ASEAN kian seksi

Senin, 14 November 2011 18:35 WIB | 726 Views

Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan Presiden A.S. Barack Obama semula akan menghadiri KTT ASEAN di Bali, namun kemudian Obama yang dipastikan hadir diantara ketiga pemimpin itu. (ANTARA/REUTERS/Jason Reed)

Berita Terkait

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Penyanyi pop Filipina Maribeth mengatakan ASEAN semakin maju, sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyebut ASEAN mendapat perhatian serius dunia.

Pernyataan kedua orang ini bukan isap jempol semata.  Buktinya KTT Asean Ke-19 yang diikuti pertemuan-pertemuan tingkat tinggi lainnya sepanjang pekan ini di Bali, akan dihadiri pemimpin terpopuler sejagat, Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Bukan saja karena berkaitan dengan KTT Asia Timur, Obama mendatangi Bali, tapi juga itu wujud bahwa AS memang merasa harus masuk pusaran kecenderungan dunia dewasa ini yang memang tengah mengarah ke Asia di mana Asia Tenggara termasuk di dalamnya.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton bahkan menyatakan kini adalah "abadnya Asia," sedangkan PM Australia Julia Gillard mengatakan negara-negara Asia semakin menentukan masa depan Australia.

Mungkin pernyataan-pernyataan ini belum cukup membuktikan bahwa Asia dan ASEAN memang kian menarik dunia.

Dan bukti-bukti berikut mengenai daftar undangan investor-investor papan atas di forum regional paling prestisius setelah Uni Eropa ini bisa menguatkan keyakinan di atas.

Sederet konglomerat kawasan dan dunia ada di dalamnya.

Mereka diantaranya Boeing dan Microsoft, raja minyak Amerika Latin Petroleo Brasileiro atau Petrobras, kemudian penguasa industri penerbangan murah Air Asia, grup konglomerat utama India GVK, raja konstruksi dari Korea Selatan POSCO.

Keseksian ASEAN ini membuat KTT ASEAN ke-19 menggelar forum bisnis yang diantaranya mengusung tema "ASEAN, pelabuhan untuk investasi."  (*) 

ANTARA

Materi KTT Ke-19 ASEAN disepakati

Senin, 14 November 2011 18:13 WIB | 657 Views

Bendera-bendera negara anggota ASEAN. (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

... sudah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama pada banyak isu yang terkait persiapan KTT...

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Substansi prioritas yang akan dibahas dalam rangkaian persidangan KTT Ke-19 ASEAN disepakati para pemimpin delegasi pertemuan pejabat senior. Hal ini memegang peran penting dalam langkah lanjut demi kesuksesan penyelenggaraan pertemuan puncak pemimpin negara-negara ASEAN itu.

"Pada prinsipnya sudah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama pada banyak isu yang terkait persiapan KTT," kata Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Djauhari Oratmangun. Dia memimpin pertemuan pejabat senior pada seri pendahuluan persidangan menjelang KTT Ke-19 ASEAN, di Nusa Dua, Bali, Senin.

Oratmangun menjelaskan, kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan selama dua hari, sejak Minggu (13/11) dan untuk selanjutnya akan dibawa dalam persidangan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN, yang dimulai pada Selasa besok (15/11).

Hasil kesepakatan para pejabat senior negara ASEAN itu juga menjadi dasar Pertemuan Ke-enam Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN yang akan berlangsung pada 16 November 2011. Setelah kedua pertemuan di tingkat menteri itu dilaksanakan, maka tiba waktunya menggelar pertemuan puncak di tingkat kepala negara dan kepala pemerintahan pada 17-19 November 2011.

Ada beberapa capaian puncak yang diagendakan dalam KTT Ke-19 ASEAN kali ini, yang dokumennya disiapkan para pejabat senior itu. Selain untuk kepentingan internal ASEAN, dokumen-dokumen itu juga diperlukan untuk KTT Terkait, KTT ASEAN Plus (termasuk KTT ASEAN-China, KTT Ke-14 ASEAN-Jepang, KTT Ke-14 ASEAN-Korea Selatan, KTT Keempat ASEAN-PBB, KTT Kesembilan ASEAN-India, KTT Ketiga ASEAN-Amerika Serikat, KTT Keenam Asia Timur, KTT Mekong-Jepang dan KTT Ke-14 ASEAN Plus Tiga.

