dinyatakan bahwa biaya sebesar itu untuk program regenerasi dan upgrade 24 F-16C/D dari generasi Blok 25 berserta suku cadang, tambahan perlengkapan, pelatihan, dan dukungan logistik lainnya. Hibah F-16 bekas ini berada di bawah payung program Foreign Military Sales (FMS) dikoordinasikan oleh DCSA yang bernaung di bawah Departemen Pertahanan AS. Program ini memerlukan izin dari Kongres AS.

Pesawat F-16 bekas itu memang dihibahkan, namun Indonesia harus membayar biaya untuk meregenerasinya agar lebih modern. Modernisasi terhadap F-16 Blok 25 itu, antara lain, penggantian sistem avionik, sistem manajemen pertempuran elektronik, sistem radar, pengendali penembakan dan pengendali bom pintar, komputer misi modular, sistem penindak lawan, sistem data peringatan dini, serta 28 mesin jet.

''Biayanya diperkirakan mencapai 750 juta dolar AS. Penjualan ini akan membantu kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS dengan meningkatkan keamanan mitra strategis yang telah menjadi kekuatan penting bagi kemajuan ekonomi di Asia Tenggara,'' kata dokumen DCSA itu merujuk pada Indonesia.

Menurut DCSA, Pemerintah Indonesia ingin memodernisasi armada TNI AU dengan pesawat tempur yang mampu melaksanakan patroli di sepanjang wilayah perbatasan. Saat ini armada pesawat tempur F-16 milik TNI AU dari generasi Blok 15 yang dibeli pada 1989 dianggap sudah tak mampu memenuhi tugas itu. Sementara jajaran pesawat tempur tua seperti F-5 Tiger yang dibeli pada 1980 sudah terlalu mahal untuk dioperasikan, ditambah kurangnya dukungan suku cadang.

Indonesia meminta agar program upgrade ini dikerjakan seluruhnya oleh Wing Pemeliharaan ke-309, Pangkalan Udara Hill di Ogden, Utah, sementara untuk overhaul mesin jet dikerjakan oleh pabrik Pratt Whitney di East Hartford, Connecticut.

DCSA juga menegaskan, dalam program ini tidak ada permintaan imbal balik proyek (offset) dari Indonesia. Program ini juga tidak memerlukan adanya campur tangan pihak ketiga atau perwakilan kontraktor di Indonesia. Kekuatan udara AS juga tidak akan terpengaruh dengan hibah ini. ''Penjualan perlengkapan untuk upgrade ini juga tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan,'' tulis DCSA.

Hibah 24 pesawat bekas ini telah disetujui oleh Komisi I DPR Oktober lalu. Semua pesawat itu diharapkan tiba di Indonesia pada 2014 secara bertahap. Akhir Oktober lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah bahwa 24 pesawat F-16 itu merupakan barang rongsokan karena dengan upgrade masih punya sisa 4.000 jam terbang. ''Pesawat yang akan dihibahkan merupakan Blok 25 dan akan kita upgrade menjadi setara Blok 52.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menegaskan, lebih baik Indonesia membeli pesawat baru jika da na proses hibah pesawat F-16 mencapai 750 juta dolar AS. “Kalau 750 juta dolar AS, lebih baik balik ke rencana awal program dalam blue book sebesar 600 juta dolar AS. Sekitar 430 juta dolar AS beli baru setengah skuadron atau enam unit blok 52 terbaru, 130 juta meng-upgrade 10 unit F16 yang sudah dimiliki ke blok 52. Jadi, total kita punya 16 unit.” ed: andri saubani

HIBAH FALCON BEKAS

F-16C/D Blok 25

Pembuat: Northrop Grumman (sekarang diakuisisi Lockheed Martin)
Produksi perdana: Desember 1984
Jumlah produk: 209
Pemakai: Garda Nasional Udara AU AS
Harga: 18,8 juta dolar AS tahun 1998 (hanya pesawat). Untuk tipe terbaru Blok 52 berharga 40-45 juta dolar AS seperti pesanan Yunani tahun 2005 yang membeli 30 pesawat.

Spesifikasi Modernisasi Diminta Indonesia:
Mesin lama: turbofan Pratt & Whitney F100-PW-200 atau F100-PW-220.
Avionik baru:
- peluncur rudal LAU-129A/A untuk rudal jarak pendek Sidewinder dan rudal jarak menengah AMRAAM. Selama ini F-16 Blok 15 TNI AU hanya dilengkapi peluncur 16S210 untuk rudak jarak pendek Sidewinder.
- ALR-69, peringatan deteksi radar lawan.
- ARC-164/186, radio komunikasi.
- ALQ-213, sistem manajemen pertempuran elektronik.
- ALE-47, sistem pelepas suar pengacau rudal lawan.
- Situational Awareness Data Link.
- Enhance Position Location Reporting Systems (EPLRS).
- LN-260 versi SPS, sistem GPS dan inersial.
- AN/AAQ-33 SNIPER atau AN/AAQ LITENING, sistem pemandu bom pintar.