Keempat dokumen itu adalah adalah Deklarasi Bali mengenai Komunitas ASEAN dalam Komunitas Global Bangsa-Bangsa, Deklarasi KTT Asia Timur mengenai Prinsip-Prinsip Hubungan yang Saling Menguntungkan, Deklarasi KTT Asia Timur mengenai Konektivitas ASEAN, serta yang terakhir adalah Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Komprehensif antara ASEAN dan PBB.

Di luar dokumen deklarasi itu, juga dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation) dan implementasi Deklarasi Tata Perilaku Pihak-Pihak dalam Laut China Selatan (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea), Visa Bersama ASEAN (ASEAN Common Visa), serta Target Tahunan Pengembangan Komunitas ASEAN. (F008)

ANTARA

KTT ASEAN teruskan rekomendasi G-20 dan APEC

Senin, 14 November 2011 17:03 WIB | 728 Views

SBY Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT APEC di Honolulu, Hawaii. (REUTERS/Jason Reed)

Di akhir dari ASEAN Summit...saya akan menyampaikan konferensi pers yang lebih menukik"

Berita Terkait

Honolulu (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bali akan merumuskan langkah-langkah nyata dalam merespon krisis keuangan global yang menjadi agenda utama pembicaraan di KTT G20 dan KTT APEC.

Presiden Yudhoyono mengatakan krisis keuangan yang melanda zona Euro menjadi tema dominan KTT ke-19 APEC yang dihadirinya pada 12-13 November 2011 di Honolulu.

"Kita membicarakan situasi ekonomi global, termasuk bagaimana kita menciptakan kembali pertumbuhan dan lapangan pekerjaan," katanya dalam konferensi pers di Honolulu, Kepulauan Hawaii, Minggu malam waktu setempat atau Senin sore WIB.

Para pemimpin negara anggota APEC, lanjut Kepala Negara, juga membincangkan stabilitas keuangan global dan reformasi peraturan guna menghilangkan penghalang pertumbuhan ekonomi.

Presiden menyebut pembahasan di APEC adalah kelanjutan dari KTT G20 di Cannes, Perancis, pada 3-4 November 2011 yang menghasilkan kerangka kerja dan rencana aksi negara anggota dalam  menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, berimbang, dan berkelanjutan.

Yudhoyono menyebutkan pertemuan G20, APEC, dan KTT ASEAN di Bali saling terkait untuk mencari solusi dan implementasi terbaik dalam mengatasi krisis keuangan global.

"Di akhir dari ASEAN Summit, ASEAN plus, termasuk East Asia Summit, saya akan menyampaikan konferensi pers yang lebih menukik, down to earth, seperti apa policy yang dikembangkan bersama," janjinya.

Pada KTT APEC di Honolulu Amerika Serikat menginisiatifi Kerjasama Transpasifik dengan delapan anggota APEC, yaitu Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Chili, dan Peru, guna menyepakati perdagangan bebas dengan standar produk tinggi yang mulai berlaku pada 2012.

Presiden Yudhoyono mengatakan Indonesia memilih tidak bergabung dalam Transpacifik Partnership karena ingin mempelajari lebih dahulu keuntungan dan kerugiannya.

"Saya tidak langsung ikut-ikutan begitu dan saya katakan kepada para menteri, tunggu dulu, tenang dulu, mari bicarakan baik-baik apa itu Transpacific Partnership, apa benefitnya, seperti apa konsekuensinya sehingga ketika kita sepakat kita siap," pungkas Presiden. (*)

ANTARA

Indonesia tolak bergabung dalam kerja sama Transpasifik

Senin, 14 November 2011 13:58 WIB | 500 Views

Gita Wirjawan (FOTO ANTARA)

Honolulu (ANTARA News) - Indonesia secara tegas menolak untuk ikut serta dalam kerja sama Transpasifik yang digalang oleh Amerika Serikat di tengah-tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Honolulu, Kepulauan Hawaii.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Honolulu, Minggu waktu setempat atau Senin waktu Indonesia barat mengatakan Indonesia memang didekati oleh negara-negara anggota APEC yang tergabung dalam kerja sama transpasifik untuk ikut serta dalam forum yang menyepakati perdagangan bebas dengan standar produk tinggi dan diharapkan mulai berlaku pada 2012 itu.

"Kita ditawari, negara-negara `founding`nya(pendirinya,red) termasuk Brunei dan Amerika Serikat. Sudah ada empat negara dari ASEAN yang mengambil sikap untuk masuk, yaitu Brunei, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Tentunya sikap mereka berbeda dengan sikap kita untuk sementara," tutur Gita.

Negara-negara anggota APEC yang menyepakati kerja sama transpasifik adalah AS, Australlia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Chili, dan Peru.

Gita mengatakan Indonesia belum siap untuk bergabung dalam kerja sama tersebut dan masih akan mempelajari keuntungan serta kerugian yang bisa muncul dari keanggotaannya.

"Indonesia belum siap masuk Transpacific Partnership dan apa pun yang kita lakukan berkaitan dengan kerja sama itu kita akan mempelajari. Tentunya masih banyak negara-negara anggota APEC lain yang masih akan mempelajari plus dan minusnya," ujarnya.

Gita mengatakan posisi dasar Indonesia adalah mempercayai mekanisme perdagangan bebas selama terdapat unsur keadilan dan keseimbangan.

"Jadinya, perdagangan bebas harus dibuntuti dan ditopang oleh keadilan dan keseimbangan. Kalau tidak ada dan ini tidak akan membuahkan `benefit? untuk Indonesia, saya rasa kita akan mengambil sikap yang sesuai," ujarnya.


Harus periksa

Indonesia, lanjut dia, harus memeriksa kesiapan industri dalam negeri dan memastikan bisa mengirim produk serta jasa yang berskala sesuai dengan penurunan tarif yang disetujui dalam setiap kesepakatan perdagangan bebas.

"Makanya ke depan kita harus lebih komunikasi dengan kementerian terkait untuk ``make sure`(supaya pasti,red) kita bisa mengukur parameter industri kita sudah terpenuhi atau tidak. Kalau belum, jangan buka-bukaan," ujarnya.

Menurut Gita, APEC harus dikembalikan pada jalurnya sebagai forum komunitas seperti layaknya ASEAN.

APEC, lanjut dia, bukanlah forum untuk berunding dan harus mengedepankan semangat pembangunan kapasitas seperti yang tercantum dalam Bogor Goals yang disepakati pada 1994.

"Ini kan sudah mungkin kelihatan dipakai oleh beberapa anggota sebagai forum negosiasi. Saya rasa itu harus dijaga jangan seperti itu ke depan dan juga ada semangat-semangat lainnya seperti `capacity building` yang harus dijunjung tinggi, jangan hanya liberalisasi untuk `trade and investement saja," tutur Gita.

Kerja sama Transpasifik diharapkan oleh Amerika Serikat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan hambatan perdagangan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran.

"Trans Pacific Partnership akan mengangkat ekonomi, mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lebih banyak pekerjaan kepada masyarakat, yang merupakan prioritas nomor satu saya. Seperti perjanjian dagang AS dengan Korea Selatan, Panama, dan Kolombia, Trans Pacific Partnership juga akan membantu tujuan saya untuk melipatgandakan ekspor Amerika yang bisa menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, " demikian Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam pidatonya pada pertemuan negara anggota Kerjasama Transpasifik pada Sabtu 12 November 2011 di Honolulu.

ANTARA

TNI-Polri Gelar Apel Kesiagaan Jelang KTT di Bali

Wahyu Wening / Jurnal Nasional

Jurnas.com | SEKITAR 15.000 personel TNI dan Polri menggelar apel kesiapan pengamanan KTT ke-19 ASEAN dan KTT ke-6 Asia Timur di Lapangan sepakbola Lagoon Nusa Dua, Senin.

Gelar kesiapan pengamanan tersebut dilaksanakan secara militer dipimpin Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Suryo Prabowo dan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Nanan Soekarna.

Untuk pengamanan pelaksanaan KTT ASEAN 2011 yang akan dihadiri 16 pimpinan negara ASEAN dan negara mitranya, pemerintah mengerahkan sekitar 15 ribu aparat TNI dan Polri dari berbagai satuan.