Sumber: US Air Force, DCSA, F-16.net

Kapal Perang Australia merapat di Surabaya

SURABAYA - Para Komandan dan
awak kapal perang Angkatan Laut
Australia HMAS Warramunga dan
HMAS Sirius akan disambut secara
resmi di Dermaga Jamrud Utara,
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,
Jawa Timur, pada Minggu (20/11).
Menurut keterangan pers Kedubes
Australia yang disampaikan di Jakarta,
Kamis malam, kapal-kapal tersebut
tiba di Surabaya dengan sekitar 250
awak kapal untuk suatu kunjungan
empat hari (20 - 23 Nov), guna
mengadakan latihan "Exercise New
Horizon", latihan bilateral dua
tahunan antara Angkatan Laut
Australia dan TNI Angkatan Laut.
Kedua kapal akan bergabung dengan
kapal-kapal TNI AL KRI Frans Kaisiepo
dan KRI Abdul Halim Perdanakusuma
untuk suatu latihan tiga-hari di laut,
sebelum kembali ke Australia.
Sumber : KEMHAN

Penempatan Marinir AS

Penempatan Marinir AS tidak ada
hubungan Papua
Senin, 21 November 2011 21:50 WIB |
Dibaca 1165 kali
Jakarta (ANTARA
News) - Panglima TNI
Laksamana Agus
Suhartono,
mengatakan, rencana penempatan
2.500 personel Marinir AS di Darwin,
Australia tidak ada hubungannya
dengan Papua.
Juga tidak akan mengganggu
kedaulatan Indonesia karena anggota
Marinir itu untuk melaksanakan tugas
penanggulangan bencana, kata
Panglima TNI Laksamana TNI Agus
Suhartono usai menutup acara Lomba
Tembak Panglima Cup 2011 di Lapangan
Kartika Kesatrian Divisi Infanteri I
Komando Strategis Cadangan Angkatan
Darat (Kostrad), Cilodong, Depok, Jawa
Barat, Senin
"Tidak ada sangkut pautnya dengan
kondisi keamanan di papua, dan bukan
untuk mengontrol Freeport," tegasnya.
Penempatan anggota militer AS itu,
lanjut dia, untuk memberikan tempat
bagi pasukan marinir AS yang telah
ditarik dari beberapa negara seperti
Timur Tengah dan Asia.
"Serta untuk membantu negara-negara
ASEAN dalam penanggulangan bencana
alam. Untuk `quick respon` dalam
disaster relief," ujarnya seraya
mengatakan kendati demikian, TNI akan
tetap mencermati penempatan
pasukan tersebut.
Panglima menambahkan, penempatan
Marinir AS ini tidak akan mengubah
kebijakan pertahanan Indonesia karena
proses penyusunanya didasarkan pada
ancaman dan kemampuan keuangan
negara.
"Perencanaan kami akan tetap seperti
itu dan saya kira masih bisa cukup,"
kata Panglima.
Rencananya, 2.500 Marinir AS akan
ditempatkan di Darwin, Australia pada
2017, tetapi perencanaan dan
pembangunan pangkalan akan dimulai
pada 2012.
Ketika ditanya, apakah ada
penambahan pasukan Kostrad ke
Papua, kata Agus, sementara ini tidak
ada pengembangan kekuatan di Papua.
Pengerahan pasukan Marinir
rencananya untuk armada wilayah
Timur hingga 2015 nanti dengan
pembentukan di Sorong. Tetapi ini tidak
ada kaitannya dengan Papua. Itu
kaitannya dengan pengamanan alur
laut kepulauan," katanya.
(T.S037 /E001 )

Turkey to rewrite software source codes of 204 F-16 fighters

The US administration agreed in principle almost two months ago for the transfer of information over software source codes of US Lockheed Martin-made F-16 fighters to Turkey.

Once the agreement is completed, and if approved by the US Congress, Turkey will have the capability to automatically modify the software source codes of the fighters’ weapons systems with national software source codes, said US sources who asked not to be named.Turkey will become the first nation among 26 to have the F-16s in their inventories and have the ability to receive information on the F-16 fighters’ software source codes — primarily their weapons systems — thereby enabling it to replace them with national software source codes whenever necessary.

Once Turkey and the US complete around 50 pages of technical details over the nature of the US transfer of technology, an agreement should be signed, pending US congressional approval.