Sebanyak 15 ribu personel yang dikerahkan itu terdiri atas Komando Operasional Pengamanan TNI sebanyak 7.562 personel, Satgas Pengamanan VVIP 750 orang, dan Satgas Pengamanan Wilayah 2.563 personel.

Selain itu, terdapat pula Satgas Pengamanan Laut sekitar 600 personel, Satgas Pengamanan Udara 300 personel, satuan intelijen sekitar 200 personel dan aparat Polri sekitar 1.799 personel.

Sementara sejumlah alat utama sistem senjata yang disiagakan seperti 16 unit panser ANOA, enam unit helikopter terdiri atas Mi-17, Mi-35, Bell-412, dan Puma.

Disiagakan pula satu flight pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, tiga kapal perang, tiga unit "sea rider" dan satu baterai rudal Batalyon Arhanud sembilan pucuk.

Sejumlah alat utama sistem senjata itu tergelar di area Nusa Dua dan sekitarnya. Namun, beberapa lainnya disiagakan di sejumlah lokasi lainnya.

Beberapa obyek pengamanan yang menjadi sasaran para pejabat negara peserta KTT, rute perjalanan yang dilalui tempat penyelenggaraan KTT beserta sarana dan prasarananya.

JURNAS

Hari Ini ASEAN bertemu para pemilik senjata nuklir

Senin, 14 November 2011 10:37 WIB | 346 Views

ASEAN ingin memastikan kawasannya bebas senjata nuklir sehingga mengajak dunia dan para pemilik senjata nuklir menghormati dan menerima traktat antinuklir di Asia Tenggara. (ANTARA/istimewa)

Berita Terkait

Nusa Dua (ANTARA News) - Sepuluh negara Asia Tenggara akan menggelar pertemuan dengan negara-negara pemilik senjata nuklir (P5) --China, Perancis, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat-- guna membahas usul teks Protokol Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ).

Mereka akan membahas lebih lanjut rancangan Protokol SEANWFZ yang telah dihasilkan dari konsultasi langsung dengan negara-negara pemilik senjata nuklir di Jenewa dan New York.

ASEAN dan lima  pemilik senjata nuklir berharap pertemuan ini menghasilkan kemajuan dalam implementasi Rencana Aksi untuk Memperkuat Implementasi Traktat SEANWFZ (2007-2012).

Kemajuan itu juga meliputi diterimanya Protokol SEANWFZ oleh negara-negara pemilik senjata nuklir, kerja sama dengan IAEA (Badan Energi Atom Internasional), dan pengajuan resolusi Traktat SEANWFZ di Sidang Majelis Umum PBB.

Esok hasil pertemuan hari ini akan dibawah ke Komisi SEANWFZ.

Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kemenlu Ade Padmo Sarwono menegaskan, Indonesia dan ASEAN akan terus mendorong negara P5 menerima Protokol SEANWFZ itu.

"Indonesia ingin menjaga momentum yang ada tahun ini," katanya.(*)

ANTARA 

TNI AL Siagakan Enam Kapal Perang

Sejumlah anggota Kopaska TNI AL melakukan patroli dengan menggunakan kapal Sea Raider di kawasan pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Sabtu (12/11). TNI AL menempatkan tiga tim Kopaska dengan dilengkapi kapal tempur untuk mengamankan kawasan perairan pelaksanaan KTT ASEAN ke-19, pertemuan KTT terkait dan KTT Asia Timur ke-6 yang dimulai tanggal 17-19 November. (Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto/hp/11)

12 November 2011, Nusa Dua (ANTARA News): TNI AL menyiagakan enam kapal perang untuk mengamankan pelaksanaan KTT ASEAN ke 19 yang akan berlangsung pada 17-19 November di Nusa Dua, Bali.

Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (P) I Wayan Suarjaya, Sabtu mengatakan, kapal perang RI yang sudah merapat di Bali saat ini terus melakukan patroli pengamanan di setiap sudut pantai di Bali.

"Ada enam KRI yang sudah siaga sejak beberapa hari, dan terus melakukan patroli di wilayah Bali khususnya di kawasan Nusa Dua, sebagai pola pengamanan pintu masuk Bali," ujarnya.

Enam kapal perang tersebut yakni KRI KSP, KRI Sura, KRI Sri, KRI Banda Aceh, KRI Cendrawasih dan KRI Kerapu.

Di setiap masing kapal perang tersebut terdapat 150 personel TNI AL salah satunya dari Satuan Amfibi Armatim.


Seorang anggota Kopaska TNI AL memegang senapan mesin di atas kapal Sea Raider saat berpatroli di kawasan Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11). (Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto/hp/11)

Sedangkan dari Lanal Denpasar, menyiagakan 150 personel TNI AL. Semua titik di pintu masuk pulau Bali pun mendapat pengamanan yang ketat, seperti pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, pelabuhan Celukan bawang, dan pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya menjadi pantauan.

"Semua titik pintu masuk dari laut diamankan, tetapi tetap terfokus di Nusa Dua," ujarnya.

Dari pengamatan di lapangan, sejumlah kapal besar tampak berlabuh dan beberapa tampak mondar-mandir di kawasan pantai Nusa Dua dan pantai Sanur.

Pengamanan KTT ASEAN di kawasan laut tersebut tidak hanya dilakukan oleh TNI AL, melain juga dilakukan oleh Polri yang telah menyiagakan dua kapal perang Polri, yakni Kapal Perang Bisma yang merupakan kapal tipe A2, dan Kapal Perang Kutilang tipe B.

"Selain itu juga dibantu dengan enam kapal patroli tipe C dengan panjang sekitar 10 meter, serta kapal-kapal kecil untuk menghalau kapal yang mencurigakan yang melintas di kawasan terlarang," jelas Dirpolair Polda Bali Kombes Pol Agoes Doeta Soepranggono saat dihubungi terpisah.

Jika Massa Merangsek, TNI dan Polisi Siap Hadapi

Beberapa anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) bergerak menuju pos tugasnya dalam gelar Pasukan TNI Pengamanan KTT ASEAN di Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11). Sekitar 15.000 aparat TNI dan Polri dari berbagai satuan dikerahkan untuk pengamanan selama KTT ASEAN yang puncaknya berlangsung 17-19 Nopember 2011. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/hp/11)

Pengamanan pelaksanaan KTT ASEAN dan KTT Terkait di Nusa Dua, Bali, dilakukan dalam tingkat maksimal. Mulai dari pemerikaan orang dan kendaraan, patroli di laut dan udara, hingga jika ada massa berdemonstrasi dan mencoba merangsek masuk ke arena.

Simulasi pengamanan dan penghalauan massa itu terjadi pada Minggu, di Perempatan Jalan Pratama, menuju kawasan Nusa Dua, Bali. Titik ini bisa dibilang sebagai "titik terakhir" sebelum masuk ke Kompleks Nusa Dua.

Ratusan personel gabungan TNI dan polisi, diskenariokan, menyekat dan menghalau para demonstran yang tidak setuju atas pelaksanaan KTT ASEAN dan KTT Terkait itu. Karena tidak bisa diajak bicara lagi maka tindakan tegas dilakukan, apalagi mereka bertekad menghalangi mobil-mobil kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan masuk arena.

Semprotan meriam air bertekanan ekstra tinggi yang bisa membuat manusia dewasa mental dari posisinya berdiri itu juga diterapkan. Demikianlah kira-kira bentuk keseriusan pengamanan kelangsungan persidangan KTT ASEAN dan KTT Terkait kali ini.

Guna mencapai itu, Indonesia menerjunkan sekitar 15.000 personel TNI dari berbagai matra dan kesatuan serta korps, sebagaiman halnya juga dengan Kepolisian Indonesia. Hal itu akan bertambah lagi jika dimasukkan unsur kekuatan fisik dan arsenal milik TNI dan Kepolisian Indonesia.

Mereka digabung dalam satu gugus tugas pengamanan, yang jika dirinci meliputi 7.562 personel Komando Operasional Pengamanan TNI, 750 personel dari Satgas Pengamanan VVIP dan 2.563 personel dari Satgas Pengamanan Wilayah.

Masih 600 personel Satgas Pengamanan Laut, 300 personel Satgas Pengamanan Udara, 200 personel satuan intelijen,dan aparat Polri sekitar 1.799 personel.

Sumber: ANTARA News