The US Congress has long prevented arms transfers to NATO member Turkey, mainly in reaction to its strained ties with Israel.

However, the US administration has as of late sought US congressional authorization for the sale of three AH-1W Super Cobra attack helicopters to Turkey. This indicates a softening on the part of the congress toward Turkey.

Turkey has a long-standing request for Super Cobras. It has a shortage of these helicopters, required in its ongoing fight against the outlawed Kurdistan Workers’ Party (PKK) terrorists, who have increased their violent attacks as of late.

Meanwhile, it is not clear whether the US administration will seek US congressional authorization for another long-standing Turkish request for the sale of four Predator unmanned aerial vehicles (UAVs) and two armed Reaper UAVs.

However, some of the weapons, including Predators that the US reportedly pledged to transfer to Turkey as it withdraws from Iraq in December of this year, are said to not be subject to the approval of the US Congress. These are weapons the US used during its war in Iraq.

Missile defense link

US sources stated that Washington has agreed in principle to transfer the information mainly concerning the weapon systems of the F-16s so that Turkey can integrate by itself the national software source codes because Turkey has pursued a very persistent policy on the matter.

However, Turkey’s approval to deploy a radar system of the US-supported NATO Missile Defense System on its soil is understood to have played an important role in Washington’s agreement to in principle transfer the software source codes of mainly the weapons systems of the F-16s to Turkey. Turkey agreed last month to host a powerful US-supplied radar system to act as advanced eyes for a layered shield against ballistic missiles coming from outside Europe.

The AN/TPY-2 surveillance radar in Turkey will boost the shield’s capability against Iran, which Washington alleges is seeking to build nuclear weapons, a charge Tehran denies.

“By agreeing to transfer information on F-16 weapon systems so that Turkey could automatically integrate them with national software source codes, the US sought to ease tensions with its NATO ally, which is important in safeguarding US interests in the Middle East. The US also puts strong emphasis on seeing Turkish-Israeli relations normalize,” said the US source.

50 weapons systems on each F-16

Lockheed Martin this year began supplying Turkey with 14 F-16C variants and 16 F-16Ds under a deal signed in May 2007. The total cost of 30 additional F-16s to Turkey is $1.78 billion.

Under a separate agreement signed in April 2005 between Turkey and the US, 213 Turkish F-16s are being upgraded at a cost of $1.1 billion at the Turkish Aerospace Industries (TAI) in Ankara. Turkey will be able to change the software source codes of the weapons systems on a total of 204 F-16s with national software source codes if a final agreement is reached with the US.

There are 50 different types of weapons systems on each F-16 that are classified.

http://www.trdefence.com/2011/10/31/turkey-to-rewrite-software-source-codes-of-204-f-16-fighters/

Penyelesaian Papua, Janji SBY pada Obama

 

 

AP Presiden AS Barack Obama (kedua dari kiri) berjalan bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah). Mereka didampingi Ibu Negara Kristiani Yudhoyono (kiri), Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda (ketiga dari kanan) dan Presiden Korsel Lee Myung-bak (kedua dari kanan) saat gala dinner ASEAN Summit di Nusa Dua, Bali, Indonesia, Jumat (18/11/2011).

1

TERKAIT:

• Hargai Martabat Masyarakat Adat
• Obama Puas dengan Perjanjian Lion Air-Boeing

BALI, KOMPAS.com - Beberapa kasus yang terjadi di Papua menjadi sorotan tersendiri bagi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di depan media peliput Konferensi Tingkat TInggi (KTT) ke-19 ASEAN dan Asia Timur, Sabtu (19/11/2011), SBY menegaskan telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk bekerja sama menangani semua masalah di Papua, dengan cara-cara yang sesuai prosedur.

Saya sudah memberikan perintah untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cara bijak dan sesuai aturan. Saya janji, hukum itu pasti ditegakkan di Papua.

-- Susilo Bambang Yudhoyono

Bahkan, di depan Presiden AS, Barack Obama, Presiden SBY mengakui, sudah berjanji akan menegakkan aturan hukum.
"Saya sudah memberikan perintah untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cara bijak dan sesuai aturan. Saya janji, hukum itu pasti ditegakkan di Papua. Saya katakan pada beliau kalau ada anggota militer atau Polri yang melanggar hukum, melanggar HAM, ada pengadilan dan kita buktikan itu. Jangan ada immunitas, jangan ada kekebalan, lakukan proses hukum," ujar Presiden.
Di sisi lain, Presiden berharap negara-negara di belahan dunia sadar dan mengerti kalau di Papua ada gerakan separatis ataupun sesl-sel bersenjata yang sangat berbahaya. Di sana, TNI diserang. Begitu juga anggota polisi dan rakyat, juga pekerja sendiri diserang secara membai buta. Di saat itulah, dirinya meminta pengertian dunia untuk memberikan kesempatan pada orang-orang yang diserang untuk membela diri.
"Saya pikir, kalau dalam kondisi membela diri, itu berarti bukan pelanggaran HAM ataupun kejahatan. Tapi, kalau dalam pelaksanannya ada yang melebihi ketentuan dan kepatutan, tentu saja akan ditindak sesuai prosedur, pokoknya yang melewati sisi proporsional akan segera dilakukan investigasi secara menyeluruh," imbuh SBY.
Mengenai urusan integritas Papua, Presiden menyatakan tidak ada toleransi lagi untuk urusan seperti itu.
"Saya bersyukur, karena AS dan Australia mendukung dan mengakui integritas teritorial Indonesia, termasuk Papua," ujarnya.

kompas

Fuel Cell Submarine “U 35″ for the German Navy Christened

Dr. Sigrid Hubert-Reichling christened one of the most modern non-nuclear submarines in the world today at the shipyard of Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW), a company of ThyssenKrupp Marine Systems, under the name of “U 35”.

She is the wife of the Lord Mayor of Zweibrücken, the town that has assumed sponsorship of U 35. U 35 is the first boat of the second batch of Class 212A submarines built for the German Navy.

The contract to deliver a second batch of two further Class 212A submarines was signed on 22nd September 2006 in Koblenz with the German Office for Military Technology and Procurement. The submarine building activities are taking place at the shipyards of HDW in Kiel and Emder Werft- und Dockbetrieben in Emden.

The two additional units will be largely identical to their sister ships from the first batch. Of course, they are also equipped with the air-independent fuel cell propulsion system which has already given excellent results in operations with the boats of the first batch.

To meet changes in operational scenarios and to take constant technological advances into account, a number of modifications have been made:

• Integration of a communication system for Network Centric Warfare
• Installation of an integrated German Sonar and Command and Weapon Control System
• Replacement of the flank array sonar by a superficial lateral antenna
• Replacement of one periscope by an optronics mast
• Installation of a hoistable mast with towable antenna-bearing buoy to enable communication from the deep submerged submarine
• Integration of a lockout system for Special Operation Forces
• Tropicalisation to enable world-wide operations.

Freitag underlined the ability of the boat to carry out operations lasting several weeks continuously deep submerged, thanks to the ultra-modern fuel cell technology on board. With virtually undetectable heat and noise emissions and a hull of non-magnetic steel, the boat will be exceedingly difficult to detect and thus able to operate unnoticed, discreetly gathering important information, monitoring sea areas or supporting covert operations.

The Italian Navy has also decided in favour of a second batch of two Class 212A submarines, which are being built under licence by the local Italian shipyard Fincantieri. That means that the Italian Navy will soon also have four boats of this class available for operations.

U 35 - Technical Specs

General boat data
- Length over all: approx. 56 m
- Height including sail: approx. 11.5 m
- Maximum hull diameter: approx. 7 m
- Displacement: approx. 1,450 t
- Crew: 28
- Pressure hull built of non-magnetic steel

Propulsion system
- Diesel generator
- SIEMENS Permasyn motor
- Fuel cell system
- Low-noise skew-back propeller

Read more: DEFENCE TALK

RI-Australia Bakal Gelar Latgab Tanggap Bencana

Nusa Dua

| 16:54 Sun, 20 Nov 2011

26

 

Wahyu Wening / Jurnal Nasional

Jurnas.com | JURU Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Indonesia dan Australia akan menggelar latihan bersama tanggap bencana alam. Latihan ini akan melibatkan militer RI-Australia dengan mengundang militer AS.

Selain itu, latihan tersebut juga akan melibatkan badan penanggulangan bencana ASEAN dan militer China. "Sebagai persiapan, akan ada serangkaian pertemuan intensif dua kali antara RI dengan Australia membahas hal ini, dimulai pada tahun depan," kata Julian di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/11).

Nantinya, setelah ada pertemuan teknis dan semua jelas, latihan bersama ini juga akan disosialisasikan ke negara-negara ASEAN dan Jepang, serta China yang juga diundang. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi menyatakan amat gembira dengan penjelasan PM Australia Julia Gillard. Hal yang baik ini harus disosialisasikan segera agar bisa mencairkan ketegangan yang terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut Julian menjelaskan, berdasarkan pengalaman tanggap bencana alam di Aceh dan Nias, memang penanggulangan bisa cepat dilakukan dengan bantuan militer. "Hal ini sekaligus juga dimaksudkan agar publik mengetahui, bahwa militer bisa dilibatkan secara aktif dalam menanggulangi ancaman non-tradisional, seperti bencana alam dan banjir," ucap Julian.

jurnas